Jurnal Online Universitas Islam Sumatera Utara
Not a member yet
6835 research outputs found
Sort by
Implementasi Program Sekolah Penggerak Dan Guru Penggerak Terhadap Merdeka Belajar Di SD Negeri Kabupaten Asahan
Program ini bertujuan untuk menghadirkan suasana nyaman di dalam kelas dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode SPSS yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh Implementasi sekolah penggerak dan Guru pengegrak terhadap merdeka belajar di SD Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Populasi dalam penelitian ini adalah 3 sekolah penggerak dan 17 orang guru penggerak. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linier berganda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi sekolah penggerak berpengaruh terhadap merdeka belajar di SD Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan. Hal ini di indikasikan oleh nilai bahwa implementasi sekolah penggerak (3.477) > t-tabel (2.101) dan p-value (0.008) t-tabel (2.101) dan p-value (0.023) F-tabel: (3.55) dan sig-p (0.002) < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahawa Implementasi skolah penggerak dan guru penggerak memiliki pengaruh terhadap merdeka belajar sebesar 53.1%. Dan saran yang dapat penulis berikan ialah melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda dan juga memberikan penguatan kepada Guru selaku fasilitator utama dalam menyelenggrakan merdeka belaja
EVALUASI KEKUATAN BETON BOX CULVERT DENGAN METODE CURING TIMEPADA PROYEK PENINGKATAN STRUKTUR JALAN DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN GEUMPANG-PAMEU (MISSING LINK)SEKSI II KABUPATAN PIDIE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
Pembangunan jalan Geumpang-Pameu merupakan Pembangunan jalanbaru yang memiliki Panjang ruas 60.6 Km dengan durasi kerja proyek selama tiga tahun dengan total biaya sekitar 500 Miliar Rupiah. Terdapat 73 titik Box Culvert yang akan dibangun. Proyek Peningkatan Struktur Jalan dan Pembangunan Jembatan Geumpang – Pameu (Missing Link) Seksi II berlokasi di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Benda ujidibuatberdasarkanMix Design yang dibuat berdasarkan hasil uji Laboratorium material yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini melibatkan tiga metode perawatan atau Curing time yaitu benda uji dibiarkan tidak dirawat, benda uji direndam di dalam air, dan benda uji ditutupi kain Geotextile. Dengan menggunakan metode ini agar dapat dilakukan perbandingan untuk menentukan metode mana yang memiliki kuat tekan yang paling baik. Berdasarkan hasil penelitian, bendauji yang tidak dirawat hanya memiliki kuat tekan maksimal yaitu 31,96 Mpa, bendauji yang direndamdidalam air memiliki kuat tekan maksimal yaitu 33 Mpa dan benda uji ditutupi kain geotextile memiliki kuat tekan maksimal 32,4 Mpa. Dengan hasil tersebut perawatan yang paling baik untuk beton adalah dengan cara direndam didalam air
IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan/Kelurahan yang dilaksanakan Di Kantor Camat Medan Tembung. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut serta factor- faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi dan mengadakan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Walikota Medan No 49 Tahun 2023 telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman yang mendalam dari petugas kecamatan terkait peraturan tersebut, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta koordinasi yang belum optimal antarinstansi menjadi hambatan utama dalam mencapai maksimalnya implementasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas kecamatan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka sesuai peraturan yang berlaku, peningkatan investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung, serta perbaikan dalam koordinasi antarinstansi terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan
PERANCANGAN STRATEGI COFFEE SHOP DALAM PERSAINGAN BISNIS DENGAN PENDEKATAN BLUE OCEAN STRATEGY (STUDI KASUS : UD. PARKIRAN KOPI SEPEDA)
Parkiran kopi sepeda merupakan suatu usaha dagang yang memiliki motif menghadirkan kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Adanya tingkat persaingan yang tinggi karena semakin banyak usaha yang sama bermunculan maka coffee shop dituntut untuk membuat sebuah rancangan strategi yang memberikan nilai lebih kepadakonsumen dengan biaya yang terjangkau disemua kalangan. Dalam penelitian ini, Blue Ocean Strategy digunakan sebagai metode untuk merancang sebuah strategi yang berfokusmenguasai pasar bisnis melalui proses dengan alat analisis kanvas strategi dankerangka kerja empat langkah. Kanvas strategi digunakan untuk mengetahui posisiperusahaan terhadap pesaing didalam persaingan pasar. Sedangkan kerangka kerja empatlangkah berfungsi untuk merekonstruksikan atribut–atribut nilai pembeli dalam membuatkurva nilai baru. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka strategi yang perluditerapkan coffee shop adalah coffee roastery, histori varian kopi dan tabel rasa kopi yang selama ini belum pernahditawarkan. Selain ituperlu meningkatkan nilai atribut yang selamaini menjadi ajang persaingan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, promosi, inovasi produk dan kenyamanantempat
