Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Tambang dan Masyarakat: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Dumping Tailing bagi Masyarakat Pesisir Lingkar Tambang
Get PDFPerusahaan tambang emas PTAMNT yang beroperasi di Sumbawa Barat membuang limbah tambangnya ke tengah laut menggunakan metode deep sea tailing placement (DSTP). Bagi masyarakat setempat, keberadaan barang asing itu dipandang berbahaya bagi kehidupan ekonomi dan kesehatan mereka. Racun yang ada di dalamnya dapat mencemari air laut dan ikan-ikan. Padahal kehidupan mereka banyak bergantung pada laut. Karena itu, masyarakat menolak keberadaannya. Studi ini mempersoalkan tingkat keberterimaan masyarakat setempat serta dampak ekonomi dan kesehatan dumping tailing. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengedepankan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, dan penelusuran dokumen-dokumen. Kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat semula dipandang terdampak oleh dumping tailing. Namun, pemahaman masyarakat setempat ternyata bersifat dinamis. Ketika pengetahuan dan pengalaman masyarakat bertambah serta berada dalam konteks yang berbeda, maka perspektif tentang tailing (DSTP) pun mengalami perubahan dan dapat menerimanya. Pengetahuan dan pengalaman mereka menunjukkan bahwa dumping tailing dengan metode DSTP tidak memberikan dampak (buruk) apa pun baik terhadap kehidupan ekonomi maupun kesehatan. Dipahami kemudian, sesungguhnya yang menjadi problem besar bagi masyarakat setempat bukanlah dumping tailing dan dampaknya, melainkan lebih pada keberadaan perusahaan tambang itu sendiri secara keseluruhan yang dipandang tidak selalu memberikan arti yang signifikan bagi kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari
The Effectiveness of Tri Hita Karana Based Traditional Village Management in Covid-19 Prevention at Bali
Get PDFTraditional villages are original autonomous villages that control the self-government whells within the palemahan (territories) that are still alive. Their position is recognized in the government system of the Unitary State of Indonesian Republic. The Covid-19 pandemic that is currently happening is causing an economic slowdown and a decline in public health. The Regional Government of Bali Province issued a policy in Bali Governor Regulation Number 15 of 2020 regarding the Policy for the Acceleration of Handling Covid-19 in the Province of Bali by reallocating a Traditional Village Fund of Rp. 300,000,000.00 for the response to Covid-19 by involving the soldiers and manners of the Traditional Village. The effectiveness of the management of the Traditional Village Fund is based on local wisdom, where the principles of Tri Hita Karana (Parahyangan, Pawongan, and Palemahan) as a philosophical foundation that are held in carrying out every activity, program, and policy are the focus of this research. The implementation of Tri Hita Karana provides a new color in financial management in Indonesia. Technical implementation, reporting, prosecution of alleged fraud, and accountability in a consultative manner and rich in local wisdom values upheld by Bendesa, Prajuru Desa Adat, and Krama Desa positively impact influencing the mindset and behavior of the community in complying with existing regulations or policies set. However, it cannot be denied that there are still contradictions between the governance of traditional villages in Bali and the ideal sound governance principles in implementing village governance, especially in terms of transparency and accountability
Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan
Get PDFArtikel ini mengkaji strategi dan modal politik aktor yang telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Studi bertahannya kekuasaan dalam politik lokal di Indonesia selalu diidentikkan dengan praktik politik dinasti. Akan tetapi, pada artikel ini, kami menemukan bahwa bertahannya kekuasaan tidak selalu bersumber dari kekuatan dinasti. Studi kasus Sri Rahmi merupakan sebuah fenomena yang menarik serta menjadi dinamika yang berbeda dari kajian arus utama mengenai bertahannya kekuasaaan lokal yang dominan selama ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Sri Rahmi dapat mempertahankan kekuasaannya sehingga terpilih menjadi anggota legislatif selama empat periode berturut-turut. Kami menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil wawacara dan pengamatan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi strategi politik politik dari Sri Rahmi yang berasal dari kekuatan personalitas, jaringan sosial, dan partai politik. Artikel ini berkontribusi dalam memahami mengapa dan bagaimana aktor politik lokal dapat terus bertahan dan menang dalam kontestasi politik lokal di Indonesia kontemporer. Melalui analisis strategi dan modal politik, artikel ini memberi wawasan berbeda mengenai bertahannya kekuasaan aktor politik lokal yang selama ini didominasi oleh perspektif politik dinasti
Praktik Akumulasi Lebenswelt Sebagai Basis Strategi BUMDes Yang Berkelanjutan
Get PDFIn line with the emergence of constitutional frameworks that are designed to improving village development, there has been a significant increase in the presence of village economic institutions such as BUMDes in Indonesia. Yet, this institutional emergence quantitatively is not always followed by the increasing of quality and professional management of economic resource for the welfare of local communities. Specific factor such as weak empowerment, corrupt behavior of local elites and low capacity of resource management are still challenges faced in order to strenghthen the capacity of village economic institutions and in order to create a sustainable BUMDes. Based on local development experience at Gondowangi Village, in Wagir District, Malang Regency, this study intend to explain what sociological scholarship called as a lebenswelt (community knowledge) which serves as a main basis for village development planning and sustainable BUMDes maintanance strategies. This research uses a qualitative descriptive method combined with the perspective of communicative action theory which promoted by Jurgen Habermas. This research argue that there is three important factors influence the success of the practice of accumulating community knowledge in village development planning, namely, first: the leadership factor, secondly: mapping problems and potentials based on community participation, and third: the invovement of external group that can encourage innovation in the local communities.Â
