Jurnal Online Universitas Islam Sumatera Utara
Not a member yet
6835 research outputs found
Sort by
Kelimpahan Dan Keanekaragaman Kepitingg Uca sp. Di Kawasan Hutan Mangrove Desa Pematang Kuala Sebagai Bahan Ajar Buku Monograf
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan , keanekaragaman kepiting Uca sebagai bahan penyusunan buku ajar monograf dimana data penelitian yang diperole berasal dari lokasi penelitian pematang kuala. Buku ajar atau buku monograf dapat menjadi bahan ajar mata kuliah ekologi dan taksonomi hewan yang dapat digunakan sebagai sumber baan ajar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2024 di Kawasan Mangrove Dusun V Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Berdagai. Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, pengamatan yang dilakukan meliputi keanekaragaman dan kondisi habitat kepiting Uca sp (keadaan suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, dan jenis substrat) yang ditemukan di kawasan mangrove Desa Pematang Kuala. Penentuan lokasi pengamatan ini juga ditentukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian diperoleh 8 spesies Uca yang diperoleh di lokasi penelitian. Spesies Uca terbanyak diperoleh pada spesies Uca Drussuimer
Kecernaan Zat-Zat Makanan Pada Kambing Yang Mengkonsumsi Limbah Alpukat Suplementasi Ekstrak Labu Siam (Sechium edule)
Get PDFLimbah alpukat dapat dijadikan bahan pakan alternatif untuk ternak, karena masih memiliki kandungan nutrisi yang berguna bagi ternak. Selain dari limbah alpukat, dapat dipadukan dengan pemberian ekstrak labu siam (Sechium edule), segudang manfaat dan kandungan nutrisi berupa vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Tujuan penelitian ini melihat pengaruh limbah alpukat suplementasi ekstrak labu siam terhadap kecernaan zat-zat makanan pada kambing secara in vitro. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen Rancangan Percobaan Bujur Sangkar Latin (RBSL) 4 perlakuan dengan 4 ulangan yang terdiri dari perlakuan A (Kontrol), perlakuan B (Konsentrat 40%+limbah alpukat 10%+Ekstrak labu siam 0%+Rumput lapangan 50%), perlakuan C (Konsentrat 40%+limbah alpukat 0%+Ekstrak labu siam 10%+Rumput lapangan 50%), dan perlakuan D (Konsentrat 0%+limbah alpukat 15%+Ekstrak labu siam 15%+Rumput lapangan 70%). Parameter penelitian berupa bahan kering, bahan organik, protein kasar, dan serat kasar. Hasil penelitian menunjukkan Kecernaan Bahan Kering (KCBK) berpengaruh nyata (P0.05) meningkat dari 58.70% menjadi 62.54% dan Kecernaan Bahan Organik (KCBO) dari 47.70% menjadi 52.79%, dan kecernaan Protein Kasar (KCPK) dari 68.61% menjadi 72.50%. Hasil penelitian dari pemberian limbah alpukat suplementasi ekstrak labu siam dapat meningkatkan kecernaaan zat-zat makanan pada kambing. Kombinasi limbah alpukat suplementasi ekstrak labu siam sebagai sumber tanin dan antioksidan tinggi memberikan hasil terbaik terhadap kecernaan sehingga dimanfaatkan untuk proses metabolisme tubuhnya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa limbah alpukat suplementasi ekstrak labu siam taraf 15% dapat dipertimbangkan untuk tujuan optimalisasi dalam pasokan nutrisi ternak kambin
Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)
Get PDFAbstrak Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Desersi merupakan perbuatan anggota Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan dinas tanpa izin terhadap atasannya. Perkara desersi diproses melalui sistem peradilan yang bersifat khusus yaitu peradilan militer. Pertimbangan hakim nantinya akan menentukan berat ringannya putusan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tersebut.Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan khusus tindak pidana militer desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (3) juncto Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Penerapan sanksi hukum terhadap prajurit adalah pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan : dipecat dari dinas militerpertimbangan hukum hakim menjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Militer, Desersi. Abstract The crime of desertion is a purely military crime committed by a soldier because it is against the law and contrary to the Law. Desertion is an act of a member of the Indonesian National Army who leaves the service without permission from his superiors. Desertion cases are processed through a special judicial system, namely military justice. The judge's consideration will later determine the severity of the verdict against the member of the Indonesian National Army who committed the crime of desertion. This research is descriptive and the approach method used in this research is normative legal research and is analyzed qualitatively. The legal provisions for the crime of military desertion committed by TNI soldiers are regulated in the Military Criminal Code (KUHPM) and specifically the crime of military desertion in decision Number 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 are regulated in Article 87 Paragraph (1) 2 in conjunction with Paragraph (2) in conjunction with Article 88 Paragraph (1) 1 in conjunction with Article 26 of the KUHPM in conjunction with Article 190 Paragraph (1) in conjunction with Paragraph (3) in conjunction with Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997. The application of legal sanctions against soldiers is the main penalty: imprisonment for 10 (ten) months and additional penalties: dismissal from military service. The judge's legal considerations for imposing an additional penalty of dismissal from military service in decision Number 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 are that the defendant's actions reflect the defendant's bad character and disobedience to applicable legal regulations. Keywords: Implementation of Sanctions, Military, Desertion
Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dari Praktik Diskriminatif di Perlis Malaysia (Protection Of The Rights of Indonesian Migrant Workers Againts Discriminatory Practices in Perlis Malaysia)
Get PDFAbstrak Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memberikan peluang pendapatan di luar negeri. Namun, seiring pelaksanaan program tersebut, muncul tantangan dalam hal perlindungan dan kesejahteraan PMI. Selain proses penempatan, perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi hal yang penting. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berlandaskan pada UUD 1945 dan peraturan ketenagakerjaan nasional. Di negara tujuan, termasuk Malaysia, PMI kerap menghadapi perlakuan diskriminatif, tidak setara dengan warga negara setempat. Stereotip negatif seperti status sosial rendah, rendahnya tingkat pendidikan, dan asal negara sering kali menjadi alasan mereka diperlakukan tidak manusiawi serta dijauhkan dari interaksi sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di negara tujuan, terhadap hak asasi PMI sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal HAM, termasuk hak untuk hidup layak, bebas dari diskriminasi, tidak diperbudak, memiliki harta, menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI dan memperkuat kerja sama internasional guna mencegah praktik diskriminatif. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup PMI dan keluarganya serta menegaskan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sebagai pahlawan devisa. Meningkatkan kesadaran hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran martabat PMI, yang pada akhirnya juga menyangkut citra bangsa di mata internasional. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Perlis, Malaysia, dengan tujuan mengkaji pemahaman civitas akademika terhadap isu perlindungan PMI dan menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar PMI, prosedur keberangkatan ke Malaysia, kebijakan terkait, sumber pendanaan, penyelesaian masalah, serta hambatan dan sanksi sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memperlakukan PMI secara adil, serta menekan terjadinya pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Kesejahteraan. Abstrack Every individual has the right to obtain employment and receive fair wages. In an effort to expand job opportunities, the Indonesian government has implemented the Indonesian Migrant Workers (PMI) program to provide income-earning opportunities abroad. However, alongside the implementation of this program, challenges related to the protection and welfare of PMI have emerged. Beyond the deployment process, legal protection for Indonesian citizens working overseas has become a critical issue. This protection is regulated under Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, which is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and national labor regulations. In destination countries, including Malaysia, PMI often face discriminatory treatment and are not granted equal rights as local citizens. Negative stereotypes-such as perceptions of low social status, limited education, and origin from Indonesia-are frequently used as justification for inhumane treatment and exclusion from social interactions. This initiative aims to assess the level of understanding and awareness among the public, particularly in host countries, regarding the human rights of migrant workers as guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights. These rights include the right to a decent life, freedom from discrimination and slavery, the right to own property, to live in dignity, to practice religion, and others. The state has an obligation to provide maximum protection for PMI and to enhance international cooperation with countries that employ Indonesian workers, in order to prevent discriminatory practices. Such efforts also contribute to improving the living standards of PMI and their families, and affirm their contribution to the national economy as “foreign exchange heroes.” Raising legal awareness is essential to prevent the dehumanization of PMI, which ultimately affects the dignity of the nation on the global stage. This activity was carried out at Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) in Perlis, Malaysia, with the goal of evaluating the academic community’s understanding of PMI protection issues and promoting this knowledge to the broader Malaysian public. Topics covered include the basic concepts, principles, and objectives of PMI, requirements and procedures for working in Malaysia, relevant policies, funding mechanisms, problem resolution, as well as challenges and social sanctions. The activity is expected to enhance public knowledge and awareness to ensure fair treatment of PMI and minimize human rights violations in accordance with existing regulations. Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Welfare.
