Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
BIROKRASI, KORUPSI, DAN KEKUASAAN
Get PDFThis study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function
Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
Get PDFBerangkat dari kerangka teoritik pelembagaan demokrasi, tulisan ini mencoba untuk mengargumentasikan bahwa perhelatan pilkada serentak di Indonesia tidak akan efektif selama partai politik belum melembagakan diri. Asumsi yang dibangun dalam tulisan ini adalah seluruh problematika pilkada serentak Jawa Timur berurat akar dari partai politik. Karena pada dasarnya, pilkada serentak merupakan sebuah tahapan dalam proses pelembagaan demokrasi. Sedangkan pelembagaan demokrasi mensyaratkan adanya pelembagaan partai politik. Namun, apa yang terjadi dalam praktek pilkada serentak di Jawa Timur justru menghasilkan berbagai fenomena politik yang kontra produktif terhadap pelembagaan demokrasi. Sebagaimana kemunculan “calon tunggalâ€, “tingginya angka golputâ€, “calon independen bonekaâ€, dan “kartelisasi partai politikâ€. Dengan menggunakan metode fenomenologi, studi ini melakukan refleksi kritis terhadap praktek beberapa pilkada serentak di Jawa Timur Tahun 2015. Setidaknya, ada empat kesimpulan atas keterkaitan antara problem fenomena tersebut dengan dinamika pelembagaan partai politik. Pertama, kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Kedua, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai politik dalam menjaring representasi, pendidikan politik, dan membentuk party id. Ketiga, munculnya calon independen boneka menujukkan adanya gejala prilaku tidak demokratis dari para elite partai. Keempat, kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi idiologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PONOROGO
Get PDFThe low quality of public services in the field of licensing causes the community and businesses reluctant to take care licensing. The low quality of licensing service is demonstrated by the absence of a mechanism or procedure clearly regulating the licensing, long processing time, costs and conditions of licensing. Ponorogo Regency government respond to central government policies that aim to improve and simplify system of licensing services with the establishment of the Integrated Licensing services Office (KPPT) in 2009. This is a manifestation of a serious commitment under the leadership of the Regent of Ponorogo, Muhadi Suyono, to improve continuously the image of public services in order to be better in the future. Ponorogo KPPT continues to make improvements in terms of improved public services, opens to the public comments and suggestions regarding the performance KPPT, and accesses clear information to the applicant to take care of all licensing. The main change resulted with improvement in field of licensing in Ponorogo is the openness of the clear procedures to manage licensing, range time to take care every kinds of licensing respectively, the requirement to be met, the costs and reduce the practice of widespread extortion by officers
PELAYANAN LANGSUNG JADI KABUPATEN JOMBANG
Get PDFGovernance today is no longer solely the responsibility of government, but of all the actors in a country. Why this is so, the role of government is certainly still needs related to the provision of public services. The problems that exist in Jombang is difficult licensing services, too complicated, time-consuming, expensive cost plus the community was thinking radically. They still do not understand the meaning of taking care of a license for what and what's in it for them, especially people in remote villages that are unreachable information. Given this reality, Jombang Jombang Regent, H. Suyanto, initiates in licensing by making services with procedure "Pick up Ball". With reference to the Minister Regulation No.24 of 2006 on One Stop Services and decree No. 11 Year 2008 on Main Duties and Functions of Licensing Service Agency. The mechanism of this program is to go to 22 sub-districts in Jombang to give services to the community as well as socialization. This activity is carried out since the second week until the next 22 days starting one day be filled in one sub-district. Making this program has great benefits for society because it does not need to take a long time also does not charge in the permits, in addition to the public confidence has also been quite high
PASANG SURUT REFORMASI BIROKRASI DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA
