Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Kajian Literatur Sistematis: Alat Pengukuran Intensitas Getaran Akibat Aktivitas Transportasi: Systematic Literature Review: Measuring Tools for Vibration Intensity Due to Transportation Activities
Get PDFTransport is a tool that plays an important role in society to help move people, goods and services. Improving the economic, tourism and social sectors is one of the positive impacts of transport. Behind the many positive impacts, transport activities have a negative impact in the form of vibrations that affect the surrounding environment. Vibration caused by transport activities can interfere with public comfort and health and cause damage to surrounding infrastructure. This proves that mitigation of vibration impacts is an important thing to do, especially vibration due to transportation activities. Vibration mitigation begins with obtaining measurable and reliable data. The data will be compared with the vibration quality standard regulations that apply in each region. Therefore, it is important to gain an understanding of the use of vibration intensity measuring devices, especially due to transportation activities that have been used by recent researchers. This article is a systematic literature review. The purpose of this article is to find out the application of various vibration measuring devices and analysis methods that can be used. From this goal, it is hoped that it can be a consideration for further research in choosing the vibration measuring device and measurement method to be used.Transportasi adalah sarana yang berperan penting dalam masyarakat untuk membantu perpindahan manusia, barang dan jasa.
Meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, dan sosial menjadi salah satu dampak positif dari keberadaan transportasi. Dibalik banyaknya dampak positif yang ditimbulkan, aktivitas transportasi memiliki dampak negatif berupa getaran yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas transportasi dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat hingga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur yang berada disekitarnya. Hal tersebut membuktikan bahwa mitigasi terhadap dampak getaran merupakan hal yang penting untuk dilakukan, khususnya getaran akibat aktivitas transportasi. Mitigasi getaran diawali dengan mendapatkan data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebutlah yang akan dibandingkan dengan regulasi baku mutu getaran yang berlaku di wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, penting untuk memperoleh pemahaman mengenai penggunaan alat pengukur intensitas getaran, khususnya akibat aktivitas transportasi yang telah digunakan para peneliti terkini. Artikel ini adalah systematic literature review. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan berbagai alat pengukur getaran dan metode analisis yang dapat digunakan. Dari tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam memilih alat pengukur getaran dan metode pengukuran yang akan digunakan
 
Analisis Kelayakan Kawasan Danau Sebedang sebagai Sumber Belajar Biologi
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar biologi untuk memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Kawasan Danau Sebedang, yang memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi lokal, dianalisis kelayakannya sebagai sumber belajar biologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan kawasan Danau Sebedang sebagai sumber belajar biologi berdasarkan aspek kemudahan akses, keamanan, efisiensi waktu, biaya, dan kesesuaian materi ajar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. Angket disebarkan kepada 12 guru Biologi/IPA di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Data dianalisis dengan menghitung persentase jawaban responden pada lima aspek kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Danau Sebedang memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi untuk digunakan sebagai sumber belajar biologi, dengan presentase kemudahan akses sebesar 84%, keamanan 86%, efisiensi waktu 83%, biaya 86%, dan kesesuaian materi ajar 86%. Rata-rata keseluruhan skor kelayakan mencapai 85%, yang tergolong dalam kategori "sangat layak". Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan Danau Sebedang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi di tingkat SMP dan SMA, khususnya dalam materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
Kata Kunci: Danau Sebedang, Sumber Belajar, Biologi, Kelayakan, Pendidikan LingkunganPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar biologi untuk memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Kawasan Danau Sebedang, yang memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi lokal, dianalisis kelayakannya sebagai sumber belajar biologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan kawasan Danau Sebedang sebagai sumber belajar biologi berdasarkan aspek kemudahan akses, keamanan, efisiensi waktu, biaya, dan kesesuaian materi ajar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. Angket disebarkan kepada 12 guru Biologi/IPA di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas. Data dianalisis dengan menghitung persentase jawaban responden pada lima aspek kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Danau Sebedang memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi untuk digunakan sebagai sumber belajar biologi, dengan presentase kemudahan akses sebesar 84%, keamanan 86%, efisiensi waktu 83%, biaya 86%, dan kesesuaian materi ajar 86%. Rata-rata keseluruhan skor kelayakan mencapai 85%, yang tergolong dalam kategori "sangat layak". Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan Danau Sebedang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran biologi di tingkat SMP dan SMA, khususnya dalam materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Pemanfaatan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman langsung kepada siswa
Human Rights Enforcement in Indonesia towards the Implementation of Pancasila Values
Get PDFThe study aims to determine the extent of the Indonesian Government's efforts to provide protection of Human Rights (HAM) in order to remain firmly adhered to the values of Pancasila.
