Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
No full textThis study evaluates the waste management system implemented by the Kampar Regency Environment Agency in Kubang Jaya Village. This study aims to assess the effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy of waste management policies. A qualitative approach is used, utilizing interviews, observations, and document analysis to collect data. The findings show that waste management remains suboptimal due to limited waste collection, inadequate facilities, and budget limitations. The absence of routine waste transportation and inadequate community participation further exacerbate this problem. Additionally, the lack of a structured waste management system results in reactive rather than preventive action. Waste collection is only available in certain areas, so many households handle waste disposal independently. The absence of waste sorting at the source and the limited capacity of waste disposal facilities further complicate waste management efforts. The findings also reveal that government responses are often slow, with the accumulation of waste leading to environmental and health hazards. Although some initiatives, such as community-based waste management programs and waste banks, have been introduced, their implementation has remained inconsistent. The study highlights the need for increased budget allocation, infrastructure improvements, and increased community engagement to ensure sustainable waste management. Collaborative efforts between governments, the private sector, and local communities are essential to develop an integrated waste management system. Future research should expand its scope to other villages to provide a more comprehensive analysis of waste management throughout Kampar Regency. Overcoming these challenges requires long-term policy planning, regulatory enforcement, and public awareness campaignsPenelitian ini mengevaluasi sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar di Desa Kubang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi kebijakan pengelolaan sampah. Pendekatan kualitatif digunakan, memanfaatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tetap tidak optimal karena terbatasnya pengumpulan sampah, fasilitas yang tidak memadai, dan keterbatasan anggaran. Tidak adanya pengangkutan sampah rutin dan partisipasi masyarakat yang tidak memadai semakin memperburuk masalah ini. Selain itu, kurangnya sistem pengelolaan limbah terstruktur menghasilkan tindakan reaktif daripada pencegahan. Pengumpulan sampah hanya tersedia di daerah tertentu, sehingga banyak rumah tangga yang menangani pembuangan sampah secara mandiri. Tidak adanya pemilahan sampah di sumber dan terbatasnya kapasitas fasilitas pembuangan limbah semakin mempersulit upaya pengelolaan sampah. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa respons pemerintah seringkali lambat, dengan akumulasi limbah yang menyebabkan bahaya lingkungan dan kesehatan. Meskipun beberapa inisiatif, seperti program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan bank sampah, telah diperkenalkan, implementasinya tetap tidak konsisten. Studi ini menyoroti perlunya peningkatan alokasi anggaran, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan keterlibatan masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Penelitian ke depan harus memperluas cakupannya ke desa-desa lain untuk memberikan analisis pengelolaan sampah yang lebih komprehensif di seluruh Kabupaten Kampar. Mengatasi tantangan ini membutuhkan perencanaan kebijakan jangka panjang, penegakan peraturan, dan kampanye kesadaran publik
Determination of Inheritance Rights for Transgender Individuals According to Positive Law in Indonesia
Get PDFThis study aims to analyse the legal position of transgender inheritance in the inheritance system in Indonesia concerning customary law, the Compilation of Islamic Law, and applicable civil law.
This study uses a normative legal method with a regulatory-legislative approach and a contextual approach. The data sources used include relevant laws and regulations, Islamic legal doctrines, and court decisions related to transgender inheritance cases in Indonesia. The analysis examined the relationship between applicable legal provisions and legal practices in society.
The novelty of this study lies in a comprehensive analysis of the position of transgender people in Indonesian inheritance law and the identification of alternative solutions outside the conventional inheritance system.
The results of this study reveal that although Islamic law does not recognise gender change about inheritance status, there is no explicit prohibition in the KHI regarding the distribution of inheritance to transgender people. Therefore, mechanisms such as grants, agreements, and wills are legal alternatives that can be used to provide part of the property to transgender people in a family. The results of the study indicate that in the legal system in Indonesia, transgender people do not have specifically recognised inheritance rights. However, legal provisions allow the use of other instruments such as grants and wills to provide property to transgenders without violating the principles of Islamic law or positive law.
