Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Get PDFTulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu kedua lembaga ini memiliki peran yang berbeda dalam menyelenggarakan dan mengawal prsoses pemilu. Sekalipun demikian, dalam praktekknya kedua lembaga ini tidak selalu berjalan beriringan. Terkadang diantara keduanya saling berselisih paham dalam menentukan partai politik mana saja yang lolos mengikuti pemilu. Misalnya, dalam menentukan lolosnya PKPI pada pemilu 2014 ternyata terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu. Perselisihan pandangan ini nampak dari sikap egoisme masing-masing lembaga penyelenggara. Hal ini tentunya sangat disayangkan. Sebab kedua lembaga ini sebenarnya didisain untuk saling bermitra dan bekerjasama dalam mengawal proses pemilu di Indonesia
Koalisi Semu Partai Oposisi Di Indonesia
Get PDFFenomena koalisi menjadi tren dalam sistem kepartaian di Indonesia. Partai pemenang pemilu pun harus melakukan koalisi untuk mengamankan kebijakan politik sang penguasa pemerintahan. Namun, ada pula fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari koalisi ini, yakni adanya partai oposisi. Setiap kebijakan politik yang diusulkan eksekutif, partai oposisi seolah berkoalisi menolak kebijakan tersebut jika menarik perhatian publik. Fenomena semacam ini dapat dimaknai sebagai koalisi semu. Koalisi semu ini terjadi secara informal seperti sekretariat gabungan (setgab). Cara kerjanya adalah koalisi ini dilakukan sebab ada kepentingan yang serupa akibat agenda politik yang bersebrangan dengan pemerintah dan koalisinya. Implikasinya adalah rakyat menjadi korban atas ketidakseimbangan sistem ini. Sehingga, esensinya bukan kepentingan rakyat yang diperjuangkan melainkan perebutan simpati rakyat untuk memperoleh kekuasaan
Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) Sebagai Bentuk Inovasi Pemerintah DKI Jakarta (Studi tentang Pengaruh Pelayanan Terpadu Malam Hari terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kacang Jakarta Pusat)
Get PDFKajian ini akan mengkaji tentang Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH). PTMH merupakan bentuk inovasi pemerintah DKI Jakarta. Inovasi ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berhasil tidaknya pelaksanaan PTMH ini salah satunya dapat dilihat dari aspek society yakni dengan melihat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH) tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kebon Kacang sangat puas terhadap Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH), dimana keadilan yang merata sangat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari PTMH. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pelayanan publik sudah tercermin dalam Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH). Dengan demikian, inovasi pemerintahan daerah diperlukan guna menciptakan kemandirian wilayah, meningkatkan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya good governance, penguatan kelembagaan pemerintah daerah, dan terjaganya kearifan lokal
Pelaksanaan Citizen Charter Sebagai Inovasi dalam Manajemen Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta
Get PDFKontrak pelayanan citizen charter merupakan salah satu inovasi dalam manajemen pelayanan publik untuk menuju penyelengaraan pelayanan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kontrak pelayanan citizen charter menuntut keterlibatan warga secara aktif, juga memberdayakan warga melalui pengenalan hak dan kewajiban diantara pengguna dan penyelengara layanan yang akan menumbuhkan kesadaran warga untuk mengontrol penyelengaraan pelayanan publik, bawasannya birokrasi penyelengara layanan bukan satu-satunya pemegang otoritas dalam penyelengaraan pelayanan, wargapun mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelengaraan pelayanan dan warga pun harus diberdayakan agar mempunyai posisi tawar jika berhadapan langsung dengan para birokrasi penyelengara layanan
Stretegi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa
Get PDFPada tahun 2011, masyarakat Ponorogo dikejutkan dengan berita tentang terdapatnya “kampung gila†yang terletak di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tentu stigma negatif tersebut menjadi beban berat bagi masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Belum lagi, fakta yang membuktikan bahwa di kampung gila banyak sekali penderita ODS (Orang Dengan Schizopheria) mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak keluarga dan lingkungan dalam bentuk pemasungan. Pada penulisan ini, obyek penelitian adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengurangi jumlah ODS yang dipasung. Hasil dari penelitian adalah Pemerintah Daerah Ponorogo bekerja sama dengan beberapa lembaga melakukan pendekatan, pengobatan dan pendampingan bagi penderita ODS yang dipasung dan mantan ODS yang sudah dinyatakan sembuh
