eJournal Badan Penelitan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Not a member yet
5683 research outputs found
Sort by
ANALYSIS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ON MALANG RAPAT VILLAGE FISHERMEN GROUP
No full textThis research aim to analyzed that the health and work safety of the fishermen group in Tanjung Keling Village, Malang Meeting has not been optimal, this can be seen from the indicators of occupational health and occupational safety, each of which has sub-indicators, namely in work safety, the sub-indicators are the physical work environment and the social environmentWork continuity at the fishermen group in Tanjung Keling Village, Malang Rapat. The method used in this study is qualitative method, In this study the population was 15 people then the sample used in the study was as many as 5 people. The method in this study is qualitative. Data analysis techniques use qualitative descriptive analysis techniques, then in this study to test the credibility of the data is carried out using triangulation techniques Based on the results of the study, it is known that the application of health and work safety in fishermen groups In Tanjung Keling Village, Malang Village, Meeting has not gone well, this can be due to the absence of placement of objects or items carried out as signs, boundaries, and warnings that are sufficient during fishermen's fishing, such as the depth of the coral sea and so on, many are missingFishermen admit that the rest of these danger signs, coral marks and so on they already know naturally, there used to be, but now there are none, there used to be pairs of lights, but now there are no more. Health services are very minimal, labor health facilities are still urang or even non-existent, only the initiative of the group leader to check his members regularly to the puskemas. There is no insurance for fishermen. Health services are also only limited to auxiliary health center
Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Raja Ampat Melalui Analisis Level Aksi Kelembagaan
Full text linkMasalah pengelolaan kawasan konservasi seringkali dipengaruhi oleh ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta bagaimana kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah melalui analisis pada tiga level aksi kelembagaan yaitu level konstitusional, kolektif dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten peraturan dan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat pada bulan Oktober 2022. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, focus group discussion dan analisis dokumen Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Raja Ampat telah terbentuk. Pada level konstitusional, integrasi kelembagaan terlihat dari kesesuaian aturan mengenai pihak yang berwenang dalam penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan kawasan konservasi perairan serta adanya pengakuan kewenangan masyarakat adat. Pada integrasi di level kolektif terwujud melalui adanya kesesuaian tujuan lintas sektor dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Pada level operasional, integrasi kelembagaan terwujud melalui kesesuaian pemahaman mengenai batas wilayah konservasi perairan, pelaksanaan aturan konservasi dan pemberlakuan sanksi. Rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integrasi kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi perairan Raja Ampat antara lain: 1) penyesuaian pembaruan penetapan kebijakan mengenai wewenang pengelolaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten; 2) peningkatan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Suku Maya dengan cara memberi dukungan dana, keterampilan, atau keahlian untuk menjalankan program-program konservasi perairan; 3) penyesuaian luas konservasi antara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua Barat dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat; serta 4) pemberian tanda batas pada zona-zona konservasi. Title : The Institutional Integration of Marine Conservation Area Management in Raja Ampat Regency Through Institutional Action Level AnalysisThe management of conservation areas is often influenced by the misalignment of policies between the central government, provincial government, and regional government, as well as the level of compliance with the implementation of these policies. This study aims to examine the institutional integration in the management of regional marine conservasion areas through an analysis of three institutional levels: constitutional, collective and operational. A qualitative method with a policy analysis and descriptive analysis approach was employed. The research was conducted in the villages of Arborek, Yenbuba, and Sawinggrai, Raja Ampat Regency, in October 2022. Data were collected through interviews, observations, focus group discussions, and document analysis. The findings show that institutional integration in the management of marine conservation areas in Raja Ampat Regency has been established. At the constitutional level, institutional integration is reflected in the alignment of regulations concerning the authorities responsible for drafting zoning plans and managing marine conservation areas, as well as the recognition of indigenous people’s authority. At the collective level, institutional integration is manifested in the alignment of cross-sectoral objectives, collaboration among stakeholders, and the involvement of indigenous communities. At the operational level, institutional integration is evident in the consistency of understanding regarding the boundaries of marine conservation area, the enforcement of conservation regulations, and the imposition of sanctions. Policy recommendations that could strengthen institutional integration in the management of marine conservation area in Raja Ampat include: 1) adjusting policies regarding management authority between the central, provincial, and regionak governments; 2) enhancing the institutional capacity of the Maya Indigenous Council by providing financial support, skills, or expertise to support marine conservation programs; 3) adjusting the area of the conservation between the central government,the West Papua Provincial Government and the Raja Ampat Regency government; and 4) marking boundaries in the marine conservation zones
KEBIASAAN MAKAN IKAN BLUE NEON GOBY (Stipodhon semoni Weber, 1895) DI SUNGAI BIAK KABUPATEN BANGGAI, SULAWESI TENGAH.