The study concluded that although there are no explicit regulations regarding inheritance rights for transgender individuals, alternative mechanisms in Indonesian inheritance law can be used to ensure justice for all parties. Therefore, more inclusive legal policies are needed so that this issue can be adequately accommodated in the national legal system
Desain dan Implementasi Cron Gateway Berbasis Web Menggunakan PHP-CLI dengan Penyimpanan Berbasis JSON
Get PDFTraditional cron configuration still relies on complex command-line interfaces (CLI), which are error-prone and lack integrated monitoring. This makes it difficult for administrators, especially those less skilled with shell commands. Cron Gateway is an application that simplifies and centralizes the management of Linux cron jobs by providing a visual and interactive web interface as a replacement for text commands in the command-line. The web-based Cron Gateway, developed with PHP, separates the management interface (web UI) from the execution engine (CLI). Configurations are stored in a single centralized JSON file, making it portable without requiring an external database. The system supports hybrid scheduling (simple intervals & cron format) and provides a parser to translate cron expressions into natural language in real time. Testing Cron Gateway on the application https://kaldik.sibermu.ac.id demonstrated that it can run asynchronous tasks to send activities to Google Calendar at 10-second intervals more than 15,300 times, execute auto synchronization of Google Calendar submissions at 10-second intervals more than 4,753 times, and send event schedules to 4,399 students. It executed log deletion processes scheduled once daily at 00:00 twice, and ran daily AI-generated summaries for the academic calendar at 00:01 twice—all stably. The application reliably performs daily tasks on time as scheduled. All tasks were logged as "Success" with accurate execution logs, proving the system to be reliable, precise, and effective in a production environment. This system facilitates scheduling, provides centralized logging and monitoring, and reduces the cognitive load on administrators by offering interactive feedback, thus making server task management more efficient.Konfigurasi cron tradisional masih bergantung pada antarmuka baris perintah (CLI) yang rumit, rawan kesalahan, dan tidak memiliki pemantauan terintegrasi. Hal ini menyulitkan administrator, terutama yang kurang mahir menggunakan shell. Cron Gateway adalah aplikasi yang menyederhanakan dan memusatkan pengelolaan cron jobs Linux dengan menghadirkan antarmuka web visual dan interaktif sebagai pengganti perintah teks di command-line.
Cron Gateway berbasis web yang dikembangkan dengan PHP, memisahkan antarmuka manajemen (web UI) dan mesin eksekusi (CLI). Konfigurasi disimpan dalam satu berkas JSON terpusat sehingga portabel tanpa butuh database eksternal. Sistem mendukung penjadwalan hibrida (interval sederhana & format cron) serta menyediakan parser untuk menerjemahkan ekspresi cron ke bahasa alami secara realtime.
Pengujian penggunaan Cron Gateway di aplikasi https://kaldik.sibermu.ac.id diantaranya mampu menjalankan tugas asinkronus untuk mengirikna kegiatan di google kalender berinterval 10 detik hingga lebih dari 15.300 kali, menjalankan Auto sinkron kirim Google kalender berinterval 10 detik hingga lebih dari 4.753 kali dan mampu mengirimkan agenda kegiatan di google kalender ke 4399 pengguna, menjalan proses penghapusan log berinterval 1 hari sekali setiap jam 00:00 dijalankan 2 kali, menjalankan ringkasan harian menggunakan AI untuk kalender akademik berinterval setiap hari jam 00:01 dijalankan 2 kali semua berjalan dengan stabil.