ANALISIS PENGARUH EFISIENSI DAN KEAMANAN FINTECH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA DOMPET DHUAFA WASPADA MEDAN
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efisiensi dan keamanan dalam penerapan financial technology (fintech) terhadap pengelolaan zakat produktif di Dompet Dhuafa Waspada Medan. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan uji t dan koefisien determinasi (R²). Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel efisiensi (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif dengan nilai t-hitung 3,950 t-tabel 1,985 dan signifikan pada 0,000 0,05, sehingga H₁ diterima dan H₀ ditolak. Selain itu, variabel keamanan (X2) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat produktif, dengan nilai t-hitung 7,368 t-tabel 1,985 dan signifikan pada 0,000 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa variabel efisiensi (X1) dan keamanan (X2) secara bersama-sama menjelaskan pengelolaan zakat produktif sebesar 79%, sedangkan 21% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan zakat produktif melalui pemanfaatan teknologi finansial untuk mendukung kinerja lembaga zakat seperti Dompet Dhuafa Waspada Medan
KAJIAN PERILAKU GEDUNG AKIBAT PENGARUH KOMBINASI PEMBEBANAN GEMPA DARI SNI 1726-2012 KE SNI 1726-2019
Get PDFPerilaku gedung adalah suatusifat yang dimiliki oleh sebuahstruktur bangunan akibat dilakukan pembebanan serta analisis terhadap gaya yang direncanakan sesuai keinginan pengguna bangunan tersebut. Perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726 dari edisi 2012 ke 2019 membawa dampak signifikan terhadap perhitungan beban gempa dalam desain struktur. Dalam konteks ini, metode static ekivalen menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan gaya geser dasar (base shear) dan pergeseran antar lantai (story drift) pada bangunan SNI 1726-2019 memperkenalkan parameter baru dan revisi terhadap nilai-nilai yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap gempa. Penelitian ini membahas perbandingan antara kedua edisi SNI, dengan fokus pada perubahan dalam perhitungan beban gempa, serta implikasinya terhadap desain struktural. Setelah dilakukan kajian perilaku gedung dengan tujuan utamapenelitian, makad iperoleh nilai selisih persentase akibat pengaruh penggunaan kombinasi pembebanan gempa berdasarkan SNI 1726-2019 lebih besar yaitu sebesar 30,235% dibandingkan dengan pengaruh penggunaan kombinasi pembebanan gempa berdasarkan SNI 1726-2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SNI 1726-2019 dapat menghasilkan nilai gaya gese rdasar yang lebih baik dan memperkecil risiko kerusakan pada bangunan saat terjadi gempa
ANALISIS DAYA DUKUNG PONDASI SPUN PILE BERDASARKAN DATA N-SPT PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL INDRAPURA – KISARAN
Get PDFPondasi sebagai dasar konstruksi harus mampu memikul seluruh beban konstruksi dan beban lain yang ada diatasnya, untuk diteruskan sampai kelapisan tanah atau batuan dibawahnya. Pembangunan Jalan Tol Indrapura – Kisaran (IN-KIS) menggunakan pondasi utama yaitu pondasi spun pile. Jenis pondasi yang digunakan ini dipilih berdasarkan kondisi lapisan tanah yang ada di daerah tersebut. Pondasi spun pile yang digunakan untuk memikul beban struktur jalan tol perlu dilakukan Analisa kapasitasnya supaya dapat diketahui apakah pondasi tersebut aman untuk digunakan. Data penyelidikan tanah yaitu Standard Penetration Test (SPT) yang diperoleh dari lapangan dan data DED (Detail Engineering Design) / data perencanaan digunakan sebagai acuan untuk menghitung beban yang ada di atas pondasi spun pile yaitu Analisa daya dukung pondasi Spun Pile dengan menggunakan tiga (3) metode. Tujuan dari ke tiga metode tersebut untuk mendapatkan hasil kapasitas spun pile. Analisa kapasitas daya dukung pondasi spun pile yang diperoleh menggunakan metode Luciano Decourt adalah sebesar 268,20 ton (borelog-111) dan 144,95 ton (borelog-113). Maka, dari ketiga hasil perhitungan yang diperoleh makan nilai daya dukung dari perhitungan dengan menggunakan metode Luciano Decourt lebih kecil dari pada metode Thomlinson dana metode US Army Corps,serta lebih sering degunakan didalam dunia proyek
PENGARUH PEMANFAATAN SERBUK BATU KAPUR KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS TERHADAP RESAPAN BETON
