Universitas Muhammadiyah Sorong: eJournal Collections
Not a member yet
2015 research outputs found
Sort by
Peran Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus dan Perlindungan Hak Orang Asli Papua Pasca Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan legislasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus serta mengkaji keterbatasan perannya pasca perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, serta analisis doktrinal melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap desain kewenangan MRP yang dikualifikasikan sebagai kewenangan konsultatif dalam perspektif teori kewenangan, serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hak Orang Asli Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan MRP dalam proses legislasi daerah bersifat terbatas, yaitu hanya dalam bentuk pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tanpa disertai hak inisiatif maupun kewenangan menentukan substansi akhir peraturan; dan (2) desain kewenangan yang bersifat konsultatif tersebut secara normatif menempatkan MRP bukan sebagai lembaga legislatif, melainkan sebagai lembaga representasi kultural dengan fungsi legitimasi, yang berimplikasi pada terbatasnya daya ikat MRP dalam mempengaruhi substansi kebijakan daerah. Temuan penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa desain kewenangan MRP belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif terhadap hak-hak Orang Asli Papua dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus
Application of the Precautionary Principle in Hazardous Waste Transportation: Environmental Law Study on Licensing and Supervision Systems
Full text linkThis study aims to analyze the application of the principle of prudence in the legal system for the transportation of hazardous and toxic materials (B3) in Indonesia through a case study of the sodium hydroxide (NaOH-48) leak by CV. Yasindo Multi Pratama in West Bandung Regency.
The method used in this study is the doctrinal legal method with a normative juridical approach, accompanied by an empirical case study of violations of technical permits, vehicle feasibility, and driver certification in the B3 transportation process.
The novelty of this research lies in the integration of analysis between the principle of prudence as an environmental law principle and the technical transportation licensing system, which has not been studied in depth in the context of cross-sectoral supervision.
The results of the study show that the application of the precautionary principle is still not effective because of its formalistic nature, which has prevented its systemic implementation. Furthermore, weak coordination between agencies, low compliance with regulations by business actors, and the absence of adequate preemptive mechanisms in the form of education and socialization are also factors that hinder the effectiveness of this principle.
This study concludes that the effective application of the principle of prudence in the transportation of hazardous materials requires a reformulation of policies that emphasizes the integration of preemptive, preventive, and repressive measures, while affirming the multiple responsibilities of the government as the holder of the public protection mandate and business actors as the main subjects of the principle of strict liability.This study aims to analyze the application of the principle of prudence in the legal system for the transportation of hazardous and toxic materials (B3) in Indonesia through a case study of the sodium hydroxide (NaOH-48) leak by CV. Yasindo Multi Pratama in West Bandung Regency.
The method used in this study is the doctrinal legal method with a normative juridical approach, accompanied by an empirical case study of violations of technical permits, vehicle feasibility, and driver certification in the B3 transportation process.
The novelty of this research lies in the integration of analysis between the principle of prudence as an environmental law principle and the technical transportation licensing system, which has not been studied in depth in the context of cross-sectoral supervision.
The results of the study show that the application of the precautionary principle is still not effective because of its formalistic nature, which has prevented its systemic implementation. Furthermore, weak coordination between agencies, low compliance with regulations by business actors, and the absence of adequate preemptive mechanisms in the form of education and socialization are also factors that hinder the effectiveness of this principle.
This study concludes that the effective application of the principle of prudence in the transportation of hazardous materials requires a reformulation of policies that emphasizes the integration of preemptive, preventive, and repressive measures, while affirming the multiple responsibilities of the government as the holder of the public protection mandate and business actors as the main subjects of the principle of strict liability
Implementasi Program Tata Kelola Pembangunan Berbasis Partisipasi Pemuda Karang Taruna Di Sorong Timur
Full text linkPembangunan daerah pada tingkat kelurahan dan distrik menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di Sorong Timur, pemuda Karang Taruna memiliki peran strategis sebagai penggerak sosial yang mampu mendukung proses administrasi dan pelaksanaan pembangunan. Program ini berfokus pada implementasi tata kelola pembangunan berbasis partisipasi pemuda dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam membantu proses pendataan kebutuhan masyarakat, penyusunan administrasi pembangunan, serta monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Sorong Timur. Metode yang digunakan dalam program ini adalah metode pengabdian berbasis partisipatif (Participatory Community Engagement) melalui pendekatan pelatihan, pendampingan, dan praktik lapangan. Tahapan kegiatan meliputi: pelatihan administrasi pembangunan, workshop penyusunan data kebutuhan masyarakat, pendampingan keterlibatan pemuda dalam kegiatan musrenbang kelurahan, serta pelaksanaan monitoring dan dokumentasi pembangunan. Pengumpulan data didukung oleh observasi, wawancara, dan evaluasi kegiatan bersama pemuda Karang Taruna dan pemerintah kelurahan/distrik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kompetensi pemuda Karang Taruna dalam memahami dan melaksanakan administrasi pembangunan, serta memperkuat partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan monitoring pembangunan. Pemuda menjadi lebih terlibat sebagai mitra pemerintah kelurahan, mampu menyusun laporan pembangunan secara lebih sistematis, dan berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas komunikasi, transparansi, dan kualitas tata kelola pembangunan di Sorong Timur
