Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Continuous Improvement dengan Siklus PDCA dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Digital di Kabupaten Wonogiri
No full textPelayanan administrasi kependudukan menjadi pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun seringkali masyarakat sulit mengakses layanan tersebut karena proses yang lama dan letak kantor yang jauh. Pelayanan kependudukan digital hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA untuk melihat tahapan dalam perbaikan berkelanjutan pada pelayanan kependudukan berbasis digital. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan perbaikan berkelanjutan dengan siklus PDCA mampu berjalan dengan kompleks melihat permasalahan terlebih dahulu yang kemudian menjadi rencana Desa Nyawiji Migunani dengan aplikasi Telunjuk Sakti. Pelaksanaan dilakukan dengan jemput bola, pelatihan SDM, dan sosialisasi masyarakat. Selain itu, terdapat pemeriksaan untuk melihat kekurangan atau hambatan yang terjadi dalam pelayanan kependudukan berbasis digital. Dari hasil pemeriksaan tersebut diambillah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan, tindakan yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder lain dan membuat layananan call center untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan memperoleh informasi
Realisme atau Romantisme? “Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro”
Full text linkKutukan sumber daya alam (resource curse) menjadi tantangan bagi daerah kaya sumber daya seperti Bojonegoro, di mana eksploitasi minyak dan gas sering kali menyebabkan ketimpangan ekonomi, ketergantungan fiskal, serta degradasi lingkungan. Masyarakat sipil berperan dalam meminimalisasi dampak negatif ini melalui pengawasan kebijakan, pemberdayaan ekonomi, dan mediasi antara pemerintah, perusahaan, serta masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis kebijakan daerah, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sipil mendorong transparansi kebijakan, mengadvokasi keberlanjutan ekonomi, dan menjembatani kepentingan berbagai pihak. Namun, efektivitas peran ini masih terkendala keterbatasan akses informasi, fragmentasi gerakan, serta tekanan politik dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan masyarakat sipil tidak hanya bergantung pada idealisme gerakan (romantisme), tetapi juga pada strategi adaptif (realisme) dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
Exploring GovTech Practices in Indonesia: Potential, Barriers and Lesson Learned
Full text linkThe adoption of GovTech in Indonesia is still relatively minimal, with several reflections (e.i., potential, obstacles and lessons learned) in concretisation not yet fully actualised proportionally and consistently through the government as the party responsible. Pertinent to this, this study focuses on the actualisation of GovTech in Indonesia and other countries as empirical evidence in the analysis to find applicable solutions, with a focus on potential barriers and lessons that can be educated from the transformation process, especially the digitalisation of the public sector through GovTech practices. The findings display limited infrastructure, a digital skills gap among government employees, and resistance to technological change in comprehensive GovTech practices. Thereupon, urgency emphasised from this that in building GovTech, it is necessary to pay attention to the element of public trust, involve citizens in the change process, and encourage collaboration between the government/private sector, which is highly emphasised in GovTech practices. Notwithstanding GovTech can elevate transparency, service quality, and citizen involvement, its adoption in Indonesia still faces significant barriers, including uneven concretisation between regions and a lack of resources and training. Finally, we underline the solution requires a more intensive approach, including expanding digital access, training for government employees, and building public trust in GovTech practices
Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Respresentasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika pencalonan calon legislatif dari kelompok penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada ketimpangan politik, faktor penyebab kekalahan, persepsi publik, serta strategi penguatan partisipasi elektoral difabel dalam sistem politik nasional. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaannya di tingkat praksis masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Beberapa di antaranya meliputi diskriminasi administratif dalam proses pencalonan, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya dukungan dari partai politik, serta rendahnya tingkat literasi politik di kalangan penyandang disabilitas. Studi ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekalahan calon legislatif dari kelompok disabilitas erat kaitannya dengan lemahnya jejaring sosial-politik, terbatasnya modal kampanye, serta kuatnya sentimen negatif masyarakat terhadap kapabilitas mereka. Persepsi publik cenderung dibentuk oleh stigma paternalistik daripada penilaian atas kompetensi objektif. Sebagai respons terhadap temuan tersebut, studi ini menawarkan model penguatan partisipasi politik difabel melalui tiga pendekatan utama: (1) pengembangan pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan, (2) pembentukan aliansi strategis antara komunitas disabilitas, LSM, dan aktor politik, serta (3) penyediaan pelatihan dan skema pembiayaan afirmatif. Temuan ini diharapkan dapat memperluas wacana tentang demokrasi yang inklusif sekaligus mendorong reformasi struktural dalam sistem politik Indonesia agar lebih akomodatif terhadap representasi kelompok disabilitas
Bureaucratic Complexity in Thailand: Transformation, Socio-Culture, Law, and Politics
No full textThis study aims to explain bureaucracy or public administration in Thailand as a system and organisation of public services and state policy implementation that is connected to various aspects: socio-cultural, legal, and political, especially in transformation efforts to improve public service performance. The data collection method for this study is a systematic literature review of books, journal articles, reports, and other sources over the past 10 years, classified into aspects of culture, politics, barriers and drivers of transformation, and law within Thailand's bureaucracy. Using the Public Administration Culture theoretical framework formulated by Guy Peters (2001) in his book The Politics of Bureaucracy, this research focuses on answering how Buddhist social culture, legal politics, and internal bureaucratic culture mutually influence bureaucratic transformation in Thailand? This study found that social culture, which is related to the social system, public participation, and Buddhism, as well as the legal framework, are social forces that construct the behaviour patterns and services of bureaucrats as part of Thai society. Similarly, political culture, which is related to power politics (the king, military, executive, and others) and the patterns of relationships between politicians and bureaucrats in both law and practice, also plays a role. In line with this, public administration culture also involves patrimonialism and clientelism practised in inter-bureaucratic relations as part of Thailand's broader political and public service system. In conclusion, bureaucracy in Thailand is a complex public service organisational system where its transformation efforts are shaped or influenced by multi-faceted interactions between socio-cultural, political, legal, and internal administrative factors
Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik
Full text linkAgenda smart governance di Kota Makassar diperhadapkan oleh satu masalah utama, yakni memburuknya capaian kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur level kematangan smart governance dan mengukur efektifitas layanan bidang ekonomi dan Pendidikan smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa level kematangan penerapan smart governance yang di Kota Makassar, yakni dimensi teknologi dan kelembagaan, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dimensi manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini perlunya pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar, khususnya pada layanan pendidikan. Sedangkan layanan bidang ekonomi, perlu terus berinovasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan, sehingga penerapan smart governance dapat berjalan secara maksimal dikota ini
Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Malang Selama Pandemi Covid-19
Full text linkPandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan kondisi krisis yang berdampak pada banyak aspek. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Good Governance dalam menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang efektif bagi masyarakat. Namun, pandemi Covid-19 tidak ditangani secara cepat dan efektif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai gagap, lamban dan tidak memiliki petunjuk yang progresif untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan evaluasi kebijakan publik terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang. Melalui evaluasi tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar penanganan pandemi oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Kota Malang tidak dapat berjalan secara efektif karena kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran, buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan, kurangnya evaluasi penanganan Covid-19 oleh dinas terkait dan karakteristik masyarakat yang heterogen. Hasil evaluasi tersebut mendorong pembentukan rekomendasi kebijakan prioritas, kebijakan transformatif dan kebijakan suplementer