Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
Pendampingan Masyarakat Pesisir dalam Pendampingan Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Asin untuk Peningkatan Kualitas Produksi Hasil Perikanan
Full text linkPendampingan masyarakat pesisir dalam rancang bangun alat pengering ikan asin berbasis Internet of Things (IoT) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi hasil perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna. Masyarakat pesisir umumnya masih menggunakan metode pengeringan tradisional yang bergantung pada sinar matahari, sehingga proses produksi sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Hal tersebut menyebabkan hasil pengeringan sering tidak merata, mudah berjamur, dan menurunkan mutu serta nilai jual produk. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan serta penggunaan alat pengering otomatis berbasis IoT yang dilengkapi sensor suhu dan kelembapan untuk mengontrol proses pengeringan secara stabil dan higienis. Metode kegiatan meliputi observasi lapangan, perancangan alat, pelatihan operasional, uji coba, dan evaluasi hasil pengeringan. Alat yang dikembangkan mampu menjaga suhu dan kelembapan secara konstan sehingga menghasilkan ikan asin dengan tingkat kekeringan merata dan warna yang lebih cerah. Pelatihan yang diberikan juga meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengoperasikan alat serta membaca data melalui sistem monitoring berbasis web. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, dan mutu produk ikan asin. Selain itu, hasil pengabdian kegiatan ini berdampak positif terhadap kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan teknologi modern serta peningkatan ekonomi lokal. Diharapkan penerapan IoT ini dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung pengolahan hasil perikanan yang inovatif dan berdaya saing tinggi
PEDAGOGI KRITIS PAULO FREIRE DAN TRANSFORMASI POLITIK DI INDONESIA
Full text linkThis study analyzes the relevance of Paulo Freire\u27s thoughts on critical education in the context of political transformation in Indonesia. Paulo Freire emphasizes the importance of dialogue, critical consciousness, and praxis as the main foundations in the process of human emancipation. In Freire\u27s view, education serves not only as a transfer of knowledge, but also as a means of liberation to form a conscious, critical, and social-politically active subject. Indonesia as a developing democracy faces various political challenges, such as social polarization, low political literacy, and inequality of access and participation of citizens in the democratic process. This study uses a qualitative approach by analyzing secondary data in the form of books, scientific journals, and articles related to critical education and political dynamics in Indonesia. The analysis is focused on the potential application of Freire\u27s thinking in answering the challenge of democracy. The results show that Freire-style critical education is relevant to encourage more inclusive, reflective, and democratic political participation. Critical education is able to equip citizens with critical thinking skills, awareness of political rights and obligations, and encourage active involvement in democratic life. Therefore, this study recommends the integration of Freire\u27s critical education principles into the national education curriculum in order to strengthen the quality of democracy and encourage a more just and sustainable political transformation
THE INFLUENCE OF MARKETING MIX ON THE PURCHASE DECISION OF MOBILE JAMU SELLERS IN MERANTI DISTRICT, ASAHAN REGENCY (Case Study: Mrs. Mamy\u27s Herbal Medicine Business)
Full text linkThis research was conducted in Meranti District, Asahan Regency, focusing on the mobile herbal medicine business of Mrs. Mamy in June 2024. To meet consumer needs, Mrs. Mamy\u27s mobile herbal medicine business must consider the four marketing mix elements: product, price, promotion, and place. These elements interrelate and impact consumer purchasing decisions for Mrs. Mamy\u27s mobile herbal medicine. The method used was Multiple Linear Regression with SPSS 29. The resulting multiple linear regression equation from the study is Y = 20.511 + 0.003X‚ - 0.314X‚‚ + 0.300X‚ƒ - 0.129X‚„. The F-test results show that the variables product, price, promotion, and place significantly affect consumer purchasing decisions with an F-value of 3.290 and a significance level of 0.019 < 0.05. The t-test results indicate that the price and promotion variables positively and significantly influence consumer purchasing decisions with a significance level of 0.021 < 0.05. In contrast, the product and place variables do not significantly influence consumer purchasing decisions, as their significance values are greater than the alpha level of 0.05.)
ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES IN THE TAKENGON SYALIA HOME INDUSTRY IN BLANG KOLAK II VILLAGE, BEBESEN DISTRICT CENTRAL ACEH DISTRICT
Full text linkThis research was carried out in Blang Kolak II Village, Bebesen District, Central Aceh Regency. The research objective is to analyze consumer preferences and the financial feasibility of the Takengon Syalia home industry. Sampling was carried out using the accidental sampling method with 60 respondents. The data analysis methods used are qualitative and quantitative. The results of this research on consumer preferences show that the combination that consumers most consider when purchasing products athome industryTakengon Syaliais a coffee pie variant, large size, box packaging and price of IDR 30,000 with the most considered attributesnamely the variant attribute withNPR value (2,777), size attribute with NPR value (24,502), packaging attributes with NPR values (23,846) and the price attribute with the NPR value (21,875)
PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)
Full text linkPerjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin diakui sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum. Namun Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perjanjian pranikah serta meneliti tentang penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Fokus penelitian terletak pada keberadaan perjanjian pranikah di kalangan masyarakat dan akibat hukum apabila terjadi cidera janji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Medan, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu dalam pandangan masyarakat. Namun, saat ini perjanjian pranikah mulai diterima di beberapa kalangan meskipun lebih tinggi di kalangan non Muslim daripada kalangan Muslim. Dalam kasus pelanggaran, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri, namun memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah sebagai perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum
Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian di Kecamatan Seuruway Aceh Tamiang)
Full text linkAbstrak Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap praktik pengangkatan anak dengan akta dibawah tangan dan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya ataupun dengan surat perjanjian bermaterai dan sebagian masyarakat Kecamatan Seruway juga ada yang melakukan pengangkatan anak tidak membuat akta notaris dan tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut tidak dapat menjamin kekuatan hukum yang otentik bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Kekuatan hukum akta dibawah tangan tentang pengangkatan anak tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari yang mana pasti ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2020/PN. MDN)
Full text linkPenelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama perseroan terbatas, khususnya pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn, dan mempertimbangkan dasar keputusan hakim dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan. Pemerintah berupaya menarik investasi domestik dan asing melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan jasa, dengan memberikan kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deduktif terhadap Putusan Nomor 441/PDT.G/2020/PN. MDN yang melibatkan PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika "A" BB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk menjamin kepastian investasi dan kepercayaan di sektor bisnis. Dalam kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi saham, sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi dan mengajukan sita jaminan. Namun, hakim menolak gugatan dengan alasan formalitas, yang dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif bagi investor. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap investor sangat penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam investasi, serta mendukung iklim usaha yang berkeadilan. Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum menegakkan ketentuan hukum, seperti Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUH Perdata, secara tegas dan memperjelas regulasi terkait perlindungan investor dalam undang-undang penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah kerugian bagi investor di masa mendatang
DISKURSUS KEPEMIMPINAN KONTEMPORER: POLA KOMUNIKASI POLITIK DAN STRATEGI ADAPTASI PEMIMPIN MUDA DALAM LANSKAP DEMOKRASI DIGITAL
Full text linkThis study analyzes the political communication patterns and adaptation strategies of young leaders in the landscape of digital democracy, focusing on Gibran Rakabuming Raka as the primary case study. Using a qualitative literature review approach, the research explores how young leaders utilize social media as an effective communication tool to build self-image, public interaction, and political agenda dissemination. The findings reveal that Gibran\u27s communication style represents a shift from traditional hierarchical approaches to participatory strategies through digital platforms such as Instagram, Twitter, and TikTok. Adaptation strategies include responsiveness to public criticism and the ability to transform negative narratives into effective communication opportunities. The study also highlights that challenges, such as symbolic attacks and delegitimization in the digital public sphere, can be addressed through innovative and humorous communication approaches. These findings emphasize that young leaders have significant potential to drive transformation in political communication in the digital era, prioritizing participation, transparency, and rapid adaptation to technological dynamics
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERASI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH
Full text linkGeographical indication is a sign that indicates the origin of goods and/or products that, due to geographical factors including natural factors, human factors, or a combination of both, impart specific reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Terasi is one of the leading products in Langsa City that supports the local economy, but it has not yet been registered as a geographical indication, despite its potential to be recognized as such due to its distinct characteristics compared to other terasi products, thus warranting legal protection.This research uses an empirical juridical approach, with data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include library research and field research, involving interviews and document studies. The data analysis used is qualitative analysis.The results of the research show that terasi meets the criteria for being classified as a geographical indication product under the Trademark and Geographical Indication Law, to receive legal protection once it is registered with the Directorate General of Intellectual Property. Given its unique characteristics, terasi is distinct from other terasi products. Efforts by local authorities to encourage the development of legal protection for geographical indications for terasi in Langsa City include coordination with local officials to plan socialization activities aimed at educating the community, especially terasi producers, on the importance of registering terasi as a geographical indication. Obstacles to providing legal protection include suboptimal roles by local government, a lack of understanding and awareness among the community about the importance of geographical indication protection, and the absence of community organizations that protect geographical indications
Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial
Full text linkThis article discusses the role of tafsir in interpreting the economic verses in the Quran and how the Islamic legal perspective can be applied to achieve social justice in the context of the modern economy. The fundamental principles of Islamic economics, such as the prohibition of riba (usury), the obligation of zakat, and fairness in transactions, are understood through tafsir to provide a deeper understanding of the application of Islamic law in the real world. Through tafsir, economic verses are interpreted to align with the challenges and needs of contemporary society, including in the fields of Islamic banking and equitable wealth distribution systems. Furthermore, tafsir plays a crucial role in providing practical solutions for issues such as social inequality, exploitation in economic transactions, and unfair wealth distribution. Therefore, tafsir not only helps in understanding sacred texts but also serves as an essential tool for creating a more just, sustainable, and prosperous economic system in line with Islamic teachings