Get PDFThis study attempts to explain dilemmas in bureaucracy after the decline of New Order regime. Attempting bureaucracy reform is one of important agendas to find new format of better bureaucracy as well as to support democratic transition process in Indonesia. For that, specifically this study highlights relation between implementation of bureaucracy reform and development of democracy in purpose to create professional and effective bureaucracy. This study concludes that implementation of bureaucracy reform has yet been implemented effectively in creating professional bureaucracy. It is caused by some factors such as; the first is low of bureaucracy management quality and bureaucrat professionalism relating with integrity and technical ability. The some factors are implication of continuing of patrimonial legacy from New Order regime. The second, the presence of democracy in other side becomes a new mechanism for making bureaucracy as power machine by a group of people, politicians as well as bureaucrats
Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pilkada
Get PDFTulisan ini berbicara terkait peran KPU dalam konteks penyelenggaraan pilkada. KPU menjadi bagian dari birokrasi dalam pilkada mengingat KPU dapat dianggap sebagai pintu gerbang atas legalitas para calon peserta pilkada. Secara normatif peran tertuang dalam Undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berbicara KPU juga dapat ditarik untuk melihat konsep lokalitas KPU dalam menjalankan fungsi dan perannya di daerah. Selain itu, demi menjaga profesionalitas peran KPU, menjadi penting untuk memperhatikan sikap netralitas, transparansi, kapabilitas, serta akuntabilitas sebagai wujud menciptakan iklim demokrasi yang seha
Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu)
Get PDFImplementasi UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan tentang pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat setelah Tanggal 31 Desember 2013. Akan tetapi pada kenyataannya desentralisasi pengelolaan PBB-P2 oleh daerah pada tahap awal belum menciptakan efektivitas yang instan dan dinilai berpotensii menciptakan masalah baru. Seperti naiknya tarif PBB-P2 mejadi tidak terkontrol, diperburuk dengan kualitas pelayanan, infrastruktur dan SDM pengelola di daerah yang rendah, sehingga fenomena yang ada di beberapa daerah tidak berbanding lurus dengan dalil efektivitas teori desentralisasi ekonomi dan fiskal. Perolehan pajak PBB-P2 2014 terhadap total penerimaan pajak daerah Koa Batu adalah sebesar 60%, meski perolehan tahun pertama masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Efektivitas implementsi PBB-P2 oleh daerah berdasarkan indikator aksestabilitas tergolong manual, satu arah, dengan mekanisme penetapan top-down, terkait dengan indikator kesesuaian belum sepenuhnya tercapai terutama kapasitas organisasi, SDM, sarana dan insfrastruktur. Sama halnya dengan indikator pencapaian masih belum sesuai dengan target perolehan yang ditetapkan, terakhir berdasarkan dengan indikator Mutu, belum jelas tereksplorasi model penjaminan mutu pengelolaan PBB-P2 oleh daerah.Â
Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
Get PDFArtikel ini mencoba membahas peran sentral lembaga DKPP dalam proses penyelenggaraan pemilu. DKPP merupakan lembaga yang secara konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, DKPP juga merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi baik ringan, sedang maupun berat kepada penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral ataupun melanggar kode etik kepemiluan. Dengan otoritas yang dimilikinya, DKPP sudah banyak memberhentikan anggota KPUD karena terbukti kode etik kepemiluan
Aburizal Bakrie dalam Panggung Politik
Get PDFArtikel ini mencoba menghadirkan peran Aburizal Bakrie dalam panggung politik nasional. Menghadirkan sosok Aburizal Bakrie tentu sangat penting dalam kajian politik. Dikatakan demikian, karena Aburizal Bakrie selain dikeknal sebagai pengusaha sukses—juga seorang politisi yang berhasil menjabat sebagai menteri maupun ketua partai Golkar. Bahkan, Aburizal Bakrie pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kesemua ini menambah bobot terhadap sosok Aburizal Bakrie sebagai politisi-penguasa. Peran ganda dalam diri Aburizal Bakrie yakni politisi-penguasa merupakan fenomena yang patut diperhatikan dalam panggung politik di Indonesia. Dikatakan demikian, karena beberapa tahun terakhir semakin banyak aktor politik yang berasal dari politisi-penguasa
Relasi Parlemen Dengan Konstituen
Get PDFArtikel ini berusaha mengungkap baik secara konseptual maupun praktik relasi antara parlemen dengan konstituen. Secara konseptual relasi parlemen dengan konstituen bisa dilakukan dengan anekaragam bentuk dan polanya. Namun demikian, pada tataran prakteknya ternyata tidak bisa dilakukan oleh parlemen. Hal ini menunjukkan terjadinya gap antara teori dan praktek. Bahkan, dalam kasus di Indonesia pola relasi yang terbangun antara parlemen dengan konstituen masih sebatas formalitas. Padahal yang paling dibutuhkan dalam pola relasi ini adalah terjadinya kolaborasi, berjejaring, dan berkerjasama yang pada akhirnya membentuk pola relasi yang substansial. Maksudnya, anggota parlemen akan selalu berjuang dan bekerja berdasarkan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politik konstituennya. Pola inilah yang sejatinya hadir dalam panggung politik Indonesia