Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo
Full text linkTerpilihnya bupati petahana tidak terlepas dari kontribusi partai politik dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam berjalannya pemilihan bupati kerap kali mengalami degradasi dalam praktiknya. Penelitian bertujuan mengungkap bagaimana petahana mampu bertahan dengan memanfaatkan partai politik dan masyarakat sipil. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Studi ini menemukan, dalam berjalannya pemilihan bupati terjadi praktik pelemahan dan intimidasi pada masyarakat sipil, dan oportunisme partai politik. Argumen penting lainnya, bupati petahana menjadi dominan dan semi otoriter dalam menjalankan kekuasaan. Terpilihnya bupati petahana bukan melalui citra yang positif, melainkan citra negatif yang telah terbangun, sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Selain itu, mereka juga melemahkan dan mengintimidasi masyarakat sipil. Hal ini berimplikasi terhadap berjalannya kontestasi di Kabupaten Probolinggo. Menegaskan perbedaan, sekaligus menjadi perluasan pandangan dari penelitian sebelumnya. Bahwa dalam mempertahankan kekuasaan, bupati petahana tidak cukup hanya menguasai banyak partai politik, serta tidak harus membangun citra yang positif pada masyarakat untuk terpilih kembali
The Distinctive Asymmetrical Decentralization in the Archipelagic Region: The Case of West Nusa Tenggara Province of Indonesia
Full text linkDecentralization has repercussions for the area in a variety of areas, including political, social, cultural, financial, defense and security, and public services, among others. Sumbawa Island and Lombok Island are the two principal islands that make up West Nusa Tenggara. There are 280 islands in all, 32 of which are inhabited. Sumbawa Island is one-third the size of Lombok Island in terms of area, but Lombok Island has a population that is about three times that of Sumbawa Island. This study contends that because the archipelagic region is not organized by its island-specific traits but rather around land-based development, this has the potential to exacerbate discrepancies between islands. This study found that, there are only minimal maritime authorities in the archipelagic province in managing archipelagic water, and there is fiscal and ethnic disparity between the Lombok and Sumbawa Islands. Moreover, there are inequalities in health care facilities and medical staff between Lombok and Sumbawa Island, the small population of Sumbawa Island has an impact on educational resources, and the maritime infrastructure on the other small islands surrounding Sumbawa Island is inadequate
Analisis Model Mekanisme Partisipasi Forum Anak dalam Pembangunan Sosial: Suatu Pendekatan SSM: Suatu Pendekatan SSM
No full textArtikel ini mendokumentasikan problematika partisipasi anak dalam pembangunan sosial yang dilaksanakan oleh Forum Anak (FA) di Kabupaten Tulungagung. Mekanisme partisipasi anak yang diselenggarakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) masih belum substansial mengelola tindak pencegahan isu hak kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui pendekatan soft-system methodology (SSM), artikel ini menggambarkan situasi dunia nyata terkait hambatan dan peluang mekanisme partisipasi anak dalam pembangunan sosial. Keutamaan pendekatan metode SSM menyediakan tahapan sistematis untuk penggambaran dunia nyata yang membantu merumuskan saran tindak penelitian yang dapat dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam bersama Forum Anak Desa (FAD), Forum Anak Kabupaten atau Dewan Perwakilan Anak (DPA), instansi pemerintah, dan organisasi non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua sistem paralel partisipasi anak yang tidak terintegrasi dan berada di level yang berbeda yaitu FAD dan DPA. Meskipun sudah mendapat kesempatan untuk berbicara di musrenbang namun kedudukan Forum Anak belum strategis untuk pemenuhan hak anak. Tindak lanjut yang perlu dilakukan ialah meningkatkan kemampuan organisasional pemerintah untuk menjamin hak partisipasi anak
Literature Review of Public Administration and Good Governance from 1890 to 2023
Full text linkThis article examines public administration from 1890 to 2023 to see how it evolved and influenced practice and if good governance is a crucial component in this transformation. This paper presents an in-depth review of several different pieces of secondary literature sources. This paper produced several key findings. The most important finding of this literature study is that, between 1890 and 1980, the Public Administration transitioned from "Traditional Public Administration" to "New Public Management" due to the growing need for good governance. The year 2000 saw the birth of a novel idea in public administration known as "New Public Governance," which has persisted in practice ever since. This paper will be useful to Public Administration practitioners worldwide. There has been little empirical research into how the evolution of Public Administration encourages governments to act more like private corporations. Consequently, more research on this subject is encouraged
Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Full text linkPenelitian ini berupaya untuk mengetahui demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Pemilu 1955 dimaksudkan untuk menjadi yang paling demokratis dalam sejarah, meskipun situasi keamanan Indonesia rapuh. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menyintesis sumber data sekunder, seperti media sosial, media massa, makalah pemilu, dan dokumen evaluasi demokrasi. Untuk memverifikasi data yang dipelajari sebelumnya, sumber data akan divalidasi menggunakan program analisis data, alat analisis data Nvivo 12 Plus, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan untuk mendukung klaim bahwa pemilu demokratis telah diselenggarakan di Indonesia. Namun, proses pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil karena masih banyak permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Selain itu, aktor pemilu bertanggung jawab atas terjadinya komplikasi, seperti politik uang, yang berujung pada banyaknya putusan. Namun demikian, menurut data yang terkumpul, tingkat demokrasi dari tahun ke tahun relatif tinggi.
Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Full text linkPandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh ini berdampak pada berbagai sektor seperti sosial, pendidikan, pariwisata, dan juga perekonomian yang mengalami penurunan drastis. Penurunan ekonomi ini tidak hanya terjadi dalam skala nasional, tetapi juga di daerah termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah DIY telah melakukan berbagai kebijakan dan upaya untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19 dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep agile governance. Terdapat 6 (enam) prinsip agile governance yaitu good enough governance, business driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, dan simple design and continuous refinement. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini adalah Pemerintah DIY telah agile, precise, responsive, dan agile dalam menangani krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan enam prinsip agile governance yang sangat terpenuhi dengan baik, terbukti dnegan adanya partisipasi masyarakat, transparasi informasi, dan visi yang jelas dari Pemerintah DIY dalam krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain itu juga terdapat program pemberian bantuan insentif kepada para pelaku UMKM dan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Namun, ada catatan di bagian prinsip berdasarkan quick wins, yaitu dengan meningkatkan layanan informasi agar semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah
The Allocative Efficiency Analysis of Special Allocation Fund for Road Sector in 2015-2019
Full text linkIndonesia, as an archipelago, requires connectivity infrastructures to ease mobility and equitable development. However, the current condition has not reflected a decent quality of road infrastructure. The road sector's special allocation funds are the main instrument for financing local road infrastructure development following national priorities. Departs from this, the study analyzes the extent to which the allocation for the Road Sector in 2015- 2019 complied with the Allocative Efficiency principles as part of the public expenditure management (PEM) framework. The research uses a postpositivism approach with primary data analysis (in-depth interviews) and secondary data in literature reviews, regulatory reviews, and descriptive statistics. The study concluded that the 2015-2019 allocation was not optimally in line with priority-based allocations, a weak medium-term budgeting perspective, poor consolidation within the local autonomy, and several contradictions among regulations. Even though there are several weaknesses in the practice of implementing allocative efficiency principles, the Government's strong commitment is reflected in the Cabinet Review annually and the planned issuance of the Presidential Instruction of Regional Roads. This study brought practical recommendations highlighting the need to sharpen priority targets and recipients, adopt the medium-term expenditure framework (MTEF), and regulatory harmonization. In addition, it is essential to revamp the structure of regional capital spending and the need to accommodate roads in the Minimum Standards Services