Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena Firehose of falsehood dalam Relasi Sikap terhadap HOAX dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum
Get PDFFirehose of falsehood is a propaganda technique that has used in the political world. This propaganda is used by presenting hoax news/hoaxes in public awareness continuously until the public believes the news. The community more easily and quickly accepts media news anywhere and anytime because the public has direct media access to grasp. In contrast, the literacy and rechecking of news content are often not done due to time constraints and the emotional content of newsreaders. Information media believed to be one of the sources of increasing distrust in the election organizers, namely the KPU. This study aims to explore people's attitudes towards HOAX news on trust in the KPU. The research method uses quantitative with a survey approach to 558 2019 voter respondents through the distribution of Trust research scale to KPU and attitude scale towards hoaxes. The results study indicate there is a role for attitudes towards hoaxes towards trust in the KPU as an EMB in Indonesia
To what Extent the Social Safety Net (JPS) Implement in Sleman Regency
Get PDFTo strengthen social security for people with social welfare issues, the Sleman Regency government has implemented a Social Security Net (JSP) policy. Nevertheless, its management often poses obstacles and challenges in line with the implementation. This article aims to examine the implementation of the Social Safety Net (JPS) policy in Sleman regency, as a cash assistance program that has a significant influence on the basic needs of people's lives in the health, education and social sectors. Furthermore, this research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and performance reports. The results of this study are the Sleman Regency government through the Department of Social Service as an extension of the government sector that manages the JPS program still has a lack of personnel resources to handle the verification process and data validity of the JPS recipient. Nevertheless, the JPS program has a strong network of actors to work with the Regional Development Planning Agency, the Regional Finance and Assets Agency, the Department of Health, and social workers at the sub-district and village levels. However, a critical review of this implementation is that there is no solution to the problems of life for the people who receive funding from JPS. Programs provided by the government seem to be able to prevent and deal with risks from social shocks and vulnerabilities, but there is no government effort to design the program, which provides change for people who have social vulnerabilities. In this context, it certainly gives them life dependence because this program is only as unplanned social assistance in the form of money given to them
Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik
Get PDFSejak pertama kali diperkenalkan secara luas pada 2015, momentum pilkada serentak di Indonesia kerap diwarnai oleh keikutsertaan kandidat problematik berlatarbelakang kasus korupsi. Masalah semacam ini akan sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga dalam banyak hal fenomena keterpilihan ulang (re-elected) kandidat problematik jelas mencerminkan kemerosotan demokratisasi di tingkat lokal. Dalam artikel ini kami menjelaskan faktor penting mengapa kandidat problematik tetap memperoleh kesempatan maju dalam pilkada yang, pada gilirannya, membelenggu keinginan publik untuk memperoleh kepemimpinan politik lokal yang berintegritas, berkompetensi dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan perspektif teori kandidasi partai politik, artikel ini menyoroti kasus kemunculan kandidat problematik pada pengalaman pilkada serentak 2015–2018 dimana sebagian diantaranya bahkan berhasil memperoleh kemenangan. Artikel ini dibuka dengan membahas celah hukum dalam undang-undang Pilkada yang memungkinkan pencalonan kembali kandidat problematik. Partai politik memanfaatkan absennya ketentuan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana dalam undang-undang Pilkada sebagai celah hukum untuk meningkatkan peluang kandidat problematik ketika melangkah maju sebagai calon kepala daerah. Kondisi tersebut didukung dengan faktor relasi kuasa kandidasi oleh partai politik yang masih dijalankan secara pragmatis. Peran partai dalam menyediakan legitimasi pencalonan lebih banyak disandarkan pada pertimbangan yang elitis dan transaksional yang, pada akhirnya, berkontribusi menghasilkan kandidat problematik sebagai bursa calon dalam pemilihan
Collaborative Governance Model on Agricultural Business in Banten, Indonesia
Get PDFOne of the problems that become a threat to food security in Indonesia is agricultural degeneration. Recently, to perceive the food security issues is how collaborative governance works and how many actors engage to create food security. the problematic issue is the function of agricultural land occurs in the form of changes in the use of agricultural land into commercial lands such as housing, industrial areas, business, and trade centers. This research tries to elaborate on farming in Banten-Indonesia. Jawara Farm is one of the agriculture business models in Banten who drove by young people of Banten. This model business very interesting for alternatives in regeneration and business model in farming especially in Banten. Using qualitative methods and Collaborative governance approach, this research looking forward to the model of young farmers in Banten as a model in collaborative governance. This research found several challenges about the collaboration model between the young farmers, the government, and the private sector
Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
Get PDFTerdapat dua alternatif bagi pemerintah daerah jika ingin memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerahnya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Selain mengadakan barang dan jasa tersebut secara mandiri, pemerintah daerah juga bisa mendapatkannya dari sektor swasta. Pilihan yang kedua menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemerintah daerah karena berbagai sebab, seperti contohnya pengaturan selisih harga, yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Belum lagi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah untuk memberikan penawaran pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Korupsi jenis ini membuka pintu bagi korupsi jenis-jenis lainnya dan membuat proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan metode tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan kerugian pada pemerintah daerah dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk
Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pemerintah desa dalam melakukan dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan yang ada di desa. Desa Jatimukti merupakan desa yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan paling dekat sudah semestinya mengambil sikap politik dengan tujuan untuk memajukan desanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik yang diambil Pemerintah Desa Jatimukti dalam mengembangkan potensi kewirausahaan masyarakatnya sampai saat ini masih sangat kurang. Hal ini disebabkab adanya perombakan besar-besaran dalam struktur desa yang mengakibatkan belum terlaksananya sistem pemerintah desa dan paradigma masyarakat desa yang sulit untuk diubah
Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi
Get PDFPemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut