Universitas Maritim Raja Ali Haji Pusat Jurnal Ilmiah
Not a member yet
76813 research outputs found
Sort by
Implementation of the teaching at the right level approach to improve mathematics learning outcomes of class X.15 students
Get PDFDevelopment of PBL-based teaching modules to improve the mathematical communication skills of phase D class VII students
Get PDFThis study aims to develop a product in the form of a mathematics teaching module based on the Problem-Based Learning (PBL) model to enhance students\u27 mathematical communication skills in the context of linear equations and inequalities with one variable for Grade VII students in junior high schools (SMP/MTs). The study evaluates the teaching module\u27s validity, practicality, and effectiveness. Additionally, the findings of this research can serve as a reference for teachers in designing teaching modules that improve communication skills in other mathematical topics and as a resource for students to practice and enhance their communication skills. This research is based on the importance of mathematical communication skills for students. According to the Ministry of National Education, one of the objectives of mathematics learning is to enable students to communicate their ideas through symbols, tables, diagrams, or other representations. However, field observations show that the reality is quite the opposite. The mathematical communication skills of Grade VII students (Phase D) in junior high schools are still relatively low, particularly in linear equations and inequalities with one variable. One of the indicators of this issue is that students do not create mathematical symbols accurately when solving problems. While they can solve problems presented in a format like the teacher\u27s examples, they struggle with different problem formats, especially word problems, which are confusing. The data collection instruments used in this study include validation and practicality instruments. The data collection techniques involve interviews, questionnaires, and mathematical communication skill tests. The data analysis techniques employed are both quantitative and qualitative analyses. The development of the teaching module in this research follows the 4-D model (Four-D Model), which consists of four stages: defining, designing, developing, and disseminating
Behavioral Intention of the Use of COVID-19 Governance Application: A Literature Review
Get PDFThe COVID-19 pandemic has had a profound impact on Indonesia, affecting not only public health but also socio-economic aspects of life. As part of its response to mitigate the spread of the virus, the Indonesian government introduced the PeduliLindungi application, which enables contact tracing and monitoring of COVID-19 cases through public participation. Despite its effectiveness in supporting policy decisions and reducing transmission rates, the application has faced criticism, particularly regarding potential privacy and human rights concerns. This study aims to analyze the behavioral intention of users to adopt the PeduliLindungi application using the Technology Acceptance Model (TAM) as a framework. The research employs a literature review approach, synthesizing findings from existing studies to identify key factors influencing user attitudes and intentions. Results indicate that perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived risk are critical determinants of user attitudes. Furthermore, the study hypothesizes that user attitudes significantly influence behavioral intention, with trust in the application playing a reciprocal role. The findings highlight the importance of addressing user concerns, particularly regarding data security and privacy, to enhance adoption rates. This research contributes to the understanding of user behavior in adopting COVID-19 governance applications and provides a theoretical basis for future empirical studies. It concludes with recommendations for policymakers to ensure both the efficacy and ethical implementation of such technologies in public health crises.The COVID-19 pandemic has had a profound impact on Indonesia, affecting not only public health but also socio-economic aspects of life. As part of its response to mitigate the spread of the virus, the Indonesian government introduced the PeduliLindungi application, which enables contact tracing and monitoring of COVID-19 cases through public participation. Despite its effectiveness in supporting policy decisions and reducing transmission rates, the application has faced criticism, particularly regarding potential privacy and human rights concerns. This study aims to analyze the behavioral intention of users to adopt the PeduliLindungi application using the Technology Acceptance Model (TAM) as a framework. The research employs a literature review approach, synthesizing findings from existing studies to identify key factors influencing user attitudes and intentions. Results indicate that perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived risk are critical determinants of user attitudes. Furthermore, the study hypothesizes that user attitudes significantly influence behavioral intention, with trust in the application playing a reciprocal role. The findings highlight the importance of addressing user concerns, particularly regarding data security and privacy, to enhance adoption rates. This research contributes to the understanding of user behavior in adopting COVID-19 governance applications and provides a theoretical basis for future empirical studies. It concludes with recommendations for policymakers to ensure both the efficacy and ethical implementation of such technologies in public health crises
Pelatihan penggunaan aplikasi identifikasi tumbuhan (PlantNet dan Google Lens) untuk meningkatkan persepsi siswa
Get PDFPenggunaan smartphone yang belum optimal pemanfaatannya untuk pembelajaran di kalangan pelajar menimbulkan beberapa dampak negative seperti mengurangi interaksi sosial dan konsentrasi belajar. Persepsi siswa dalam penggunaan teknologi sebagai sumber belajar berperan penting dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Persepsi akan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat ditingkatkan dengan memberikan kegiatan pengenalan dan pelatihan secara berkelanjutan. Sehingga, kegiatan pengabdian kali ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan mengukur persepsi siswa mengenai penggunaan aplikasi identifikasi tumbuhan (PlantNet dan Google Lens) dalam pembelajaran biologi. Pelatihan ini penting dilakukan sebagai langkah awal optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran biologi. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 103 Jakarta, melihatkan 24 siswa. Metode pelatihan tutorial digunakan dalam kegiatan ini, diikuti dengan pemberian pretest dan posttest untuk mengukur persepsi siswa terhadap penggunaan aplikasi. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner mengenai persepsi siswa sebanyak 10 butir pernyataan menggunakan 4 skala penilaian. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari data yang diperoleh, persepsi siswa terhadap penggunaan aplikasi PlantNet dan Google Lens mengalami peningkatan sebesar 7,9 poin (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pengenalan dan penggunaan secara langsung teknologi dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan persepsi siswa terhadap teknologi tersebut. Menurut siswa, aplikasi PlantNet lebih mudah dan efektif digunakan dalam praktik mengidentifikasi tumbuhan jika dibandingkan dengan Google Lens.