Aplikasi Cron Gateway adalah aplikasi fungsional, portabel, dengan fitur CRUD tugas terjadwal melalui antarmuka visual. Aplikasi mampu menjalankan tugas harian tepat waktu sesuai jadwal. Semua tugas tercatat “Success” dengan log eksekusi akurat, membuktikan sistem ini andal, presisi, dan efektif di lingkungan produksi. Sistem ini memudahkan penjadwalan, menyediakan log & pemantauan terpusat, serta mengurangi beban kognitif administrator dengan umpan balik interaktif sehingga manajemen tugas server menjadi lebih efisien
Freelance Platform Sebagai Pengelolah Tuan Tanah: Struktur Tekno-Feodalisme dalam Ekonomi Platform Ilustrator
Get PDFOn platforms such as Fiverr and Upwork, the relationship between workers, clients, and companies is organized into a new structure that resembles feudalism: the platform acts as a digital landlord extracting rent from every interaction, while the algorithm replaces the overseer in regulating the rhythm of production. Through a phenomenological ethnographic approach to illustrators in Indonesia, work experiences are recorded as a constant negotiation between freedom and control. Ratings, reviews, and response speed become indicators that determine visibility while simultaneously shaping the workers’ emotional consciousness. Anxiety, communication strategies, and self-management emerge as responses to the algorithmic power that continuously monitors them. The flexibility often promised by the platform transforms into a new disciplinary mechanism that subdues creativity under the logic of data. Within this digital space, immaterial labor intertwines with techno-feudal power, where creativity, emotion, and lived experience are ensnared within a rent structure no longer grounded in land, but in networks and algorithms.Di platform seperti Fiverr dan Upwork, relasi antara pekerja, klien, dan perusahaan tersusun dalam pola baru yang menyerupai feodalisme: platform bertindak sebagai tuan tanah digital yang memungut rente dari setiap interaksi, sementara algoritma menggantikan peran mandor dalam mengatur ritme produksi. Melalui pendekatan etnografi fenomenologis terhadap ilustrator di Indonesia, pengalaman kerja terekam sebagai pergulatan antara kebebasan dan kontrol. Rating, ulasan, dan kecepatan respons menjadi indikator yang menentukan visibilitas sekaligus membentuk kesadaran emosional pekerja. Kecemasan, strategi komunikasi, dan manajemen diri tumbuh sebagai respons terhadap kuasa algoritma yang terus mengawasi. Fleksibilitas yang kerap dijanjikan platform berubah menjadi mekanisme disiplin baru yang menundukkan kreativitas di bawah logika data. Dalam ruang digital inilah kerja immaterial berkelindan dengan kekuasaan tekno-feodal: ketika kreativitas, emosi, dan pengalaman hidup terjerat dalam struktur rente yang tak lagi berbentuk tanah, melainkan jaringan dan algoritma.
The Development of Social Media Trends in Public Participation: A Bibliometric Visualization Using VOSViewer
Get PDFThis The purpose of this study is to analyze the development of social media trends in public participation. The research data is 427 Scopus documents from the last five years, 2021-2025. This research method uses a qualitative approach with a bibliometric analysis. The research data analysis uses VOSViewer software to visualize the data by auto-coding. The findings of this study indicate that social media trends focus on issue sentiment, tweets, surveys, and citizens, which are widely used to convey criticism and fast messages to the state. Furthermore, governments in developed countries also use social media as a space to convey information and public communication. The United States (42%) is the country that focuses most significantly on developing innovation in its social media trends. Male users dominate social media trends in developed countries on Reddit (68%), while female users are dominated by Facebook (60%). Meanwhile, Instagram (59%) is the second most used by women. Media X (Twitter) also ranks second (64%) and is widely used by men. However, based on the age group 18-29, TikTok dominates (45%), Reddit dominates (46%) for those aged 30-49, YouTube dominates (23%), and YouTube dominates (16%). The implications of this research indicate that the existence of social media is a crucial part of the rapid development of Artificial Intelligence, so its existence cannot be ignored.
Keywords: Development, Trends, Social Media, Public ParticipationTujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan tren media sosial dalam partisipasi publik. Data penelitian 427 dokumen Scopus dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2021-2025. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan analisis bibliometrik. Analisis data penelitian menggunakan software VOSViewer untuk mengvisualkan data secara auto coding. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa tren media sosial berfokus pada issue sentiment, tweet, survey, dan citizen yang banyak digunakan dalam menyampaikan kritik dan pesan yang cepat kepada negara. Ditambah pemerintah di Negara Maju juga menjadikan media sosial sebagai ruang menyampaikan informasi dan komunikasi publik. United States (42%) menjadi negara yang paling signifikan fokus pada pengembangan inovasi dalam tren media sosial yang dimiliki. Tren media sosial di Negara Maju didominasi pengguna laki-laki Reddit (68%), pengguna perempuan didominasi oleh Facebook (60%). Sedangkan, Instagram (59%) menjadi urutan kedua yang banyak digunakan oleh Perempuan. Media X (Twitter) juga menjadi urutan kedua (64%) yang banyak digunakan oleh laki-laki. Namun, berdasarkan usia 18-29 didominasi Tiktok (45%), usia 30-49 didominasi Reddit (46%), usia pada 50-64 (23%) dan 65+ (16%) didominasi Youtube. Implikasi penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan media sosial menjadi bagian yang penting pada pesatnya perkembangan Artificial Intelligence, sehingga tren media tidak dapat dikesampingkan keberadaannya.
