Jurnal Online Universitas Islam Sumatera Utara
Not a member yet
6835 research outputs found
Sort by
Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024)
Get PDFAbstrakTindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh sipil, tetapi juga oleh anggota TNI yang secara hukum termasuk subjek dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini membahas pengaturan hukum, yurisdiksi peradilan militer, dan urgensi revisi UU Peradilan Militer dalam menangani kasus korupsi oleh anggota militer. Melalui studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, penelitian menilai pertanggungjawaban pidana anggota TNI AU serta pentingnya penyelarasan hukum militer dan umum guna menegakkan keadilan secara proporsional. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara teori dan data yang diperoleh. Pengaturan Hukum terhadap Anggota TNI AU yang melakukan tindak pidana korupsi diadili melalui peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 dan tunduk pada UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) karena mereka termasuk dalam kategori pegawai negeri. Mekanisme hukum meliputi penyelidikan oleh Puspom TNI AU. Pertanggungjawaban pidana terhadap Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan uang dari orang tua calon prajurit TNI AU. Ia dijerat dengan Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 (tentang suap) dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer) dan dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari, dan uang suap sebesar Rp1,5 miliar dirampas untuk negara.Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan Renaldy Hosea Baiin, S.T., Mayor Adm, NRP. 536467 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi” dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Tindak pidana korupsi oleh anggota TNI AU diatur melalui Hukum Militer dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus Mayor Renaldy Hosea Baiin dikenakan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM (pelanggaran perintah militer), ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 20 hari dan perampasan uang karena penyalahgunaan wewenang. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Anggota TNI AU Abstract Corruption is not only committed by civilians, but also by members of the TNI who are legally included as subjects in the Corruption Eradication Law. This study discusses the legal regulations, military court jurisdiction, and the urgency of revising the Military Court Law in handling corruption cases by military members. Through the study of Decision Number 24-K/PMT.II/AU/IX/2024, the study assesses the criminal liability of TNI AU members and the importance of aligning military and general law in order to uphold justice proportionally. This research method is descriptive analytical and uses a normative juridical method, with a legal approach based on applicable regulations. Data were collected through literature studies from secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively to describe the relationship between theory and the data obtained. Legal Regulations for TNI AU Members who commit corruption are tried through military courts based on Law No. 31 of 1997 and subject to the Corruption Law (Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001) because they are included in the category of civil servants. The legal mechanism includes an investigation by the Indonesian Air Force Military Police. Criminal liability against Major Adm Renaldy Hosea Baiin, S.T. was proven to have committed a criminal act of corruption in the form of accepting money from the parents of prospective Indonesian Air Force soldiers. He was charged with Article 11 of Law No. 20 of 2001 (regarding bribery) and Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders) and was found guilty, sentenced to 2 months and 20 days in prison, and the bribe money of Rp. 1.5 billion was confiscated for the state. Legal considerations The Panel of Judges stated that Renaldy Hosea Baiin, S.T., Major Adm, NRP. 536467 was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Corruption" and the Defendant was sentenced to 2 (two) months in prison. Criminal acts of corruption by members of the Indonesian Air Force are regulated by Military Law and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. In the case of Major Renaldy Hosea Baiin, he was charged with Article 103 Paragraph (1) of the Criminal Code (violation of military orders), he was found guilty and sentenced to 2 months and 20 days in prison and confiscation of money for abuse of authority. Keywords : Accountability, Perpetrators, Corruption Crimes, Indonesian Air Force Member
Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Tiktok Dalam Perubahan Interaksi Sosial Siswa SMKN 5 Merangin
Get PDFPenelitian ini berangkat dari masalah yang ditemukan oleh peneliti di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Merangin pada siswa kelas X Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian yang menunjukkan adanya perubahan interaksi sosial siswa dikarenakan penggunaan media sosial tiktok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari penggunaan media sosial tiktok dalam perubahan interaksi sosial siswa dan strategi mengatasi penggunaan media sosial tiktok dalam perubahan interaksi sosial siswa. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI PLN MOBILE PADA BAGIAN PELAYANAN PELANGGAN DI PLN ULP MEDAN DENAI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan aplikasi PLN Mobile pada bagian pelayanan pelanggan di PLN ULP Medan Denai. Aplikasi PLN Mobile merupakan salah satu inovasi digital dari PT PLN (Persero) yang dikembangkan sebagai bentuk transformasi pelayanan serta sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun telah diluncurkan dan memiliki beragam fitur unggulan seperti pencatatan meter mandiri, pelacakan pemakaian listrik, dan layanan pengaduan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala dalam proses implementasi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari pelanggan PLN, petugas lapangan (biller), dan petugas kantor seperti manajer dan supervisor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum aplikasi PLN Mobile telah memberikan kemudahan bagi sebagian pelanggan dalam mengakses layanan kelistrikan. Namun, masih terdapat tantangan serius seperti ketidakstabilan sistem saat jam sibuk, ketidaksesuaian data tagihan, fitur pengaduan yang kurang responsif, serta desain antarmuka yang tidak ramah bagi pengguna lansia. Dari perspektif implementasi kebijakan menurut T.B. Smith, keberhasilan aplikasi ini belum optimal karena masih ada variabel seperti respons lingkungan dan kelompok sasaran yang belum terpenuhi secara maksimal. Sementara itu, dari perspektif kualitas pelayanan menurut Parasuraman, dimensi responsiveness dan empathy menunjukkan kelemahan signifikan yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penguatan sistem, baik dari sisi teknis maupun komunikasi layanan, agar aplikasi PLN Mobile dapat benar-benar menjadi solusi pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercay
Evaluasi Anggaran dan Realisasi Biaya Operasional sebagai Instrumen Perencanaan pada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Selamat
No full textThis study aims to analyze operational cost budgeting as a planning tool at PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Selamat. The research was conducted in Aek Songsongan District, Asahan Regency, North Sumatra, using a qualitative descriptive method. The data used consists of primary and secondary sources collected through interviews and document studies. The findings indicate that each year there is a positive variance between the budget and actual operational costs. In 2021, eight cost items showed a positive variance, including honorarium, production quality costs (ISO 9000), environmental control (ISO 14000), occupational health and safety management system (SMK3), as well as the use and maintenance of small inventory. Meanwhile, in 2022, six cost items recorded a positive variance, though some categories exhibited a negative variance, such as transportation expenses, off-site travel, and CSR contributions. These findings suggest that the operational cost budgeting at PT. Perkebunan Nusantara III is relatively effective; however, further optimization is needed to minimize negative variances and enhance operational cost efficiency.This study aims to analyze operational cost budgeting as a planning tool at PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Selamat. The research was conducted in Aek Songsongan District, Asahan Regency, North Sumatra, using a qualitative descriptive method. The data used consists of primary and secondary sources collected through interviews and document studies. The findings indicate that each year there is a positive variance between the budget and actual operational costs. In 2021, eight cost items showed a positive variance, including honorarium, production quality costs (ISO 9000), environmental control (ISO 14000), occupational health and safety management system (SMK3), as well as the use and maintenance of small inventory. Meanwhile, in 2022, six cost items recorded a positive variance, though some categories exhibited a negative variance, such as transportation expenses, off-site travel, and CSR contributions. These findings suggest that the operational cost budgeting at PT. Perkebunan Nusantara III is relatively effective; however, further optimization is needed to minimize negative variances and enhance operational cost efficiency
Kajian Hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 2020 terhadap Penambangan Batu di Desa Kasengan, Sumenep
No full textThis article aims to analyze stone mining which has positive and negative impacts on the community. In Kasengan village, stone mining is managed by individuals or legal entities who own the land. The people can fully utilize this but still maintain it well or manage it as well as possible. Therefore, the author is interested in researching the concept of mining management and analyzing it from the perspective of Islamic law and mining law. This research is empirical research with a statutory and Islamic law approach. Data and information collection was obtained by interviews, observation, and documentation. Apart from that, there are also supporting references available in the library, such as: books, magazines, articles, or other manuscripts related to the research title. Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis. The results of the research reveal that the mining practices in Kasengan Village, Manding District, Sumenep Regency are not permitted according to Islamic law because they cause harm to the survival of local communities, such as floods, landslides and so on due to ex-mining. Meanwhile, according to the law, it is permissible if you obtain a mining business permit and take steps to prevent natural disasters from occurring.This article aims to analyze stone mining which has positive and negative impacts on the community. In Kasengan village, stone mining is managed by individuals or legal entities who own the land. The people can fully utilize this but still maintain it well or manage it as well as possible. Therefore, the author is interested in researching the concept of mining management and analyzing it from the perspective of Islamic law and mining law. This research is empirical research with a statutory and Islamic law approach. Data and information collection was obtained by interviews, observation, and documentation. Apart from that, there are also supporting references available in the library, such as: books, magazines, articles, or other manuscripts related to the research title. Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis. The results of the research reveal that the mining practices in Kasengan Village, Manding District, Sumenep Regency are not permitted according to Islamic law because they cause harm to the survival of local communities, such as floods, landslides and so on due to ex-mining. Meanwhile, according to the law, it is permissible if you obtain a mining business permit and take steps to prevent natural disasters from occurring
Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
