Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERUSAHAAN INDUK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019)
Get PDFSeiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan pelaksana program pemerintah, yaitu salah satunya dengan membentuk anak perusahaan BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam perusahaan induk. Penelitian ini menggunakan jenis pelnellitian hulkulm normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim dalam putusan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN dan dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada penyertaan negara secara langsung di dalam PT Bank BNI syariah dan PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana definisi BUMN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, mengakibatkan kedua bank tersebut tidak didefinisikan sebagai BUMN, melainkan sebagai anak perusahaan BUMN. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum induk dan anak perusahaan BUMN adalah menimbulkan perdebatan hukum kembali (ketidakpastian hukum) terhadap ketentuan yang diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016 yang mempersamakan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 7. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap dapat dipersamakan dengan BUMN dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016, karena induk BUMN merupakan organ perusahaan (RUPS) yang merupakan pengendali terhadap anak perusahaannya, dan negara melalui induk BUMN tetap memiliki kontrol terhadap anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 3 dan 6.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Get PDFKejaksaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk melalui penghentian penyidikan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010: Mengatur prioritas penanganan perkara korupsi yang masuk dalam kategori big fish, serta himbauan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks hukum pidana korupsi berfokus pada pemulihan aset negara yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya penting dalam pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian dapat dijadikan dasar yang efektif untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Implementasi dari konstruksi hukum ini memerlukan kebijakan yang tepat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, EAL membantu mengevaluasi kebijakan penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian, mengutamakan penggunaan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil. Implementasi yang tepat dari pendekatan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan ekonomi tercapai secara optimal
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA MATERI GERAK LURUS
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model pembelajaran proble based learning (PBL) pada materi gerak lurus kelas X di SMA Negeri 1 Kuta Blang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu (quasy experiment) dengan desain control group pretest posttest dan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Pengambilan data dilakukan di kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 23 orang dan X MIA 2 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa 25 orang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik inferesial dan aplikasi SPSS 18. Berdasarkan hasil analisis untuk peningkatan pemahaman konsep siswa diperoleh nilai rata-rata tes tertulis berupa pretes dan postest. Pada kelas eksperimen diperoleh nilai rata-rata posttest sebesar 83,7 dan kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata posttest sebesar 75,96. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi gerak lurus kelas X di SMA
Pola Kerja Perempuan Pencari Cacing Sutra
Get PDFThis study explores the lives of women who work as silk worm (Tubifex sp.) collectors in Batipuh Panjang Subdistrict, Padang City. Although this occupation is often viewed negatively by society due to its association with waste, dirt, and unsanitary conditions, for the women involved, it serves as a crucial source of household income. The research aims to describe both the socio-economic background of these workers and the daily work patterns they follow. A descriptive qualitative approach was employed, using literature review, participant observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. Informants were selected through purposive sampling, consisting of seven women collectors as key informants, and their family members and neighbors as supporting informants. The findings reveal that the main factors driving women to pursue this work include economic necessity, limited educational background, and social influence from their environment. Their work patterns typically involve balancing domestic responsibilities with river-based worm collection, followed by sorting, selling, and income management. The study highlights the dual and significant role of women in sustaining household economies, and illustrates how they adapt socially within the constraints of informal labor markets.Abstrak: Penelitian ini mengkaji kehidupan perempuan yang bekerja sebagai pencari cacing sutra di Kelurahan Batipuh Panjang, Kota Padang. Profesi ini kerap dipandang rendah oleh masyarakat karena berhubungan dengan limbah, sampah, dan lingkungan kerja yang dianggap kotor. Namun, bagi para perempuan yang menjalani pekerjaan ini, cacing sutra justru menjadi sumber penghidupan utama yang menopang ekonomi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan latar belakang sosial ekonomi para pekerja serta pola kerja yang mereka jalani dalam keseharian. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan terdiri atas tujuh perempuan pencari cacing sutra sebagai informan kunci, serta anggota keluarga dan lingkungan sekitar sebagai informan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama perempuan bekerja mencari cacing sutra adalah tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh sosial dari lingkungan sekitar. Pola kerja mereka umumnya melibatkan pembagian waktu antara aktivitas domestik dan pencarian cacing di sungai, serta pengelolaan hasil tangkapan untuk dijual dan diolah lebih lanjut. Temuan ini mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran ganda dan signifikan dalam ekonomi keluarga, serta menunjukkan bentuk adaptasi sosial dalam menghadapi keterbatasan peluang kerja di sektor formal
PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR EKSTRAK DAUN JAMBU BOL (Syzigium Malaccense) TERHADAP LAJU KOROSI PADA BAJA SS400 DALAM MEDIA H2SO4
Get PDFPeristiwa erosi dilandasi oleh bentuk-bentuk elektrokimia, yaitu (perubahan/reaksi kimia) yang meliputi kedekatan energi. Bagian tertentu dari baja bertindak sebagai poros negatif (anoda oksidasi negatif), sedangkan bagian lainnya bertindak sebagai poros positif (katoda pengurangan positif).. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa positif tanin dalam daun jambu bol, menganalisa kehilangan berat, menganalisa laju korosi, menganalisa efisiensi inhibisi ekstrak daun jambu bol serta menganalisa Scanning Electron Microscopy pada baja ss400 adanya dan tanpa inhibitor. Penelitian ini dilakukan di Teknik Kimia, Universitas Malikussaleh, dengan metode ekperimental laboratorium. Pada penelitian sebelumnya melakukan variasi konsentrasi inhibitor dan waktu perendaman baja, dipenelitian ini melakukan variasi perbedaan konsentrasi media korosif serta variasi konsentrasi inhibitor. Diperoleh hasil analisa kehilangan berat tertinggi pada baja konsentrasi inhibitor 0 gr/L dalam konsentrasi asam sulfat 4 M sebesar 4,958 gram dan nilai terendah pada baja dengan konsentrasi inhibitor 125 gr/L dalam media korosif 2 M sebesar 3,711 gram. Diperoleh nilai laju korosi terendah terdapat pada baja konsentrasi inhibitor 125 gr/L pada media korosif 2M dengan nilai laju korosi sebesar 494,1696 mpy dan nilai laju korosi tertinggi terdapat pada baja konsentrasi inhibitor 0 gr/L pada media korosif 6M dengan nilai laju korosi sebesar511,2145 mpy. Diperoleh efisiensi inhibisi tertinggi terdapat pada baja dengan konsentrasi inhibitor 125 gr/L didalam media korosif 3M dengan nilai efisiensi inhibitor sebesar 29,56%. Semakin pekat konsentrasi inhibitor maka semakin menurun nilai kehilangan berat dan nilai laju korosi.Kata Kunci : Efisiensi Inhibisi, Inhibitor, Kehilangan Berat, Konsentrasi, Korosi, dan Laju Koros
PERBANDINGAN BIOAKTIVATOR PADA FERMENTASI PUPUK ORGANIK CAIR DARI KULIT KOPI DAN AIR TAHU
Get PDFPupuk adalah material yang diberikan kepada tumbuhan sebagai sumber nutrisi tambahan. Pembuatan pupuk dapat menggunakan limbah yang berasal dari tumbuhan seperti limbah kulit kopi dan limbah buangan industri berupa air tahu. Dalam pembuatan pupuk organik cair dibutuhkan bioaktivator untuk mempercepat proses fermentasi dan meningkatkan kualitas pupuk menjadi lebih baik. Jenis bioaktivator yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan bioaktivator yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas kandungan pada pupuk organik cair sesuai dengan Menteri Pertanian No.261/KPTS/SR.310/M/4/2019 menggunakan bioaktivator M21 Dekomposer dan EM4 dengan volume masing-masing 75 ml dan waktu fermentasi selama 14 hari. Parameter yang di analisa adalah kandungan Nitrogen, Posfor, kalium, C-Organik, dan Rasio C/N. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan bioaktivator M21 Dekomposer dalam pengolahan pupuk organik cair menghasilkan hasil terbaik dengan Kadar Nitrogen 0,84%, Posfor 0,52%, kalium 0,45%, C-organik 12,21, dan rasio C/N 14,54%. Sedangkan EM4 dengan kadar Nitrogen 0,77%, Posfor 0,47%, kalium 0,33%, C-organik 8,80%, dan rasio C/N 11,43%. Bioaktivator M21 Dekomposer lebih unggul dibandingkan EM4 disebabkan jumlah mikroorganisme yang terkandung di dalamnya lebih tinggi. Jumlah mikroorganisme akan terus berkembang sehingga akan meningkatkan kandungan bahan organik pada pupuk. Namun demikian hasil penelitian belum memenuhi baku mutu berdasarkan menteri pertanian No.261/KPTS/SR.310/M/4/2019 meskipun C-organik dan C/N sudah memenuhi persyaratan
