Jurnal Online Universitas Katolik Parahyangan / Parahyangan Catholic University Journal
Not a member yet
3954 research outputs found
Sort by
EMISI KENDARAAN PADA JALAN PERKOTAAN
No full textAbstract
Exhaust emissions from the transportation sector are one of the largest contributors to air pollution in large cities. This study was conducted to determine the amount of exhaust emissions from motor vehicles on 2 urban roads in Serang City, Banten Province. The two roads are Jalan Ahmad Yani and Jalan Jenderal Sudirman. Observations were conducted on Monday, 12 December 2022 and Friday, 16 December 2022. Total motor vehicle emissions passing through the two observed roads were calculated using the calculation method contained in the Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines 2006, using a Tier-1 approach. Based on the analysis, this study indicates that total emissions from motor vehicles on Monday, 12 December 2022, were 22,956.483 kg/day, and on Friday, 16 December 2022, were 22,157.587 kg/day.
Keywords: exhaust emissions; transportation sector; motor vehicles; urban roads
Abstrak
Emisi gas buang yang berasal dari sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara di kota-kota besar. Studi ini dilakukan untuk menentukan jumlah emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor di 2 ruas jalan perkotaan yang terdapat di Kota Serang, Provinsi Banten. Kedua ruas jalan tersebut adalah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Pengamatan dilakukan selama 2 hari, yaitu Hari Senin 12 Desember 2022 dan Hari Jumat 16 Desember 2022. Total emisi kendaraan bermotor yang melalui kedua ruas jalan yang diamati dihitung dengan menggunakan metode perhitungan yang terdapat pada Intergovern-mental Panel on Climate Change Guidelines 2006, dengan pendekatan Tier-1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, studi ini menunjukkan bahwa jumlah emisi total yang berasal dari kendaraan bermotor pada Hari Senin 12 Desember 2022 adalah 22.956,483 kg/hari, dan jumlah emisi total pada hari Jumat 16 Desember 2022 adalah 22.157,587 kg/hari.
Kata-kata kunci: emisi gas buang; sektor transportasi; kendaraan bermotor; jalan perkotaa
MEMBANGUN KONEKTIVITAS WILAYAH: PENDEKATAN SISTEM TERPADU DALAM PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN JALAN
No full textAbstract
The Road Network Master Plan is a strategic instrument for guiding the development of an efficient, integrated, and sustainable road network. This study reviews the process of developing the Road Network Master Plan, including analyzing the existing condition of the road network and assessing gaps in capacity, service quality, and connectivity between regions. The review indicates that growing economic activity, urbanization, and land-use changes have the potential to increase transportation demands, which are not fully served by the existing network. Using an integrated transportation system approach and synchronization with spatial planning policies, this study identifies development needs, establishes priorities for addressing them, and formulates a road network development strategy. The study also emphasizes the importance of integrating the road network with activity centers and multimodal transportation hubs, strengthening institutions and funding, and applying environmental sustainability principles in developing the road network master plan.
Keywords: Road Network Master Plan; transportation system; connectivity; land use; spatial planning
Abstrak
Rencana Umum Jaringan Jalan merupakan suatu instrumen strategis untuk mengarahkan pengembangan jaringan jalan yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada studi ini dilakukan tinjauan terhadap proses penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan, termasuk menganalisis kondisi eksisting jaringan jalan serta menilai kesenjangan kapasitas, kualitas pelayanan, dan konektivitas antarwilayah. Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan berpotensi meningkatkan kebutuhan transportasi, yang belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan saat ini. Melalui pende-katan sistem transportasi terpadu dan sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang, kajian ini mengidentifikasi ke-butuhan pengembangan, menyusun prioritas penanganan, serta merumuskan strategi pengembangan jaringan jalan. Studi ini juga menekankan pentingnya integrasi jaringan jalan dengan pusat-pusat kegiatan dan simpul transportasi multimoda, penguatan kelembagaan dan pendanaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan ling-kungan dalam penyusunan rencana umum jaringan jalan.
Kata-kata kunci: Rencana Umum Jaringan Jalan; sistem transportasi; konektivitas; tata guna lahan; tata ruan
PEMBANGUNAN JEMBATAN BENTANG PANJANG DI INDONESIA (Studi Kasus: Jembatan Bentang Panjang Pulau Balang)
No full textAbstract
A long-span bridge is a bridge with a very wide distance between pillars. This type of bridge is very much needed in Indonesia, because it plays a vital role in connecting the archipelago regions in Indonesia and speeding up land transportation, reducing logistics costs, supporting regional economic growth, and facilitating the distribution of goods and tourism connectivity. Many long-span bridges have been built in Indonesia, but the type of structure chosen needs to consider technical, non-technical, and cost aspects. In principle, there are three challenges in the construction of long-span bridges, namely: (1) technical and structural challenges, (2) challenges related to logistics and location, and (3) non-technical and social challenges. Based on observations made on the Balang Island Bridge Construction Project, this study shows that the main technical and structural challenges during the construction of the Balang Island Bridge are the condition of the waters in the Balikpapan Strait with strong currents and the need for large-diameter deep foundations to withstand extreme loads from waves, wind, and earthquakes. In addition, there are challenges related to the procurement of materials from outside Kalimantan Island and the need for multi-agency coordination to expedite the construction process. Meanwhile, non-technical and social challenges relate to land acquisition, local social and economic impacts, environmental issues, and bridge operations and governance.
