Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi COVID-19; Studi Pada Kapasitas Manajer Publik Untuk Kolaborasi
Full text linkThe post-pandemic government is faced with the challenge of reorganizing the sectors affected by COVID-19. Cross-sectoral collaboration is one approach to this arrangement. This study aims to analyze the skills of public managers that can encourage government organizations to collaborate. This study uses a systematic review. Research stages: first identify studies using sources from several publishers, such as science direct, scopus, and emerald insight. Second, limiting the search in several fields of science, namely social science, management, political science, public administration, multidisciplinary, and health related to the handling of COVID-19. Third, conduct an assessment of the relevance and quality of the research objectives. Fourth, extracting data by categorizing, and Fifth, synthesizing data. There are five skills that must be possessed by public managers to collaborate across sectors, namely: program design skills or partnership projects; risk analysis skills, communication skills in this case able to negotiate well with stakeholders; skills to create public accountability, and fifth, skills to monitor and evaluate partnership programs. These skills must be possessed by public managers to achieve success in partnership or collaboration programs after the COVID-19 pandemic. So that efforts to rebuild sectors affected by COVID-19 can run effectively and efficiently through collaboration mechanisms
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia
Full text linkThis study tries to analyze the accountability and transparency of local government budgets throughout Indonesia, during the Covid-19 period, through their official website. This research then used an indicator-based content analysis that has been commonly used to measure accountability and transparency practices through local government websites while still adapting them to the local Indonesian context. This study shows the low level of accountability and transparency of local government budgets, especially about the re-focusing budget for the COVID- 19 response. It is suspected that this result is caused by (1) weak public pressure on the government, (2) the absence of standards that have law consequences governing the pattern of local government accountability on their official websites, (3) the uneven social-education-technology order of Indonesian society, especially in the regions of central and eastern Indonesia which are far behind. Therefore, there is no good community structure that can optimally oversee government accountability and transparency in all regions in Indonesia. Finally, this study suggests that the provincial government to district/city governments should pay more attention to accountability and transparency related to the budget as a form of government accountability by inviting the public to oversee these activities actively. This research is then expected to fill the discussion of accountability and transparency issues in the current government study literature
Implementing Gender Mainstreaming in Indonesian Local Government: The Case of Tangerang Regency
Full text linkThis research is about the implementation of gender mainstreaming policies in local governments in Indonesia since the enactment of Presidential Instruction No. 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development. After running for almost two decades, the implementation of gender mainstreaming has not succeeded in having a significant impact in realizing gender equality in Indonesia in general and Tangerang Regency in particular. Indicators of poverty, domestic violence, and unemployment are still experienced by women. The low index of gender empowerment and women's representation in politics is another indicator that shows the failure of gender mainstreaming in development. Gender inequality in development is caused by internal and external factors that directly impact the achievement of gender equality. Internal factors refer to the low political commitment of regional leaders in initiating the making and stipulation of local regulations on gender mainstreaming in development. Meanwhile, external factors refer to the strong patriarchal culture in Indonesian society which still views women as incapable of political leadership and policy making
Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur
Full text linkPaper ini menjelaskan opini masyarakat terhadap politik uang dalam pemilihan umum (pemilu), khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Studi-studi sebelumnya menunjukkan tingkat penerimaan pemilih terhadap politik uang relatif mengkhawatirkan karena berada pada kisaran sepertiga dalam skala nasional, dan bahkan lebih tinggi pada level Jawa Timur karena mencapai kisaran dua per lima. Karenanya, politik uang dalam semua tingkat pemilihan langsung adalah nyata dan bahkan sering digunakan sebagai salah satu upaya memenangkan calon. Namun, ketika politik uang dianggap omnipresent, kelompok-kelompok masyarakat yang menolak politik uang juga tidak kalah menggembirakan. Hasil survei opini masyarakat di tiga kabupaten di Jawa Timur, yakni: Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo, menunjukkan bahwa masih ada kelompok-kelompok pemilih yang potensial membendung politik uang di tataran pemilu lokal. Meskipun pemilih yang rentan terhadap politik uang tidak kecil, pemilih yang memandang politik uang sebagai hal yang tidak patut sesungguhnya memiliki populasi lebih besar dengan sebaran yang lebih beragam dan luas. Memahami kelompok masyarakat yang relatif imun terhadap politik uang ini memberikan harapan bahwa masih ada ruang bagi optimisme dalam meminimalisasi besarnya destruksi politik uang dalam menjaga kualitas pemilu, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Civil Society Endorsement on Democratization: A Lesson from Myanmar
Full text linkDemocracy and democratization are a spectrum of universal values that describe a condition regarding community involvement in a country's government and political systems. One of the pillars that can be used as a measure of democracy and the democratization process is the presence of the role of civil society because one of its functions is to represent the involvement of the community in participating and criticizing government policies. One interesting topic to discuss regarding the role of civil society is its efforts to restore the democratic system when the authoritarian regime rises to power. This study aims to examine the process of empowering civil society under authoritarian leadership by taking a case study in Myanmar. By using qualitative methods, this research uses secondary data by elaborating the study of literature, documents, and other sources related to the role of civil society in Myanmar. The results of this study indicate that the contribution of the civil society under the authoritarian regime of Myanmar faces enormous challenges. However, it still has the potential to support the democratization process by underpinning civil society with three processes: decreasing multiethnicity segregation, gaining support from INGOs, and strengthening backup from the young generation
Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik
Full text linkRencana pemindahan ibukota setidaknya didorong oleh 2 (dua) pertimbangan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Artikel ini ditujukan untuk membandingkan dari kedua alasan tersebut mana yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemindahan ibukota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nyatanya bisa dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga menuntut instrumen kebijakan baru yang dikhususkan kepada kepastian pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan mencitakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional
Resiliensi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Tengah Pandemi Covid-19
Full text linkDewasa ini, pandemi Covid-19 tengah menyerang berbagai negara di dunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak paling parah akibat pandemi Covid-19. Kabupaten Gianyar, Bali merupakan salah satu daerah yang turut mengalami keterpurukan di sektor pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana resiliensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif dimana penelitian digunakan untuk mendapatkan deskripsi beserta gambaran sebenarnya mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam beradaptasi pada bidang pariwisata untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Data penelitian diambil langsung dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa resiliensi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di tengah pandemi diawali dengan mengatasi masalah yang timbul (overcoming) dengan membatasi mobilitas wisatawan, pengendalian (steering thought) dengan adaptasi new normal, pemulihan (back) melalui pembukaan kembali objek pariwisata secara perlahan dengan sertifikasi prokes yang ketat, penjangkauan (reaching out) dengan menjangkau kembali target pariwisata. Dalam implementasinya, resiliensi Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki korelasi dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang terlihat dari aspek triple bottom lines; Social-cultural resilience and tourism melalui kultur sosial budaya Gianyar, Ecological-environmental resilience and tourism melalui sertifikasi CHSE dan Economic-fiscal resilience and tourism dengan pembenahan bidang ekonomi. Ketahanan yang dibangun seyogyanya mampu mempertahankan aktivitas pariwisata dalam jangka panjang dan berlanjut (sustainable) melalui perwujudan konsep pariwisata berkelanjutan
