Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG PENDIDIKAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI
No full textPendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan dan menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian kualitatif guna menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan permasalahan antara kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Gap yang terjadi kemudian di deskripsikan sehingga nampak jelas uraian pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah pemerintah telah bertekad untuk terus memecahkan berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan tersebut melalui berbagai upaya. Penyelesaian secara konvensional yang telah dilakukan selama ini masih belum mampu mengatasi permasalahan ada. Kebijakan pemerintah ini perlu dicermati dan diperhatikan oleh semua satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengingat kebijakan ini adalah kebijakan strategis yang telah dianggap oleh para ahli sebagai kebijakan yang fleksibel dalam memaknai Pendidikan sehingga adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman dan teknologi sudah saatnya dapat diterapkan secara optimal. Dalam menjawab sejumlah tantangan dalam imlementasi teknologi di bidang Pendidikan adalah dengan memetakan masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama perubahan. Untuk itu, penggerakan pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemanfaatan TIK kepada masyarakat dapat diterapkan di semua bidang kehidupan di antaranya bidang Pendidikan, sehingga diharapkan tidak adanya lagi gap lagi antara pembangunan kualitas pendidikan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, serta tidak adanya sekat-sekat interaksi membuat penerapan teknologi ini sangat urgen untuk di implementasikan secara masif dan terstruktur
PENGARUH MOTIVASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SUNLIFE FINANCIAL INDONESIA PADA DIVISI TELEMARKETING JAKARTA SELATAN
No full textTujuan penelitian ini untuk mengetahuengaruh positif dan signifikan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel stres kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan variabel motivasi dan stres kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan. Sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh yang berjumlah 66 karyawan. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, multikolineritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indonesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 21,067+0,698X1. (2) Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara stress kerja terhadap kinerja karyawan pada PT.Sunlife Financial Indoneesia pada divisi telemarketing Jakarta Selatan, hal tersebut dapat dibuktikan dari persamaan regresi linier sederhana Y= 11,174+0,831X2, dan nilai thitung 4,969 > ttabel 1,997 dengan signifikan 0,000 Ftabel 3,99 dengan tingkat siginifikan 0,000 < 0,05
REFORM OF THE CRIMINAL LAW OF ACTIONS ABOUT THE MISUSE OF FIRE WEAPONS IN INDONESIA
No full textSince March 8, 1946, the Criminal Code has been used as criminal law in Indonesia, although changes have been made several times in the criminal law code. It is now realized that the Criminal Code is no longer able to accommodate the aspirations of the people who are developing rapidly due to several factors. The development of crimes that occur in society is also evidence that the Criminal Code does not provide legal protection to the community. In analyzing criminal law, one must pay attention to the social norms and standards that have been established and applied by the criminal law. As a result, social norms turn into legal norms. In the context of a democratic society, congruence eventually occurs between various social norms, through social ethics and legal norms. The development of punishment raises the idea or principle of punishment, making the convict a subject rather than an object so that he views the convict as a whole human being. by the Indonesian people, which has received social attention as a result of the search for alternative punishments for other independence crimes
ANALYSIS OF THE CRIMINAL SYSTEM OF THE PRACTICE OF PERSECUTION IN THE CRIMINAL OF THEFT IN THE JURISDICTION OF THE ASMAT RESORT POLICE
