Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)
Jurnal Transformative (Department of Government Science, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya)Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
‘Musim Semi’ Dinasti Politik Pada Pemilu 2019 Di Sulawesi Tenggara
Get PDFArtikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik—keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan. Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite. Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama, pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik
Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia
Get PDFTulisan ini membahas kebijakan sistem zonasi yang menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan pemerintah terkait proses penerimaan siswa baru dengan mempertimbangkan jarak tempuh antara domisili rumah siswa dengan sekolah. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan. Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan sistem zonasi gagal mengatasi masalah kesenjangan mutu pendidikan karena kegagapan pemerintah dalam mendefinisikan akar permasalahan. Kebijakan sistem zonasi hanya mengotak-atik distribusi siswa bukan mengatasi fasilitas sekolah dan kualitas guru yang masih menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Pemerintah seharusnya menjadikan kebijakan zonasi sebagai kebijakan dihilir bukan dihulu. Karena itu, perlu dilakukan redefinisi masalah sebagai alternatif kebajikan. Dimana kesenjangan fasilitas pendidikan dan distribusi guru yang belum merata harus menjadi prioritas utama pemerintah
Simbol Mayoritas di Ruang Publik Masyarakat Plural: Simbolisasi Islam di Kota Tangerang
Get PDFTulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di ruang publik masyarakat plural pasca regulasi otonomi daerah. Studi kasus yang digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 34 responden, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik dipahami dengan baik oleh responden namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus kritik dalam konteks masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah multikulturalisme. Implikasi dari kajian ini adalah politik pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik.Â
Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng
Get PDFArtikel ini menjelaskan keberhasilan kalangan massa dalam meraih kekuasaan kepala daerah. Nurdin Abdullah merupakan bagian dari massa yang berhasil mengalahkan keluarga petahana pada pilkada 2008-2013 dan tidak memiliki relasi kuasa dengan elite politik bentukan Orde Baru. Keberhasilan Nurdin Abdullah meraih kekuasaan bisa dimaknai jatuhnya elite lama dari keluarga petahana dan bangkitnya elite politik baru dalam kekuasaan. Peristiwa jatuhnya keluarga petahana menandakan kebangkitan politik massa di Bantaeng. Dalam teori elite politik disebut sirkulasi elite. Dalam konteks politik Bantaeng, sirkulasi elite terjadi dari massa menjadi elit politik yang memerintah. Fenomena ini merupakan pukulan bagi elite politik petahana karena dikalahkan oleh massa dalam pilkada langsung. Sistem pemilu seperti Pilkada telaah memberikan kesempatan politik kepada Nurdin Abdullah untuk menang dalam pertarungan kekuasaan kepala daerah yang langsung, damai, dan demokratis. Pilkada langsung merupakan instrumen yang dipercaya untuk menjalankan proses sirkulasi elite politik di tingkat lokal. Terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai elite politik yang memerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapa pun boleh menjadi kepala daerah dan keluarga petahana bisa dikalahkan dalam pilkada langsung. Selain itu, kemenangan Nurdin Abdullah dalam pilkada secara tidak langsung telah membantah argumentasi yang mengatakan bahwa pilkada langsung telah dimonopoli oleh elite-elite politik lama.Â
Remuneration Factors in Supporting the Effectiveness of the Performance of the Police of the Republic of Indonesia in the Gorontalo Police
Get PDFThis research aims to obtain an overview of the Remuneration Factor in Supporting the Effectiveness of Police Performance Gorontalo Police District Office. The researcher applied qualitative approach while data collection techniques were conducted through interviews to a number of informants, observations and secondary data documentation. By the three indicators of effectiveness of police performance (target achievement, integrity and adaptation) there are some problems encountered. In target achievement indicator, there are some obstacles that obstruct the police performance effectiveness. Whereas the integration indicator showed that the ability of organizations to provide information on Remuneration to members of the National Police has not been effective, as seen from the human resources, there are still those who do not understand about Remuneration and the availability of inadequate infrastructure in the process of conducting socialization. The adaptation indicators showed that the procurement and labor process measurement benchmarks in supporting the performance of Police members have not been effective. It can be seen from the lack of personnel needed in serving the community to support the effectiveness of the police members in Gorontalo Police district office
