Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Analisis Narrative Policy Framework (NPF) dalam Kebijakan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Full text linkKasus kebocoran data pribadi pada pertengahan tahun 2022 oleh para peretas (hacker) merupakan fenomena yang mengancam keamanan informasi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kerangka perlindungan hukum formal. Penelitian ini menganalisis fenomena pengesahan Rancangan Undang-Undang pelindungan data pribadi (PDP) yang belum dimiliki Indonesia. Teori Narrative Policy Framework (NPF) digunakan untuk melihat dinamika perumusan kebijakan melalui sudut pandang narasi cerita terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Temuan penelitian menunjukan bahwa fenomena kebocoran data oleh hacker dan keaman data lainnya melahirkan narasi di masyarakat terkait kapabilitas pemerintah dalam isu tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap percepatan upaya pemerintah dalam mengesahkan RUU PDP sebagai sebuah solusi permasalahan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan observasi mendalam ke setiap stakeholder kebijakan untuk dapat mendalami kebenaran narasi untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melewati proses dinamika sosial berupa diseminasi informasi ke masyarakat sebagai langkah memperoleh justifikasi publik sehingga bisa berubah menjadi produk hukum formal
Dinamika Politik Catch-all atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten
Full text linkTulisan ini membedah dinamika politik catch-all atas eksistensi perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik yang memfokuskan pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Banten. Nalar dasar politik catch-all ialah merangkul segenap elemen masyarakat -termasuk kaum perempuan- untuk menjadi kesatuan bagi sebuah partai politik. Namun gejolak budaya patriarki yang melekat kuat membuat eksistensi kaum perempuan cenderung dilihat sekedar lumbung suara semata dan pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan partai dan proses kandidasi di level legislatif atau “pen-caleg-an”. Adapun metode penelitian yang kami operasionalkan ialah metode deskriptif kualitatif ala Lambert dkk. dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menggambarkan kehadiran kaum perempuan di Partai Demokrat dan PKS sebagai kader partai dan kandidat calon anggota legislatif sangat fundamental. Kemudian adanya dukungan materiel dan non-materiel dari kedua partai tersebut kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik elektoral. Selanjutnya hal yang menarik ialah proses kedua partai tersebut dalam membangun politik catch-all yang merangkul kaum perempuan sebagai politisi mengeliminasi konstruksi patriarki di dalam pengorganisasian partai.
Self-Efficacy Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
Full text linkEksistensi bakal calon independen yang telah menyerahkan berkas dukungan kepada KPU, meningkat secara kuantitas sehingga menarik peneliti untuk melihat lebih lanjut akan kesiapan diri mereka dalam Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi. Penelitian ini mengkaji self-efficacy bakal calon independen yang dikaitkan dengan teori anggapan atas kemampuan diri oleh Albert Bandura, dimana ia menjelaskan bahwa self-efficacy merupakan suatu bentuk judgement/anggapan seseorang atas kemampuan diri mereka, yang mana kemudian hasil yang setiap individu harapkan memiliki keterkaitan dengan self-efficacy yang mereka miliki. Artikel menggunakan metode kualitatif dalam hal untuk menganalisis dan menjelaskan lebih rinci terkait self-efficacy bakal calon independen dilihat dari sumber dorongan utama yang menjadi acuan mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bakal pasangan calon independen memiliki anggapan atas kemampuan diri yang baik dalam pencalonan diri melalui jalur independen. Hal inilah yang menghadirkan kesimpulan bahwa self-efficacy bakal calon independen memang didasari oleh hasil yang mereka harapkan atas tindakan yang mereka pilih meskipun bukan dari suatu sumber dorongan yang sama
Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang
Full text linkPengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar diperhadapkan oleh dua masalah utama, yakni minimnya peran perencanaan pembangunan dan proses politik yang tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut sejauh mana peran kedua hal tersebut dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, disebabkan oleh minimnya literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan. Sementara, ditinjau dari proses politik, diakibatkan oleh kurangnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan tata ruang dan penyalahgunaan kekuasaan. Implikasi dari penelitian ini, pentingnya pemerintah Kota Makassar melakukan peningkatan literasi dokumen perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat, perlunya mendorong perencanaan pembangunan dan proses politik yang lebih partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.