No full textAbstrakTindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, begitu pula dengan pelaku yang telah dijatuhi hukuman putusan pengadilan dan sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan sudut pandang Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Memakai narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan keamanan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup peraturan analisis peraturan-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep khusus untuk melindungi anak-anak dari stigma. Anak-anak yang terlibat dalam narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (self-victimizing Victim), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan menyebarkan penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Penyalahguna, Narkotika Abstrack Narcotics Crimes are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abusers are people who use narcotics without rights or against the law. The problem in this writing is how to enforce the law against children who abuse narcotics. Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers, as well as perpetrators who have been sentenced by court decisions and are serving sentences in correctional institutions. By using the perspective of Law Number 35 of 2009, this study attempts to analyze how narcotics crimes committed by children are prosecuted by law. Using narcotics is a serious crime that can endanger the security and safety of the state, as well as the growth and future of the country, according to a normative legal approach that includes regulations, analysis of laws and previous events. Illegal drug use is prohibited, according to Law Number 35 of 2009. Research findings show that, although legal action is needed against children who use drugs, the juvenile criminal system uses Restorative Justice strategies along with special concepts to protect children from stigma. Children involved in drugs are included in the category of victims who also act as perpetrators (self-victimizing Victim), according to victimology. The government is making broad and diverse efforts to prevent and spread drug use and distribution among the younger generation, as well as eliminating the assumption that this problem is only a government problem and must be solved together. Keywords: Law Enforcement, Children, Abusers, Narcotic
ANALISIS PENERAPAN METODE WASPAS DAN METODE TOPSIS PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MEMILIH ASET DIGITAL NFT GUNA SEBAGAI INVESTASI YANG BERHARGA DI MASA DEPAN
No full textPerkembangan teknologi blockchain, terutama Non Fungible Tokens (NFT), telah menciptakan tantangan bagi investor dalam menentukan nilai investasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menilai NFT sebagai alternatif investasi. Proses penelitian melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi masalah, analisis permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, dan analisis data.Kriteria yang digunakan dalam penilaian NFT mencakup harga, pemilik/asal usul, format, kelangkaan, dan industri, masing-masing dengan bobot yang ditetapkan. Setelah mengumpulkan data tentang berbagai NFT, matriks keputusan dibangun dan dinormalisasi untuk mencerminkan kinerja setiap alternatif. Metode WASPAS dan TOPSIS digunakan untuk memberikan nilai preferensi bagi setiap alternatif NFT berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif dan negatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa NFT yang diberi nama "Video Klip" (A3) memiliki nilai tertinggi dengan preferensi 0,671, diikuti oleh "Lagu" (A5) dengan nilai 0,445, dan "Buku" (A2) dengan nilai 0,465. Sementara itu, "Foto Selvie" (A4) dan "Foto" (A1) memiliki preferensi terendah masing-masing 0,196 dan 0,189. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan investasi NFT, dengan menyediakan pendekatan sistematis dan berbasis data yang dapat mengurangi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan bagi investor. Kombinasi metode WASPAS dan TOPSIS menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penilaian NFT, sehingga dapat diadopsi oleh investor dan pengembang platform NFT dalam mengevaluasi nilai aset digital secara lebih efekti
Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Terhadap Hasil Belajar IPA
No full textModel pembelajaran Treffinger adalah pembelajaran aktif yang mampu memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk memahami konsep yang mendorong Peserta Didik untuk berfikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh yang signifikan model pembelajaran Treffinger terhadap hasil belajar Peserta Didik pada mata pelajaran IPA. Sampel penelitian yaitu kelas VIII-1 dengan jumlah Peserta Didik 18 orang sebagai kelas Eksperimen dan kelas VIII-3 dengan jumlah Peserta Didik 17 orang sebagai kelas Kontrol. Desain penelitian yaitu Quasy Experimen. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa “ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran Treffinger terhadap hasil belajar Peserta Didik pada mata pelajaran sesuai dengan uji hipotesis hasil belajar diperoleh nilai t-hitung = 4,489 dan ttabel = 2,035, karena nilai t-hitung tidak terletak pada interval -2,035 ≤ thitung ≤ 2,035 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak artinya ada pengaruh penerapan model pembelajaran Treffinger terhadap hasil belajar Peserta Didik pada mata pelajaran IPA ”
PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH ASBES TERHADAP PENGUJIAN BETON MUTU K-300 (25 MPa)
No full textPenelitian ini mencoba menggunakan limbah asbes sebagai bahan penambahan dalan pencampuran mix design beton. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan limbah asbes terhadap kuat tekan beton. Pemanfaatan limbah asbes ini bisa menjadi alternatif lain dalam mix design beton, dimana beton yang digunakan memakai beton K-300 sebagi benda uji. Pengujian dilakukan pada beton berumur 14 28 hari. Hasil penelitian yang didapatkan beton normal 26,30 MPa, beton dengan campuran 15% limbah asbes 25,78 MPa, beton dengan campuran 30 % limbah asbes 25,44 MPa. Beton normal memiliki kuat tekan lebih besar dari pada beton dengan campuran limbah asbes
Pengembangan Instrumen Penilaian Teks Deskripsi Berbasis HOTS Berbantuan Aplikasi Quizizz di Kelas VII SMP Amalia Medan
No full textThis study develops a Higher Order Thinking Skills (HOTS)-based assessment instrument for descriptive texts using Quizizz for seventh-grade students at SMP Amalia Medan. The research employs Sugiyono’s (2015) RD method, implementing seven stages: problem identification, data collection, product design, validation, revision, testing, and final revision. Validation by three experts yielded a 94% validity rate, confirming strong instrument reliability. Of 30 developed questions, 25 were valid (r 0.3291) with a reliability coefficient of 0.78 ( 0.60). The difficulty level was "Moderate", and two questions with low discriminative power were removed. Most distractors were effective, with over 5% of students selecting alternative answers. Trial results indicated students' HOTS levels were categorized as "Good", demonstrating the instrument's effectiveness in evaluating higher-order thinking in descriptive text comprehension. This study highlights the potential of Quizizz as an engaging digital tool for HOTS-based assessments