Kata kunci: Perkembangan, Tren, Media Sosial, Partisipasi Publik
Digitalisasi Kebijakan Kepemimpinan Hijau dalam Pengelolaan Sampah: Strategi Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Smart Waste Management di Kabupaten Enrekang
Get PDFThis study aims to examine the implementation of green leadership policies to support the digitalization of waste management through the Smart Waste Management (SWM) system in Enrekang Regency. The method used was Research and Development (R&D) with the ADDIE model, encompassing needs analysis, design, development, implementation, and evaluation. The main innovation of this study was the development of a web-based application for real-time waste reporting and monitoring. The results showed positive support from stakeholders, particularly the Environmental Agency and community users. However, implementation still faces obstacles such as inadequate regulations, limited human resource capacity, and suboptimal digital infrastructure. Through a SWOT analysis, strategies were formulated to strengthen policies and increase capacity to address these challenges. The implementation of digital technology has been shown to improve operational efficiency, accountability, and community participation. The application's easily accessible features help overcome communication barriers and increase environmental awareness. However, network limitations and the need for training for sanitation workers are obstacles that need to be addressed. This study emphasizes the importance of concrete policy support and sustainable funding for the digital transformation of waste management to be effective and serve as a model for other regions.Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan kebijakan kepemimpinan hijau dalam mendukung digitalisasi pengelolaan sampah melalui sistem Smart Waste Management (SWM) di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE, meliputi analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Inovasi utama penelitian ini berupa pengembangan aplikasi berbasis web untuk pelaporan dan pemantauan sampah secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan positif dari pemangku kepentingan, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat pengguna layanan. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa regulasi yang belum memadai, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta infrastruktur digital yang belum optimal. Melalui analisis SWOT, dirumuskan strategi untuk memperkuat kebijakan dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan tersebut. Penerapan teknologi digital terbukti meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Fitur aplikasi yang mudah diakses membantu mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Meski demikian, keterbatasan jaringan dan kebutuhan pelatihan bagi petugas kebersihan menjadi hambatan yang perlu ditangani. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan konkret dan pendanaan berkelanjutan agar transformasi digital pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan menjadi model bagi daerah lain
Penurunan Pendapatan Asli Daerah dari Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor: Tantangan Tata Kelola Desentralisasi
Get PDFThe purpose of this study is to analyze the contribution of motor vehicle inspection retribution (PKB) to regional revenue in Sidenreng Rappang Regency and to examine governance-related factors that contribute to the existing problems. The research method employed is a descriptive qualitative approach using an interactive analysis model. The study was conducted at the Motor Vehicle Inspection Unit (UPT Pengujian Kendaraan Bermotor) during the period from November 2024 to January 2025. Data collection involved in-depth interviews, direct observation, and document analysis.The findings indicate that since 2019 there has been a significant decline in the realization of retribution revenue, with achievement reaching only 51.73% in 2023 substantially lower than the achievement rate of over 95% during the 2014–2018 period. The main factors contributing to this decline include low public compliance, weak enforcement of sanctions, poor service quality, limited infrastructure, and a low level of public trust in the managing institution. In addition, weaknesses were identified in the monitoring and evaluation system, as well as outdated operational procedures. This study recommends regulatory reform, digitalization of KIR testing and retribution payment processes, community-based public education campaigns, and the strengthening of ethical and accountable leadership to improve governance, enhance public services, and promote regional fiscal independence.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten (PKB) di Kabupaten Sidenreng Rappang dan mengkaji faktor-faktor tata kelola yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif., penelitian dilaksanakan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor selama periode November 2024 hingga Januari 2025. Proses pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi secara langsung, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 terjadi penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan retribusi, dengan capaian hanya 51,73% pada tahun 2023 jauh lebih rendah dibandingkan capaian di atas 95% pada periode 2014–2018. Faktor utama penyebab penurunan ini meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya penegakan sanksi, kualitas layanan yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola. Selain itu, ditemukan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi serta prosedur operasional yang belum terbarukan. Studi ini merekomendasikan reformasi regulasi, digitalisasi proses uji KIR dan pembayaran retribusi, kampanye edukasi publik berbasis komunitas, serta penguatan kepemimpinan yang etis dan akuntabel untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kemandirian fiskal daerah
Organizational Commitment as A Mediating Variable in the Correlation of Organizational Culture and Perceived Organizational Support With Organizational Citizenship Behavior
Get PDFThis study aimed to examine the effect of organizational culture and perceived organizational support on the Organizational Citizenship Behavior of educators (OCB) and staff at Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in Banyumas Regency with organizational commitment as a mediator. This quantitative study collected primary data from questionnaires distributed via Google Form. The population of this study was 335 staff using a purposive sampling technique with a minimum work period of 1 year. The analytical tool utilized in this study is SEM-PLS 3. The R2 for Organizational Commitment is 0.851, and for OCB, it is 0.792. The findings revealed that organizational culture, perceived organizational support, and organizational commitment contributed a positive effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB) with a path coefficient of 0.493, and the hypothesis was accepted, and organizational commitment could mediate the effect of organizational culture and perceived organizational support on Organizational Citizenship Behavior. Meanwhile, Organizational Culture did not demonstrate direct effect on Behavioral Citizenship Behavior.
