Open Journal Unimal (e-Jurnal Universitas Malikussaleh)
Not a member yet
7597 research outputs found
Sort by
PENGARUH PRODUKSI, HARGA INTERNASIONAL, DAN PDB PER KAPITA TERHADAP IMPOR BAWANG PUTIH DI INDONESIA
Get PDFThis study aims to determine the influence of production, international prices, and GDP per capita on garlic imports in Indonesia, The data used is time series data in the range of 1981-2022 obtained from World Bank and the Food and Agriculture Organization (FAO). This study uses a multiple linear regression analysis model with the E-views 10 application. The results of the study show that garlic production has a positive and insignificant effect on garlic imports in Indonesia. The international price of garlic has a negative and significant effect on garlic imports in Indonesia. Meanwhile, GDP per capita has a positive and significant effect on garlic imports in Indonesia. From the results of the research, it is suggested that the Indonesian government establish closercooperation and trade relations with the main garlic-producing countries, as well as increase the GDP per capita of the community
PENGARUH PRODUKSI, HARGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP EKSPOR BIJI KOPI DI INDONESIA
Get PDFThis study aimed to investigate the influence of coffee production, international coffee prices, and the Rupiah exchange rate on Indonesia\u27s coffee bean exports. The research utilized secondary data collected from 1990-2023. This study uses the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method for analysis. The research findings indicated that coffee production had a positive but not statistically significant impact on Indonesian coffee bean exports in the short run. At the same time, its effect became positive and significant in the long run. Conversely, international coffee prices demonstrated a negative and significant influence on exports in the short run, but this effect turned negative and insignificant in the long run. Finally, the Rupiah exchange rate positively and significantly impacted coffee bean exports in the short run. However, its effect shifted to negative and insignificant in the long run
ANALISIS KELAYAKAN DAN SENSITIVITAS USAHA BOLU IKAN ACEH ZAHRA DI DESA BUKIT TEMPURUNG KECAMATAN KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG
Get PDFThis research was conducted in Bukit Tempurung Village, Kualasimpang District, Aceh Tamiang Regency. The purpose of the research was to analyze the feasibility and sensitivity of the Aceh Zahra fish cake business. The data analyze method used was descriptve qualitative and quantitative analyze. The results of this study indicate that the Aceh Zahra fish cake business in Bukit Tempurung village, Kualasimpang District, Aceh Tamiang Regency is feasible to continue. This is seen the legal aspect, market and marketing aspect, technical and technological aspect, organizational management aspect, environmental impact aspect and financial aspect. From the financial aspect, it is seen from the acquisition of NPV (Rp.868.175.300), Net B/C (8,349), IRR (191%), and BEP achieved in the 3rd year, 2st month, 8th day. Meanwhile, in the sensitivity analysis, if the price of garanulated sugar ang eggs increases by 10% with the selling price of fish cake remainingthe same, the NPV obtained is (Rp.788.196.456), Net B/C (7,672), IRR (175%), and BEP achieved in the 3rd year, 4rd month, 9th day. Keywords: Business Feasibility, Cake Business, BEP, IRR, Net B/C, NPV dan Sensitivity Analysi
Analysis of Ornamental Plant Farming Income in Bangun Sari Baru Village, Tanjung Morawa District
Get PDFThis research was carried out in Bangun Sari Baru Village, Tanjung Morawa District. This study aims to analyze the income of ornamental plant farming, analyze whether or not ornamental plant farming is feasible in Bangun Sari Baru Village. The background of this research is that from the beginning of 2000 to 2020, ornamental plant farming activities were in great demand by the people of Bangun Sari Baru Village because they were considered to have good business prospects to be developed. However, in the midst of this potential, ornamental plant farmers in Bangun Sari Baru Village began to face challenges in the form of selling price instability, rising production costs, and dependence on seasonal demand patterns. This condition causes fluctuations in income felt by farmers. This study was conducted on 34 ornamental plant farmers in Bangun Sari Baru Village, Tanjung Morawa District. The research methods carried out are quantitative methods with income analysis, feasibility analysis with R/C ratio approach and B/C ratio. The results of the study show that the average net income received by ornamental plant farmers is IDR 2,708,015.51 per month. The results of the feasibility analysis obtained an R/C Ratio value of 2.36 and a B/C Ratio of 1.36, which means that ornamental plant farming activities are classified as feasible and economically profitable.