Full text linkGenus Stiphodon adalah spesies ikan air tawar yang bersifat amphidromous, salah satunya Stiphodon semoni terkenal karena kecantikan warna tubuh, hijau atau biru metalik yang biasa disebut dengan nama Blue Neon Goby. Pada tahun 2020 tim pengusul penelitian menemukan Stiphodon semoni terdapat di beberapa wilayah sungai Pulau Sulawesi salah satunya di Sungai Biak Luwuk Banggai. Spesies S. semoni adalah ikan asli/ native perairan sungai di Sulawesi Tengah, Luwuk Banggai. Namun penemuan ikan native S. semoni tersebut disertai dengan ancaman kepunahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data kebiasaan makanan ikan dari pengamatan pada habitatnya dan pengamatan laboratorium. Dari hasil penelitian ditemukan ikan S. semoni hidup pada perairan jernih dengan substrat dasar berbatu dan arus sedang, pada kedalaman air 30 cm – 50 cm. Tingkah laku S. semoni makan yaitu memakan makanan yang menempel pada bebatuan. Kemampuan menempelkan tubuhnya di permukaan substrat dasar bebatuan tersebut disebabkan oleh adanya modifikasi pada sirip perut (pelvic fin) yang menyerupai alat penghisap. Modifikasi tersebut dapat menyebabkan ikan S. semoni menempel kuat dan tidak hanyut oleh arus sungai. Jenis makanan ikan S. semoni yaitu jenis fitoplankton diatom dari kelas Bacillariophyceae, kelas Zignematophyceae, Mikrospora dan Cilliata. Sebelum memasuki musim hujan, komposisi makanan didominasi oleh Zignema sp. dan Cymbella, pada musim penghujan komposisi makanan didominasi oleh diatom Cymbella, Bacillaria dan terdapat banyak Mikrospora. Panjang usus S. semoni lebih panjang dari panjang tubuh, yaitu rerata 1,45 sehingga diduga S. semoni merupakan golongan omnivora
Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Blue Economy Development Framework di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
Full text linkKabupaten Majene memiliki potensi pengembangan ekonomi biru yang luar biasa, namun potensi ini belum dimaksimalkan sebagai sumber ekonomi masyarakat maupun pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor perikanan dan pariwisata yang relatif kecil dibanding sektor lainnya . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengeluarkan cetak biru pengembangan ekonomi berbasis kelautan yakni Blue Economy Development Framework (BEDF), sebagai panduan bagi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan ekonomi berbasis kelautan. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui adopsi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Majene terhadap pengembangan ekonomi biru berdasarkan Blue Economy Development Framework, kedua, mengetahui penerapan dan pengembangan konsep ekonomi biru di Kabupaten Majene, terakhir ingin mengetahui hambatan pengembangan konsep ekonomi biru di Majene. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode depth interview sebagai sumber data primer dan studi literatur sebagai data komplementer sementara hasilnya diolah dengan menggunakan analisis konten. Kabupaten Majene belum mengadopsi BEDF dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Disarankan supaya Pemerintah Kabupaten Majene menyesuaikan kebijakan pengembangan ekonomi biru berdasarkan BEDF dengan memperhatikan skala prioritas seperti pengembangan infrastuktur ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja serta pemberian insentif bagi pelaku usaha ekonomi biru dengan pangsa pasar ekspor.Title: Compliance of Local Government on Blue Economy Development Framework at Majene Regency, West Sulawesi Majene Regency has extraordinary potential for developing a blue economy; however, this potential has not been fully maximized as a source of community economic growth or regional income. This is evident from the relatively small contribution of the fisheries and tourism sectors compared to other sectors. The National Development Planning Agency has issued a blueprint for developing a marine-based economy, known as the Blue Economy Development Framework (BEDF), as a guide for local governments seeking to establish a marine-based economy. The objectives of this study are: first, to determine the adoption of policies issued by the Majene Regency government towards developing a blue economy based on the Blue Economy Development Framework; second, to determine the implementation and development of the blue economy concept in Majene Regency; and finally, to determine the obstacles to developing the blue economy concept in Majene. This study employed the in-depth interview method as the primary data source and literature studies as complementary data, with the results analyzed using content analysis. Majene Regency has not adopted BEDF in developing a marine-based economy. It is recommended that the Majene Regency Government adjust its blue economy development policy based on the BEDF by considering priority scales, such as the development of economic infrastructure that absorbs a large workforce, and providing incentives for blue economy business actors with a significant export market share