KONSELING KELOMPOK HUMANISTIK UNTUK MENGATASI MASALAH PERTEMANAN SANTRI PUTRI
Full text linkPermasalahan pertemanan di lingkungan pesantren putri menjadi isu penting yang berdampak pada kenyamanan belajar dan keharmonisan sosial santri. Dinamika hubungan yang kompleks, seperti rasa tersisih, konflik kecil, dan kesalahpahaman antar santri, menunjukkan perlunya intervensi psikososial yang empatik dan membangun kesadaran diri. Fokus pengabdian ini adalah penerapan konseling kelompok berbasis teori humanistik carl rogers untuk meningkatkan keterampilan sosial dan hubungan pertemanan santri putri. Tujuan pengabdian adalah membantu santri memahami diri, menghargai perbedaan, dan memperkuat ikatan sosial yang harmonis di lingkungan asrama. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif (participatory action research) yang melibatkan santri, pengurus asrama, dan konselor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan perubahan positif pada aspek emosional dan sosial, di mana santri lebih terbuka, empatik, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Selain itu, muncul pemimpin lokal (local leader) yang berperan aktif menjaga keharmonisan kelompok, serta adopsi kegiatan konseling kelompok sebagai program rutin pesantren. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan humanistik efektif dalam menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan di lingkungan pesantren putri
Pengaruh Durasi Perendaman Aspal Hot Rolled Sheet - Wearing course (HRS-WC) Dengan Air laut Terhadap Karakteristik Marshall Menggunakan Limbah Galian C Sebagai Agregat Halus dan Filler
No full textKerusakan jalan di wilayah pesisir sering terjadi akibat genangan air laut atau banjir rob dengan kadar garam tinggi yang mempercepat penurunan daya ikat aspal terhadap agregat serta stabilitas campuran. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan. Di sisi lain, Kota Sorong menghadapi persoalan limbah galian C dari aktivitas penambangan pasir yang berpotensi mencemari lingkungan, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai material alternatif perkerasan. Penelitian ini menggunakan metode uji Marshall pada campuran HRS-WC dengan kadar aspal optimum 7,7%, aspal pen 60/70, agregat kasar dari Quarry PII Sorong, serta agregat halus limbah galian C. Benda uji direndam dalam air laut dengan variasi durasi 6, 12, 24, dan 48 jam, baik di laboratorium maupun di lapangan (pesisir pantai Tembok Berlin, Sorong). Parameter yang diamati meliputi VITM, VMA, VFWA, stabilitas, flow, MQ, dan density. Hasil menunjukkan bahwa perendaman air laut memengaruhi seluruh parameter Marshall, dengan kecenderungan penurunan pada stabilitas, VITM, dan MQ, serta fluktuasi pada VFWA, VMA, flow, dan density. Sebagian besar nilai masih sesuai spesifikasi Bina Marga (2018), meskipun kinerja mekanis menurun seiring lamanya perendaman. Perbedaan antara hasil laboratorium dan lapangan dipengaruhi faktor lingkungan alami. Dengan demikian, limbah galian C berpotensi dimanfaatkan, namun ketahanannya di wilayah pesisir memerlukan kajian lebih lanjut
The Authority of Judges in Applying Diversion to Children Facing Criminal Charges Carrying a Sentence of More Than Seven Years
Full text linkThe aim of this study is to analyze the implementation of diversion in juvenile crimes based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law).
The study method uses a normative legal method through a case study of legal behavior products.
The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the authority of judges in determining diversion for criminal acts with a maximum penalty of more than 7 years. Although normatively excluded by the UU SPPA, this is interpreted progressively using a restorative justice approach and the principle of the best interests of the child.
The results of the research examine the discretion of judges in applying the principle of restorative justice in serious criminal cases that, according to the standard rules, are not eligible for diversion. Through a normative approach and empirical case studies, this research provides new insights and recommendations for reformulating more humane legal policies. The aim is to make the justice system more responsive to the protection of children's rights in accordance with national legal standards.
Conclusion This study found that diversion under the SPPA is limited to criminal offenses carrying a sentence of less than seven years. However, Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2014 expands this scope, particularly in the case of mixed charges. This regulatory discrepancy creates a dilemma for judges in determining the appropriate legal reference. This inconsistency has an impact on legal uncertainty, where similar cases can receive different diversion treatments. Therefore, harmonization between the Supreme Court regulation and the SPPA Law is urgently needed to ensure equal justice for children
Legal Vacuum in Indigenous Peoples' Legal Representation Regarding Communal Land Rights
Full text linkThe aim of this study is to critically examine the normative vacuum regarding the civil representation of indigenous peoples in Indonesia, with a particular focus on disputes over communal land rights
The method used is a normative legal approach by examining legislative instruments, jurisprudence, and analysis of selected cases, which aims to reveal systemic weaknesses in the legal recognition of indigenous peoples' representatives in the national legal structure.