Dinamika Presidential Threshold di Indonesia
Get PDFKajian ini diperuntukkan untuk mendiskusikam dinamika presidential threshold di Indonesia yang dilihat dari konsep sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dirasa penting karena adanya pro-kontra ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai penguatan sistem presidensial dan proses untuk memperoleh calon presiden terbaik. Presidential threshold sebagai batas minimum untuk mencalonkan dalam pemilihan presiden ataupun sebagai tingkat keterpilihan menjadi presiden. Metode yang digunakan dalam kajian ini melalui penelitian library research. Hasil dari kajian yang diperoleh yakni penguatan sistem presidensial melalui presidential threshold kurang efektif dan cenderung menghilangkan hak warga negara untuk bisa memilih, mencalonkan diri dan mengajukan calon. Kedua, bentuk penguatan sistem presidensial dengan tujuan penyederhanaan partai politik setidaknya sudah diimplementasikan melalui pemilu serentak dan seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka solusi yang bisa diambil dengan menghapus presidential threshold yang ada di Indonesia karena tidak relevannya presidential threshold sebagai cara untuk memperkuat sistem presidensial
Layanan Pojok Braile Dalam Meningkatkan Literasi Baca Bagi Disabilitas Netra Di Kota Malang
Get PDFAbstrakLayanan pojok braille di Kota Malang disebabkan karena, belum adanya perpustakaan umum yang memberikan pelayanan ramah disabilitas netra pada 39 perpustakaan umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Minimnya jumlah variasi buku Braille. Belum tersedianya layanan perpustakaan bagi disabilitas netra yang berbasis teknologi. Belum adanya layanan perpustakaan inklusi guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi disabilitas netra. Perpustakaan Kota Malang membuat suatu layanan baru yaitu Layanan Pojok Braille. Kajian ini menganalisis tentang pelaksanaan inovasi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan disabilitas netra dalam bidang literasi. Teori yang digunakan adalah Karakteristik Inovasi Everett M. Rogers. Serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan inovasi Lapobra pertama, relative advantage pioner dan inovator dalam penyediaan layanan perpustakaan umum bagi disabilitas netra. Kedua, compatibility belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas netra jaman sekarang yang sudah available menggunakan gadget dan teknologi. Ketiga, complexity tata kelola rumit yaitu belum ada nomor referensi buku, tidak dilengkapi panduan how to use, dan belum ada tanda dominan disepanjang jalur masuk. Keempat, trialability tidak pernah melakukan uji coba dan kurang sosialisasi. Proses sosialisasi dengan cara menghubungi SLB, Panti Rehabilitasi, Yayasan, dan paguyuban disabilitas netra. Kelima, observability inovatif hanya dari segi penyediaan dan perintisan layanan. Jika ditinjau dari keberlanjutan inovasinya masih kurang. Inovasi dalam Layanan Pojok Braille dikaji menggunakan 5 Karakteristik Inovasi Menurut Everett M. Rogers maka hasilnya belum bisa memenuhi indikator compatibility dan trialability. Faktor yang menghambat yaitu budaya risk aversion, ketergantungan berlebihan pada high performer, rencana anggaran jangka panjang, hambatan administratif. Faktor yang mendukung yaitu sistem pelayanan, kapasitas kelembagaan, kehadiran dan kesinambungan sumber daya. Kata Kunci: Inovasi, Layanan Pojok Braille, dan Disabilitas Netr
Efektivitas Website Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang
Get PDFNegara berkembang seperti Indonesia, rendahnya mutu pelayanan publik masih menjadi masalah terbesar. memunculkan E-Government salah satu tujuan E-Government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan cepat, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website DPMPTSP Kota Magelang diharapkan dapat menjadi informasi sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik.  salah satu yang sudah menerapkannya adalah DPMPTSP Kota Magelang. Penelitian dengan judul “Efektivitas Website Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens  Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang†merupakan sebuah studi dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa efektif website DPMPTSP Kota Magelang Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens. Dalam penelitian ini ukuran Efektivitas meliputi peran Website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan, content, interaksi, faktor pendukung dan faktor penghambat
Atribut Inovasi Program Besuk Kiamat Kota Surakarta
Get PDFPenelitian ini tentang atribut inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta. Penelitian ini dilatarbelaking oleh rendahnya kesadaran masyarakat di Kota Surakarta terkait kepemilikan akta kematian. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan tentang atribut inovasi program Besuk Kiamat di Kota Surakarta menggunakan data sekunder dari berbagai literatur. Melalui metode desk research, studi ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya inovasi program Besuk Kiamat mempermudah masyarakat untuk memperoleh akta kematian dan efisien dalam waktu, tenaga serta biaya