Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
ANALISIS SISTEM SIRKULASI TATA RUANG BERDASARKAN STANDAR DAN KONDISI PENGGUNA PADA PASAR PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
Get PDFPasar memiliki kedudukan penting dalam siklus perekonomian, namun pasar tradisional sering terpinggirkan karena penataan ruang yang buruk dan kondisi lingkungan yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem sirkulasi dan tata ruang di Pasar Pedurungan Kota Semarang sebagai upaya evaluasi keberhasilan pasca renovasi. Penelitian ini terbagi dalam dua kategori yaitu menganalisis sistem sirkulasi dan tata ruang kemudian hasilnya digunakan sebagai bagian dalam mengeksplorasi desain layout pasar. Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung aktivitas pengguna, pengukuran denah sirkulasi, dan dokumentasi foto eksisting. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, membandingkan kondisi eksisting dengan SNI 8152:2021 dan literatur pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan pola sirkulasi double loaded corridor eksisting mengakibatkan permasalahan kemacetan dan ketidaknyamanan pembeli akibat ketidakteraturan layout. Temuan lain adalah, kurangnya zonasi jelas antara area basah dan kering juga menyebabkan penyebaran bau dan kondisi kumuh. Temuan dari penelitian ini menunjukkan desain pasar tidak dapat lepas dari kemungkinan adanya perubahan praktik spasial yang berbeda sehingga kemungkinan perubahan tersebut harus bisa di skenariokan sebelum mendesain.Pasar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam siklus perekonomian. Pasar adalah tempat sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi. Pasar digolongkan menjadi pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional seringkali terpinggirkan keberadaanya dikarenakan penataan ruang yang tidak tertata, fasilitas kurang memadahi dan kondisi lingkungan yang buruk. Pemanfaatan ruang pasar harus diperhatikan mengingat kegiatan perdagangan identik dengan keramaian dan kepadatan. Permasalahan ini ditemukan pada salah satu pasar di Kota Semarang, Pasar Pedurungan Kota Semarang yang terletak di Jl. Fatmawati, Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sirkulasi dalam konteks arsitektur dapat diartikan sebagai jalur atau rute yang menghubungkan berbagai ruang di dalam atau di luar sebuah bangunan yang memungkinkan pergerakan orang dari satu area ke area lainnya. Sirkulasi yang baik dirancang untuk efisiensi, kenyamanan, dan aliran alami dari satu ruang ke ruang. Penataan kembali pada tata ruang dalam Pasar pedurungan ditemukan factor krusial yaitu sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi barang, sirkulasi antar ruang. Penerapan konsep Open Plan dan Space within a Space menjadi solusi utama agar mengatasi masalah kemacetan sirkulasi dan pemaksimalan fungsi ruang pada Pasar Pedurungan Kota Semarang
RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KEBOCORAN GAS RUSUNAWA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)
Get PDFKepadatan penduduk yang semakin meningkat memerlukan penyediaan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk tempat tinggal yang layak. Salah satu solusi atas masalah tersebut adalah hunian vertikal, seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun, tingginya penggunaan gas LPG di rumah tangga meningkatkan risiko kebocoran yang dapat memicu kebakaran, seperti yang tercatat oleh BPBD Aceh pada awal tahun 2024, dengan kerugian mencapai 18 miliar rupiah akibat kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat deteksi kebocoran gas LPG berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat digunakan di Rusunawa. Alat ini menggunakan sensor MQ-2 yang mampu mendeteksi gas LPG dan mengirimkan notifikasi real-time kepada petugas melalui aplikasi Blynk, dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan fitur alarm dan indikator LED sebagai peringatan dini. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan dapat mempercepat respon terhadap kebocoran gas dan mencegah kerugian lebih besar akibat kebakaran di lingkungan Rusunawa.Kepadatan penduduk yang semakin meningkat memerlukan penyediaan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk tempat tinggal yang layak. Salah satu solusi atas masalah tersebut adalah hunian vertikal, seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun, tingginya penggunaan gas LPG di rumah tangga meningkatkan risiko kebocoran yang dapat memicu kebakaran, seperti yang tercatat oleh BPBD Aceh pada awal tahun 2024, dengan kerugian mencapai 18 miliar rupiah akibat kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat deteksi kebocoran gas LPG berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat digunakan di Rusunawa. Alat ini menggunakan sensor MQ-2 yang mampu mendeteksi gas LPG dan mengirimkan notifikasi real-time kepada petugas melalui aplikasi Blynk, dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP32. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan fitur alarm sebagai peringatan dini. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan dapat mempercepat respon terhadap kebocoran gas dan mencegah kerugian lebih besar akibat kebakaran di lingkungan Rusunawa.