 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG PENGIDAP SKIZOFRENIA
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban seseorang dalam gangguan jiwa dan pengidap penyakit skizofrenia pada suatu tindak pidana. Gangguan mental, seperti skizofrenia, dapat berperan dalam perilaku kriminal. Dengan kondisi mental yang mengganggu fungsi normal otak dan ditandai dengan kurangnya respons emosional dan penarikan diri dari interaksi sosial. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan peran dan gangguan mental, seperti skizofrenia dalam perilaku kriminal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta bersifat penelitian deskriptif dan dengan bentuk penelitian studi prespektif yang bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan bertanggungjawab terdapat pada pasal 44 KUHP, dan hakim dalam menetapkan dan memutuskan seorang pengidap skizofrenia dapat bertanggungjawab atau tidak melalui pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban seseorang dalam gangguan jiwa dan pengidap penyakit skizofrenia pada suatu tindak pidana. Gangguan mental, seperti skizofrenia, dapat berperan dalam perilaku kriminal. Dengan kondisi mental yang mengganggu fungsi normal otak dan ditandai dengan kurangnya respons emosional dan penarikan diri dari interaksi sosial. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan peran dan gangguan mental, seperti skizofrenia dalam perilaku kriminal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta bersifat penelitian deskriptif dan dengan bentuk penelitian studi prespektif yang bertujuan untuk menawarkan pemahaman komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan bertanggungjawab terdapat pada pasal 44 KUHP, dan hakim dalam menetapkan dan memutuskan seorang pengidap skizofrenia dapat bertanggungjawab atau tidak melalui pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
PERAN SEKSI PENGELOLA TAMAN NASIONAL WILAYAH III BLANGKEJEREN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ILEGAL KULIT DAN TULANG HARIMAU SUMATERA
Get PDFKeadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum. Kawasan Ekosistem Leuser, sebagai habitat penting, menghadapi ancaman serius akibat perdagangan ilegal kulit dan tulang harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), spesies yang kini terancam punah. Perburuan liar terus menurunkan populasinya karena tingginya permintaan pasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji metode yang digunakan oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Blangkejeren dalam menangani perdagangan ilegal tersebut di Taman Nasional Gunung Leuser. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum di lapangan melalui studi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTN III Blangkejeren berperan penting dalam melindungi ekosistem Leuser—salah satu hutan hujan tropis terakhir di dunia yang menjadi habitat berbagai spesies endemik, seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi, termasuk kulit dan tulang harimau Sumatera, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE. Pasal 40A huruf h menyatakan bahwa perdagangan tanpa izin, termasuk melalui media elektronik, dikenai sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda kategori IV hingga VII.Keadilan, manfaat, dan kejelasan hukum merupakan tujuan hukum. Beragam jenis tumbuhan dan hewan dapat ditemukan di Kawasan Ekosistem Leuser yang luas. Melindungi spesies yang terancam punah di Indonesia menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggapan pemerintah terhadap perdagangan ilegal kulit dan tulang harimau Sumatera, yang terjadi di wilayah dengan harmoni ekologi yang luar biasa. Karena perburuan liar untuk mendapatkan kulit dan tulang yang sangat dicari, populasi harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), spesies harimau yang terancam punah, menurun dengan cepat. Pemerintah harus memimpin dalam memerangi masalah ini dengan menegakkan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan satwa liar dan menerapkan kebijakan untuk melindungi hewan. Pelestarian spesies yang dilindungi sangat penting karena merupakan sumber daya yang berharga. Penelitian ini berupaya untuk memastikan metodologi yang digunakan oleh Bagian Pengelolaan Taman Nasional III Blangkejeren dalam menangani perdagangan gelap kulit dan tulang harimau Sumatera di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Studi lapangan, yang mengkaji ketentuan-ketentuan dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dikenal sebagai penelitian hukum empiris, yang merupakan subbidang penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah III Blangkejeren menjalankan peran sentral dalam menjaga kelestarian salah satu kawasan hutan hujan tropis terakhir didunia, yakni ekosistem Gunung Leuser. Kawasan ini merupakan rumah berbagai spesies endemik seperti Harimau Sumatera, Gajah, dan Orang Utan. dengan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, wilayah ini bukan hanya aset lokal tetapi berharga bagi dunia. Pecegahan Upaya penjualan kulit dan tulang Harimau Sumatera diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (KSDAHE) pasal 40A huruf h: melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
