Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN ACEH UTARA
Get PDFPekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 mewajibkan perusahaan membayar pesangon sebagai penghargaan masa kerja saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur PHK terhadap karyawan PMI Aceh Utara dan bentuk perlindungan hukumnya, dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, lalu dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang menghapus hak dan kewajiban para pihak, meliputi pemberitahuan, konsultasi, penyelesaian hak-hak karyawan, administrasi, dan dokumentasi. Namun, PHK di PMI Aceh Utara tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan hukum, dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang diabaikan, sehingga menunjukkan ketidaksesuaian terhadap regulasi yang berlaku.AbstrakPekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya, yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan membayar pesangon sebagai penghargaan atas masa kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PMI Aceh Utara serta bentuk perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, bahan hukum sekunder seperti doktrin dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus, internet dan sebagainya. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban diantara mereka. Proses ini melibatkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, proses konsultasi, penyelesaiaan hak-hak karyawan, penyelesaian administrasi, dan dokumentasi. Namun, pemutusan hubungan yang di Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Utara tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Mereka melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dan tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Palang merah Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dikarenakan banyak bentuk perlindungan hukum yang langgar, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH TERHADAP PELAKU KHALWAT
Get PDFAceh memiliki kekhususan dalam bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dengan penerapan hukum syariat Islam sebagai salah satu aspek utamanya. Meskipun demikian, implementasi hukum ini menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas penerapannya. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap jarimah khalwat, dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terhadap Jarimah khalwat di wilayah hukum Kota Lhokseumawe masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pelanggaran khalwat di setiap tahun nya. Adapun penerapan sanksi yang diberikan kepada para pelaku berupa pembinaan, Hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Qanun tersebut, berasal dari berbagai faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor budaya, dan faktor sumber daya. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan membenahi ketiga faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Qanun tersebut. Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Qanun untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, semua elemen aparatur penegak hukum dalam tindak pidana khalwat dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan untuk memberantas tindak pidana khalwat di Kota Lhokseumawe.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK)
Get PDFJustice Collaborator merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana namun memberikan bantuan penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam kasus narkotika. Kenyataannya, perlindungan hukum bagi Justice Collaborator belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, padahal semestinya hukum memberikan perlindungan bagi semua pihak yang membantu proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya jaminan perlindungan keamanan bagi Justice Collaborator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator harus dimulai dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta syarat untuk menjadi Justice Collaborator, dan diikuti dengan penguatan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan nyata. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM KASUS PENJUALAN TANAH YANG TELAH DIGADAIKAN (Studi Penelitian di Desa Lama Baru Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat)
Get PDFJual beli tanah yang objeknya masih dalam status gadai, namun tidak diketahui oleh pembeli, mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan dengan ketentuan hukum yang belum secara tegas mengatur perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam kasus jual beli tanah bergadai serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, berlokasi di Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pembeli, penjual, penerima gadai, serta perangkat desa dan pihak bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 belum mengatur perlindungan hukum secara rinci terhadap pihak ketiga, namun Pasal 1365 KUHPerdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan mencakup gugatan perdata, pelaporan pidana jika ada unsur penipuan, serta pembatalan sertifikat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada sorotan terhadap lemahnya perlindungan normatif bagi pembeli beritikad baik dan pentingnya regulasi khusus. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum optimal, dan disarankan agar pemerintah merumuskan aturan tegas serta mendorong pemerintah desa lebih aktif dalam pencatatan transaksi dan edukasi hukum masyarakat.