This research method is normative juridical, with a statutory approach using data analysis techniques and processing the results of primary material collection and secondary material collection.
Novelty of this research provides a more comprehensive view of efforts to restore and improve human rights enforcement in post-New Order Indonesia, especially in the face of human rights violations that remain unresolved, such as the Tanjung Priok, Aceh, Semanggi, East Timor and Papua cases. This study also offers a solution based on Pancasila values as the basis for making legal policies, which have not been thoroughly applied by the government in law enforcement practices in Indonesia.
The study results show that human rights enforcement in Indonesia is still far from the true meaning of justice, because it is still influenced by the interests of the authorities, law enforcement officials, and so on. Included in the enforcement of human rights is also still very far away from the values of Pancasila.
Conclusion of this paper is that all formulations and policies of the State must be guided by the values of Pancasila, especially in the enforcement of human rights in Indonesia, although many cases that occur in law enforcement do not reflect Pancasila as the identity of the nation.The study aims to determine the extent of the Indonesian Government's efforts to provide protection of Human Rights (HAM) in order to remain firmly adhered to the values of Pancasila.
This research method is normative juridical, with a statutory approach using data analysis techniques and processing the results of primary material collection and secondary material collection.
Novelty of this research provides a more comprehensive view of efforts to restore and improve human rights enforcement in post-New Order Indonesia, especially in the face of human rights violations that remain unresolved, such as the Tanjung Priok, Aceh, Semanggi, East Timor and Papua cases. This study also offers a solution based on Pancasila values as the basis for making legal policies, which have not been thoroughly applied by the government in law enforcement practices in Indonesia.
The study results show that human rights enforcement in Indonesia is still far from the true meaning of justice, because it is still influenced by the interests of the authorities, law enforcement officials, and so on. Included in the enforcement of human rights is also still very far away from the values of Pancasila.
Conclusion of this paper is that all formulations and policies of the State must be guided by the values of Pancasila, especially in the enforcement of human rights in Indonesia, although many cases that occur in law enforcement do not reflect Pancasila as the identity of the nation
Enforcement of Criminal Sanctions Against Trafficking of Protected Wildlife in Sorong City
Get PDFThis research aims to find out the Enforcement of Criminal Sanctions Against Protected Wildlife Trade in Sorong City To find out the obstacles in the application of Enforcement of Criminal Sanctions Against Protected Wildlife Trade in Sorong City. This type of research is normative juridical research, data sources in this research are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data obtained by library techniques and analyzed descriptively quantitative. The results showed that (1) Positive law in Indonesia distinguishes between “wildlife” and “pets” to protect biodiversity. Based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, there are 794 species of animals and 130 species of plants that are protected. Exploitation of protected wildlife is considered a criminal offense, as stated in Article 302 paragraph (1) of the Criminal Code which stipulates penalties for animal protection offenses. (2) Based on interviews with police officers in Sorong, it is known that there are law enforcement efforts against the trade of endangered animals, which involves cooperation between the Sorong Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) to ensure animal protection. This effort reflects an active role in implementing animal protection and raising awareness of animal welfare, which is part of moral norms. The effectiveness of law enforcement is also influenced by the structure, substance, and culture of law, in accordance with Lawrence Friedman's theory, as well as the five factors of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto. This research shows that strengthening the substance of the law through criminal sanctions can provide a deterrent effect and prevent rare animal trade crimes, but structural and cultural improvements are still needed to achieve optimal success
