Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
THE ROLE OF EXPORT POLICIES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SDGS
Get PDFThis study analyzes the role of export policies and environmental conservation in poverty reduction in Indonesia within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs). The main focus is directed towards palm oil exports as a proxy for export policy and the area of reforestation as a proxy for environmental conservation efforts, with the number of poor people as the dependent variable. This study uses time series data from 2000–2023 and a linear-log regression approach. The research finds that an increase in palm oil export volume significantly reduces the number of poor people, affirming the role of the strategic export sector in supporting overall economic growth. On the contrary, reforestation shows a positive relationship with the number of poor people, indicating that conservation policies have not yet fully responded to the social and community welfare dimensions. The R² test result of 82.12% indicates that the model has a strong explanatory power. This research recommends a synergy between economic and environmental policies in an integrated manner so that poverty alleviation efforts align with ecosystem protection and local community empowerment
ANALSISI PENGELOLAAN RISIKO PADA BUDIDAYA TAMBAK UDANG VANAME DI KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA
No full textThis research is motivated by an analysis of risk management in vaname shrimp pond cultivation in Muara Batu District, North Aceh Regency. The problems faced by vaname shrimp farmers are caused by several risk factors resulting in changes in production, therefore it is necessary to carry out a risk management analysis in vaname shrimp farming. This research aims to analyze the risks of vaname shrimp pond cultivation in Muara Batu District, North Aceh Regency and to identify strategies that can be implemented to overcome the risks of vaname shrimp pond cultivation in Muara Batu District, North Aceh Regency. The sampling method is carried out by census or saturated side technique from the total population of pond farmers who have a minimum pond area of 10.000 m2. The total population taken was 20 respondents. The type of data used in this research uses primary data and secondary data. The data analysis method used in this research is a quantitative descriptive method which is measured using z - score analysis to calculate risk probability, and VaR analysis to measure the impact caused. The results of this research show that the source of risk identified is that the risk source for fry has the highest probability, namely 9,1% with a loss impact of IDR 416.540 and a risk status of 3.790.514, a feed probability of 8.3% with a loss impact of IDR 195.433 and a risk status amounting to 1.563.464 and a human resource probability of 7%, with a loss impact of Rp. 135.006 and a risk status of 945.042. The source of risk in quadrant II is fry and feed, in quadrant III the source of risk is labor. The strategies used to handle risk sources are preventive strategies and mitigation strategies. Keywords: Risk, Vaname Shrimp, z - score, VaR, Preventive Strategy, Mitigation Strategy
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI SITINJO KABUPATEN DAIRI
Get PDFPernikahan beda agama di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada hak-hak anak, seperti pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perceraian dari pernikahan beda agama di Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi, menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan 5 orang yang mengalami perceraian beda agama serta 2 tokoh agama, dengan populasi penelitian berada di lingkungan Kantor Lurah Sitinjo individu terkait dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak sering terhambat oleh konflik agama dan adat lokal, meskipun undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memberikan dasar hukum. Peran pengadilan, lembaga seperti P2TP2A, dan keterlibatan masyarakat adat sangat penting untuk memastikan kepentingan terbaik anak, termasuk pendidikan agama, kesehatan mental, dan dukungan sosial. Namun, upaya ini memerlukan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perlindungan anak. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dari perceraian beda agama dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat perlaksanaan hukum di tingkat lokal
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK ORANG LAIN TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli)
Get PDFTindak pidana hacking diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, kejahatan siber terus meningkat, termasuk kasus peretasan sistem DigiPos Telkomsel yang menyebabkan kerugian Rp 117 juta, sebagaimana dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik serta memahami putusan hakim dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, termasuk analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijerat Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara serta denda Rp50.000.000,00 subsider 5 bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data elektronik serta menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber. Peretasan tanpa izin yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga mengancam keamanan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim telah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Namun, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik agar dapat melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keamanan informasi digital di Indonesia.Tindak pidana hacking diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun regulasi tersebut telah berlaku, kejahatan siber terus meningkat, termasuk kasus peretasan sistem DigiPos Telkomsel yang menyebabkan kerugian Rp 117 juta, sebagaimana dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik serta memahami putusan hakim dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, termasuk analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dijerat Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara serta denda Rp50.000.000,00 subsider 5 bulan kurungan. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data elektronik serta menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber. Peretasan tanpa izin yang dilakukan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga mengancam keamanan publik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim telah memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Namun, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku akses ilegal sistem elektronik agar dapat melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keamanan informasi digital di Indonesia
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Konteks Kebebasan Pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs)
Get PDFImplementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sangat penting untuk menjamin kemerdekaan pers dan hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, perlindungan tersebut seringkali tidak berjalan efektif, terutama ketika menyangkut isu keamanan nasional, sehingga jurnalis kerap mengalami kriminalisasi atas karya jurnalistiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis belum diimplementasikan secara optimal. Penilaian terhadap adanya pelanggaran oleh jurnalis seharusnya dilakukan oleh Dewan Pers, bukan oleh aparat penegak hukum secara langsung. Dalam praktiknya, jurnalis masih menghadapi risiko hukum tanpa perlindungan yang semestinya. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dan terlebih dahulu meminta pendapat Dewan Pers, serta jurnalis diharapkan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik.The implementation of legal protection for journalists is very important to guarantee press freedom and the right to obtain information as regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. However, that protection often does not work effectively, especially when it involves national security issues, leading to journalists frequently facing criminalization for their journalistic work. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach and is descriptive-analytical in nature. The data sources used include primary and secondary legal materials. The research findings indicate that legal protection for journalists has not been implemented optimally. The assessment of violations by journalists should be conducted by the Press Council, not directly by law enforcement officers. In practice, journalists still face legal risks without the necessary protection. Therefore, it is recommended that judges exercise greater caution in delivering verdicts and first seek the opinion of the Press Council, and journalists are expected to carry out their profession in accordance with the journalistic code of ethics
Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn-Mks)
Get PDFDokter memiliki tujuan mulia dalam menjalankan profesinya, termasuk memperbaiki penampilan pasien melalui perawatan wajah. Namun, tidak jarang terjadi kegagalan tindakan medis yang mengakibatkan kecacatan bahkan kematian, yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktik serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, meskipun terdapat penyuntikan filler tanpa informed consent, tanpa kompetensi yang sah, dan tidak sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) kedokteran. Pertimbangan hakim cenderung fokus pada pembuktian formil tanpa memperhatikan akibat luka berat pada korban. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap pasien dan lemahnya penegakan keadilan dalam kasus malpraktik. Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum memahami aspek teknis medis secara lebih mendalam dan tenaga medis selalu mematuhi Kode Etik Kedokteran dalam menjalankan profesinya.Doctors have noble goals in carrying out their profession, including improving patients\u27 appearance through facial treatments. However, it is not uncommon for medical procedures to fail, resulting in disabilities or even death, which can be categorized as medical malpractice. This research aims to examine the legal sanctions against doctors who commit malpractice and to review the legal considerations of the judges in Decision Number1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. The method used is normative legal research with a legislative approach and a case approach. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed normatively. The research results show that the judge ruled that the defendant was not proven to have committed a crime, even though there was filler injection without informed consent, without legitimate competence, and not in accordance with the Medical Standard Operating Procedures (SPO). The judge\u27s consideration tends to focus on formal proof without paying attention to the severe injuries suffered by the victim. This indicates a lack of legal protection for patients and weak enforcement of justice in malpractice cases. The author suggests that law enforcement officials should understand the technical aspects of medicine more deeply and that medical personnel should always adhere to the Medical Code of Ethics in carrying out their profession
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