Kata Kunci : Kepadatan Penduduk, Rusunawa, Kebocoran Gas, IoT, Sensor MQ-2, Deteksi Kebakaran, Notifikasi Real-Time.
 
Optimasi Pertumbuhan Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth) Varietas Lhokseumawe Secara In Vitro Melalui Variasi Konsentrasi Indole Acetic Acid Dan Benzil Amino Purine
Get PDFNilam (Pogostemon cablin Benth.) termasuk komoditas unggulan di Provinsi Aceh karena memiliki keunikan terhadap kualitas produknya. Nilam Aceh memiliki kandungan minyak atsiri yang tinggi (2,5–5%) dibandingkan jenis nilam lainnya. Perbanyakan nilam secara konvensional melalui setek batang berisiko menularkan penyakit, menurunkan mutu genetik, dan tidak mampu memenuhi permintaan bibit berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh IAA dan BAP terhadap pertumbuhan setek mikro nilam Aceh varietas Lhokseumawe secara in vitro. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, pada bulan Juli sampai November 2024. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dua faktor, yaitu IAA (0 dan 0,5 mg/l) dan BAP (0, 1, 2, dan 3 ppm) dengan 10 ulangan sehingga diperoleh 80 unit percobaan. Data dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan DMRT taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi BAP dan IAA yang paling tepat terhadap perbanyakan setek mikro nilam varietas Lhokseumawe yaitu pada konsentrasi BAP 0 ppm dan IAA 0,5 mg/l karena mampu meningkatkan persentase tumbuh tunas 2 MST, jumlah tunas 4 MST, tinggi tunas, dan jumlah daun 6 MST. Regulasi yang sinergis ini efisien untuk mikropropagasi nilam yang memberikan potensi untuk produksi bahan tanam berskala besar dan berkualitas tinggi
WOMEN AS CONTENT CREATORS IN KAPUAS, CENTRAL KALIMANTAN: BALANCING SOCIAL AND ECONOMIC FROM FUNGSIONALISM STRUCTURAL PERSPECTIVE
Get PDFThis study aims to analyses how women or mothers act as content creators in the digital economy, highlighting their primary motivations for this activity. The research method used was qualitative with a descriptive approach, in Kapuas Regency, Central Kalimantan. Primary data collection was obtained through interviews, observation, and documentation, with structural functionalism (Talcott Parsons) as the analytical tool. Secondary data were sourced from relevant journals, books, and reports. The results show that women as content creators reflect the concept of structural functionalism. Adaptation is evident in mothers\u27 ability to learn new technologies to meet their families\u27 economic needs. Goal attainment is reflected in their motivation to earn additional income and achieve self-actualization. Integration is demonstrated through active interaction on digital platforms, fostering social networks and solidarity. Latency (pattern maintenance) is reflected in their efforts to balance traditional values with the demands of modernity in content creation. Thus, mothers as content creators play a role as active economic agents and responsibilities for their families, strengthening social cohesion and supporting social balance in the digital era
Produksi Biodiesel dari Minyak Nimba Menggunakan Nanocomposite: Optimasi Menggunakan Response Surface Methodology (RSM)