IMPLEMENTASI ALGORITMA K-MEANS UNTUK SEGMENTASI SISWA DALAM PEMBENTUKAN KELAS UNGGULAN
Get PDFPendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan individu. Setiap bangsa hendaknya memiliki sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengelompokkan siswa berdasarkan potensi dan kemampuan mereka. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan kelas unggulan yang dapat memberikan perhatian dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan pengelompokan data adalah algoritma K-Means, sebuah pendekatan non-hirarki yang dapat mempartisi data dengan efisien. Dari proses pengujian yang dilakukan terhadap 61 data siswa, diperoleh hasil untuk Cluster_1 (C1) kategori kelas unggulan terdapat 36 data siswa dan Cluster_0 (C2) kategori kelas cukup terdapat 25 data siswa. Performa clustering yang dihasilkan melalui metode K-Means untuk mengelompokan kelas unggulan siswa menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan perhitungan Davies Bouldin Index (DBI) menghasilkan nilai sebesar 0.085, jadi dapat dikatakan bahwa performa clustering yang diperoleh tergolong baik.Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan individu. Setiap bangsa hendaknya memiliki sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengelompokkan siswa berdasarkan potensi dan kemampuan mereka. Pengelompokan ini bertujuan untuk menciptakan kelas unggulan yang dapat memberikan perhatian dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan pengelompokan data adalah algoritma K-Means, sebuah pendekatan non-hirarki yang dapat mempartisi data dengan efisien. Dari proses pengujian yang dilakukan terhadap 61 data siswa, diperoleh hasil untuk Cluster_1 (C1) kategori kelas unggulan terdapat 36 data siswa dan Cluster_0 (C2) kategori kelas cukup terdapat 25 data siswa. Performa clustering yang dihasilkan melalui metode K-Means untuk mengelompokan kelas unggulan siswa menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan perhitungan Davies Bouldin Index (DBI) menghasilkan nilai sebesar 0.085, jadi dapat dikatakan bahwa performa clustering yang diperoleh tergolong baik
Pengaruh Seleksi Fitur Terhadap Klasifikasi Indeks Standar Pencemar Udara Menggunakan Naïve Bayes
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan kualitas udara sesuai dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menggunakan algoritma Naïve Bayes serta mengevaluasi dampak penambahan fitur PM2.5 terhadap akurasi model dengan membagi dataset kedalam tiga kategori diantaranya BAIK, SEDANG dan TIDAK SEHAT. ISPU merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan seperti PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2 dan HC. Dengan tingginya volume data yang dikumpulkan setiap hari, diperlukan metode klasifikasi yang efektif untuk menyampaikan data kualitas udara dengan tepat. Penelitian ini mengusulkan dua skenario klasifikasi berdasarkan Peraturan NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020, yaitu: tanpa fitur PM2.5 dan dengan fitur PM2.5. Evaluasi dilakukan menggunakan K-Fold Cross Validation dengan K = 2, 3, 4, dan 5, dimana K = 5 menghasilkan akurasi tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan fitur PM2.5 meningkatkan akurasi model dari 82,89% menjadi 93% dan F1-score dari 82,6% menjadi 92,8%, menunjukkan peningkatan sekitar 10%. Kontribusi utama penelitian ini adalah analisis komprehensif terhadap dampak fitur PM2.5 serta evaluasi berbagai nilai K dalam K-Fold Cross Validation. Dengan demikian, penemuan ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan pada ranah pengembangan sistem pemantauan kualitas udara yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.(Indeks Standar Pencemar Udara) ISPU adalah data parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas konsentrasi polutan yang terkadung pada udara, seperti PM10, PM2.5, SO2, CO, O3, NO2 dan HC. Data ini sangat penting dalam penyampaian informasi kualitas udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. ISPU dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pada titik-titik pemantauan tiap daerah. Dengan banyaknya data yang terkumpul disetiap lokasi dalam tiap harinya, maka dibutuuhkan pengolahan data kategori yang efektif dalam pengelompokan kualitas udara. Dalam penelitian ini, Naïve Bayes dipilih dalam metode klasifikasi dataset ISPU berdasarkan tiga kategori yaitu, BAIK, SEDANG dan TIDAK SEHAT. Terdapat dua skenario percobaan berdasar pada peraturan NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 dimana terdapat penambahan fitur PM2.5 pada data ISPU maka skenario percobaan pertama tanpa menggunakan fitur PM2.5 dan percobaan kedua menggunakan fitur PM2.5. Hasil tertinggi yang diperoleh menggunakan K-Fold Cross Validation dengan K=5 terhadap dua skenario yaitu didapat akurasi sebesar 82,8889% dan f1-score sebesar 82,6% untuk dataset tanpa fitur PM2.5, akurasi sebesar 93% dan f1-score sebesar 92,8% untuk dataset dengan fitur PM2.5. Dapat disimpulkan bahwa penambahan fitur PM2.5 berdasarkan pada peraturan terbaru memiliki dampak positif yaitu kenaikan akurasi dan f1-score mencapai kurang lebih 10%
