Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Catatan Hitam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara
Get PDFArtikel ini menelaah secara kritis persoalan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan gubernur (pilgub) di Sumatra Utara. Pelanggaran selalu hadir dan muncul dihampir semua pemilihan gubernur, termasuk di Sumatra Utara. Pelanggaran yang terungkap dalam pilgub ini beraneka ragam bentuknya. Mulai praktek politik uang, mencuri star kampanye, memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, dan kampanye hitam. Variasi bentuk pelanggaran ini dilakukan oleh beragam aktor yang terlibat dalam pilgub. Kompleksitas bentuk pelanggaran dan aktor yang terlibat dalam pilgub mengisyaratkan problematika dalam pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini tentu merupakan catatan hitam dalam proses pembangunan demokrasi lokal. Selain itu, massifnya pelanggaran yang terjadi dalam pilgub merupakan bukti betapa kurangnya pemahaman para aktor politik dalam lokal dalam mengawal prosedural demokrasi. Apa yang terjadi di Sumatra Utara hanya sebagian kecil catatan hitam dalam membangun demokrasi di aras lokal
Manajemen Konflik Pemerintah Daerah terhadap Eksistensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kabupaten Ponorogo
Get PDFTidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang menganggu di pinggir jalan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Sumber Konflik Eksistensi PKL Alun-Alun Kabupaten Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Ponorogo ada tiga, yaitu: konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok dan konflik antar kelompok. 3) Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima (5) jenis gaya, yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accomodating).Â
Dinamika Pemerintahan di Indonesia Kasus Pengembangan Kelapa Sawit di Riau Pasca Reformasi
Get PDFMakalah ini bertujuan memberikan deskripsi tentang: pertama, pola relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintahan lokal di Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fokusnya adalah pada dinamika pemerintahan lokal memperebutkan akses ke sumberdaya kekuasaan yang dihasilkan oleh pengendalian atas kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kedua, berusaha untuk memberikan gambaran keterlibatan aktor dalam arus dinamika pemerintahan mengenai perkebunan kelapa sawit di Riau pasca reformasi. Sejak reformasi, setting politik pemerintahan nasional berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan konteks ini berdampak pada respon elit lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan tata kelola pemerintahan lokal yang terkait isu kebijakan kelapa sawit di Riau. Isu kebijakan perkebunan menjadi isu politik dan pemerintahan lokal. Konteksnya ketika Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan peluang lebih banyak bagi daerah untuk memanfaatkan sumberdaya baru,sehingga perilaku politik elit lokal semakin kritis. Dalam kondisi seperti inilah, pola relasi kuasa diantara lembaga pemerintahan lokal Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit. Â
Pemerintah Daerah, Lapindo, dan Pengebirian Masyarakat
Get PDFSemua mata tertuju kepada masyarakat Porong Sidoarjo beberapa tahun terakhir. Lumpur yang menegelamkan banyak kampung dan membuat masyarakat desa terlantar. Fenomena lumpur lapindo menyisaratkan kemenangan pengusaha atas masyarakat. Pengusaha dalam hal ini Lapindo Brantas mendapat kemenangan karena mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara masyarakat yang mengalami musibah dibiarkan terlantar dan tak berdaya. Itulah fakta faktual yang mengindikasikan relasi kuasa penguasa dan pengusaha. Relasi ini menunjukkan kekuatan penguasa dihadapan masyarakat Porong. Dari Lapindo kita bisa mengetahui betapa tidak berdayanya masyarakat ketika berhadapan dengan pengusaha.Â
Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014
Get PDFMakalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.Â
Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia
Get PDFPengelolaan sumber daya alam di indonesia saat ini kerap menghadirkan pro kontra dan gesekan diantara beberapa kelmpok kepentingan seperti pemerntah, swasta, dan komunitas. Adanya perbedaan kepentingan diantara mereka menjadi dasar utama munculnya konflik. Salah satunya adalah konflik antara suku samin dengan PT. Semen Indonesia yang melibatkan pula negara dalam hal ini pemerintah daerah. Masyarakat suku samin melakukan perlawanan atas berdirinya pabrik semen di wilayah mereka. Dalam tulisan ini, penulis berupaya melihat hal apa yg melatarbelakangi konflik, bagaimana bentuk perlawanan masyarakat suku Samin, serta apa dampak yg terjadi akibat konflik tersebut. Dengan menggunakan kacamata teori konflik Dahrendof tulisan ini pada akhirnya merujuk pada tiga hasil akhir. Pertama, konflik terjadi karena adanya dualisme kepentingan antara masyarakat suku Samin dengan perusahaan semen dan pemerintah daerah. Kedua, masyarakat suku Samin melakukan perlawanan malalui jalur hukum, pergerakan, dan media sosial. Terakhir, konflik ini pada akhirnya memunculkan perubahan tatanan dalam lingkungan masyarakat suku Samin, yakni perubahan struktur ekonomi serta munculnya perpecahan internal didalam masyarakat samin sendiri.Â
Konsolidasi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif dalam Penganggaran Daerah di Kabupaten Situbondo
Get PDFPenelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislatif di daerah mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan penelitian kepentingan eksekutif dan legislatif apa saja yang masuk dalam penganggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Situbondo terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme formal, baik MUSRENBANGDA dan usulan atau input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kepentingan tersebut ditampung melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa Reses (Masa diluar kegiatan sidang). Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungny
Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)
Get PDFMakalah ini mendiskusikan mengenai peran sentral MK dalam sengketan pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketan dalam pemilukada. Bahkan, MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena keputusan merupakan keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan putusan. Karena itu, putusan yang keluar dari MK harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis
Pemetaan Sosiologis Perilaku Memilih di Nusa Tenggara Barat
Get PDFTerdapat dua mazhab yang mendominasi studi tentang perilaku memilih (votting behavior) di era kekinian, yakni; mazhab sosiologis dan psikologis. Yang pertama meyakini perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan yang kedua meyakini perilaku memilih dikonstruksi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh ikatan emosional terhadap partai politik atau kandidat, orientasi terhadap isu, dan analisis terhadap kandidat. Mengkontradiksikan dua pikiran ini tentu hanya akan mempersempit obyek kajian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat. Untuk menghindari keterjebakan atas dua perdebatan mazhab tersebut, penulis memilih mempertemukan keduanya dalam kajian perilaku memilih (votting behavior). Pertemuan kedua mazhab tersebut menghasilkan pemetaan perilaku memilih masyarakat NTB berada pada tiga kategori. Kategori pertama, pemilih yang memilih karena figuritas dan tokoh panutan. Ketegori ini disebut sebagai pemilih tradisional. Kedua, pemilih yang memilih karena pertimbangan-pertimbangan rasionalitas, seperti percaya pada kapasitas kandidat. Kategori ini disebut sebagai pemilih rasional. Ketiga, pemilih yang memilih bahkan tidak memilih karena terhambat faktor teknis pemilu dan aktivitas ekonomi. Ini disebut sebagai pemilih pragmatis
Praktik Dominasi dalam Produksi Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang (Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia)
Get PDFPemilihan umum Kepala Daerah secara langsung yang mensyaratkan Visi-misi dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisir, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas di lokasi kajian, yakni daerah penghasil tambang di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi kedalam kebijakan pembangunan daerah. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan ini pada gilirannya melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam serta prilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburukan krisis political ecologis. Upaya sungguh-sungguh dalam menjadikan Visi-misi sebagai ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh kebijakan politik ke dalam pendekatan keadilan ekologis yang dapat menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang. Â