 
IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE (Bawaslu Kota Lhokseumawe)
Get PDFDalam pelaksanaan Pemilu tidak jarang diwarnai oleh pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan keadilan Pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu, termasuk di tingkat kabupaten/kota seperti Kota Lhokseumawe. Peran Bawaslu menjadi ujung tombak dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran Pemilu, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dan upaya yang telah dilakukan guna mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan Bawaslu, serta melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kota Lhokseumawe dan instansi terkait. Bawaslu Kota Lhokseumawe telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu lainnya, Bawaslu melaksanakan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu melalui tahapan penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, registrasi dan pemeriksaan awal, klasifikasi dan penanganan berdasarkan jenis pelanggaran, serta tindak lanjut dan pemberian rekomendasi. Hambatan dalam menjalankan kewenangan penanganan pelanggaran pemilu, meliputi keterbatasan SDM, minimnya sarana pendukung, kondisi geografis, keterbatasan bukti pelanggaran, serta tekanan sosial dari lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pelatihan internal, menjalin koordinasi lintas lembaga, memetakan kerawanan Pemilu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menginisiasi program Gampong Demokrasi, serta bekerja sama dengan kampus dalam membangun pengawasan partisipatif. Diharapkan agar Bawaslu dapat memperoleh dukungan fasilitas yang lebih memadai, memperluas program pengawasan berbasis masyarakat, serta penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/XXI-PUU/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW PASAL 280 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Get PDFPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang muncul sebagai respons atas permohonan judicial review terkait ketidaksesuaian antara norma pokok dan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap potensi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ancaman terhadap netralitas lembaga pendidikan serta fasilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kampanye pemilu. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan MK dan implikasi hukumnya, serta memberi pemahaman dan kontribusi ilmiah terhadap diskursus hukum pemilu di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum, supremasi konstitusi, serta fungsi MK sebagai guardian of the constitution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memutuskan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan norma pasal tetap berlaku, tetapi dengan makna baru, yaitu fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye jika mendapat izin dan tanpa atribut kampanye. Putusan ini menimbulkan respons pro-kontra di masyarakat. Kesimpulannya, putusan MK menciptakan perubahan normatif penting dalam regulasi kampanye, menghapus contradictio in terminis dan menegaskan pentingnya kejelasan hukum. Penulis merekomendasikan agar pembentuk UU lebih cermat menyusun norma dan agar KPU serta Bawaslu segera menyesuaikan peraturan dan mekanisme pengawasan sesuai putusan tersebut untuk menjamin keadilan pemilu yang demokratis dan konstitusional
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BATAS GAMPONG OLEH KEUCHIK (Studi Kasus Di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)
Get PDFSengketa tanah adat batas gampong di Gampong Uteuen Gathom menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi faktual berupa ketiadaan dokumen batas wilayah yang sah dan ideal hukum sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa, hambatan yang dihadapi, dan upaya penyelesaian oleh Keuchik Gampong Uteuen Gathom. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan lapangan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat, namun belum menghasilkan keputusan final. Hambatan yang dihadapi antara lain tidak adanya bukti administratif batas wilayah, klaim sepihak berbasis kepentingan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, minimnya peran camat, serta ketegangan karena pelibatan aparat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi kelemahan kelembagaan adat dalam menyelesaikan sengketa batas gampong dan pentingnya integrasi hukum adat dan formal. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa belum optimal, sehingga disarankan agar keuchik memperkuat dokumentasi batas wilayah, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, dan membangun sinergi dengan aparat pemerintahan guna mencegah konflik berkepanjangan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)
Get PDFPenegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus. Anak sebagai pelaku kejahatan tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Polres Kota Lhokseumawe terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip restorative justice melalui upaya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, penyidik menjalankan proses penyidikan sesuai dengan KUHAP, memperhatikan hak-hak anak, serta melibatkan pihak keluarga, BAPAS, dan lembaga terkait dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Jika diversi berhasil, kasus tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan; namun jika gagal, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER EXCES) YANG MELAMPAUI BATAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.BIR)
Get PDFPutusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan dan ketentuan hukum terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yang dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah karena tindakannya dianggap melebihi batas proporsionalitas saat membela diri dan ibunya dari ancaman, hingga menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum bagi terdakwa dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan analisis data kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak dalil noodweer karena pembelaan terdakwa dianggap tidak proporsional dan tidak sesuai Pasal 38 ayat (2) KUHP, sehingga menjatuhkan pidana penjara lima tahun. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap batas pembenaran hukum dalam pembelaan terpaksa dan dampaknya terhadap hak-hak sipil terdakwa. Kesimpulannya, pemidanaan tetap dijalankan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, serta memperhatikan hak narapidana dalam kerangka sistem pemidanaan yang humanis. Disarankan agar lembaga pemasyarakatan menyediakan program pembinaan hukum terstruktur bagi narapidana kasus kekerasan untuk memperkuat fungsi rehabilitatif pemidanaan
PKM Mengembangkan Ide Kreatif dan Inovatif Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Karya Ilmiah bagi Siswa
Get PDFProgram pengabdian ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa melalui pelatihan penulisan karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Kegiatan ini meliputi pemberian pengetahuan dasar tentang proses penulisan ilmiah, teknik mengembangkan ide kreatif, serta mendampingi siswa dalam merancang dan menyusun karya ilmiah siswa. Pengabdian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah kepada siswa serta mengukur peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun karya ilmiah. Metode yang digunakan adalah pendampingan siswa. Melalui pelatihan ini, diharapkan siswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan berkualitas tinggi, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Pendampingan membantu siswa dalam mengatasi hambatan selama proses penulisan dan memperkuat kemampuan siswa dalam mengemukakan ide-ide baru secara ilmiah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan secara signifikan meningkatkan kompetensi siswa dalam merancang, menulis, dan menyusun karya ilmiah sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah siswa di tingkat sekolah menengah. Dengan demikian, program ini berkontribusi terhadap pembentukan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing secara akademik maupun inovatif di masa depan