The Investigation Process of Sexual Abuse Crimes Against Victims with Disabilities
Get PDFThis study aims to analyze the investigation process of sexual abuse crimes against persons with disabilities at the Sorong City Police Station and identify the factors that cause children with disabilities to be vulnerable to becoming victims.
The research method used an empirical juridical approach with qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with investigators from the Sorong City Police Station's PPA Unit, analysis of legal documents such as the Criminal Procedure Code, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, as well as field observations and literature studies.
The novelty of this research lies in the development of an integrative investigation model based on trauma-informed care, specifically designed for the context of Sorong City, taking into account the unique characteristics of Eastern Indonesia. Unlike previous studies, which tended to be partial and theoretical, this study presents a holistic approach that integrates various important dimensions into a single operational framework that is ready for implementation.
The results of the study show that the investigation process faces obstacles in the form of difficulties in communicating with victims with disabilities, limited evidence, and a lack of supporting facilities. Effective solutions include adaptive communication approaches and multisectoral collaboration. Factors contributing to the vulnerability of victims include the exploitation of their powerlessness by perpetrators, the lack of inclusive sex education, social stigma, and the victims' dependence on perpetrators, who are often people close to them. These findings indicate the need for a specialized investigation approach and holistic prevention strategies.
In conclusion, the investigation process for sexual abuse cases against persons with disabilities requires a specific approach that considers the needs of victims, including investigator training, adaptive communication protocols, and strengthening of supporting infrastructure. Prevention efforts should focus on eliminating vulnerability factors through strengthening inclusive sex education and public awareness campaigns.This study aims to analyze the investigation process of sexual abuse crimes against persons with disabilities at the Sorong City Police Station and identify the factors that cause children with disabilities to be vulnerable to becoming victims.
The research method used an empirical juridical approach with qualitative methods. Data were collected through in-depth interviews with investigators from the Sorong City Police Station's PPA Unit, analysis of legal documents such as the Criminal Procedure Code, Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes, as well as field observations and literature studies.
The novelty of this research lies in the development of an integrative investigation model based on trauma-informed care, specifically designed for the context of Sorong City, taking into account the unique characteristics of Eastern Indonesia. Unlike previous studies, which tended to be partial and theoretical, this study presents a holistic approach that integrates various important dimensions into a single operational framework that is ready for implementation.
The results of the study show that the investigation process faces obstacles in the form of difficulties in communicating with victims with disabilities, limited evidence, and a lack of supporting facilities. Effective solutions include adaptive communication approaches and multisectoral collaboration. Factors contributing to the vulnerability of victims include the exploitation of their powerlessness by perpetrators, the lack of inclusive sex education, social stigma, and the victims' dependence on perpetrators, who are often people close to them. These findings indicate the need for a specialized investigation approach and holistic prevention strategies.