Get PDFKeberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat tidak mampu memperoleh kebenaran dan persamaan di hadapan hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan hukum dalam berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana akan menghasilkan data berupa deskritif dan kata-kata yang tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Posbankum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan ketentuan bagi kemiskinan atau mencari keadilan, adapun hambatan pelaksanaan Posbakum yaitu kekurangan anggaran dan melemahkan anggota pelaksana Posbankum, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran bagi Pengadilan Pematang Siantar agar lebih memperhatikan Posbankum serta mempersipkan kader atau anggota Posbankum baru yang peka untuk menghadapi masyarakat namun dibalik itu juga menggunakan media sosial untuk Posbankum bagi masyarakat.Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat tidak mampu dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan hukum dalam berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata. Namun pada faktanya tidak sesuai dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana akan menghasilkan data berupa deskritif dan kata-kata yang tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Posbankum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma cuma dengan ketentuan bagi masyarakat miskin atau mencari keadilan, adapun hambatan pelaksanaan Posbakum yaitu kurangnya anggaran dan kurangnya anggota pelaksana Posbankum, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran bagi Pengadilan Pematang Siantar agar lebih memperhatikan Posbankum serta mempersipkan kader atau anggota Posbankum baru yang terlatih untuk menghadapi masyarakat namun dibalik itu juga menggunakan media sosial untuk pengenalan Posbankum bagi masyarakat
Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Kota Lhokseumawe
Get PDFStudi ini bertujuan menganalisis implikasi hukum terhadap UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe, hambatan dalam proses pendaftaran, serta upaya DPMPTSP dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Kewajiban legalitas UMKM diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tanpa legalitas dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, denda, atau penutupan sementara. Hambatan utama mencakup rendahnya pemahaman tentang regulasi, kurangnya kesadaran hukum, dan kesulitan akses terhadap sistem OSS online. DPMPTSP Kota Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan sebagai bentuk pembinaan. Disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam penerapan sanksi, pelaku usaha lebih proaktif memahami hukum, dan DPMPTSP meningkatkan frekuensi serta jangkauan sosialisasi.This study aims to find out the legal implications for UMKM that do not have NIB and standard certificates in Lhokseumawe City, the obstacles faced by UMKM actors in registering their businesses, and the efforts of the Lhokseumawe City DPMPTSP in increasing the awareness of UMKM actors to register their businesses. The obligation for UMKM to obtain licensing is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The method of this research is empirical juridical with a sociological juridical approach. Data was obtained through directed interviews, sampling methods through sample determination techniques with certain considerations (purposive sampling) and qualitatively analyzed. The results of the study show that the legal implications for UMKM that do not have business legality are the imposition of administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines and temporary closures. Obstacles for business actors in registering are due to the lack of knowledge of business actors about licensing, lack of legal awareness and difficulties in operationalizing the OSS licensing system online. The efforts of the Lhokseumawe City DPMPTSP are in the form of socialization, mentoring, direction and supervision for every UMKM actor in Lhokseumawe City. It is recommended to the government, especially Lhokseumawe City, to be more strict regarding the legal impact that will be given to UMKM that do not have legality. Business actors must also be more sensitive to the applicable legal regulations and the DPMPTSP is advised to conduct regular and more thorough socialization
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