Evaluasi Ergonomi Lingkungan Kerja Pos Penjaga Palang Pintu Kereta Api di Gombong
Get PDFRailway crossing guard posts are essential outdoor workplaces that play a crucial role in transportation safety, yet they are often overlooked in ergonomic studies. Gatekeepers perform their duties with limited facilities, making them vulnerable to noise, poor lighting, high temperatures, and vibrations from passing trains. This study aims to evaluate the ergonomic conditions of the guard post in Gombong by measuring four main parameters: noise, lighting, temperature, and vibration. Measurements were conducted using standardized instruments, and the results were compared to official threshold limits. The findings revealed that the average noise level was 96 dBA, exceeding the standard of 85 dBA; nighttime lighting was 43 lux, below the minimum standard of 100 lux; daytime temperature reached 32.5 degrees Celsius, above the comfort range of 25–27 degrees Celsius; and vibration was 0.4 m/s², which remained within the safe threshold. Although exposure was short, cumulative risks could reduce concentration. This study provides practical recommendations for improving work conditions and expands research on environmental ergonomics in public transportation sectors.Pos penjaga palang pintu kereta api merupakan ruang kerja luar yang penting bagi keselamatan transportasi, namun sering terabaikan dalam kajian ergonomi. Petugas bekerja dengan fasilitas terbatas sehingga rentan terhadap paparan kebisingan, pencahayaan rendah, suhu tinggi, dan getaran dari kereta yang melintas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi ergonomi lingkungan kerja di pos jaga Gombong melalui pengukuran empat parameter utama yaitu kebisingan, pencahayaan, suhu, dan getaran. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen terstandar dan hasilnya dibandingkan dengan nilai ambang batas resmi. Hasil penelitian menunjukkan kebisingan rata-rata 96 dBA yang melebihi standar 85 dBA, pencahayaan malam hari 43 lux di bawah standar minimal 100 lux, suhu siang 32,5 derajat celcius di atas standar kenyamanan 25–27 derajat celcius, serta getaran 0,4 m/s² masih dalam batas aman. Paparan singkat tetap berisiko menurunkan konsentrasi. Penelitian ini memberikan dasar rekomendasi perbaikan kondisi kerja dan memperluas kajian ergonomi lingkungan pada sektor transportasi publik
Protection for Women with Disabilities Who Are Victims of Sexual Violence
Get PDFThis study aims to examine the legal protection provided to women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City and to identify various obstacles encountered in the implementation of such protection. This study uses an empirical legal method with data obtained through literature studies and interviews, which are then analyzed using an empirical legal approach to the implementation of protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City. The novelty of this study lies in its focus on the implementation of legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City. The results of the study show that (1) legal protection for women with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City is not yet optimal. There are no specific regulations at the local level that specifically regulate persons with disabilities. Although protection services for victims are available, their implementation is still limited. (2) Some of the obstacles faced include a lack of professionals such as psychologists and specialized interpreters, difficulties for victims in providing consistent statements, and a lack of preparedness among law enforcement officials in handling cases where the victim is a person with disabilities. The study's conclusions on legal protection for persons with disabilities who are victims of sexual violence in Sorong City indicate that there have been significant efforts by the government and related institutions. Although there is a legal framework that guarantees the rights of persons with disabilities, such as Law No. 8 of 2016, implementation in the field is still hampered by a lack of training for law enforcement officers, as well as a lack of supporting resources such as professional personnel and communication aids