Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
Kewenangan Polri di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Penegakan Hukum
No full textKepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah aktor utama pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Polri dalam menjalankan dan menjalankan tugas dan fungsinya juga harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah mencegah kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran polri selain sebagai aparat penegak hukum, Polri juga mempunyai tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menitik beratkan penyelesaian masalah ditengah masyarakat, dan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif dalam masyarakat dan Dalam rangka penegakan hukum dalam konteks tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas di tengah pandemi covid-19, aparat penegak hukum sudah mengedepankan persuasif dan dialogis kepada masyarakat yang mana itu membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bahayanya covid-19 ini. Sedangkan dalam penerapan aturan hukum dalam Pasal 212, 216, 218 KUHP aparat penegak hukum sudah melakukannya sesuai dengan aturannya
FORCED MARRIAGE OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AS A FORM OF SETTLEMENT IN VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE
No full textRatification of RUU TPKS has become a strong legal for victims of sexual violence crimes, one of its scopes listed in Article 4 of the UU TPKS on forced marriage. Referring to the Academic Text of the RUU PKS, forced marriage means if any person who abuses power or threats of violences or deceits or persuasion or a series of lies or other psychic pressures so that a person cannot give a real consent to perform a marriage. Through the perspective of victimology, it can be seen the impact of a crime on victims and the protection of victims in the criminal justice system. This research method uses a normative juridical approach which is a research approach by studying, viewing, and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, views, theories, legal regulations and the legal system relating to the issues being discussed. This research aims to find out prevent the handling of victims of sexual violence crimes with inappropriate or deviant forms of settlement. One of them is the forced marriage
Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Materi Gaya pada Siswa Sekolah Dasar
No full textAbstrak. Dalam mata pelajaran IPA, kita sering menjumpai materi gaya dalam kehidupan kita sehari-hari, namun tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang di dunia ini kurang memahami gaya, misalnya siswa sekolah dasar. Beberapa dari mereka mungkin mengalami kesulitan mempelajari materi gaya. Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa dan mengetahui seberapa efektif pembelajaran cooperative jigsaw dapat mengatasi tidak tercapainya hasil belajar siswa pada materi kelas 4. Pada kenyataannya, pemahaman siswa tentang materi gaya masih belum sesuai target, sehingga mempengaruhi hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Siswa kelas 4 SDN Sentul 4 yang berjumlah 16 siswa menjadi partisipan pembelajaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan Penelitian Tindakan Kelas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes berupa pre-test dan post-test. Selanjutnya, hasil dari data yaitu rata-rata nilai belajar siswa meningkat dari 67,50 menjadi 86,88. Selain itu, data diuji juga dengan paired sample t-test dengan hasil 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran konvensional ceramah dengan model kooperatif jigsaw.Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif Jigsaw, Hasil Belajar, Gaya, Sekolah Dasa
EFEKTIVTAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS APLIKASI SIKS-NG DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMPANG
No full textRegulasi transformasi digital memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan zaman. Transformasi digital sesuai regulasi di Indonesia terkait big data. Pemerintah akan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan fasilitas perlindungan sosial serta mendukung monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024” (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial yang merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan negara lainnya serta program-program yang dilaksanakan oleh Sistem Jaminan Sosial, pemberdayaan masyarakat diprioritaskan bagi fakir atau miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal karena data masih ditemukan permasalahan mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat tidak sinkron dan data belum terupdate. Faktor penghambatnya adalah masih banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penggunaan data penerima bansos belum dimutakhirkan dan data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Urusannya masih belum terarah secara optimal
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA
No full textPerkembangan teknologi informasi, media dan komputer yang semakin luas tanpa batasan-batasannya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif, dimana salah satu dampak negatif dalam penyalahgunannya menimbulkan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni munculnya pelecehan seksual terhadap perempuan yang kian meluas. Tidak hanya meliputi dunia nyata (kontak fisik) saja, namun juga terdapat dalam media massa dimana pelecehan seksual di media massa ini masuk dalam kategori tindakan asusila dan juga dalam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan, karena pelecehan seksual di media massa merupakan suatu sikap penyerangan terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Dalam tatanan wilayah sistem peradilan pidana keadaan tersebut tidak dibarengi dengan peraturan perundang undangan yang cukup kuat untuk menanganinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam KUHP Buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis Tentang kejahatan terhadap kessusilaan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan upaya perlindungan hukum bagi korban merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkendala adanya kekosongan hukum dalam memberikan sebuah perlindungan hukum bagi perempuan, dimana faktanya masih banyak kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya. Kurangnya keperceyaan terhadap penegak hukum yang menjadikan salah satu kendalanya dan psikologis dari korban sendiri yang kurang untuk mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi seorang korban. Terakhir persoalan yang paling mencolok pada upaya perlindungan hukum bagi korban mimiliki problem tersendiri dengan didadasari kurangnya kesadaran hukum, sedikit lemahnya peraturan dan dari sisi korbannya sendiri
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TAHAP PENUNTUTAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Putusan No: 28/PID.B/2022/PN LBB)
No full textKeadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana hal yang menjadi pembeda dari penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga penyelesaian keadilan restoratif ini kehidupan harmonis di lingkungan masyarakat dapat pulih kembali. Rumusan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kewenangan Kejaksaan dalam mengesampingkan penuntutan terhadap perkara dengan konsep Keadilan Restoratif? Dan Dasar pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian diantaranya yaitu Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat diantaranya yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain hal tersebut diatas, dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAMPAK COVID 19 MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Borontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan analisis jalur yang mengedepankan aspek narasi deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukan program tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tuladenggi telah disosialisasikan oleh pemerintah Desa melalui berbagai kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, maupun pelibatan unsur aparat pemerintah pada tingkat Dusun. Program bantuan langsung tunai (BLT) model pendanaannya adalah melalui kebijakan anggaran dana Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Untuk mendukung tercapainya tujuan program, maka komitmen kerja pemerintah Desa telah ditunjukan dengan adanya sinergitas dan konsistensi sejak tahapan pengusulan pendataan sampai pada dana diterima langsung oleh masyarakat. Sebagai saran dari peneliti terhadap pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Perlu dimaksimalkan lagi dengan berbagai cara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program atau kebiajakan yang diambil dan dilaksanakan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi penting akan setiap kebijakan yang diambil
SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA
No full textUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk
Refleksi Pemahaman Penegakan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Dalam Kurikulum Pendidikan Polisi Kedepannya
No full textKasus kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia, korban kerap kali melaporkan kerugian yang dialami ke polisi tetapi di tahap laporan banyak ditolak karena kurang alat bukti dan akhirnya pelaku tidak dihukum. Kekerasan seksual merupakan bagian dari perbuatan melanggar HAM, sedangkan Indonesia adalah negara yang menjunjung HAM. Polisi sebagai garda terdepan di lini masyarakat dipandang melihat kasus kekerasan seksual secara normatif dan tidak ada terobosan yang progresif untuk mencapai keadilan sebesar-besarnya bagi korban. Penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dan menemukan bahwa yang dapat diperbaiki saat ini adalah menciptakan generasi polisi yang lebih paham mengenai penegakan kasus kekerasan seksual melalui mata pelajaran yang diperoleh saat melalui pendidikan polisi
LEGAL ASPECTS OF CONVECTION-BASED MSME B3 WASTE MANAGEMENT VALUES OF LEGAL JUSTICE
No full textEnvironmental pollution which can result further because in addition to environmental damage it also poses a hazard, namely specifically the presence of known hazardous and toxic waste. in Sukaraos Village, Cikijing District, Majalengka Regency, which can result in B3 waste pollution in its business so this needs attention from the central government and local governments. The author will review this research to find out related to legal studies in B3 waste management to realize legal justice and aspects of law enforcement carried out by the Majalengka Regency Environmental Service. the analysis is qualitative analysis. Majalengka Regency Regent Regulation Number 33 of 2019 related to the management of hazardous and toxic waste does not reflect legal justice for MSME business actors Convection this is due to the absence of obligations from the local government for the allocation of B3 waste management for business actors, difficult permits and management fees waste that is charged to business actors and is expensive. The aspects of law enforcement carried out by the Majalengka Regency Environmental Service are still not effective because there are factors in law enforcement itself, including legal factors, law enforcement factors, facilities factors, community factors and legal culture factors that have not been realized by the community. The conclusion of this study is that the existing regulations in Majalengka Regency and other regulations have not created legal justice for the perpetrators themselves because environmental law enforcement and protection of business actors have not been maximized due to several law enforcement factors that do not run optimally