Efektivitas Koalisi Gemuk Parpol Pilkada DKI Jakarta 2012
Get PDFPertarungan Jokowi-Ahok dan figur incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dianggap sebagai toggak penting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kekalahan koalisi gemuk Fauzi Bowo menjadi bukti bahwa oligarki partai dapat dikalahkan sosok Joko Widodo. Dengan menggunakan teori Arennd Ljiphart, dapat diketahui bahwa koalisi gemuk yang dibentuk Fauzi Bowo tidak sekuat koalisi yang diciptakan Joko Widodo. Mesin Partai dalam koalisi gemuk tidak berjalan karena sikap pragmatis partai yang berakiibat keputusan elit partai tidak diikuti kader dan simpatisan. Hasilnya Fauzi Bowo dengan koalisi gemuknya gagal meraup suara diputaran kedua. Kekalahan Fauzi Bowo dapat dilihat bahwa pemilih di Jakarta semakin cerdas karena pudarnya kekuatan partai dalam mempengaruhi pemilih dalam pilkada
Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM
Get PDFLebih dari 20 tahun Aceh bergolak, pergolakan yang terjadi antara GAM yang berasal kubu pemberontah yang ingin memerdekakan diri, dengan kubu TNI yang mewakili pemerintah. Konflik yang telah membawa kesengsaraan, dimana dampak terbesar dirasakan oleh masyarakat. Kini setelah konflik itu mereda GAM sebagai kelompok pemberontak mulai mentransformasikan dirinya kedalam partai politik untuk merebut jabatan di daerah. Namun upaya merebut kekuasaan ini membawa dampak perpecahan dalam tubuh GAM itu sendiri. Akhirnya perpecahan ini menjadi penyebab para anggota GAM melakukan diasora politik dan menyebar pada beberapa partai politik, mulai dari partai lokal di Aceh hingga partai nasional
Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen
Get PDFTulisan ini berusaha mengungkap relasi antara DPR, partai politik dan konstituen dalam bingkai politik pemilu. DPR berasal dari partai politik karena itu relasinya sangat kuat. DPR adalah representasi partai politik. DPR dipilih oleh konstituen melalui pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Karena itu, DPR, partai politik dan konstituen menjadi satu kesatuan dalam logika demokrasi prosedural
Membangun Inovasi Birokrasi Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)
Get PDFMembangun birokrasi yang responsif ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi menjadikan tuntutan begitu besar bagi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Membangun birokrasi dan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang membuat birokrasi di Indonesia banyak ‘dihindari’. Berbagai inovasi telah dilakukan seperti adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dan sistem pelayanan terpadu satu atap. Meskipun regulasi ini memberikan dampak terhadap pelayanan publik di beberapa daerah. Namun, masih saja menyisahkan berbagai persoalan. Oleh karena itu penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sebaiknya ditingkatkan. Ini disebabkan berbagai lembaga pemerintah atau instansi setengah hati membangun sistem teknologi informasi. Padahal berbagai data memperilihatkan begitu pentingnya untuk penggunaan internet di berbagai daerah khususnya dikota-kota besar seperti DKI Jakarta. Oleh karena, itu akan diuji kembali komitmen dan kosistensi pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang bisa membuat publik akan merasa mudah dalam menggunakan pelayanan publik
Terobosan Inovasi Perizinan Online Terpadu melalui Surabaya Single Window di Kota Surabaya
Get PDFElektronic Government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan sistem informasi untuk pelayanan publik. Pengembangan e-Government merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan peneyelenggaraan yang berbasis elektronic untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapakan elektronic government dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan layanan terpadu bernama Surabaya Single Window yang dapat diakses melalui http://www.ssw.surabaya.go.id. Program ini merupakan salah satu layanan perizinan pemerintah kota surabaya yang terintegritas secara online. Selain itu, Surabaya Single Window merupakan layanan untuk memberikan kemudahan bagi warga Kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Kota Surabaya. Program Surabaya Single Window awalnya muncul karena banyaknya angka pengajuan izin mendirikan bangunan selain itu program ini juga memperkecil peluang tatap muka antara pemohon dan pelaksan tugas di pemerintahan dengan itu maka tidak ada peluang nepotisme karena semua dilakukan secara online dan jelas kapan selesai. Layanan Surabaya Single Window ini sekaligus untuk memperpendek waktu dan pengecekan data. Melalui program ini seluruh izin dapat diproses secara bersamaan