Get PDFDispensasi perkawinan anak di bawah umur merupakan fenomena yang masih marak terjadi di Indonesia, meskipun regulasi terbaru telah berupaya menekan angka perkawinan usia dini. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, muncul dinamika baru dalam praktik pemberian dispensasi oleh pengadilan agama. Penelitian ini mengkaji fenomena meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Deli Serdang setelah perubahan undang-undang tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dispensasi serta mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemberian dispensasi perkawinan anak meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, tekanan sosial terhadap hakim untuk mengabulkan permohonan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas usia. Selain itu, multitafsir terhadap ketentuan alasan mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan turut menjadi hambatan dalam menciptakan kepastian hukum. Upaya yang dilakukan meliputi edukasi kepada masyarakat, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta analisis mendalam oleh hakim untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak. Meski begitu, diperlukan langkah lanjutan berupa penegasan regulasi dan penguatan peran lembaga terkait untuk menanggulangi faktor sosial yang memicu perkawinan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum untuk mencegah perkawinan anak, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan melalui sinergi antara pemerintah, pengadilan, lembaga agama, dan masyarakat
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst)
Get PDFPengoplosan gas bersubsidi merupakan salah satu jenis tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi sebagaimana ketetapan pada Pasal 55 Undang-Undang Migas telah di ubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana penyalahgunnaan gas bersubsidi telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan alasan pemaaf. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. serta Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi dalam Putusan Perkara Nomor: 552/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan terhadap sanksi penyalahgunaan gas bersubsidi yang dilakukan oleh individu telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, namun kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst Sanksi yang dijatuhkan dinilai kurang sesuai atau terlalu berat dikarenakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara terpaksa guna menghidupi keluarganya dan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya Serta siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materil dan formil yang lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku sendiri serta oknum yang sering melakukan kegiatan ini.
 
Peningkatan Literasi Matematika melalui Media Ular Tangga Matematika di SD Negeri 10 Syamtalira Bayu
Get PDFKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa SD melalui pendekatan permainan edukatif “Ular Tangga Matematika” dan juga salah satu program kampus mengajar dalam meningkatkan asistensis sekolah dasar di daerah-daerah terutama literasi dan numerasi. Permainan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar matematika seperti operasi hitung, satuan ukuran, dan geometri dalam bentuk yang menyenangkan. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas V SD Negeri 10 Syamtalira Bayu. Metode pelaksanaan meliputi tahap perencanaan, implementasi media ular tangga matematika, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media ini mampu meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap pelajaran matematika. Literasi matematika siswa meningkat signifikan, ditandai dengan peningkatan hasil tes dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajara
Investigation into the influence of treatment parameters using central composite design (CCD) and characterization of chitosan extracted from marine crab shell wastes
Get PDFThe extraction and characterization of chitosan from marine crab shell waste have garnered significant attention due to the increasing demand for sustainable and biodegradable biomaterials. This study investigates the influence of critical treatment parameters on the extraction efficiency and quality of chitosan, using Response Surface Methodology (RSM) based on Central Composite Design (CCD) for optimization. Marine crab shells, an abundant seafood processing by-product, were subjected to a three-step extraction process involving demineralization, deproteinization, and deacetylation. Key variables such as acid concentration, alkali concentration, reaction temperature, and treatment duration were systematically varied to evaluate their effect on chitosan yield and properties. The optimized extraction conditions yielded high-quality chitosan with improved physicochemical properties. Characterization techniques, including Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and thermogravimetric analysis (TGA) were employed to assess the functional groups, morphology, crystallinity, and thermal stability of the extracted chitosan. The results confirmed the successful removal of calcium carbonate and proteins, and the presence of characteristic amine and hydroxyl groups indicative of chitosan. SEM analysis revealed a porous surface morphology suitable for biomedical and environmental applications. Statistical analysis of the CCD model showed a significant correlation between the treatment parameters and chitosan yield, with high predictive accuracy (R² > 0.95). This study not only demonstrates the feasibility of utilizing marine crab shell waste as a valuable resource but also highlights the effectiveness of CCD in optimizing biopolymer extraction processes. The findings contribute to the advancement of green chemistry and waste valorization strategies, promoting the circular bioeconomy and environmental sustainability