Get PDFKasus senjata api yang melibatkan warga sipil dan juga mantan residivis seharusnya divonis lebih berat untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana kembali, namun majelis hakim memvonis pelaku dengan hukuman lebih ringan yaitu 8 tahun penjara, padahal dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api tersebut vonis maksimal untuk memiliki senjata api tanpa izin maksimal hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. Hal ini membuat rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap senjata api oleh warga sipil serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus ( pendekatan kasus ), penelitian ini bersifat deskriptif, dengan bentuk penelitian analisis, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan ( field reserarch ), di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan tindakan investigasi, penyidikan, di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan hukuman di pengadilan. Hambatan yang dialami dalam menganggulangi sarung senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi kurangnya informasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, hambatan kondisi geografis, serta kurang aktifnya peran masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan di setiap daerah, upaya razia yang rutin, upaya edukasi sosialisasi bahaya senjata api kepada masyarakat. Saran untuk mengatasi permasalahan yang mencakup senjata api oleh warga sipil diperlukan kerja sama antar instansi yang lebih optimal dalam melakukan penegakan hukum.Kasus senjata api yang melibatkan warga sipil dan juga mantan residivis seharusnya divonis lebih berat untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana kembali, namun majelis hakim memvonis pelaku dengan hukuman lebih ringan yaitu 8 tahun penjara, padahal dalam undang undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api disebutkan vonis maksimal untuk kepemilikan senjata api tanpa izin maksimal hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. hal ini membuat rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus (case approach) ,penelitian ini bersifat deskriptif, dengan bentuk penelitian analisis, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (field reserarch), di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan putusan di pengadilan. Hambatan yang dialami dalam menganggulangi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi kurangnya informasi, sumber daya manusia kurang memadai, hambatan kondisi geografis, serta kurang aktif peran masyarakat. Upaya yang ditempuh meliputi meningkatkan pengawasan di setiap daerah, upaya razia yang rutin, upaya edukasi sosialisasi bahaya senjata api kepada masyarakat. Saran untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil diperlukan kerja sama antar instansi yang lebih optimal dalam melakukan penegakan hukum
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG DALAM KEGIATAN ARISAN ONLINE
Get PDFWanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, terjadi ketika penyelenggara arisan online gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, sehingga merugikan peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian arisan online, penyebab wanprestasi, upaya ganti rugi, serta hambatannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian dilakukan di Desa Paloh Lada. Hasil menunjukkan arisan online cukup diminati melalui media sosial seperti WhatsApp dengan sistem get menurun. Wanprestasi terjadi akibat keterlambatan iuran, minimnya peserta aktif, dan kendala teknis. Upaya ganti rugi dilakukan penyelenggara, namun terkendala keterbatasan dana, konflik internal, dan kondisi keuangan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, pengelolaan keuangan yang baik, edukasi mekanisme arisan, serta cadangan dana sebagai mitigasi risiko. Peran tokoh masyarakat atau perangkat desa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan peserta terhadap arisan online.AbstrakWanprestasi merupakan suatu kondisi kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Dalam konteks arisan online, wanprestasi terjadi ketika pihak penyelenggara (owner) gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, sehingga merugikan peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian arisan online, penyebab terjadinya wanprestasi, upaya ganti kerugian oleh penyelenggara, serta faktor-faktor yang menghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan data primer melalui wawancara, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Paloh Lada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan online di Desa Paloh Lada cukup diminati karena menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp. Sistem pelaksanaannya disebut sistem "get menurun", di mana peserta membayar iuran yang berbeda tetapi mendapatkan nominal penarikan yang sama. Wanprestasi umumnya terjadi akibat keterlambatan pembayaran peserta, kurangnya jumlah peserta yang aktif membayar, dan kendala teknis. Dalam hal ini, upaya ganti rugi dilakukan oleh penyelenggara, namun sering kali terhambat oleh keterbatasan dana, konflik internal, dan kondisi keuangan pribadi owner. Saran dari penulis antara lain perlunya peningkatan transparansi, sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme arisan, serta pentingnya cadangan dana untuk mengantisipasi risiko wanprestasi. Edukasi ini dapat difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan peserta terhadap kegiatan arisan online.