Microwave-Assisted Pyrolysis of Rice Husk Waste Using Silicon Carbide: Effects of Particle Size and Holding Time
Get PDFMicrowave pyrolysis converts rice husk waste into biochar, bio-oil, and gas products. This research utilized a microwave oven and a conventional oven to process rice husk into pyrolysis products, with silicon carbide (SiC) serving as an absorber in the primary microwave reactor and a natural zeolite catalyst in the secondary oven reactor. The particle size variations of rice husk waste were 2-1 mm, 1-0.5 mm, and 0.5-0.25 mm, with holding times of 5, 10, 15, and 20 minutes. The smallest particle size (0.25-0.5 mm) exhibited the fastest and most consistent heating rate, reaching 400 ËšC in 900 seconds and 450 ËšC in 1268 seconds. The highest biochar yield was obtained at a 5-minute holding time, whereas the highest bio-oil yield was achieved at 20 minutes. The highest gas yields for 1-2 mm (17.80%) and 0.5-1 mm (17.90%) were achieved at 5 minutes of holding time, whereas 0.25-0.5 mm particles yielded the highest gas (21.60%) at 20 minutes. The highest total energy of 1.153 MJ was obtained at size 1-2 with a holding time of 10 minutes and size 0.5-1 mm with a holding time of 5 minutes, while 0.25-0.5 mm particles reached 1.122 MJ at 10 minutes. The highest energy efficiency was achieved at a holding time of 5 minutes, recorded at 21.44% for particles sized 0.25-0.5 mm. This value is higher compared to particles sized 0.5-1 mm (21.21%) and 1-2 mm (19.84%). These results contribute to the optimization of rice husk waste management and the sustainable utilization of biomas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari efek samping dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang
Sosialisasi Potensi Getah Pohon Pisang dan Tepung Ketan sebagai Perekat dari Biobriket Serbuk Gergaji di Desa Matang Keupula Sa, Kec.Madat, Kab.Aceh Timur
Get PDFKegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Matang Keupula Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, yang memiliki potensi limbah biomassa berupa serbuk gergaji dari usaha ketam perabot dan limbah getah pohon pisang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah lokal menjadi energi alternatif dalam bentuk biobriket dengan perekat alami dari getah pisang dan tepung ketan. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, demonstrasi pembuatan briket, serta pengujian nilai kalor dari biobriket yang dihasilkan. Kegiatan ini menyasar kelompok petani dan ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat utama. Hasil kegiatan menunjukkan respon positif dan antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap inovasi ini, terutama setelah menyaksikan langsung efektivitas penggunaan getah pisang sebagai perekat. Komposisi perekat terbaik diperoleh dari campuran getah pisang dan tepung ketan dengan rasio 2:1 pada konsentrasi 40%, yang mampu menghasilkan nilai kalor tertinggi sebesar 6784,69 cal/gr. Selain meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan, kegiatan ini juga membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan potensi nilai ekonominya. Dengan metode pelibatan masyarakat secara aktif dan pemanfaatan potensi lokal, kegiatan pengabdian ini diharapkan menjadi titik awal dalam pengembangan energi alternatif yang berkelanjutan di daerah pedesaan
Evidence and impact of 2020 coral bleaching in West Lombok, Lesser Sunda Seascape, Indonesia
Get PDFPeriodic El Niño phenomena have led to severe mass coral bleaching events for most of the world\u27s tropical coral reefs. In 2020, despite being the warmest year in the last century, limitations on any activity during the COVID-19 pandemic caused coral bleaching events in Indonesia not to be documented very well. This study aims to provide evidence of the mass bleaching episode in 2020 and its impact on the coral benthic ecosystem at one of the COREMAP-CTI (Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative) monitoring sites in West Lombok, Lesser Sunda Seascape, Indonesia. Integration of the locally brief monitoring results on coral bleaching indication in West Lombok, as well as the investigation on monthly sea surface temperature (SST), Spatial Bleaching Alert System data, and the results of delayed coral reef monitoring carried out in 2021 suggest that the coral bleaching may have occurred within the first quarter of 2020. That obscure bleaching event is believed to have contributed to the failure of recent coral recovery in West Lombok, in addition to anthropogenic pressure factors. Apart from the possible bleaching of corals in 2020, this indicates the need for the Indonesian government to establish more flexible monitoring systems that can be implemented even in difficult national situations, where a wide range of activities, such as the coral monitoring program, are restricted