From Reluctance to Acceptation: Participation of Poor-People in Policy Implementation Using Discursive Institutionalism
Full text linkThe poor-people reluctance in participation in government’s policy implementation was caused by by the distance of government policy discourse and poor-people discourse. This article investigates policy implementation of sanitation program in Probolinggo City, East Java using Discursive Institutionalism perspective and Fairclough’s Critical Discourse Analysis method to discover hidden meanings of the multi-actor’s discourse. The research found, first, the reluctance of poor-people participation in policy implementation was caused by negative discourse on sanitation interpellated the poor-people. Second, acceptation for the program implemented was achieved by narrowing the gap of discourse through penetration of alternative discourse constructed under policy design. Third, policy implementor’s discourse was exercised by breaking personal discourse of the people. Forth, discursive strategy changed personal discourse of society which then shifts reluctance to acceptance for government programs. Fifth, policy design for activating urban poor-people’s participation as social engineering based on discourse and discursive strategy
Study Open Government Maturity pada Social Media Pemerintah
Full text linkPerubahan pada teknologi informasi berdampak pada perubahan tuntutan tata Kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Sejumlah data dan hasil studi menunjukkan tata Kelola pemerintahan di Indonesia masih cenderung belum terbuka meskipun telah melalui beberapa periode reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kematangan open government Lembaga Negara pada media sosial pasca reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan metode analisis isi terhadap data social media khususnya Twitter resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan level kematangan open government pada dua lembaga pemerintah yang diteliti. Kementerian Agama masih cenderung pada level intial condition meskipun pada indicator outcome sudah berada pada level open participation. Kementerian Keuangan Sudah cenderung pada level open participation meskipun kapabilitas masih pada level initial. Kualitas pengelolaan social media cenderung berbanding lurus dengan predikat reformasi birokrasi masing-masing lembaga yang dianalisis
Pergeseran Orientasi Politik Mantan Aktivis Pro-demokrasi di Bali: Dari Idealis ke Pragmatis
Full text linkArtikel ini membahas tentang perubahan orientasi politik para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali setelah 20 tahun lebih reformasi bergulir. Pergeseran orientasi mereka dari idealis menuju pragmatis disinyalir sebagai salah satu katalis dari kemunduran demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pergeseran orientasi politik para mantan aktivis pro-demokrasi di Bali dan membuat kategorisasi dari pergeseran orientasi politik para mantan aktivis ini. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori pilihan rasional dari Barbara Geddes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat dua temuan penting dalam penelitian ini: (1) Pergeseran orientasi politik dari idealis menuju pragmatis ini disebabkan oleh pilihan rasional yang diambil para mantan aktivis pro-demokrasi dengan mengkalkulasi faktor karir dan kebutuhan. (2) Bila motif karir lebih menonjol dibanding motif transaksional dan partisanship, maka mantan aktivis pro-demokrasi cenderung mengisi posisi di institusi non partai politik. Sebaliknya jika motif partisan yang dominan pada seorang mantan aktivis, maka mereka cenderung mengisi posisi di partai politik
The Image of the Relationship between Religious Beliefs, Political Behaviors, and Morality in a Modern Taiwanese Society
Full text linkTaiwan is a multi-religious country and the religions have a certain influence on society. This study found that religion indeed plays a significant role in Taiwan. Taiwan society is highly diversified in terms of religious belief. Almost religious organization has its own doctrine. Does religion unite or divide Taiwan society? More or less, religions indeed play a role in Taiwan, but it also may not have the function of divide society. However, on the issue of same-sex marriage, some political parties are still fighting on the LGBT rights. On the other hand, in order to get votes from religious beliefs people, some parties advocated the abolition of the same-marriage law. Homosexual remains a controversial issue