Word Cloud Visualization of Media Reactions to USAID Shutdown
The closure of USAID prompted various reactions by the media, which in turn affected public opinion and ongoing policies. This research investigates how media narratives cover the shutdown of USAID using word cloud visualization to capture themes and sentiments. The research attempts to find: What are the dominant media narratives regarding the shutdown? Using tokenization, stopword elimination, and frequency analysis before generating a word cloud to illustrate prominent words. The data shows that US media focuses on government spending, foreign aid, employment, and diplomatic activity, which all influence the public perception of the shutdown. The study argues that computational text analysis aids in the understanding of media discourse and sentiments on policies, which help policymakers and scholars concerned with public opinion and policy discourse on international aid and development issues. This study advances the field of media by expanding the scope of the study of visual politics and political communication. The analysis reveals that the conversation revolves around government activities, consequences of foreign aid, workforce considerations, and spatial politics, with “funding,” “security,” and “diplomatic” standing out the most. The analysis of the media coverage shows that the shutdown is framed as a political as well as an economic crisis, constructing a narrative that is later used in public discourse and policy discussions. This project adds to the body of work on media by employing visual analysis in the study of political communication and analyzing media framing from a computational perspective.The closure of USAID prompted various reactions by the media, which in turn affected public opinion and ongoing policies. This research investigates how media narratives cover the shutdown of USAID using word cloud visualization to capture themes and sentiments. The research attempts to find: What are the dominant media narratives regarding the shutdown? Using tokenization, stopword elimination, and frequency analysis before generating a word cloud to illustrate prominent words. The data shows that US media focuses on government spending, foreign aid, employment, and diplomatic activity, which all influence the public perception of the shutdown. The study argues that computational text analysis aids in the understanding of media discourse and sentiments on policies, which help policymakers and scholars concerned with public opinion and policy discourse on international aid and development issues. This study advances the field of media by expanding the scope of the study of visual politics and political communication. The analysis reveals that the conversation revolves around government activities, consequences of foreign aid, workforce considerations, and spatial politics, with “funding,” “security,” and “diplomatic” standing out the most. The analysis of the media coverage shows that the shutdown is framed as a political as well as an economic crisis, constructing a narrative that is later used in public discourse and policy discussions. This project adds to the body of work on media by employing visual analysis in the study of political communication and analyzing media framing from a computational perspective
Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Pangan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
Pertanian Terpadu dan Terintegrasi merupakan program Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Data karakteristik lahan dan ketersediaan bahan organik diperlukan untuk mendapatkan sumber daya pupuk organik dalam pembuatan pupuk organik. Metode Penelitian dengan Metode Survey pengambilan sampel tanah purposive sampling, setiap desa 4 sampel dikompositkan menjadi 1 sampel. Jumlah seluruh sampel 21 sampel. Metode evaluasi Lahan yang digunakan metode matching. Data lahan pada lahan pertanian termasuk kedalam potensi bahan organik sebagai bahan pembuatan kompos dan identifikasi tanaman masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sumber daya pupuk organik dan kesesuaian lahan komoditi pangan pada 21 Desa/Kelurahan. Hasil penelitian adalah 16 (tujuh belas) desa mempunyai factor pembatas berat kelas (S3) sesuai marjinal pada kelas kesesuaian lahan actual yaitu media perakaran (tekstur tanah agak kasar sampai kasar, dan ketersediaan hara. Sedangkan 5 desa tergolong kelas kesesuaian lahan Aktual N (tidak sesuai) pada penggunaan lahan komoditi pertania
UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAN ETIL ASETAT DAUN RARU (Cotylelobium melanoxylon Pierre) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Streptococcus mutans
