Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Government Procurement Policy: Comparative Study between Indonesia and The United States
Full text linkPublic procurement is not just a process to obtain goods/services but can encourage and strengthen public policy. This study compared government procurement policies in Indonesia and the U.S. to prepare public procurement policies. This study uses a qualitative comparative method, a descriptive comparison of policies in Indonesia and the U.S. This study compares three variables: policy, organization, and human resources procurement. This study's results indicate many similarities in procurement policies in Indonesia and the U.S. Then, significant differences in the policy variables are in the details and substance of the policy in the organization. At the same time, the striking difference in the realm of the organization is the existence of a particular unit that deals with Small and/or Disadvantages businesses
Supervision of DPD RI in The Implementation of Regional Autonomy
No full textIn a bicameral system, Regional Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/DPD RI) acts as a regional representative institution that fights for regional problems. The authority of DPD RI is to supervise implementation of the law. The supervisory functions of the DPD RI are to monitor and supervise the government and public institutions, including the implementation of laws, regulations and policies. In this study the authors used a qualitative approach. The purpose of this study is to see the extent of supervision carried out by DPD RI on the implementation of regional autonomy carried out by Committee I. The author used strategies, analysis and relevant and important sources related to the supervisory function of the DPD RI on the implementation of regional autonomy. The author found that the authority of supervision and follow-up of the results of DPD RI's supervision on the implementation of regional autonomy is still very limited, there are supervisory problems starting from the relationship between DPD RI and the central government and local governments, human resources and supporting resources are inadequate, and the level of public confidence in DPD RI decreases
Adaptive, Agile dan Robust Governance untuk Menjaga Ketahanan Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Studi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2020-2022
Full text linkRencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Idealnya berbagai macam cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 dapat ditemukan dalam RKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara tersebut dengan mengeksplorasi respons pemerintah daerah terhadap pandemi COVID-19 dalam perencanaan pembangunan kemudian dapat diketahui model tata kelola seperti apa yang digunakan. Metode penelitian ini adalah arsip politik dengan sumber dokumen RKPD lima kabupaten/ kota di Jawa Timur. Untuk menjaga keabsahan data penelitian ini menyalin langsung data dari dokumen RKPD dan melakukan cross check ulang setelah data dimuat dalam laporan setelah mekanisme pengolahan data. Hasil penelitian menemukan pemerintah daerah mengaplikasikan konsep tata kelola adaptif untuk menangani COVID-19. Fenomena adaptive local governance mempertimbangkan peran pemerintah pusat dalam tata kelola penanganan COVID-19. Penelitian ini menemukan bahwa sentralisasi dari hubungan pemerintah pusat-daerah justru lebih mendorong tata kelola adaptif. Implikasinya penanganan COVID-19 berdasarkan perubahan kebijakan menjadi legitimasi sentralisasi hubungan pemerintah seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020. Bentuk dari tata kelola adaptif dalam penanganan pandemi dengan menyesuaikan konteks penanganan pandemi yaitu penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penguatan jejaring sosial. Bagaimanapun COVID-19 menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, temuan penelitian ini berbeda dengan argumen yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah game-changer karena COVID-19 hanya ada sebagai unsur tambahan pembangunan dan tidak benar-benar mengubah alur perencanaan
Implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung
Full text linkArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana implementasi Open Government Data oleh Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari teori implementasi Open Government Data dari penelitian Azmi Omar, Julian M. Bass, dan Peter Lowit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan empat dimensi pelaksanaan Open Government Data yang dikemukakan Azmi Omar dkk, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dataset yang masih minim, kesadaran masyarakat tentang pentingnya open data, kapasitas seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan teknologi pembuatan data, serta kolaborasi dari pihak-pihak yang bertugas mengamati keberjalanan Open Data Kota Bandung. Peneliti menyarankan bahwa agar pelaksanaan Open Government Data dapat berjalan lebih baik maka perlu dibentuknya perjanjian kerjasama formal dengan pihak eksternal sebagai produsen data dan juga dibangunnya fasilitas khusus bagi Open Data Kota Bandung sehingga berjalannya open government data di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif
Antara Pariwisata dan Ekologi: Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan stakeholder pengembangan ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo yang berada diantara sudut pandang ekologi dan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari pegawai Balai Taman Nasional Alas Purwo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Â Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata Taman Nasional Alas Purwo yang dilakukan oleh stakeholder merupakan hasil dari kerjasama lintas sektoral. Terdapat tiga kebijakan utama, yaitu manajemen ekowisata, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya manusia. Walaupun terdapat dua pendekatan berbeda dari sisi pendekatan dan penganggaran pengembangan ekowisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Balai Taman Nasional Alas Purwo mampu bersinergi dalam menciptakan kebijakan ekowisata yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan namun tetap menjaga nilai nilai konservasi
Agenda Setting Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dengan Menggunakan Multiple Streams Framework
Full text linkArtikel ini membahas mengenai agenda setting kebijakan pilkada 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Berbagai penolakan yang timbul dan fakta di lapangan seolah membenarkan bahwa tetap melaksanakan pilkada merupakan keputusan yang kurang tepat. Keputusan pemerintah tersebut diklasifikasikan dan dianalisa berdasarkan tiga arus yaitu arus masalah, arus politik, dan arus kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan perspektif multiple streams yang diadopsi dari kerangka teoritik milik Kingdon. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa keinginan masyarakat untuk ditundanya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ternyata tidak dihiraukan oleh pemerintah, mengingat tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Kuatnya arus politik lebih mendominasi karena kontestasi pilkada ini memang sarat dengan berbagai kepentingan politis. Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 seketika menggugurkan berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan
Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya
Full text linkPandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan dunia yang berdampak pula pada Indonesia. Dibutuhkan tata kelola yang adaptif dan cergas untuk menghadapi masalah pandemi baik di pusat maupun daerah. Salah satu daerah yang berhasil adalah Kota Surabaya. Salah satu daerah yang dinilai berhasil adalah Kota Surabaya. Meski begitu, terdapat fenomena tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya. Hal ini ditengarai sebagai bentuk kebijakan yang terhambat oleh budaya setempat. Arek Suroboyo dengan budaya cangkrukannya berkontradiksi degan kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk agile governance dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan dari kuisioner dan dokumen terkait. Kemudian mengidentifikasi dampak-dampak yang terjadi terhadap kebijakan dengan adanya budaya dan kebiasaan Arek Suroboyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi, kebijakan di daerah pun mengalami pengaruh dari strategi Pemerintah Pusat. Didasarkan dengan Instruksi Pemerintah Pusat, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan konsep agile governance yang dominan dalam kebijakan ini adalah “based on quick wins†di mana kebijakan satu menstimulasi kebijakan lain. Dengan upaya ini, Kota Surabaya telah melewati gelombang pertama Covid-19 di daerahnya. Meskipun begitu, implementasi kebijakan mendapatkan hambatan dari budaya Arek Suroboyo yaitu cangkrukan. Bahkan dampak terburuknya adalah budaya ini berpotensi menciptakan gelombang kedua Covid-19 di Kota Surabaya