IMPLEMENTATION OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) AND SANITATION STANDARD OPERATING PROCEDURES (SSOP) IN THE FREEZING PROCESS OF SCABBARD FISH AT PT. PUTRI INDAH, BELAWAN
Full text linkThe implementation of Good Manufacturing Practice (GMP) and Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) is very important to ensure product quality and safety in the food processing industry. In this paper, the implementation of both procedures is discussed during a research at PT Putri Indah Belawan, a company engaged in the freezing of ribbon fish. The main objective of this activity is to implement GMP and SSOP in the freezing process of ribbon fish at PT Putri Indah Belawan. Data collection was carried out through direct observation at every stage of the production process, from receiving raw materials to packaging. The results of the observation showed that most of the GMP and SSOP procedures had been implemented well. However, there were still several areas that still needed improvement, such as stricter cleanliness monitoring and more systematic quality control recording as well as uneven employee training, which was caused by the rotation of new employees every week. Overall, the implementation of GMP and SSOP at PT Putri Indah Belawan was quite good, but need improvement so that product quality could be more optimal
IMAGE PROCESSING METHOD TO DETECT THE POSITION OF VANNAMEI SHRIMP IN MUDDY WATERS
Full text linkOne way to help the feeding process vannamei shrimp in ponds that have cloudy surface using constructed with a size of 50 × 50 × 18 cm with a water height in the pond of 7 cm from bottom, where the data in the form of images was obtained from data collection 25 times using a camera is placed at a height of 52 cm above the water surface. The pond’s entire surface was captured with one click of the camera. The number of vannamei shrimp used in this study was 7. The method used for data processing is thresholding, in which the threshold value is generated using a histogram-based technique from the image data. This method is employed to distinguish shrimp from non-shrimp regions in the image. From this study, a vannamei shrimp detection technique was developed, producing results in the form of a script that distinguishes vannamei shrimp objects from non-vannamei shrimp. The detection accuracy achieved using the thresholding method in this study is 94.28%. The positions of the shrimp were produced in the form of coordinates as a step to success according to the objectives of this study, which were able to detect positions, in order to help facilitate the process of feeding in ponds. This detection technique could be developed for application on full-scale ponds, utilizing cameras mounted on drones as a tool for detecting vannamei shrimp positions in cloudy pond water. This technology may be adapted to allow targeted feeding of shrimp in ponds, thus maximizing food consumption and minimizing food wastage
EFEKTIVITAS EKSTRAK SEDUH BATANG PISANG AMBON Musa paradisiaca TERHADAP Argulus sp. PADA IKAN MAS KOKI Carassius auratus
Full text linkArgulus sp. merupakan patogen utama yang menyebabkan luka pada inang yang akan diikuti infeksi sekunder. Ekstrak seduh batang pisang ambon mengandung saponin, tanin, flavonoid dan immunostimulan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi penggunaan ekstrak seduh batang pisang ambon yang tepat sebagai upaya pengobatan infeksi Argulus sp. pada ikan mas koki (Carassius auratus) dengan teknik perendaman. Ikan mas koki yang digunakan dalam penelitian ini berukuran panjang 6,06±0,70 cm dengan bobot 8,13±1,80 g. Ikan direndam dalam air yang mengandung ekstrak seduh batang pisang ambon dengan dosis berbeda yaitu 500 mg/L, 1.000 mg/L, dan 1.500 mg/L selama 1 jam. Kontrol positif adalah ikan yang tidak diberikan ekstrak. Uji tantang dilakukan dengan perendaman parasit Argulus sp. sebanyak 5 ekor parasit setiap ekor ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dosis yang digunakan tidak menyebabkan kematian pada uji toksisitas dan mampu menurunkan prevalensi serta intensitas parasit pada ikan. Perlakuan dosis 1.500 mg/L memberikan kelangsungan hidup ikan mas koki tertinggi pasca uji tantang sebesar 100%. Pemberian ekstrak mampu mengembalikan kesehatan ikan pasca pengobatan ditandai dengan ikan yang bergerak aktif dan peningkatan konsumsi pakan. Perlakuan dosis 1.500 mg/L adalah dosis terbaik yang digunakan untuk mengendalikan infeksi Argulus sp. pada ikan koki