Raru merupakan sebutan untuk jenis kulit kayu yang ditambahkan pada nira aren yang bertujuan untuk meningkatkan cita rasa dan mengawetkan minuman tradisional tuak. Sebagian masyarakat Tapanuli juga mengenal kulit kayu raru sebagai obat diabetes. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu, (2011) bahwa dari eksplorasi jenis raru di Sumatera Utara dan Riau diperoleh 4 jenis raru antara lain Cotylelobium melanoxylon Pierre, Shorea balanocarpoides Symington, Cotylelobium lanceolatum Craib, dan Vatica perakensis King. Penapisan fitokimia menunjukkan ekstrak kulit kayu raru mengandung senyawa golongan flavonoid, tanin dan saponin. Bakteri yang berperan penting dalam pembentukan plak gigi adalah bakteri dari genus Streptococcus, yaitu bakteri Streptococcus mutans yang ditemukan dalam jumlah besar pada penderita karies (ambarawati, 2020). Bakteri Streptococcus mutans merupakan flora normal dalam rongga mulut yang akan menjadi patogen apabila terjadi peningkatan jumlah koloni yang berlebihan. Bakteri ini merupakan bakteri utama plak yang menyebabkan karies gigi melalui proses fermentasi karbohidrat pada plak di permukaan gigi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Riris dkk, (2018) ekstrak etanol dan etil asetat kulit batang dan daun raru (Vatica pauciflora blume) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococus aureus dan Escherichia coli pada konsentrasi 10%, 5%, 2,5%, 1,25% dengan masing-masing zona hambatnya untuk pelarut etanol dengan bakteri uji Staphylococus aureus 14,4 mm, 12,4 mm, 10,5 mm, 8,4 mm dan pada Escherichia coli 14,5 mm, 10,8 mm, 8,8 mm, 6,1 mm. Kemudian untuk pelarut etil asetat zona hambat yang diperoleh pada bakteri Staphylococus aureus 13,6 mm, 10,2 mm, 8,8 mm, 6 mm dan pada Escherichia coli 11,6 mm, 9,5 mm, 9 mm, 6,25 m
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
AbstrakTindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Narkotika pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan penelitian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dalam penelitian ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan tuntutan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menyarankan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkotika. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika. Abstrack The crime of drug abuse is a serious problem that must be faced by law enforcement, including the Prosecutor's Office. Narcotics were originally substances that were often used for medical and medical purposes, such as pain relief, surgery and for other medical indications. However, in its development, these substances are abused and used as business objects and have a bad impact on the mental, physical and psychological of users and their attitudes to life in society. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law enforcement of narcotics abuse crimes in Indonesia, how to enforce the law carried out by the North Sumatra High Prosecutor's Office against perpetrators of narcotics abuse crimes, how are the obstacles and efforts of the North Sumatra High Prosecutor's Office in carrying out law enforcement of narcotics abuse crimes. This thesis research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data was obtained through (library research) and (field research) by conducting research to the North Sumatra High Prosecutor's Office. The types of data in this research are primary data and secondary data are systematically compiled and analysis qualitatively. Based on the results of the research, data was obtained that the legal regulation of narcotics abuse crimes is regulated in law number 35 of 2009 concerning narcotics. The North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing the law against perpetrators of narcotics crimes based on the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia by prosecuting the perpetrators in accordance with applicable legal provisions and rehabilitating them if proven to be only victims of narcotics abuse. The conclusion in this study is that the North Sumatra High Prosecutor's Office in handling narcotics crimes by prosecuting narcotics abusers with the most severe charges in accordance with the applicable legal provisions. The researcher suggested that the North Sumatra High Prosecutor's Office continue to maintain and improve its performance in enforcing the law against perpetrators and victims of narcotics abuse. Keywords : Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Narcotics Abus