In conclusion, the investigation process for sexual abuse cases against persons with disabilities requires a specific approach that considers the needs of victims, including investigator training, adaptive communication protocols, and strengthening of supporting infrastructure. Prevention efforts should focus on eliminating vulnerability factors through strengthening inclusive sex education and public awareness campaigns
A Multidimensional Legal Approach to Combat Land Mafia: Regulation, Digital Systems, and Agrarian Legal Education
Get PDFThis study aims to examine strategies for eradicating land mafia practices through a normative legal approach supported by a digital land administration system and agrarian law education.
The method used is a normative legal approach, based on an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials in Indonesia's national land law system.
The novelty of this research lies in its multidimensional legal approach, which combines positive legal regulations, digital land governance, and legal education as interconnected pillars. These three elements are analyzed not as separate initiatives, but as complementary efforts in which legal frameworks such as the Basic Agrarian Law (UUPA) serve as the foundation, the digital land system increases transparency and reduces manipulation, and legal education strengthens public legal awareness to prevent land-related crimes.
The results of the study show that although each component has its advantages, challenges remain, especially in the implementation of inconsistent legal regulations such as the UUPA. However, if coordinated effectively, these elements can reinforce each other in the national legal system.
In conclusion the integrated application of these components can promote a fair, transparent, and socially just land governance structure
Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform
Get PDFThe study aims to analyze the application of John Rawls' Theory of Justice in Indonesia's health system policy, emphasizing how principles of justice can promote fairness and equality in the provision of health services, especially for disadvantaged populations.The method used was a judicial normative (doctrinal) approach. This study critically reviewed legal and philosophical texts relevant to the Indonesian health policy framework, integrating Rawls' theory as an analytical lens.The novelty of this research lies in the operationalization of Rawls' abstract philosophical principles into a structured evaluation framework (Rawlsian grid) and its application to the Indonesian socio-political and cultural context. This allows for a systematic assessment of inequalities in the health system and proposals for equitable policy solutions.The findings show that programs such as the National Health Insurance Scheme (JKN) have contributed to broader access to health care, but disparities remain in remote and underdeveloped areas. Using the Rawlsian grid, the study highlights challenges in budget allocation, health worker distribution, and infrastructure access. Recommended strategies include reallocating health budgets, fair distribution of health workers, expansion of telemedicine, and participatory planning.The concludes that integrating Rawlsian principles of justice through a structured evaluation framework can support a more inclusive and sustainable health system in Indonesia, ensuring fair and equal access to quality health services for all citizens
Kolaborasi Teknologi dan Masyarakat: Instalasi Pintu Air Otomatis Sebagai Solusi Irigasi Efisien Untuk Petani Lokal
Get PDFPengabdian ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang berfokus pada upaya pengendalian banjir di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Daerah ini menghadapi banjir berulang akibat curah hujan tinggi, sistem drainase yang kurang efektif, serta urbanisasi yang mengurangi area resapan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengabdian ini merancang dan membahas dua pendekatan teknis berbasis teknologi, yaitu penerapan sistem pintu air otomatis dan pembangunan sumur serapan. Pintu air otomatis menggunakan sensor untuk memantau dan mengatur aliran air secara real-time berdasarkan tinggi permukaan air dan kondisi cuaca, sehingga memungkinkan pengendalian arus air yang lebih adaptif dan efisien. Sementara itu, sumur serapan dirancang untuk menyerap air hujan ke lapisan tanah, mengurangi genangan permukaan, serta memperbesar cadangan air tanah. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kombinasi kedua sistem mampu menurunkan risiko genangan, mempercepat waktu surut air, dan mengurangi tekanan pada saluran drainase. Selain aspek teknis, kegiatan sosialisasi dengan masyarakat meningkatkan pemahaman tentang manfaat teknologi otomasi dalam mitigasi banjir dan membangun kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan warga. Kesimpulan pengabdian ini menegaskan bahwa penerapan sistem otomatisasi pintu air dan sumur serapan merupakan solusi praktis dan berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir serta dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi teknologi berbasis Internet of Things (IoT)