The novelty lies in its direct involvement in unresolved issues regarding the legitimacy of indigenous community representation in formal judicial and administrative processes, a dimension that has often been overlooked in previous legal studies.
The results of the study propose a reform agenda that includes formal legal recognition of customary leadership structures, the establishment of regulatory norms based on the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and the adjustment of civil law principles to better reflect the customary-based collective governance systems that exist within indigenous communities and Informed Consent/FPIC), and the adjustment of civil law principles to better reflect the collective customary-based governance system that prevails within indigenous communities.
The conclusion of the research is that in order to respond to these challenges, this paper proposes a reform agenda that includes formal legal recognition of traditional leadership structures, the establishment of regulatory norms based on the principles of Free, Prior, Prior, and Informed Consent (FPIC) principles, and the adjustment of civil law principles to better reflect the collective and customary governance systems common among indigenous communities
Politik Identitas Berbasis Agama dalam Kontestasi Politik Lokal di Kota Sorong
No full textAbstrak
Fenomena politik identitas berbasis agama semakin menguat dalam dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya pada wilayah dengan karakter masyarakat yang multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik identitas berbasis agama dimanfaatkan dalam kontestasi politik lokal di Kota Sorong serta implikasinya terhadap proses demokrasi dan kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor politik, tokoh agama, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, serta didukung oleh observasi dan analisis dokumen terkait kontestasi politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama kerap dijadikan simbol dan instrumen mobilisasi politik untuk membangun basis dukungan elektoral, terutama melalui narasi moral, kedekatan emosional, dan legitimasi kepemimpinan. Di sisi lain, praktik politik identitas berbasis agama berpotensi memperkuat solidaritas kelompok, namun juga memunculkan risiko polarisasi sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas berbasis agama di Kota Sorong merupakan realitas politik yang tidak terpisahkan dari konteks sosial-budaya masyarakat, sehingga diperlukan penguatan etika politik, dialog antaragama, dan komitmen aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi substantif untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam politik lokal
Analisis Pengaruh Konfigurasi Soft Story Terhadap Kinerja Seismik Bangunan Di Kota Sorong Menggunakan Metode Pushover
No full textKota Sorong yang terletak pada zona seismik aktif mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya hotel dan pusat perbelanjaan. Namun, konfigurasi soft story yang sering dijumpai pada bangunan modern berpotensi menurunkan kinerja seismik dan meningkatkan risiko keruntuhan saat terjadi gempa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku seismik struktur bangunan dengan konfigurasi soft story di Kota Sorong serta mengkaji pengaruh variasi ketinggian kolom pada lantai dasar terhadap kinerja struktur. Metode yang digunakan adalah analisis pushover, yaitu pendekatan statik nonlinier dengan pembebanan lateral bertahap untuk mengevaluasi respons inelastik struktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur tanpa soft story mampu mempertahankan perilaku daktail dengan distribusi sendi plastis yang merata pada displacement 0,34 m dan berada pada tingkat performa Immediate Occupancy hingga Life Safety. Sebaliknya, struktur dengan soft story mengalami konsentrasi plastisitas pada kolom lantai dasar yang cepat mencapai kondisi Collapse Prevention, sehingga deformasi tidak terdistribusi ke lantai atas. Variasi ketinggian kolom dari 5 m hingga 8 m memperlihatkan peningkatan signifikan pada drift ratio dan koreksi gaya geser dasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kolom pada lantai dasar, semakin besar kerentanan struktur terhadap beban gempa lateral
IDENTIFIKASI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN METODE PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) DAN METODE BINA MARGA (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN REREMI PUNCAK MANOKWARI PAPUA BARAT)
No full textJalan Reremi Puncak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat merupakan jalan yang dilalui oleh berbagai macam kendaraan dan memiliki lebar jalan 6,5 meter dengan tipe jalan 2/2UD.. Peningkatan volume kendaraan tersebut memberikan tekanan yang lebih besar terhadap perkerasan jalan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kinerja struktur jalan, yang ditandai dengan munculnya berbagai bentuk kerusakan pada permukaan maupun lapisan perkerasan. Sehingga, diperlukan perhatian dan penanganan yang tepat guna menjaga kondisi jalan agar tetap mampu melayani kebutuhan transportasi secara aman dan nyaman. Jenis kerusakan yang terdapat di ruas jalan Reremi Puncak adalah retak kulit buaya (aligator cracking), retak pinggir (edge cracking), lubang (pothlose), tambalan (patching), pelapukan dan pelepasan butir (weathering and ravelling) dan pengausan agregat (pollshed agregate). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui jenis kerusakan jalan Reremi Puncak menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI) dan metode Bina Marga; 2) mengetahui tingkat kerusakan jalan dijalan Reremi Puncak menggunakan metode Pavement Condition Index (PCI); 3) menentukan nilai dan klasifikasi kondisi perkerasan jalan Reremi Puncak berdasarkan hasil perhitungan Pavement Condition Index (PCI); 4) menentukan nilai prioritas dan penanganan pada jalan Reremi Puncak dengan menggunakan metode Bina Marga