Keywords: bridge; long-span bridge; bridge construction; land acquisition
Abstrak
Jembatan bentang panjang merupakan suatu jembatan dengan jarak antarpilar yang sangat lebar, Jembatan seperti ini sangat dibutuhkan di Indonesia, karena berperan vital dalam menghubungkan wilayah kepulauan yang terdapat di Indonesia serta mempercepat transportasi darat, menekan biaya logistik, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempermudah distribusi barang dan konektivitas pariwisata. Jembatan bentang panjang sudah banyak dibangun di Indonesia, namun tipe struktur yang dipilih perlu memperhatikan aspek-aspek teknis, nonteknis, dan biaya. Pada prinsipnya, terdapat 3 tantangan dalam pembangunan jembatan bentang panjang, yaitu: (1) tantangan yang bersifat teknis dan struktural, (2) tantangan yang terkait dengan logistik dan lokasi, dan (3) tantangan yang bersifat nonteknis dan sosial. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Balang, studi ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang bersifat teknis dan struktural saat pelaksanaan konstruksi jembatan Pulau Balang adalah kondisi perairan di Selat Balikpapan yang berarus deras serta kebutuhan akan fondasi dalam berdiameter besar untuk menahan beban ekstrem gelombang, angin, dan gempa. Selain itu, terdapat tantangan yang terkait dengan pengadaan material dari luar Pulau Kalimantan dan perlunya koordinasi multilembaga untuk mempercepat proses konstruksi. Sedangkan tantangan yang bersifat nonteknis dan sosial terkait dengan pembebasan lahan, dampak sosial dan ekonomi lokal, masalah lingkungan, dan operasional dan tata kelola jembatan.
Kata-kata kunci: jembatan; jembatan bentang panjang; konstruksi jembatan; pembebasan laha
Pengaruh Dana Pensiun terhadap Keberlanjutan Fiskal
No full textPenelitian ini bertujuan untuk Menginvestigasi dampak skema dana pensiun terhadap keberlanjutan fiskal. Data yang digunakan adalah data time series periode 2006 - 2022 menggunakan teknik analisis ECM. Penelitian menemukan bahwa skema dana pensiun mempengaruhi keberlanjutan fiskal.
 
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SUBSEKTOR MINYAK, GAS, BATU BARA
No full textGlobalization drives business competition and pushes companies, including the mining, oil, and gas subsectors, to create advantages in the eyes of investors and the public. Operations in there subsectors have significant environmental impacts, making them a key consideration for investors amidst current ESG issues. Before investing, investors evaluate risk and return by analyzing company performance. This study aims to determine the effect of profitability, liquidity, and company size on the value of ESG and non ESG companies in the oil, gas, and coal subsectors. Hypothesis testing was conducted on company samples. Using SPSS, the analysis revealed that profitability affects the value of ESG companies but not non ESG companies. Liquidity does not influence the value of either ESG or non ESG companies. However, company size impacts the value of both ESG and non ESG companies. Simultaneously, profitability, liquidity, and company size collectively influence the value of ESG and non ESG companies. Investors are advised to define their investment preferences and analyze the risk and return of available investment products. Companies are encouraged to maintain their reputation to sustain their value. Future researchers are recommended to include different financial ratios and sampling years not convered in this study.
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI BANDUNG
No full textTaxation is a state revenue that is used to finance the State Budget. One type of tax that contributes to state revenue is the MSME Final Income Tax (PPh) which is subject to a rate of 0.5% of gross income each month. Individual taxpayers as MSME owners who have gross turnover from businesses up to Rp500.000.000 in 1 tax year are not subject to Income Tax. Individual taxpayers as MSME actors are expected to become compliant taxpayers. The research method used in this research is hypothetico-deductive. Primary sources are obtained from the results of data collection conducted by distributing questionnaires using google form media and asking taxpayers directly, while secondary data is obtained from various journals, books, and official government websites. The results of this study indicate that tax knowledge, self-assessment system, and tax sanctions partially and simultaneously affect the compliance of individual taxpayers as MSME owners in Bandung
PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, KINERJA AUDITOR, DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT
No full textCompanies have financial reports which are usually checked by public accountants. Audit financial reports make the public believe in the credibility of the information submitted by the company. The results of the audit are called audit quality. To be able to provide good quality audits, auditors must have knowledge and skills to carry out their professional duties in accordance with established procedures. The aim of this research is to determine where audit quality is influenced by auditor independence, auditor performance, and professional skepticism. Quantitative methods are used in this causal associative research. Auditors from Public Accounting Firms in the Jakarta area are the population in this study. The research sample succeeded in obtaining 110 samples. The independent variables are auditor independence, auditor performance, and professional skepticism. The dependent variable is audit quality. Data was collected by distributing questionnaires using Google Form and were analyzed using SPSS 26 and Excel. The result of this research are auditor independence and professional skepticism have and influence on audit quality. Meanwhile, auditor performance has no influence on audit quality.