Get PDFBeton merupakan material konstruksi yang banyak digunakan karena memiliki kenggulan seperti kuat tekan tinggi, kemampuan mengikuti bentuk cetakan, tahan air dan api, serta biaya perawatan yang relatif murah dengan umur pakai panjang.Produksi beton dalam skala besar memberikan tekanan pada ketersediaan bahan baku alam, khususnya agregat halus (pasir) yang penggunaannya terus meningkat seiring pembangunan. Pemanfaatan material lokal dan limbah industri sebagai substitusi agregat halus menjadi alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Salah satu material lokal potensial adalah serbuk batu kapur dari Kabupaten Bangkalan, Madura, yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung menjadi limbah. Serbuk batu kapur mengandung senyawa SiO2, Al2O3, alkali, besi, juga kandungan Ca(OH)2 yang dapat meningkatkan sifat betonterutama mengurangi penyerapan air beton dan memperbaiki struktur mikro beton. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh substitusi serbuk batu kapur sebagai pengganti sebagian agregat halus terhadap nilai resapan beton. Metode campuran beton mengacu pada SNI 02-2834-2000. Terdapat lima presentase campuran yaitu 0%, 10%, 20%, 30%, 45%.Menggunakan benda uji berbentuk silinder ukuran 10cm x 20cm dengan total sample sebanyak 10 buah. Berdasarkan hasil pengujian, penambahan serbuk batu kapur pada kadar 0%, 10%, dan 20% meningkatkan nilai resapan beton,sementara pada kadar 30% dan 45% nilai resapan menurun karena serbuk batu kapur mulai mengisi pori-pori kecil dalam beton, sehingga membuat beton menjadi lebih rapat dan sulit di tembus air.Penggunaan serbuk batu kapur yang berlebihan dapat mengganggu proses hidrasi dan menurunkan kualitas beton. Oleh harena itu, pemanfaatan serbuk batu kapur perlu dioptialkan agar dapat meninngkatkan kualitas beton tanpa mengurangi kemampuan kedap airnya
INTERPERSONAL METAFUNCTION IN PRESCHOOL ENROLLMENT BROCHURES: A SFL ANALYSIS IN LANGSA
Get PDFThis study explores how interpersonal meaning is conveyed in preschool enrollment brochures through the lens of Systemic Functional Linguistics (SFL). Using a qualitative method to analyze 139 clauses, the research identifies a dominant use of statements (98.6%) over commands (2.2%), suggesting a preference for informative over directive communication. These results highlight the importance of interpersonal communication in promoting the school in order to make the parents read first, that is, the services provided by schools through various programs and their advantages. The language design is something important and interesting to discuss. The meaning conveyed by the presenter builds the interpersonal idea to be communicated. Brochures, as one of the visual media that consists of so many clauses, have their own way of sharing the information with the readers. The brochures of Pre-School Enrollment have their purpose of catching the parents' attention, making them intrigued to apply their children to the promoted schools. The researchers explore the written speech in the brochures by using the interpersonal metafunction of Systemic Functional Linguistics (SFL) by Halliday. The brochures were selected from some preschools in Langsa and ethical approval was also informed the days before to the institutions.
IMPROVING JAPANESE SPEAKING SKILLS DURING PROSPECTIVE INTERNS: PICTURE AND PICTURE LEARNING MODEL
Get PDFThis study analyzes the speaking ability in Japanese by nurses who are engaged in prospective interns provided for them who will work in Japan through the EPA (Economic Partnership Agreement) program. The study involves 49 participants following the program and uses quantitative method as proposed by Brown Rodgers (2002). Being conducted with a training time of 15 hours for five days through classroom action, this study starts with planning, implementation, observation, and evaluation. Data collection methods include interviews, observations, pre-tests and post-tests. Written tests apply to see their ability to master Japanese grammar, and oral tests to measure Japanese speaking ability. The Picture and Picture learning model is aimed at improving the nurses’ mastery of Japanese vocabulary. To obtain such mastery the questions are formulated as the followings: how can an action plan improve participants’ speaking skills and what pedagogical implications are obtained by them? The results show that the action plan improves the participants’ speaking ability in Japanese. The pre-test results show that 15 of them (31%) are able to speak with some stuttering with an average score of 64.38 and the post-test results indicate an increase to 39 participants (79.6%) with an average score of 77.1. It is concluded that participants can construct ideas and thoughts orally; thus, the effective vocabulary of pictures and their interests implicate their pedagogical development to a better condition, so they are claimed to be ready to work in Japan