Get PDFPeran biodiesel sebagai pengganti bahan bakar diesel konvensional yang hemat biaya menurunkan senyawa kimia berbahaya dan limbah beracun. Studi ini meneliti penggunaan nanokatalis CaO/TiO2 yang dibuat sebagai berbagai stimulan untuk mentransesterifikasi minyak nimba menjadi biodiesel. Pelumas nimba dipilih sebagai bahan baku untuk pencampuran metil ester, dan studi difokuskan pada pemulihan kondisi reaksi untuk meningkatkan produksi ester. Metode permukaan reaksi (RSM) digunakan untuk menilai secara sistematis berapa banyak faktor proses yang memengaruhi hasil biodiesel. Dengan menentukan kondisi ideal untuk memproduksi biodiesel dari pelumas nimba, yang mencakup rasio memabukkan-untuk-melumasi-objek-tulang-di-mulut sebesar 8:1, tekanan stimulan 1,5%, suhu 55°C, dan waktu respons 60 menit, diperoleh hasil 94,9% yang mencengangkan. Selain kooperatif luar biasa dari penentuan (R2) sebesar 0,9763 untuk hasil biodiesel, model pembalikan polinomial empat sisi orde kedua yang signifikan secara statistik (P < 0,0001) dibangun. Untuk satu penambahan TiO2, volume dan kekuatan motivasi CaO untuk mengubah reaktan menjadi produk ditingkatkan. Dengan mengonfirmasi korelasi yang baik antara berkas eksplorasi dan indikator model, penalaran matematis meningkatkan keandalan model pembalikan. Hasil ini akan menentukan terjadinya prosedur produksi biodiesel yang lebih hemat biaya dan menguntungkan. Kegunaan kembali motivator dinilai selama lima kali pengujian berturut-turut. Biodiesel\u27s role as a cost-effective substitute for conventional diesel fuel lowers the harmful chemical compounds and toxic waste. This study examined the usage of a CaO/TiO2 nanocatalyst that was created as a variety of stimulants to transesterify neem oil into biodiesel. Neem lubricate was chosen as the feedstock for the methyl esters\u27 blending, and the study focused on re-establishing reaction conditions to boost the esters\u27 production. Reaction surface methods (RSM) were being used to systematically assess how many process factors affected the biodiesel\u27s outcome. By determining the ideal conditions for producing biodiesel from neem lubricate, which included an intoxicating-to-lubricate-bony-object-in-mouth ratio of 8:1, a stimulant pressure of 1.5%, a temperature of 55°C, and a response time of 60 min, an astounding 94.9% result was obtained. In addition to an extraordinary cooperative of determination (R2) of 0.9763 for biodiesel yield, a second-order four-sided polynomial reversion model that was statistically significant (P < 0.0001) was constructed. For one addition of TiO2, the volume and strength of the CaO motivation to convert reactants into product were improved. By confirming a good correlation between the exploratory dossier and model indicators, the mathematical reasoning improved the reliability of the reversion model. These results will determine the occurrence of a more cost-effective and lucrative biodiesel production procedure. The reusability of the motivator was assessed over the course of five consecutive runs.
PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Kasus Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara)
Get PDFAparatur Gampong merupakan suatu lembaga resmi dalam pemerintahan gampong, gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum bagi Gampong dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam proses pembentukan Qanun Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran pemerintahan gampong dalam pembentukan qanun gampong, memahami pentingnya pembentukan qanun gampong, serta mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam pembentukan qanun gampong. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Cot Bada, pemerintahan gampong berperan dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Qanun gampong memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat gampong. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan qanun gampong meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong tentang pentingnya qanun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan memperkuat kapasitas aparatur gampong.Aparatur Gampong merupakan suatu lembaga resmi dalam pemerintahan gampong, gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, maka gampong memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan untuk lingkup gampong yang di sebut dengan Qanun Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran pemerintahan gampong dalam pembentukan qanun gampong, memahami pentingnya pembentukan qanun gampong, serta mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam pembentukan qanun gampong. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Cot Bada, pemerintahan gampong berperan dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Qanun gampong memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat gampong. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan qanun gampong meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong tentang pentingnya qanun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan memperkuat kapasitas aparatur gampong
PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI (Studi Penelitian Pemerintah Kota Jambi)
Get PDFStudi ini bertujuan untuk meneliti kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. Dalam penelitian ini Provinsi Jambi melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehetan lanjut usia mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, Pelayanan Kesehatan pada lanjut usia mengacu pada beberpa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Kedua, terdapat kekaburan norma pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia Lanjut dimana terjadi potensi multitafsir pada beberapa pasal tersebut terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia yang menyebabkan ketidakjelasan pada proses pelaksanaannya
ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm)
Get PDFPasal 2 UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pasangan. Persoalan ini muncul dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, di mana perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat perceraian, dengan status keagamaan pasangan mempengaruhi keabsahan perkawinan. Penelitian ini menganalisis kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, serta mengkaji perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis dilakukan secara normatif dengan menginterpretasikan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya perceraian pasangan beda agama ditangani oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Agama Pare dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare tetap memproses dan menolak gugatan cerai karena kurang bukti, mengacu pada hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm memutuskan perceraian karena perbedaan agama dan perselingkuhan, serta memberikan hak asuh anak kepada penggugat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Keduanya menekankan pentingnya mediasi. Kesimpulannya adalah kompetensi menangani perceraian beda agama seharusnya berada di Pengadilan Negeri. Perbedaan pertimbangan hukum terjadi karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, namun kedua pengadilan sama-sama mengutamakan upaya mediasi demi perlindungan keluarga, khususnya anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATASTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS PADA PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2021/PN.KRG
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kasus pemalsuan Covernote oleh pegawainya, sebagaimana dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg. Covernote adalah surat jaminan sementara dari notaris untuk pencairan kredit, namun tidak memiliki dasar hukum dalam UU Jabatan Notaris. Notaris wajib berhati-hati karena bertanggung jawab atas dokumen yang diterbitkannya. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan data sekunder dari literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat umum untuk menjaga hak dan integritas profesinya. Dalam kasus ini, pegawai notaris, Vikto Andrian, dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan karena terbukti memalsukan dokumen yang merugikan Notaris Teuku Arif Rahman. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan dinilai kurang memperhatikan fakta hukum dan persidangan.Covernote adalah surat jaminan sementara yang dibuat oleh notaris untuk pencairan fasilitas kredit atau dana kredit, dasar hukum covernote tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Karena adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai notaris, maka setiap notaris diberikan tanggung jawab serta kehati-hatian dalam pembuatan surat, karena akan timbul suatu hak atas kesalahan dalam pembuatan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia, terdakwa Vikto Andrian alias Hendri Bin Wasisto dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg, Vikto Andrian dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan memakai surat palsu hingga menimbulkan kerugian bagi Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk perundang-undangan dan literatur hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus selalu berhati-hati demi melindungi dirinya sendiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya, agar terhindar dari permasalahan dikemudian hari, baik permasalahan perdata maupun permasalahan pidana. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, maka sudah sewajarnya notaris diberikan hak-hak istimewa seperti hak ingkar. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak-hak Notaris dan memastikan akta yang dihasilkan tetap memenuhi standar hukum, sekaligus menjaga integritas profesi anaotaris dalam proses peradilan. Dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg. Terdakwa Vikto Andrian terbukti bersalah atas pemalsuan surat dalam kasus kredit dengan menggunakan dokumen palsu yang merugikan Notaris
PRAKTIK PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN COT KAWAT GAMPONG SAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
Get PDFBerdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintigarsai dan akuntabilitasi. Sedangkan realita yang terjadi didusun cot kawat, masih banyak terjadi pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah didusun cot kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintigarsai dan akuntabilitasi. Sedangkan realita yang terjadi didusun cot kawat, masih banyak terjadi pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah didusun cot kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.