MORPHOMETRY OF THE GILL AND ARBORESCENT STRUCTURES OF Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822) AT DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES
Full text linkCatfish is one of Indonesia's superior fishery commodities. Catfish have an adaptation mechanism to an environment with minimal oxygen in their gill structure, namely arborescent to support their successful lives. This study examines Mutiara catfish's gill and arborescent morphometry at various developmental stages. The morphometric parameters consist of several parts, namely gill structure and arborescent structure. The gill structure includes the ratio of gill weight right and left to the weight and total length of the fish. Apart from that, the gills are divided into three main parts, namely the branchial arch, branchial filaments, and branchiospinalis. The part of the branchial arch observed includes the ratio of the length of the branchial arch to the total length of the fish. The branchial filament section includes the average number of branchial filaments per branchial arch, the average density of branchial filaments (filaments/cm), and the ratio of branchial filament length to branchial arch length. The branchiospinal section includes the average number of branchiospinalis per branchial arch and branchiospinal density. Arborescent structures include ratios of relative arborescent weight (%) right and left to total fish weight and the ratio of the number of arborescent branches to total arborescent weight. Catfish were sampled from the larval stage (1–14 days), juvenile (15–21 days), and post-juvenile to pre-adult (22–90 days). Statistical analysis of data using SPPS 22 software. Mutiara catfish in the post-adolescent to preadult stage have higher relative gill weight and relative arborescent weight than the juvenile and larval stages. The post-adolescent to preadult stage has a more developed gill and arborescent shape and size than the juvenile and larval stages
BUDIDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN: PEMBELAJARAN DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI PERAIRAN BARAT INDONESIA
Full text linkPenelitian ini memberikan gambaran dampak COVID-19 terhadap kegiatan budidaya perikanan dengan menggunakan analisis mendalam dari International Futures Forum (IFF). Perairan di wilayah barat Indonesia dipilih sebagai lokasi penelitian karena banyak nelayan kecil yang masih mengandalkan ikan sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Sehingga kebijakan penanganan pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi di sektor perikanan. Gambaran yang berbeda ini di setiap lokasi penelitian memberikan informasi baik secara umum ataupun dari versi model sebelumnya, misalnya dalam perencanaan bisnis, untuk mengadaptasi dan memperdalam analisis sehingga menjadi berguna sebagai kerangka kerja untuk memikirkan perubahan sosial jangka panjang. Upaya berkelanjutan selama pandemi COVID-19 mencakup pengembangan strategi pemasaran digital untuk perusahaan guna meningkatkan penjualan produk akuakultur, pembangunan fasilitas penyimpanan berpendingin atau ruang penyimpanan untuk menampung kelebihan pasokan sehingga harga tidak jatuh terlalu tajam, serta pelatihan pemasaran digital bagi karyawan untuk memperkuat pemasaran dan menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif.This study provides an overview of the impact of COVID-19 on fisheries cultivation activities using in-depth analysis from the International Futures Forum (IFF). The waters in the western region of Indonesia were chosen as the research location because many small fishermen still rely on fish as a source of daily livelihood. So that the policy of handling the COVID-19 pandemic has a significant impact on economic activities in the fisheries sector. This different picture in each research location provides information both in general and from previous versions of the model, for example in business planning, to adapt and deepen the analysis so that it becomes useful as a framework for thinking about long-term social change. Ongoing efforts during the COVID-19 pandemic include developing digital marketing strategies for companies to increase sales of aquaculture products, building cold storage facilities or storage space to accommodate excess supply so that prices do not fall too sharply, and digital marketing training for employees to strengthen marketing and face increasingly competitive business competition