Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
EKULIAH WEBSITE FOR TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT DURING THE COVID-19 PANDEMIC SITUATION
No full textThe teaching and learning process during the pandemic requires adjustments and the use of adequate learning alternatives in providing material to students in brave classes. This study aims to determine the effectiveness of using the ekuliah website as a learning medium for third semester students in the D-III Accounting study program at Politeknik Harapan Bersama in studying descriptive text material during the COVID-19 pandemic situation. This research is a true experimental study that uses two class groups as research objects. Pre-test was given to both class groups in order to determine the initial competencies possessed by students. The two class groups were then taught descriptive text material with different treatments. The treatment was carried out using the conventional method for the comparison class group and the use of the ekuliah website media for the experimental class group. After the post-test was held at the end of the treatment, the test results experienced a significant increase in the average score for the comparison class group of 2.4 points (mean of pre-test score was 72.6 and post-test was 75) and 6.9 points (mean of pre-test score was 76 and post-test was 82.9) for the experimental class. It can be said that learning descriptive text material for third semester students of the D-III Accounting Study Program at Politeknik Harapan Bersama using the ekuliah website is effective in improving learning outcomes
ANALISIS TERTIB ADMINISTRASI SERAH TERIMA JABATAN KUWU DI DESA GALAGAMBA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
No full textDi Kabupaten Cirebon, kepala desa sangat lazim dan sangat lumrah dipanggil dengan sebutan Kuwu. Setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka dilaksanakannya pemilihan umum. Setelah pemilihan umum selesai, maka kemudian dilaksanakannya pengangkatan kepala desa terpilih dari proses pemilihan umum. Pengangkatan kepala desa tersebut dibingkai dalam serah terima jabatan kepala desa. Jika melihat aturan yang ada, dalam pelaksanaan serah terima jabatan kepala desa harus dibarengi dengan penyerahan buku memori serah terima jabatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan serah terima jabatan kuwu di Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin dilihat dari Peraturan Menteri dalam Negeri No. 82 tahun 2015. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban kuwu yang lama dalam hal tidak dilaksanakannya penyerahan buku memori serah terima jabatan kepada kuwu terpilih. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kasus yangmengamati (yurudis empiris) atau mengobservasi hukum. Pendekatan ini menemukan analisa antara konsep hukum, peraturan perundang-undangan dan implementasi. Hasil penelitian ini yakni pelaksanaan serah terima jabatan kuwu/kepala desa di desa Galagamba kecamatan Ciwaringin tidak menyertakan buku/naskah memori serah terima jabatan dari kuwu yang lama kepada kuwu terpilih (sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa lebih tepatnya mengenai buku memori serah terima jabatan) sehingga menyebabkan keterhambatan dalam proses pembangunan desa. Pertanggungjawaban atau sanksi bagi kuwu atau kepala desa yang tidak melaksankan aturan perundang-undangan ialah berupa sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang dan sanksi adminstrasi berat
Inovasi Model Pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) Berbasis Whatsapp Sebagai Langkah Solutif Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19
No full textAbstrak. Adanya pandemi Covid-19 ini mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah secara daring. Hal ini mengharuskan pendidik untuk melakukan inovasi yang dapat membuat peserta didik termotivasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Mengkombinasikan model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) berbasis whatsapp menjadi salah satu pilihan bentuk inovasi pembelajaran selama daring. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil implementasi model pembelajaran PBIberbasis whatsapp dan mendeskripsikan sikap peserta didik terhadap model tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Respon peserta didik terhadap inovasi pembelajaran ini cukup baik. Hal ini karena implementasi model pembelajaran PBI yang dikombinasikan dengan media whatsapp merupakan sesuatu yang baru dan cukup menarik bagi peserta didik.Hasil angket pada penelitian ini menunjukkan interpretasi baik,sehingga model pembelajaran PBI (Problem Based Instruction) berbasis whatsap ini layak digunakan sebagai solusi pembelajaran di masa pandemi Covid-19.Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Model Pembelajaran PBI, Whatsapp
Penerimaan Daerah sebagai Aspek Penting Penentu Belanja Modal Pemerintah: Studi pada Pemerintah Banyuwangi
No full textAbstractThis study aims to obtain information about whether regional revenue in PAD, DAU, and DAK influences the allocation of capital expenditures. The research method used in this research is quantitative research methods. The data used is secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) of the Banyuwangi Regency Government for 2011-2018. The data obtained were then analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the determination of capital expenditure did not come from Local Own Revenue (PAD) & DAK. However, DAU influences the amount of capital expenditure. This research is expected to be used as a basis for the Banyuwangi Regency Government to increase its regional revenue sources so that it can be used to finance capital expenditures.Keywords: PAD; DAU; DAK; Capital Spending.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh infomasi mengenai apakah Pendapatan Daerah yang berupa PAD, DAU, serta DAK memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2018. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan besarnya belanja modal tidak dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) & DAK. Namun, DAU memiliki pengaruh pada penentuan besarnya belanja modal. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk lebih meningkatkan sumber penerimaan daerahnya agar dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.Kata kunci: PAD; DAU; DAK; Belanja Modal
Dampak Peran Komitmen Organisasional, Teknologi Informasi, Sistem Penghargaan dan Hukuman terhadap Pengukuran Kinerja Organisasional