Mekanisme Dismissal Bupati Akibat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil law tidak mengenal konsep Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae), karena konsep ini biasanya digunakan di negara yang menerapkan sistem hukum common law. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada tahapan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum, yaitu pembuktian. Jadi menarik sekali apabila membahas Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Rumusan masalah dalam peneliltian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae), bagaimana kedudukan Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam proses pembuktian dalam perkara pidana serta bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris mengacu pada metode penelitian studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang disusun atau dijelaskan dengan penjabaran kalimat. Pengaturan hukum mengenai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) belum ada aturan secara spesifik pada hukum positif Indonesia, akan tetapi dapat ditemukan dan berdasar pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman serta pada KUHAP dengan metode interpretasi dan penafsiran maka dapat diperoleh terkait kekuatan pembuktian dari Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) sehingga dapat memengaruhi keputusan hakim dalam pertimbangannya. Terhadap itu, majelis hakim menyatakan bahwa tidak menutup mata atau tertekan atas Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) melainkan memandangnya sebagai bentuk kecintaan masyarakat dalam menyuarakan keadilan. Kesimpulan mengenai penelitian ini adalah amicus curiae berpatok ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman, doktrin, serta yurisprudensi. Bahwa pembuktian pada KUHAP digali dengan metode interpretasi dan penafsiran. Pertimbangan hukum hakim adalah bentuk hakim menggali hukum yang hidup di masyarakat Kata Kunci : Amicus Curiae, Perkara Pidana, Pertimbangan Hakim Abstract Regional Government is termed to refer to government units under the central government that have their own government authority. In the context of Law Number. 32 of 2004 which was amended into Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The Regent is the implementation of government affairs by the local government and the Regional People's Representative Council (DPRD) which in the same direction also assists the Governor in the implementation of Regional Government affairs according to the principle of autonomy. This study aims to find out the legal regulation of the dismissal of the Regent in the local government system, to find out the mechanism of dismissal of the Regent who has committed a corruption crime based on the Regional Government Law and to find out the legal consequences of the dismissal of the Regent according to the Regional Government system. The nature of the research used is descriptive analysis through a normative juridical law approach. Normative legal research is carried out by conducting library research. Based on the results of the research, it is known that the arrangement for the dismissal of the Regent in the local government system is regulated in Articles 78 to 89 of Law Number 23 of 2014 jo Unndang-Law Number 2 of 2014 jo Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government and Government Regulation Number 78 of 2012 as well as the dismissal of the Regent due to committing a criminal act of corruption must be based first with permanent legal force by the Supreme Court. Arrangements regarding the mechanism for dismissing the Regent according to Law Number 23 of 2014 jo Law Number 2 of 2014 jo Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government and Government Regulation Number 78 of 2012. Keywords: Dismissal, Regent, Corruption, Regional Governmen
RESPONS TANAMAN TERUNG (Solanum melongena L.) SERTA KETERSEDIAAN N TOTAL PADA TANAH INCEPTISOL MELALUI PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR LIMBAH IKAN DAN KOMPOS KOTORAN SAPI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair limbah ikan dan pupuk kompos kotoran sapi pada tanaman terung serta ketersediaan N total tanah pada tanah Inceptisol. Penelitian telah dilaksanakan di lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, Jln. Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada Februari 2023 sampai Mei 2023. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu pupuk organik cair limbah ikan dan pupuk kompos kotoran sapi. Faktor pertama pemberian pupuk organik cair limbah ikan yaitu : P0 (Kontrol), P1 (100 ml / l/plot), P2 (200 ml/ l/plot), P3 (300 ml/l /plot). Faktor kedua pemberian pupuk kompos kotoran sapi yaitu K0 (Kontrol ), K1 ( 5 ton/ ha = 1.62 kg/Plot) dan K2 (10ton/ ha = 3.24 kg/Plot). Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah buah pertanaman, bobot buah pertanaman, bobot buah perplot, dan N-Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair limbah ikan dan pupuk kompos kotoran sapi mampu meningkatkan pertumbuhan, produksi tanaman terung dan ketersediaan N tanah. Interaksi perlakuan terbaik yang menghasilkan pertumbuhan, produksi tanaman terung serta ketersediaan N tanah tertinggi adalah pada perlakuan P3K2 (300 ml/L/plot POC + 3.24 kg pukan sapi/plot