PRESIDENTIAL POWER AND EXECUTIVE AGGRANDIZEMENT IN SHAPING THE CABINET
No full textThis article examines the President’s authority to determine the number of ministers and deputy ministers, which has the potential to result in an oversized cabinet that hinders oversight of the executive branch. Adopting a socio-legal approach that combines doctrinal analysis with the study of executive aggrandizement, this research maps the mechanisms through which normative flexibility enables the expansion of the cabinet. The main findings demonstrate that cabinet expansion through changes in the Law on State Ministries has operated at several levels as a means of consolidating executive power through political patronage, the politicization of the bureaucracy, and legal engineering. Cabinet expansion is not a new phenomenon in Indonesian political history; this pattern has recurred from the Old Order to the New Order era. Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025 confirms that excessive Presidential power can hinder bureaucratic effectiveness and efficiency. The decision also strengthens claims of executive aggrandizement not only in the ministerial sector but also among deputy ministers. This article proposes restricting Presidential power, particularly in determining cabinet size, through constitutional regulation with clear quantitative limits. Clearly defined boundaries that are difficult to modify politically would provide an effective mechanism to restrain the President’s authority to expand the cabinet
REKONSTRUKSI KEWENANGAN ASAL-USUL ATAS KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
No full textThis study examines the normative ambiguity in Article 109 of the Village Law, which stipulates that the institutional structure, mechanisms for filling positions, and terms of office of customary (adat) village heads must be determined based on customary law, while at the same time requiring these matters to be stipulated in Provincial Regional Regulations. This formulation creates a dualism of authority between the rights of origin of customary (adat) peoples and the regulatory authority of local governments. Using a normative legal approach through the analysis of laws and regulations, academic literature, and regional regulatory practices, this study finds that the ambiguity of Article 109 has encouraged the emergence of Regional Regulations that are both regulative and interventionist in nature. Local governments not only recognize but also reorganize customary arrangements in detail, including the uniformity of adat institutional structures, the regulation of appointment mechanisms, the determination of genealogical requirements, and the establishment of terms of office for adat village heads. This research proposes a reconstruction of Article 109 by emphasizing that Regional Regulations should function declaratively, namely, by recognizing adat mechanisms rather than re-regulating them. Through this reconstruction model, original authority over institutional structures, appointment mechanisms, and terms of office of adat leaders can be restored as the full domain of adat law communities, thereby enabling state–adat relations to operate proportionally within the framework of Indonesian legal pluralism
STABILITAS DINDING PENAHAN TANAH RUAS JALAN WAISARISA SERAM BAGIAN BARAT
No full textAbstract
Stability of a structure is a crucial aspect in structural design, as it determines its safety against various loads. This study conducted observations in Waisarisa Village, West Seram Regency, Maluku Province. At the study site, there are two retaining walls, each 7 m high, at STA 06+00 - 06+15 and STA 08+00 - 08+05. The first site is in good condition, while the second site was damaged by landslides following heavy rainfall. This study was conducted to analyze the stability of the retaining wall to determine its safety level and to use the results as a consideration in improving conditions at the study site. Based on the analysis, a retaining wall design was developed to address the problems at the study site: a cantilever retaining wall with dimensions of 7 m high, 1 m footing height, 0.3 m top width, 4.6 m base width, 1.5 m toe width, and 2.4 m heel width.
Keywords: stability of the structure; retaining wall; structural safety; cantilever wall
Abstrak
Stabilitas konstruksi merupakan aspek terpenting dalam perancangan suatu struktur, karena menentukan keamanan struktur tersebut terhadap berbagai beban. Pada studi ini dilakukan pengamatan di Desa Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Di lokasi penelitian terdapat 2 titik dinding penahan tanah dengan tinggi 7 m, yaitu pada STA 06+00 - 06+15 dan STA 08+00 - 08+05. Kondisi titik pertama masih baik, sedangkan kondisi di titik kedua mengalami kerusakan akibat longsor setelah curah hujan yang tinggi. Studi ini dilakukan untuk menganalisis stabilitas dinding penahan tanah, agar dapat diketahui tingkat keamanannya serta hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kondisi yang terdapat di lokasi studi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh desain dinding penahan tanah untuk menyelesaikan permasalahan di lokasi studi, yaitu dinding penahan tanah tipe kantilever dengan dimensi tinggi 7 m, tinggi tapak 1 m, lebar atas 0,3 m, lebar dasar 4,6 m, lebar kaki 1,5 m, dan lebar tumit 2,4 m.
Kata-kata kunci: stabilitas konstruksi; dinding penahan tanah; keamanan struktur; dinding kantileve