Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM PERJANJIAN MEDIS DI INDONESIA (STUDI : RUMAH SAKIT SIAGA RAYA)
Rumah sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit hanya dikenal doktrin Vicarious Liability namun dirasa sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Sehingga berkembang suatu doktirn yang bernama Corporate Liability dan Central Responsibility. Dalam pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengadopsi doktrin Central Responsibilty, dimana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Sahingga pasien dapat meminta tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa harus memastikan status dan hubungan antara dokter yang bersangkutan dengan rumah sakit
Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). Fokus penelitian ini meneliti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang bersandarkan pada teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Hubermen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan mengadakan wawancara serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik. Namun implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa masih saja belum optimal, ketika implementasi kebijakan dilaksanakan ternyata ada prosedur dan mekanisme dari regulasi yang berlaku masih kurang sesuai, jumlah penerima BLT di bagi ratakan karena kuota penerima melebihi jumlah yang telah ditentukan
Paradigma Pedagogi Reflektif yang Dikombinasikan Dengan Flipped Classroom dalam Kelas Aljabar Linear
Abstrak. Pendekaatan paradigma pedagogi reflektif adalah suatu prosedur pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara mahasiswa dengan materi yang dipelajarinya yang damping oleh dosen sebagai fasilitator. Perancangan proses pembelajaran dilakukan sedemikian rupa sehingga mahasiswa menjadi pusat proses belajar dan dituntut untuk menemukan diri dalam kesadarannya untuk menggali pengetahuan serta nilai dengan penuh tanggungjawab. Penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa Paradigma Pedagodi Reflektif (PPR) yang dikombinasikan dengan Flipped Clasroom sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di tengah masa pandemic. Subjek penelitian untuk masing-masing kelas kontrol dan eksperimen berjumlah 19 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes tertulis dengan soal uraian berjumlah 5 nomor. Soal terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi mahasiswa yang diajarkan dengan menerapkan PPR yang dikombinasikan dengan Flipped Clasroom dengan mahasiswa yang diajarkan dengan metode konvensional. Sehingga berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan PPR yang dikombinasikan dengan Flipped Clasroom terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar para pengajar dapat menerapkan paradigma pedagogi reflektif yang dikombinasikan dengan flippedclassroom dalam kegiatan pembelajaran.Kata Kunci: Flipped Clasroom, Model Pembelajaran, Pedagodi Reflektif
Is Credit System Serving Three Types of Students? Teacher and Student Perspectives in the Implementation of Mathematics Learning
Abstract. Students should receive educational services according to their talents, interests, and abilities. Therefore, a learning system should accommodate fast, normal, and slow learners. This study aims to identify the perspective of teachers and second graders on the application of the Credit System in Yogyakarta secondary schools, the constraints, as well as strategies in implementing the Credit System. The study is phenomenological research. The data was collected using interviews and focus group discussion results. The participants were students and teachers who carried out the Credit System for learning mathematics. The data analysis was done using the Bogdan & Biklen approach. The results of the study show that teachers and students still find difficulty carrying out credit systems. The causes of these students' perspectives are that students are not used to learning independently and teachers are still confused about doing Credit Systems learning to serve all types of students. The strategy of this challenge is to add hours to types of fast learner and teachers make modules that are easy to understand for all types of learner.Keywords: credit system, mathematics, teacher and student perspective.
Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbantuan Software Lectora Inspire untuk Siswa SMP
Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya jumlah media pembelajaran interaktif yang dikembangkan guru dan perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran jarak di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan secara khusus bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran Interaktif berbantuan Software Lectora Inspire untuk siswa SMP kelas VIII. Model pengembangan yang digunakan adalah Borg and Gall yang dimodifikasi oleh Nana Syaodih Sukmadinata dengan 3 langkah, yaitu (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan produk, dan (3) uji produk. Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah lembar validasi ahli dan angket respons siswa dengan subjek uji coba lapangan sebanyak 28 siswa kelas VIII di salah satu SMP Negeri di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: media pembelajaran interaktif berbantuan Software Lectora Inspire pada materi bangun ruang sisi lengkung khususnya kerucut yang dikembangkan dinyatakan Valid oleh ahli media dan dinyatakan Valid oleh ahli materi. Respons siswa terhadap media pembelajaran interaktif bebantuan Software Lectora Inspireyang dikembangkan memperoleh rerata skor 3,44 sehingga media pembelajaran interaktif yang dikembangkan dinyatakan Praktis dan layak. Artinya media pembelajaran interaktif yang dikembangkan dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai media pembelajaran jarak jauh. Kata Kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran Interaktif, SoftwareLectora Inspire
Pertumbuhan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP dengan Model Problem-Based Learning melalui STEM
Abstrak. Berpikir kreatif matematis perlu ditumbuhkan pada siswa, berpikir kreatif matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pertumbuhan kemampuan berpikir kreatif matematis pada pembelajaran PBL melalui STEM; 2) mendeskipsikan kemampuan berpikir kreatif matematis pada pembelajaran melalui STEM. Metode yang digunakan adalah metode campuran menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan populasi penelitian siswa kelas VIII salah satu SMP Negeri di Semarang, dengan sampel sebanyak 31 siswa. Pengumpulan data kuantitatif melalui tes dan analisis data menggunakan uji-t, uji proporsi dan N-Gain. Secara kualitatif ditentukan tiga subjek penelitian. Pengumpulan data kualitatif dengan dokumentasi dan wawancara yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini: 1) model PBL melalui STEM dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa; 2) kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan PBL melalui STEM dari ketiga subjek, Cenderung memenuhi indikator fluency, cenderung tidak terpenuhi indikator Flexibility. memenuhi indikator Originality dan cenderung memenuhi indikator Elaboration.Kata Kunci: Berpikir kreatif matematis, PBL, STEM