No full textAbstractThe study aims to investigate the influence of organizational commitment, information technology, and justice of reward and punishment system on organizational performance measurement system. The population in this study was private universities registered in LLDikti region 6 Central Java. The samples were selected using convenience sampling method. Data collection was carried out by survey method using a questionnaire, and processed using SPSS. This study found that information technology and justice of reward punishment system have a significant positive effect on organizational performance measurement system. Meanwhile, organizational commitment has no significant positive effect on organizational performance measurement system. This study makes a theoretical contribution by confirming goal setting theory in its implementation in higher education. In practical terms, the results of this study can be used as input for higher education management to be able to improve the internal performance of study programs in universities.Keywords: Information technology; Justice of rewards & punishment system; Organizational commitment; Organizational performance measurement.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen organisasional, teknologi informasi, serta sistem penghargaan dan hukuman terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Populasi dalam penelitian ini adalah PTS yang terdaftar di LLDikti wilayah 6 di Jawa Tengah. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode covenience sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan kuisioner, serta diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa teknologi informasi serta keadilan sistem penghargaan dan hukuman berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Sedangkan komitmen organisasional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Penelitian ini memberikan kontribusi teroritis dengan mengkonfirmasi goal setting theory pada implementasinya di perguruan tinggi. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi manajemen perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan kinerja internal program studi yang ada di perguruan tinggi.Kata Kunci: Keadilan sistem penghargaan & hukuman; Komitmen organisasional; Pengukuran kinerja organisasional; Teknologi informasi
Analisis Pemasaran, Modal, dan Lahan Tambak terhadap Pendapatan Petani Garam di Kabupaten Jenneponto
No full textAbstract : The purpose of this study was to determine the effect of marketing aspects, capital and pond land on the income of salt farmers in Jeneponto Regency. The technique sampling in this study used the entire respondent as many as 210 salt farmers. The type of research uses quantitative with associative method. In this study, the data were obtained from a questionnaire, then processed and analyzed by using Partial Least Square (PLS). The results showed that the marketing aspects and pond land had no significant effect on salt farmers 'income meanwhile the capital had a positive effect on salt farmers' income. Support for infrastructure development is highly expected, starting from the construction of warehouses, road repairs and capital. In addition, the quality of salt must also be improved by using better processing technology, even if needed, salt farmers can be further fostered through a coaching program from the Jeneponto Regency government through socialization to achieve the target of iodized salt production with SNI standards.Keywords: Marketing, Capital, Pond land, incomeAbstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek pemasaran, modal dan lahan tambak terhadap pendapatan petani garam di Kabupaten Jenneponto. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai responden sebanyak 210 petani garam. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis asosiatif. Dalam penelitian ini data diperoleh dari instrumen penelitian dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah menggunakan bantuan perangkat lunak Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan aspek pemasaran dan lahan tambak tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani garam dan modal berpengaruh positif terhadap pendapatan petani garam. Dukungan pembangunan infrastruktur sangat diharapkan, mulai dari pembangunan gudang, perbaikan jalan-jalan tani, sampai pada permodalan. Selain itu kualitas garam juga harus bisa ditingkatkan dengan menggunakan bantuan teknologi pengolahan yang lebih baik, bahkan jika diperlukan petani garam bisa dibina lebih lanjut melalui program pembinaan dari pemerintah Kabupaten Jenneponto melalui sosialisasi untuk mencapai target produksi garam beryodium yang berstandar SNI.Kata Kunci: Pemasaran, Modal, Lahan Tambak, Pendapata
ANALISIS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN IMIGRAN ILEGAL
No full textSebagai negara yang berpegang pada prinsip non refoulment yakni pelarangan pengembalian atau pengusiran pencari suaka dan pengungsi serta letak yang strategis menimbulkan beberapa konsekuensi, terhitung sejak tahun 1979 Indonesia telah menaati prinsip non refoulment dibuktikan dengan menampung imigran ilegal yakni pengungsi (refugee) dan para pencari suaka (asylum seeker) yang mengharap perlindungan dan tempat tinggal sementara hingga kondisi negara asalnya telah aman untuk ditinggali. Akibat yang timbul dari peristiwa yang telah berlangsung cukup lama tersebut terjadi hubungan interaksi antara imigran ilegal dengan WNI. Bahkan menurut berbagai data beberapa diantara mereka telah melangsungkan perkawinan siri hingga dianugerahi keturunan. Permasalahan yang terjadi akibat hal tersebut yakni perkawinan siri antara imigran ilegal dengan WNI tidak diakui sah oleh negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut menyandang status sebagai anak luar kawin hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang termaktub pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pengkajian mengenai kejelasan status perkawinan antara WNI dan Imigran Ilegal serta kejelasan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut diperlukan
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
No full textRuntuhnyya rezim pemerintahan orde baru yang dianggap sebagai biang korupsi di Indonesia, ternyata tidak lantas menjadikan negara ini bebas dari kasus korupsi yang merugikan negara. Kelahiran era reformasi yang disambut gegap gempita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia justru belum menunjukkan prestasti yang gemilang dalam pemberantasan kasus korupsi. Fenomena korupsi di Indonesia perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam kerangka sosiologi hukum sebagai suatu evaluasi terhadap upaya penyelesaian kasus korupsi. Penellitian ini menggunakan studi pustaka. Perspektif struktural fungsionalisme memandang bahwa menjamurnya praktek korupsi di Indonesia merupakan tanda disfunginya hukum dalam menciptakan tujuannya yakni mewujudkan kepatuhan hukum dan keteraturan di masyarakat. Para penegak hukum turut memegang kunci suksesnya hukum di masyarakat sebab menurut kaum fungsionalisme keteraturan tercipta karena berfungsinya unsur-unsur yang saling terhubung satu sama lain
SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
No full textDalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016
No full textPeraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan