Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
The Effectiveness of Performance of E-Office System in Tanzania's Public Institutions
Full text linkThe main objective of this study was to examine the effectiveness of the performance of the e-office system in Tanzania's Public Institutions at the President's Office of Public Service Management and Good Governance (POPSMGG). Specifically, the study determined the extent to which the e-office system is used at PO PSMGG, assessed the impact of using the e-office system at PO PSMGG, and examined the challenges faced in using the e-office system at PO PSMGG. The study adopted a cross-sectional research design. A total of 132 participants participated in this study, equal to an 86.8% response rate. The Resource-Based View theory guided the study. The study employed questionnaires and interview methods to collect data. The findings revealed that the majority of respondents, 58%, said they use e-office daily. The study results indicated that most respondents, 90%, agreed that the e-office system improves customer service. The findings revealed that most of the respondents, 71% disagreed with the statement that the lack of adequate ICT infrastructure affects the POPSMGG to use the e-office system. Also, the study revealed that most of the respondents, 59% disagreed with the statement that the most significant barrier to using the e-office system is a lack of willingness to use the system. Generally, the overall results regarding the challenges experienced when using the e-office system showed that most respondents indicated issues such as unreliable power supply, security concerns, and technology dependency. The study recommends that the government integrate the e-office system with other government systems to facilitate data and information sharing
Ekonomi Politik Platformisasi dan Datafikasi dalam Gig Economy: Studi Kasus Bali dan Jawa Timur
Full text linkPenelitian ini berupaya menguraikan perubahan dalam tatanan kehidupan akibat masifnya ekspansi perusahaan berbasis platform digital. Pada bentuk mutakhirnya, revolusi teknologi informasi memungkinkan praktik akumulasi kapital berbasis jaringan dalam bentuk gig economy. Ekspansi pekerjaan gig yang berlangsung melalui platformisasi terjadi dalam kondisi sosial yang spesifik. Dalam melacak lokus relasi sosial dan politik yang berubah sebagai konsekuensi logis dari interkoneksi, fokus diberikan terhadap friksi akibat ekspansi dan akumulasi kapital industri transportasi berbasis platform beserta ragam responsnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan mengambil studi kasus pada empat wilayah yaitu, Surabaya, Denpasar, Badung, dan Gianyar. Penelitian ini akan berkontribusi dalam perdebatan, pertama, upaya memahami platformasi, mencakup aspek konektivitas dan diskoneksi, sebagai sebuah proses yang melekat dengan kondisi sosialnya. Kedua, melihat proses akumulasi kapital beserta implikasi sosialnya, melalui ekspropriasi. Tulisan ini menunjukkan bahwa interkoneksi global menjadi lokus kontestasi kekuasaan antara perusahaan berbasis platform, negara, dan masyarakat
Digital Transformation: Best Practices of Educational Platform in Indonesia
Full text linkThe objective of this research is to scrutinize and offer a comprehensive perspective on the digital transformation in Indonesia’s educational system, along with exploring the factors that contribute to its success. The research employed a desk study approach, entailing a literature review and descriptive analysis methodology. The findings in this study reveal that the educational reform initiated by the Ministry of Education and Culture acts as a response to the Global Education Reform Movement (GERM). This reform is characterized by the adoption of the Merdeka curriculum and digital transformation, which involves technological interventions, launching various applications such as Arkas, SiPLah, Educational Report Cards and ‘Merdeka Belajar’. The technological intervention has exhibited a significant impact on users and has been in line with the defined objectives. The incorporation of technology in the educational system can streamline lengthy multi-level processes and expedite the dissemination of information. The Ministry of Education and Culture’s successful implementation of digital transformation has earned them numerous accolades both nationally and internationally. The key factors driving the success of this digital transformation include transformational leadership from the Minister of Education and Culture, school principals/teachers, the design and development process of the digital transformation that involves user engagement, and collaborative implementation
Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis
Full text linkPenelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membetuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular kontrol (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal
Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar
Full text linkArtikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia
Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi utama, seperti Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada, guna memastikan pengawasan partisipatif dan akses ke wilayah terpencil. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada juga menjadi fokus utama. Meskipun terdapat hambatan internal dan eksternal, Bawaslu berhasil mengatasinya demi menjaga efektivitas pengawasan
Kepemimpinan Jawa Arek di Desa Hulurejo dalam Perspektif Kewirausahaan Politik
Full text linkPenelitian studi kasus kausalitas ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik kewirausahaan politik dengan mempertimbangkan variabel kebudayaan dalam menjalankan strategi sebagai seorang usahawan politik dimana studi ini belum banyak didiskusikan dalam riset akademis. Kewirausahaan politik menurut pandangan Petridou (2016) dibagi menjadi empat aspek utama, yakni Who, How, Where dan Impact. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan aspek how dari sisi kebudayaan. Dua indikator penting yang dimuat dari aspek how adalah interaksi antar aktor dan strategi seorang usahawan politik akan dielaborasikan dengan kebudayaan jawa arek. Kebudayaan Jawa Arek yang dikenal dengan karakter lugas, blak-blakan, hingga bondho nekat akan mewarnai terhadap bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Hulurejo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa filosofi jawa arek yang diimplementasikan dalam strategi kewirausahaan politik kepala desa mampu untuk menjadi solusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, hal ini didasarkan pada pola komunikasi yang cair dan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktik kewirausahaan ini juga mengandung dua cabang utama kewirausahaan politik yakni ekonomi politik dalam hal relokasi sumber daya dan perubahan kebijakan. Fenomena penyaluran BLTDD pandemi mendukung pernyataan Petridou (2016) tentang imbalan beberapa jenis keuntungan politik dalam proses relokasi sumber daya
Urban Area Policy Innovation From The Perspective of Public Policy in Serang Municipality, Indonesia
Full text linkThis article aims to discuss the policy implications and criteria for ideal urban area policy innovation from a public policy perspective. This research was conducted using a case study approach using semi-structured interview data collection techniques as a data collection instrument. The results of the research show that the policy implications for urban residential areas in Serang City are still not optimal due to the limited authority of the city government and the lack of integration of SiKasep policy innovations with urban needs and problems. Apart from that, SiKasep policy innovations have not been able to have an impact due to the low ability and willingness to innovate within the civil service. country. The policy innovation criteria for ideal urban residential areas in Serang City can be applied through the New Public Services (NPS) approach as a representation of policy innovation. Research findings show the importance of strengthening regulations and legitimacy, especially in formulating programs and policies for urban residential areas that are based on regional policy standards; second, the importance of encouraging policy interventions related to access to basic services for the community; third, it is important to encourage policy actors to develop integrated programs and minimize the various interests that hinder policy innovation in urban residential areas; and fourth, participation and involvement of non-governmental elements is very important to obtain broader policy support