Pengembangan E-Modul Aljabar Linear Dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Berbasis Nilai-Nilai Keislaman
Abstrak. Pembelajaran matematika tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang berhasil dalam perhitungan matematis dan prosedural, tetapi juga mengembangkan pemikiran religius. Oleh karena itu perlu adanya integrasi nilai-nilai agama ke dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan pedagogis mahasiswa, perlu dilakukan integrasi pendekatan pendidikan matematika realistik dengan lesson study. Selama pandemi covid 19 pembelajaran dilakukan full online. Untuk itu perlu adanya referensi modul perkuliahan berbentuk digital. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan e-modul aljabar linear dengan pendekatan pendidikan matematika realistik berbasis nilai-nilai keislaman pada materi matriks dan sistem persamaan linear. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan mengikuti model PPE (Planning, Production, Evaluation). Validasi dilakukan oleh ahli materi matematika, ahli media dan ahli agama. Instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi angket dan lembar respon mahasiswa. Berdasarkan penelitian diperoleh validasi ahli materi matematika memperoleh skor rata-rata sebesar 3,9 dengan kategori valid, hasil validasi ahli materi agama islam mendapatkan skor rata-rata 3,8 dengan kategori valid, hasil dari validasi media mendapatkan skor 3,55 dengan kategori valid. Hasil perhitungan respon mahasiswa mendapatkan persentase skor pada aspek tampilan sebesar 81% dengan kriteria sangat menarik, persentase skor pada aspek penyajian isi sebesar 84% dengan kriteria menarik, persentase skor pada aspek kemenarikan sebesar 83% dengan kriteria sangat menarik. Katakunci: e-modul, nilai-nilai keislaman, pendidikan matematika realisti
RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS WITH CHILD PERFORMERS IN CONFLICT WITH THE LAW
Narcotics crimes are not only committed by adults but also children. For cases of criminal acts committed by children, the restorative justice system at least aims to repair/recover criminal acts committed by children with actions that are beneficial to children. This research is included in normative juridical research. The data used is secondary data. Meanwhile, the collection of legal materials is carried out by reviewing and collecting library materials and the analysis method is carried out using a qualitative descriptive method. From the results of the study, it can be concluded that based on the three decisions that the researchers reviewed, namely Decision Number 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre with the Defendant Andesta Bin Rusimin, Decision No.02/Pid.Sus-Anak/2015/PN- SAB with the Defendant Fajri Bin Nurdin and Decision Number 06/Pid.Sus.anak/2017/PN-Bir with the Defendant Child, it can be seen that the concept of restorative justice in handling cases of children as perpetrators of narcotics crimes by the panel of judges was not implemented. This can be seen in his injunction; the Panel of Judges actually sentenced the Defendant to years in prison. Whereas the concept adopted by restorative justice is a concept that prioritizes recovery, not retaliation. The ideal concept of restorative justice in handling cases of children as perpetrators of narcotics crimes is a concept that provides a value of justice for both perpetrators and victims, for this reason it is necessary to reform Law Number 35 of 2009 regarding sanctions for child perpetrators of narcotics crimes by eliminating criminal sanctions. imprisonment is half of the adult sentence. It is necessary to build rehabilitation places that specifically deal with children who are perpetrators of narcotics crimes
Legal Liability in E-Commerce Agreements through the Cash on Delivery Payment System
The online sale and purchase agreement is in principle the same as the conventional sale and purchase agreement. The difference is only in the medium, where the seller and the buyer do not meet directly (face to face) and payment and delivery of goods is determined according to the agreement in the provisions of article 1458 of the Civil Code. The problem to be studied is the legal construction in online buying and selling with COD payments and the responsibilities of the parties involved in buying and selling online. The method used is a normative juridical research with qualitative descriptive analysis. The results of the study can be explained that the legal construction of online buying and selling made in an electronic contract through an electronic system is a manifestation of the agreement of the parties as formulated in Article 47 PP PSTE Number 82 of 2012. With the validity of the electronic contract, the provisions of Article 1338 of the Civil Code will apply where the agreement made is valid will bind the parties, so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely. so that rights and obligations arise where the seller is obliged to send the ordered goods and the buyer must pay the agreed price. Because it is done online, the delivery of goods requires the services of a third party, namely an expedition service. Thus there are three different responsibilities, namely the seller is responsible for the suitability of the goods that have been ordered, the buyer is responsible for payment for the goods, and the expedition is responsible for delivering the goods safely
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING THE CRIME OF CORRUPTION COVID-19 AID FUND
The implementation of restorative justice (restorative justice) in the handling of corruption in the Covid-19 aid fund contained in Decision Number 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst with the Defendant Harry Van Sidabukke, it can be seen that the panel of judges did not apply the concept of restorative justice. Because in its order, the Panel of Judges instead imposed a prison sentence of 4 (four) years on the Defendant. This means that the sanctions imposed by the judge still adopt the concept of retributive justice which focuses more on retaliation. The retaliation is manifested in the form of sentencing the Defendant. In addition, regarding the implementation of restorative justice in handling corruption cases of Covid-19 aid funds that need to be developed in Indonesian law enforcement, it is related to the provision of sanctions for the Defendant to focus more on recovering losses to state finances instead of focusing on retaliation. That is, in this case the application of the concept of restorative justice needs to be considered by the Panel of Judges so that the return of state losses becomes the main crime, not an additional crime. Because in the context of law enforcement in Indonesia, the restorative justice approach for corruption cases, both small-scale corruption and those that cause harm to state finances, has so far not been implemented. This is because the legal basis for the application of restorative justice for corruption cases in the internal prosecutor's office is not sufficient. This is because the current Attorney General's Regulation does not regulate corruption as a case that can be resolved through restorative justice