 
Peningkatan Kesadaran Ibu-Ibu tentang Penggunaan Obat melalui Sosialisasi DAGUSIBU Obat di Desa Sobokerto
Get PDFPenggunaan obat yang tidak tepat masih menjadi masalah di Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali. Banyak masyarakat belum memahami cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar, yang dapat menyebabkan efek samping berbahaya seperti keracunan dan overdosis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman ibu-ibu PKK Desa Sobokerto tentang pengelolaan obat yang benar melalui sosialisasi DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, Buang) obat dengan baik dan benar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini melibatkan pendekatan partisipasi berupa sosialisasi interaktif melalui presentasi, penayangan video edukasi, kuis, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Sebelas Maret bekerja sama dengan pemerintah desa. Materi yang disampaikan mencakup cara mendapatkan obat yang benar, aturan pakai, penyimpanan, serta cara aman membuang obat yang sudah kadaluwarsa atau rusak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ibu-ibu PKK sangat antusias dan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan obat. Ini ditunjukkan melalui kemampuan mereka menjawab pertanyaan dari narasumber dengan benar. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penggunaan obat di masyarakat Desa Sobokerto. Kesimpulannya, sosialisasi DAGUSIBU berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat, namun diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan kader kesehatan agar program ini dapat berkelanjutan. Monitoring jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan perubahan perilaku dalam pengelolaan obat di tingkat rumah tangga
Peningkatan Kapasitas Artificial Intelligence dengan Pelatihan Pemanfaatan AI oleh KEMENKOMINFO
Get PDFPelatihan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melalui program Digital Talent Scholarship 2024, dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah dalam mengadopsi teknologi AI. Program ini berfokus pada peningkatan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai pemerintah non-ASN mengenai berbagai aspek AI. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memahami konsep dasar AI, berbagai aplikasi praktisnya dalam konteks pelayanan publik, serta etika dalam penggunaan AI untuk memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Metode pelatihan yang digunakan mencakup sesi pembelajaran online, baik asinkron maupun sinkron. Pada sesi asinkron, peserta diberikan kebebasan untuk mengakses materi pelatihan secara mandiri melalui platform Learning Management System (LMS). Materi ini mencakup video, artikel, dan modul yang memberikan pemahaman dasar tentang AI. Sesi sinkron, yang dilaksanakan melalui video konferensi, memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta, sehingga mereka dapat mendiskusikan penerapan AI dalam skenario nyata yang relevan dengan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, peserta juga diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan operasi pemerintahan, seperti analisis data menggunakan algoritma AI atau simulasi chatbot untuk layanan publik. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi AI. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya mendorong efisiensi dalam proses pelayanan publik, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, karena data dapat dikelola dan dianalisis secara lebih baik. Kesimpulan dari program ini menekankan pentingnya pelatihan sebagai langkah strategis dalam upaya transformasi digital pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan transformasi digital di sektor pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan merata, mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia
Sebaran dan Kesesuaian Habitat Pendaratan Penyu di Pulau Pandan Kawasan Konservasi Pulau Pieh
Get PDFPenelitian sebaran dan kesesuaian pendaratan penyu Pulau Pandan dilakukan pada Kawasan Konservasi Pulau Pieh, Sumatera Barat. Tujuan penelitian melihat kondisi sebaran pendaratan penyu dan kesesuaian habitat dengan pendekatan ekologi yang terdiri dari faktor fisik dan non fisik. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Juni 2022 dengan pengambilan data sebaran pendaratan, suhu, kelembaban, substrat, dan kemiringan pantai, serta diperkuat dengan data sekunder. Metode yang digunakan adalah spasial dengan Sistem Informasi Geospasial untuk menginterpolasi 6 aspek data penelitian. Hasil analisis sebaran pendaratan penyu pada empat stasiun penelitian Pulau Pandan frekuensi tinggi pada stasiun 1 dengan jumlah 38 dan 2 sebanyak 30, kategori sedang pada stasiun 4 sebanyak 22, sementara terendah stasiun 3 yaitu 6. Kesesuaian habitat pendaratan penyu Pulau Pandan kategori sangat sesuai seluas 0,24 ha, sesuai 1,59 ha, dan kurang sesuai 0,005 ha. Pengelolaan konservasi jenis penyu secara optimal dapat dilakukan dengan menerapkan hasil penelitian sebaran dan kesesuaian habitat pendaratan penyu dengan kriteria sangat sesuai sebagai zona inti perlindungan penyu untuk menyeimbangkan fungsi keberlanjutan dan peningkatan pemanfaatan di kawasan konservasi.Penelitian sebaran dan kesesuaian pendaratan penyu Pulau Pandan dilakukan pada Kawasan Konservasi Pulau Pieh, Sumatera Barat. Tujuan penelitian melihat kondisi sebaran pendaratan penyu dan kesesuaian habitat dengan pendekatan ekologi yang terdiri dari faktor fisik dan non fisik. Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Juni 2022 dengan pengambilan data sebaran pendaratan, suhu, kelembaban, substrat, dan kemiringan pantai, serta diperkuat dengan data sekunder. Metode yang digunakan adalah spasial dengan Sistem Informasi Geospasial untuk menginterpolasi 6 aspek data penelitian. Hasil analisis sebaran pendaratan penyu pada empat stasiun penelitian Pulau Pandan frekuensi tinggi pada stasiun 1 dengan jumlah 38 dan 2 sebanyak 30, kategori sedang pada stasiun 4 sebanyak 22, sementara terendah stasiun 3 yaitu 6. Kesesuaian habitat pendaratan penyu Pulau Pandan kategori sangat sesuai seluas 0,24 ha, sesuai 1,59 ha, dan kurang sesuai 0,005 ha. Pengelolaan konservasi jenis penyu secara optimal dapat dilakukan dengan menerapkan hasil penelitian sebaran dan kesesuaian habitat pendaratan penyu dengan kriteria sangat sesuai sebagai zona inti perlindungan penyu untuk menyeimbangkan fungsi keberlanjutan dan peningkatan pemanfaatan di kawasan konservasi
Kesesuaian Daerah Penangkapan Ikan di Taman Wisata Perairan (TWP) di Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Get PDFKawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai KEPMEN-KP-18 Tahun 2022 dikelola sebagai Taman Wisata Perairan. Tujuan penelitian menganalisis kesesuaian daerah penangkapan ikan di kawasan TWP di Timur Pulau Bintan berdasarkan peta potensi penangkapan ikan, menganalisis persepsi nelayan terhadap alat tangkap ramah lingkungan menurut CCRF dan menganalisis kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di kawasan TWP Timur Pulau Bintan dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakanpada bulan Maret sampai dengan Mei 2024 di Area II TWP Timur Pulau Bintan (Kecamatan Gunung Kijang). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara menggunakan kuisioner CCRF. Analisis data menggunakan penyesusaian faktor oseanografi perairan dengan tabel kriteria kesesuaian keberadaan ikan, persepsi nelayan dianalisis menggunakan pembobotan nilai kuisioner dan kepatuhan nelayan dianlisis dengan membandingkan aturan pemerintah, data dari pihak terkait dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan peta potensi penangkapan ikan pelagis berada di sekitar Pulau Malangsama, Pulau Malang Pandan dan di Pesisir Perairan Kelurahan Kawal, selanjutnya diikuti oleh lokasi di daerah Pulau Nikoi, Pulau Beralas Pasir dan Pulau Beralas Bakau dan yang terakhir lokasi penangkapan ikan demersal adalah di Pulau Penyusuk, sedangkan untuk daerah penangkapan ikan yang memiliki potensial tertinggi untuk ikan pelagis adalah perairan yang beada di antara Pulau Malangsama, Malang Pandan dan Mangkil sedangkan prioritas kedua yaitu perairan Pulau Nikoi dan Pulau Penyusuk, sedangkan priotiras 3 berlokasi di perairan yang berada diatas Pulau Nikoi. Alat tangkap yang digunakan nelayan di Area II TWP Timur Pulau Bintan termasuk alat tangkap yang masuk dalam katagori ramah lingkungan dan nelayan memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap aturan yang ada baik terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, kepemilikan dokumen kapal dan kesesuaian jalur penangkapan ikan.Kawasan Konservasi Perairan Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai KEPMEN-KP-18 Tahun 2022 dikelola sebagai Taman Wisata Perairan. Tujuan penelitian menganalisis kesesuaian daerah penangkapan ikan di kawasan TWP di Timur Pulau Bintan berdasarkan peta potensi penangkapan ikan, menganalisis persepsi nelayan terhadap alat tangkap ramah lingkungan menurut CCRF dan menganalisis kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di kawasan TWP Timur Pulau Bintan dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakanpada bulan Maret sampai dengan Mei 2024 di Area II TWP Timur Pulau Bintan (Kecamatan Gunung Kijang). Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara menggunakan kuisioner CCRF. Analisis data menggunakan penyesusaian faktor oseanografi perairan dengan tabel kriteria kesesuaian keberadaan ikan, persepsi nelayan dianalisis menggunakan pembobotan nilai kuisioner dan kepatuhan nelayan dianlisis dengan membandingkan aturan pemerintah, data dari pihak terkait dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan peta potensi penangkapan ikan pelagis berada di sekitar Pulau Malangsama, Pulau Malang Pandan dan di Pesisir Perairan Kelurahan Kawal, selanjutnya diikuti oleh lokasi di daerah Pulau Nikoi, Pulau Beralas Pasir dan Pulau Beralas Bakau dan yang terakhir lokasi penangkapan ikan demersal adalah di Pulau Penyusuk, sedangkan untuk daerah penangkapan ikan yang memiliki potensial tertinggi untuk ikan pelagis adalah perairan yang beada di antara Pulau Malangsama, Malang Pandan dan Mangkil sedangkan prioritas kedua yaitu perairan Pulau Nikoi dan Pulau Penyusuk, sedangkan priotiras 3 berlokasi di perairan yang berada diatas Pulau Nikoi. Alat tangkap yang digunakan nelayan di Area II TWP Timur Pulau Bintan termasuk alat tangkap yang masuk dalam katagori ramah lingkungan dan nelayan memiliki tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap aturan yang ada baik terkait penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, kepemilikan dokumen kapal dan kesesuaian jalur penangkapan ikan
Evaluation of Swelling – Shrinkage of Soil Stabilized with Cement and Spent Bleaching Earth
Get PDFThis research aims to investigate the effect of using Spent Bleaching Earth (SBE) as a soil stabilizer in cement-stabilized soil. The study employs a 5% Portland Composite Cement (PCC) ratio based on the dry soil weight, with SBE as a stabilizing agent at ratios of 5%, 10%, 15%, and 20% of the Portland Composite Cement weight. Curing periods of 0 days, 7 days, and
14 days are used, with a focus on the expansion and shrinkage characteristics. The best results were obtained in a mixture with a 10% SBE variation as a soil stabilizer, under a 14-day curing period, with a plasticity index of 14.149%, Expansion (CBR Soaked) of 1.178, Expansion Pressure of 1,706 kg/cm2, and free expansion index of 13.333%. Test results indicate that mixtures with various amounts of SBE as a soil stabilizer in cement-treated soil and different curing periods can reduce soil expansion, as evidenced by decreasing values of plasticity index, Expansion (CBR Soaked), expansion pressure, and free expansion index. Therefore, it can be concluded that SBE as a soil stabilizer, along with prolonged curing, can reduce the soil\u27s expansion and shrinkage characteristics
Stakeholder Analysis Waste Management in Tanjungpinang City
Get PDFSolid waste management in urban areas has become a pressing environmental and governance issue, particularly in rapidly developing secondary cities such as Tanjungpinang, Indonesia. Despite the existence of regulatory frameworks like Regional Regulation No. 3 of 2015, the city\u27s waste management system remains underdeveloped, marked by inefficient collection services, inadequate infrastructure, and limited public participation. This study aims to examine the stakeholder landscape in Tanjungpinang’s waste governance to identify institutional gaps, coordination challenges, and opportunities for improved collaboration. The research employs a qualitative and interpretive methodology, combining document analysis and stakeholder mapping using Eskerod & Jepsen’s influence-interest matrix and the Friedman and Miles stakeholder salience framework. Findings indicate that the Department of Environment (DLH) holds the highest level of authority but often lacks the urgency and resources needed for effective intervention. Meanwhile, actors with high urgency, such as informal waste workers and local communities, lack legitimacy and power, leading to their exclusion from formal governance processes. The stakeholder network is characterized by low mutuality and fragmented relationships, particularly between state and non-state actors. Waste banks and NGOs operate with limited support despite their significant roles in community outreach and recycling initiatives. The study concludes that sustainable urban waste management in Tanjungpinang requires inclusive governance reforms that build institutional capacity, strengthen stakeholder interdependence, and integrate informal actors into formal waste systems. These findings offer practical insights for enhancing stakeholder engagement and aligning local waste policies with Sustainable Development Goal 11 on sustainable cities and communities