Evaluation of the Covid 19 Vaccine Policy for the Elderly Community in Pekanbaru City
Get PDFThe number of Covid-19 cases in Indonesia is still high. One of the efforts made by the government is vaccination. As one of the cities with high enough Covid-19 cases, Pekanbaru City has also implemented a vaccination policy. One of the priority targets for vaccination in Pekanbaru City is the Elderly Community. However, the reality is that many older people still have not received the vaccination according to the target set. This study aims to determine the factors that influence the implementation of vaccination for the elderly and to see further how the relationship between the Central Government and Local Government in the implementation of vaccination policy. This study uses a qualitative method by collecting data from informants and various documents. The data obtained were then analyzed using a predetermined theory. The results of this study, the number of elderly who received the vaccine decreased in stage II. Factors that become obstacles in the implementation of vaccination for the elderly such as body conditions are not recommended and the lack of public confidence in the quality of vaccines. Public distrust will affect the success of a policy. Thus, clear information is needed regarding the safety of vaccination for the elderly
Tata Kelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Corona Virus Disease-19
Get PDFArtikel ini bertujuan mengeksplorasi apakah pandemi corona virus disease 2019 berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pilkada? Jawaban atas pertanyaan tersebut dieksplorasi melalui tiga fokus: dinamika kebijakan, tata kelola penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Lokus kajian yang di pilih dalam melakukan ekspolarsi ketiga fokus tersebut yaitu tata kelola Pilkada oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah, karena fungsi Administrasi Pemilihan dimandatkan kepada KPU Kabupaten. Melalui alat analisis teori fungsionalisme-struktural dan metode penelitian kualitatif, ditemukan informasi bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan pemunugtan suara Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 menimbulkan pesimisme publik karena masih pada masa pandemi COVID-19. Pesimisme publik terlihat dari dua kehawatiran, rendahnya partisipasi politik masyarakat dan munculnya kluster Pilkada. Nyatanya, setelah Pilkada dilaksanakan, partisipasi politik masyarakat mencapai 71,16 persen, lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya 61,41 persen. Demikian halnya kluster penyebaran COVID-19 dalam Pilkada tidak terjadi. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Lombok Tengah tidak ditemukan jajaran penyelenggara yang terpapar COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Faktor berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola Pilkada tersebut adalah  berfungsinya struktur stakeholders secara kolaboratif dalam penyelenggaraan tahapan.     Â
Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan Dynamic Governance
Get PDFTata kelola birokrasi di Indonesia masih kental dengan nuansa tata kelola tradisional. Di bawah pemerintahan Joko Widodo terdapat momentum perubahan di tubuh birokrasi dengan mengintrodusir Smart ASN sebagai gagasan baru bagi birokrasi untuk melakukan pembenahan yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Era digital menjadi penting bagi kelembagaan birokrasi sebagai upaya inovasi pelayanan publik yang cepat tanggap dan mengarah langsung kepada masyarakat. Implementasi teknologi ke dalam tubuh birokrasi tentunya memerlukan anak muda yang lebih memahami teknologi dan tentunya perubahan tersebut akan berdampakpada pola kerja birokrasi. Atas dasar hal tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana anak muda mampu mendorong perubahan di tubuh birokrasi yang berwawasan teknologi. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan desk study dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik library research. Library research adalah teknik yang menggunakan data-data kepustakaan sebagai bahan untuk dikaji dan ditelaah dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang objektif.Penelitian ini menunjukkan bahwasannya agen perubahan yang tepat untuk mengubah sistem kerja birokrasi yaitu anak muda. Sedangkan konsepsi reformasi birokrasi perlu menerapkan flexible working yang akan memunculkan global governance, digital governance dan knowledge based governance. Reformasi birokrasi ini akan mengubah sistem kerja yang mengarah pada pemanfaatan teknologi sehingga birokrat dapat dengan leluasa melakukan inovasi pelayanan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat
Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir
Get PDFStudi ini tentang kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ini merupakan indikator bahwa keutuhan cakupan luas hutan bermuara dari lahirnya kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyebab utama kegagalanimplementasikebijakanterhadapcakupan luashutan.PendekatankualitatifPenelitian dengan menggunakan metode observasi digunakan sebagai desain penelitian. Penelitian ini dilakukan selama Maret-Agustus 2020 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampel penelitian ini dibagi kepada locus objek, yaitu sampel expert sebagai responden yang diperoleh melalui accidental sampling yang ikut terlibat dalam proses dan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian dan perlindungan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh faktor kepentingan, lemahnya penegakan hukum, dan apatisme. Pemerintah daerah danmasyarakat lokal belum memiliki kepekaan terhadap keberlangsungan lingkungan, mereka hanya melihat hutan hanya dari perspektif ekonomi, serta kemungkinan menguntungkan mereka dan masyarakat tanpa memahami bahwa kedaulatan hutan bukan semata-mata menjadi warisan tetapi titipan yang harus dijaga bersama