Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
VILLAGE GOVERNMENT IMPLEMENTATION BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014
No full textThe purpose of this research is to find out how the village government functions in carrying out village autonomy. Based on Law no. 6 of 2014 concerning Village Autonomy and how the concept of village financial management is based on Law no. 6 of 2014 concerning Village Autonomy. This study uses normative legal research methods so that it can be concluded: 1. The government and BPD are village administrations that have a very important role in administering village governance. With the existence of Law Number 6 of 2014 in its implementation it reflects village genuine autonomy, democratization, participation and diversity as the foundation of village thinking. The village government is the village head and village apparatus as elements of village administration. Meanwhile, village officials consist of a village secretariat led by a village secretary, field technical implementers and regional elements adapted to the needs and conditions of the local region. 2. The concept of village finance is almost the same as the concept of state finance, carried out through the Village Revenue and Expenditure Budget mechanism, which consists of the village revenue, expenditure and financing sections, which are carried out by the Village Head and his apparatus which are discussed jointly with the Village Consultative Body. Village financial management has juridical implications for the Village Head and the Village Consultative Body to be able to compile, authorize, implement, supervise and be accountable for village financial management. If there is negligence or intentional action, it will result in accountability both administratively and criminally. Regency/City Governments are obliged to allocate a budget for village finances, as well as provide guidance and supervision
ACTUALIZATION OF ISLAMIC LAW IN THE SHARIA BUSINESS UNIT OF THE MAKASSAR BRANCH STATE SAVINGS BANK
No full textThis research was conducted at the Sharia Business Unit of the State Savings Bank (BTN), Makassar Branch. The sample was selected purposively as many as 75 respondents. Data were analyzed descriptively using tables. The results of the study show that the low actualization of Islam in the Sharia Business Unit of the Makassar Branch of the State Savings Bank (BTN) has not gone well based on sharia principles. The position of employees in the Syariah Business Unit of the Makassar Branch of the State Savings Bank is experiencing a dilemma where in one position the Bank's employees are instructed to work based on Islamic Sharia in attracting customers while on the other hand they are given targets by management. State Savings Bank Sharia Business Unit (BTN), Makassar Branch. They will receive a negative valuation and will even receive sanctions from the management of the Makassar Branch Sharia Business Unit of the State Savings Bank (BTN) because they cannot reach the target
EFFORTS TO UNDERSTAND COMMUNITY LAW THROUGH UTILIZATION OF LEGAL CONSULTATION AND AID UNITS
No full textLegal Counseling for Residents of Moncongloe Lappara Village, Moncongloe District, Maros Regency in Understanding Legal Issues Through Utilization of the Legal Consultation and Aid Unit at the Faculty of Law, Hasanuddin University conducted by the PPMU-PK-M Team of Hasanuddin University Research and Community Service Institute for partners (Village Heads of Moncongloe Lappara). A number of legal problems occurred in Moncongloe Lappara Village, Moncongloe District, Maros Regency, such as cases of buying and selling land belonging to other people, criminal acts of consumer protection, fraud, and the environment, so PPMU-PK-M activities can become a forum for the community and village officials in mapping problems and finding legal solutions by providing legal education and understanding for the community and village officials
THE POSITION OF WOMEN IN THE MAYBRAT TRIBE CUSTOM INHERITANCE
No full textCustomary inheritance law is a law that contains lines of provisions regarding the system and principles of inheritance law, inheritance, heirs, heirs, as well as how the inheritance is transferred to its control and ownership from the heir to the heir. As for what is meant by inherited assets are the assets of heirs who have died, whether the assets have been divided or are still in a state that is not divided. This includes inherited assets, namely heirlooms, marital assets, original assets, inherited assets, and joint assets. Heirs are people who pass on their inheritance to the heirs (heirs). Heir is a term that refers to people who receive inheritance from the heir.The results showed that in the process of inheritance in the Maybrat Tribe community, only sons were entitled to inheritance in the form of customary assets in the form of WAN (Heirloom cloth), beads, land/customary rights, houses/buildings, livestock. Girls have unequal or unequal inheritance rights with boys. Daughters do not get inheritance because if the girl marries, she will leave her family and enter her new family to follow her husband. The Maybrat indigenous people adhere to a patrilineal family system in which family membership is drawn or calculated based on male lineage (father). The patrilineal family system adopted by the Maybrat tribe is a mayoral inheritance system which causes only male descendants to inherit, because the position of a man is more important than his sister who is considered able to take care of and carry on family responsibilities
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KABUPATEN DAIRI
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di kantor BPN Kabupaten Dairi. Penelitian ini mengunakan pendekatan normatif yuridis empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan di BPN Kabupaten Dairi telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisasi fisik 77.647 bidang tanah atau sekitar 73,9 %, dari perkiraan seluruh bidang tanah yakni 105.069. Namun masih terdapat potensi permasalahan berkaitan dengan masalah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana publikasi dan sosialisasi, permasalahan ketidakpastian historis dari tanah dan adanya konflik dengan pemegang hak ulayat Sulang Silima, dan masalah daya dukung yang kurang atau tidak seimbang setiap daerah antara pemerintah pelaksana PTSL dengan instansi lain yang terlibat. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan aternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Aternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat sosialisasi dan meningkatkan pelatihan program pelaksanaan PTSL dan meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap program unggulan pemerintah yaitu PTSL dengan melibatkan kelompok pemegang hak ulayat Sulang Silima.
STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 MALANG TAHUN 2022
No full textPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Malang, sesuai dengan amanat undang-undang bahawa sekolah harus memenuhi 8 Standart Nasioal yang salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Kota Malang dengan teknik Kualitatif. Penentuaan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling kemudian data yang ditemukan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan publik tenaga pendidik sudah cukup baik. Faktor pendukung Strategi Kepala Sekolah dalam meningkan kualitas layanan pendidik di SMA Negeri 6 Malang di sampaikan bahwa guru bertugas merencanakan progam pengajaran, melaksanakan progam yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah progam itu dilaksanakan. Sebagai pendidik guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna, dan melaksanakan tugasnya secara maksimal dan penuh tanggungjawab sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal serta Suasana sekolah yang kondusif sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan menyenangkan, serta adanya reward bagi pendidik yang berprestasi, dan memberikan kesempatan ijin belajar kepada tenaga Pendidik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JKN BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA DEPOK
No full textPembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Prinsipnya adalah kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak tersebut. Dengan demikian maka pemerintah memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS adalah merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, yaitu melalui BPJS Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna JKN BPJS Kesehatan di RSUD Kota Depok serta faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pengguna BPJS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun masih terdapat pelayanan yang menurut pengguna BPJS Kesehatan belum maksimal dalam penerapannya, sehingga dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum preventif dan represif oleh RSUD Kota Depok untuk memenuhi hak-hak pasien pengguna JKN BPJS Kesehatan. Faktor penghambat pasien dalam menerima perlindungan hukum meliputi faktor internal dari SDM dan fasilitas rumah sakit dan faktor eksternal adalah pasien yang tidak melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BPJS Kesehatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan dan syarat-syarat yang diperlukan, serta tagihan yang tidak dibayar oleh peserta BPJS sehingga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan
ANALISIS PENGATURAN TERHADAP WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 365/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)
No full textHubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan tersebut dilanggar, maka ada akibatknya dan si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. Salah satu perbuatan atau hubungan hukum tersebut adalah perjanjian sewa-menyewa. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana dasar hukum yang terkait wanprestasi? Dan Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 365/Pdt.G/PN.Jkt.Brt beserta implikasinya?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian diantaranya yaitu bahwa ada empat jenis implikasi hukum atau sanksi wanprestasi yaitu: Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur, Pembatalan kontrak terkait dengan pembayaran ganti rugi, Pengalihan risiko kepada debitur segera setelah terjadi wanprestasi dan Pembayaran biaya perkara dalam sidang di hadapan hakim
KEDUDUKAN ORGANISASI ADVOKAT DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN
No full textProfesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Disebutnya advokat sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Namun harus diakui, bahwa kenyataannya saat ini advokat yang merupakan officium nobile sepertinya hanya tinggal masa lalu, terlebih setelah terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/ 2015 yang secara jelas seolah mengubah single bar system sebagaimana diamanatkan UU Advokat, menjadi multi bar system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan Kedudukan hukum organisasi advokat pasca terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menunjukkan bahwa secara de facto organisasi advokat direpresentasikan dalam model multi bar oleh PERADI dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta banyaknya organisasi advokat baru, sedangkan secara de jure merepresentasikan model single bar oleh Perhimpunan Organisasi Advokat (dalam hal ini oleh PERADI). Terbitnya SKMA Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan dampak positif dan negatif, di satu sisi tersebar dan meratanya profesi advokat di seluruh wilayah Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat dalam mencari keadilan akan bisa didapat dengan mudah. Namun di sisi lain, justru masyarakat menjadi lebih tidak terlindungi karena seolah-olah Advokat tidak lagi terikat pada UU Advokat dan Kode Etik yang telah memberikan standarisasi tersendiri bagi Advokat
EFFORTS TO ERADICATE AND OVERCOME DRUGS BY THE POLICE
No full textThis writing aims to find out the Efforts to Eradicate and Control Drug Crime and the obstacles by the Police. The type of research used by researchers in writing this thesis is the Sosio Juridical research type, which means science that analytically and empirically analyzes or studies the interrelationships between law and social phenomena related to the research object being studied. The results of the research show that it is necessary to reconstruct efforts to overcome and eradicate drugs. In an effort to tackle and eradicate narcotics crime, priority should be given to non-penal policies because non-penal policies basically lead to preventive efforts. Education about the dangers of narcotics abuse should be included in the education curriculum at the elementary, secondary and tertiary education levels