No full textThis study aims to determine the punishment system for perpetrators of persecution of perpetrators of criminal acts of theft in the Legal Area of the Asmat Resort Police and to determine the obstacles to law enforcement against perpetrators of practicing persecution of perpetrators of criminal acts of theft in the Legal Area of the Asmat Resort Police. The author analyzes the data using the socio-juridical approach method, that is, in addition to studying law theoretically and normatively in the form of analyzing various laws and regulations, books and articles that have a correlation and are relevant to the problems studied, will also examine the law in its implementation using techniques data collection through interviews and documentation. The criminal system and punishment that can be applied to perpetrators of persecution of perpetrators of criminal acts of theft is only limited to perpetrators of persecution who actually act as movers and provocateurs who influence the practice of persecution for members of the public at the place where the perpetrators of theft were caught, by imposing Article 170 Paragraph (3) and Article 351 of the Criminal Code, if the persecution is carried out until the perpetrator of the theft dies, while other residents who carry out the persecution are not harmed. The obstacles to law enforcement for the perpetrators of the persecution of the perpetrators of the crime of theft include the lack of Investigation Unit personnel and members of the Asmat Police, the absence of operational car facilities that can carry the perpetrators of persecution because there are no cars that can operate in the Asmat Regency area, the lack of members' legal knowledge, and the absence of a district attorney's office or a district court in Asmat District, which made it difficult for the perpetrators of persecution to be detained
JURIDICAL STUDY OF BREACH OF LAND SALE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 44/PDT.G/2019/PN KDL)
No full textThe juridical study of default on land sale and purchase Case Study of Decision Number 44/PDT.G/2019/PN KDL and the default dispute in the decision on case Number 44/Pdt.G/2019/PN Kdl between PT Kawasan Industri Kendal and PT. Prospera Jaya. This study uses a qualitative approach which is descriptive analysis with normative juridical methods, namely by using research materials from secondary data collected through library research. The conclusions of this study are (1) Settlement of default disputes in sale and purchase agreements in the decision of Case NUMBER 44/ PDT.G/2019/PN KDL went through a mediation process. By mediating the dispute that occurred between PT Kawasan Industri Kendal as the Plaintiff and PT Prospera Jaya Group as the defendant ended amicably by carrying out several agreements in accordance with applicable law. (2) It is hoped that all companies in Indonesia experiencing civil disputes will first take part in the mediation process. So that in resolving disputes it is not just carrying out the mediation process as a formality to avoid the threat of being null and void, but should resolve disputes in accordance with the objective mediation so that a sense of justice is fulfilled and beneficial to the parties. (3) The researcher advises the general public or companies experiencing default disputes as in Case NUMBER 44/PDT.G/2019/PN KDL to carry out the same process as in the decision of the case. (4) So as to minimize losses between the two parties
PROTECTION OF DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS PURSUANT TO LAW NUMBER 23 OF 2004
No full textIn order to realize this wholeness and harmony, it really depends on everyone in the household, especially the level of quality of behavior and self-control of everyone in the household. The integrity and harmony of the household can be disrupted if the quality and self-control cannot be controlled, which in the end can lead to domestic violence resulting in insecurity or injustice to people in the household environment. To prevent, protect victims, and take action against perpetrators of domestic violence, the state and society are obliged to carry out prevention, protection and prosecution of perpetrators in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution. The state is of the view that all forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights. Humans and crimes against human dignity and dignity as well as forms of discrimination. The problem approach used in writing this thesis uses a normative juridical approach, meaning that a scientific study conducted based on studying the law will identify several legal aspects and the basic principles that develop in these provisions
Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak Usia Sekolah Dasar melalui Media Komik Edukasi SETION
No full textKekerasan seksual adalah hal mengerikan dan menakutkan yang bisa dialami anak usia sekolah, tanpa memandang jenis kelamin. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak diketahui semakin meningkat seiring dengan dampak globalisasi. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur baik di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan pendidikan, serta di pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Permasalahan yang berkaitan dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga dijumpai di lingkungan mitra pogram, SDN Plosokerep 02 Blitar. Dengan menggabungkan antara komik dengan Pendidikan Seks terciptalah komik SETION sebagai media penyampaian pendidikan seks kepada anak. Implementasi program SETION dilaksanakan di SDN Plosokerep 2 Blitar tepatnya di kelas V dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa. Program ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan mulai dari bulan September sampai dengan November. Dengan menggabungkan antara komik dengan Pendidikan Seks terciptalah komik SETION yang mampu memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa mengenai pengetahuan seks sehingga dapat membentengi diri mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau pornografi, pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual.Kekerasan seksual adalah hal mengerikan dan menakutkan yang bisa dialami anak usia sekolah, tanpa memandang jenis kelamin. Angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak diketahui semakin meningkat seiring dengan dampak globalisasi. Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur baik di rumah, di masyarakat, dan di lingkungan pendidikan, serta di pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Permasalahan yang berkaitan dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga dijumpai di lingkungan mitra pogram, SDN Plosokerep 02 Blitar. Dengan menggabungkan antara komik dengan Pendidikan Seks terciptalah komik SETION sebagai media penyampaian pendidikan seks kepada anak. Implementasi program SETION dilaksanakan di SDN Plosokerep 2 Blitar tepatnya di kelas V dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa. Program ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan mulai dari bulan September sampai dengan November. Dengan menggabungkan antara komik dengan Pendidikan Seks terciptalah komik SETION yang mampu memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa mengenai pengetahuan seks sehingga dapat membentengi diri mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang berbau pornografi, pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual
ANALISIS PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE BUKU GURU IPAS MUATAN IPS SD KURIKULUM MERDEKA
No full textPendahuluanMengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Mengajar tidak hanya sekedar proses menyampaikan informasi dari guru ke siswa, melainkan meliputi banyak kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan (Hermawan et al., 2007). Bagi kaum konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan semata, melainkan sesuatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan justifikasi. Jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri (Battencourt, 1989; Suparno, 1997). Mengajar dalam konteks ini adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkannya berpikir sendiri (Glasersfeld, 1989; Suparno, 1997). Atas dasar pemahaman ini, seyogianya seorang guru mempunyai suatu pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan suatu bahan ajar kepada siswanya. Pembelajaran yang merupakan upaya mengarahkan siswa untuk dapat menjangkau aspek konten, baik sintaktikal maupun substantif, tidak akan tercapai tanpa dibarengi adanya pengetahuan strategi pengajaran yang diterapkan dengan tepat oleh guru. Guru menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan karena guru memiliki peran central dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gage dan Berliner (dalam Kirom, 2017) bahwa fungsi utama guru dalam pembelajaran adalah sebagai perencana (planner), pelaksana (organizer) dan penilai (evaluator). Tentu saja untuk menjalankan fungsinya dalam pembelajaran guru haruslah memiliki kompetensi agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa kompetensi yang dimaksud adalah kopetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Guru tersebut juga harus paham dan mampu dalam mengintegrasikan pengetahuan konten ke dalam pengetahuan tentang kurikulum, pembelajaran, mengajar dan siswa. Pengetahuan-pengetahuan tersebut akhirnya dapat menuntun guru untuk merangkai situasi pembelajaran pada kebutuhan individu dan kelompok siswa. Pengetahuan seperti ini dinyatakan sebagai pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content knowledge) atau PCK (NRC, 1996). Menurut Loughran (2006) PCK merupakan suatu konstruksi akademik yang menggambarkan suatu ide yang dapat membangkitkan minat untuk mempelajari sesuatu. PCK adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh guru dari waktu ke waktu dan melalui pengalaman tentang bagaimana mengajarkan konten tertentu dengan cara tertentu untuk meningkatkan pemahaman siswa. PCK merupakan kumpulan pengetahuan yang terintegrasi, konsep, kepercayaan dan nilai yang dikembangkan guru pada situasi mengajar PCK ini meliputi aspek-aspek penunjang guru dalam terlaksananya proses pembelajaran (Saifudin & Sukma, 2019). Kurikulum Merdeka menjadi salah satu jawaban dan solusi yang diberikan pemerintah terhadap kehilangan makna pembelajaran (learning loss) baik sebelum pandemic Covid19, selama, dan setelah prahara kemanusia yang terus melandai dan mampu tertangani dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Mendikbudristek No. 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang kemudian disempurnakan oleh Surat Keputusan Mendikbudristek No. 262 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset , Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, maka kurikulum SD/MI/bentuk lainnya mengacu pada Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau mengacu pada struktur kurikulum SD/MI/bentuk lainnya yang terdiri dari pembelajaran intrakulikuler dan projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) yang dialokasikan dengan sekitar 20% total JP per tahun. Pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan secara terpadu. Kemampuan kognitif peserta didik menurut Jean Piaget (Dewantara & Paramartha, 2021) sudah berada pada fase konkret operasional (7-11 tahun), dimana pada fase ini peserta didik sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret dengan mengembangkan tiga macam operasi berpikir yaitu mengenali sesuatu, mengingkari sesuatu, dan mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Materi yang diberikan tidak tertuju pada tiap-tiap disiplin ilmu sosial, melainkan penyajian materi disajikan secara tematik dengan mengaitkan pada kejadian sosial yang terjadi di sekitar peserta didik. Tema-tema sosial ini nantinya akan semakin berkembang dan meluas dari lingkungan peserta didik. Guru harus dengan matang mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan proses siswa. Semua itu dapat terwujudkan jika guru menguasai konten isi materi dan bagaimana mengajarkannya dengan baik. Untuk mendukung ketercapaian tesebut perlu dilakukan pembinaan terhadap guru, dalam rangka membentuk guru yang professional. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemerintah menyediakan buku guru. Buku guru berisi konten materi dan strategi pembelajarannya yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Buku guru sebagai panduan bagi guru dalam merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi pembelajaran mestinya memenuhi kaidah-kaidah pedagogical content knowledge (PCK). Pembelajaran IPS bukan bertujuan untuk menjadi sebuah hafalan pada ingatan peserta didik dengan bermacam-macam fakta serta materi yang harus dngat, tetapi pembelajaran IPS ditujukan agar menumbuhkan rasa sadar akan tanggung jawab pada hak atas dirinya sendiri serta kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran IPS diharapkan mampu melatih keterampilan peserta didik baik itu keterampilan secara intelektual maupun secara fisik dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Dasar tidak lepas dari elemen kurikulum. Kurikulum berperan penting bagi pembelajaran. Kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan setiap aktivitas pembelajaran dan tidak terpisahkan pada sistem pendidikan (Bahri, 2017; Djamarah & Zain, 2006; Mutiani et al., 2021). Kurikulum memiliki elemen yang harus menjadi bagian pada suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk pencapaian pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik. Penelitian terkait pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar telah dilakukan oleh Mutiani et al. (2021). Hasil penelitian memastikan bahwa pembelajaran di tingkat sekolah dasar mengedepankan isu kontekstual dengan tujuan agar peserta didik mampu untuk melakukan elaborasi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini mendeskripsikan pembelajaran IPS dilihat dari konteks elemen kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pedagogical Content Knowledge terhadap buku guru IPAS kelas IV pada muatan IPS sekolah dasar Kurikulum Merdeka. Artikel ini diharapkan menjadi sumber referensi teoritis terkait PCK terhadap buku guru IPAS kelas IV muatan Ips di SD kurikulum merdeka. MetodeMetode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan suatu fakta, data, dan objek penelitian secara sistematis dan sesuai dengan situasi alamiah (Latifah & Supena, 2021). Subjek penelitian ini adalah bab 5 sampai 8 buku guru IPAS kelas IV kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Fitri et al., 2021). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah instrumen evaluasi buku guru yang berisi perpaduan dari lima komponen PCK yang dikembangkan Magnusson dkk. dan instrumen yang dikembangkan oleh Swanepoel yang selanjutnya dikembangkan oleh Resbiantoro (2016). Instrumen evaluasi buku berisi aspek-aspek konten PCK dalam buku guru. Pengisisan instrument evaluasi buku guru dilakukan dengan memberikan nilai 0 sampai 3 pada setiap indikator penilaian dengan mengikut kriteria sebagai berikut: 0: Tidak memuat1: Tidak sesuai2: cukup sesuai3: Sesuai Setelah data diperoleh, kemudian dihitung persentase nilai PCK untuk setiap komponen dengan rumus yang dikembangkan Sujana (dalam Agustina et al., 2022) yaitu sebagai berikut: P = n/x × 100%Keterangan:P = Persentasen = jumlah skor yang diperolehx = jumlah skor maksimal Hasil perhitungan persentase PCK kemudian diubah menjadi bentuk kualitatif dengan mengacu pada kriteria interpretasi skor menurut Riduwan dan Sunarno (dalam Agustina et al., 2022) yang termuat pada tabel 1 berikut: Tabel 1. Kriteria InterpretasiSkor Rata-rata (%)Kategori0%-20%Tidak Tercapai21%-40%Kurang Tercapai41%-60%Cukup Tercapai61%-80%Tercapai81%-100%Sangat TercapaiSumber: Riduwan dan Sunarno (dalam Agustina et al., 2022) Hasil dan PembahasanPada penelitian ini analisis hanya dilakukan pada buku IPAS kelas IV muatan IPS saja yang terkandung dalam BAB 5 sampai 8 dengan teknik pengambilan data secara menyeluruh (Tidak per BAB). Komponen PCK dinilai berdasarkan indikatornya masing-masing yang dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen Content Knowledge (CK) yang terdiri dari capaian pembelajaran, pengetahuan inti, dan hakikat ilmu. Sedangkan komponen kedua yaitu Pedagogical Knowledge (PK) terdiri dari kegiatan pembelajaran, penilain, contoh dan penjelasan, kerangka metakognisi, perbedaan perlakuan siswa, serta memberikan motivasi pada siswa. Persentase kemunculan setiap sub komponen dapat dilihat pada tabel 2 mengenai hasil analisis Pedagogical Content Knowledge (PCK) pada buku IPAS kelas IV muatan IPS berikut ini. Tabel 2. Hasil Analisis Pedagogical Content Knowledge (PCK) pada Buku IPAS Kelas IV Muatan IPSKOMPONEN PCKSUB KOMPONENPERSENTASEKATEGORICONTENT KNOWLEDGECapaian Pembelajaran100%Sangat tercapaiPengetahuan Inti67%TercapaiHakikat Ilmu Pengetahuan83%Sangat tercapaiPEDAGOGICAL KNOWLEDGEKegiatan pembelajaran71%TercapaiPenilaian81%Sangat tercapaiContoh dan penjelasan83%Sangat tercapaiKerangka metakognisi67%TercapaiPerbedaan perlakukan siswa50%Cukup tercapaiMemberi motivasi pada siswa67%TercapaiTotal 75%TercapaiSumber: data primer diolah, 2022 Apabila dicermati dengan seksama tabel 2, maka terlihat bahwa persentase kemunculan dari setiap sub komponen PCK beragam. Sub komponen capaian pembelajaran memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 100% sehingga tergolong pada kategori sangat tercapai. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa capaian pembelajaran ditampilkan secara menyeluruh, dibobotkan dengan tepat, dan dinyatakan dengan jelas pada buku IPAS kelas IV untuk muatan IPS. Sub komponen pengetahuan ini memiliki persentase kemunculan yang tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 67% yang artinya tergolong ke dalam kategori tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa muatan IPS dalam buku IPAS kelas IV sudah cukup dimunculkan. Persentase yang tidak terlalu tinggi dari sub komponen pengetahuan inti ini disebabkan karena pada buku IPAS kelas 4 pengetahuan awal tidak disebutkan. Selain itu miskonsepsi yang sering terjadi juga tidak dimunculkan di dalam buku. Pengetahuan tambahan yang disajikan juga belum maksimal. Padahal untuk membentuk pemahan konsep yang benar pada siswa maka diperlukan identifikasi miskonsepsi (Mukhlisa dalam Agustina et al., 2022). Selain itu pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh siswa sangat penting diketahui oleh guru agar ia bisa membimbing siswa untuk memasuki materi belajar yang berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi (Astuti dalam Agustina et al., 2022). Lebih baik dari sebelumnya, sub komponen hakikat ilmu pengetahuan tergolong pada kategori sangat tercapai dengan persentas sebesar 83%. Angka ini menunjukkan bahwa hakikat ilmu pengetahuan yang terkandung dalam buku ini sudah baik. Persentase sub komponen kegiatan pembelajaran adalah sebesar 71% dan tergolong ke dalam kategori tercapai. Meskipun angka ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun terdapat kekurangannya dari kegiatan pembelajaran pada buku IPAS kelas IV ini, dimana tidak ada kegiatan laboratorium serta variasi kegiatan pembelajaran yang sangat minim. Terdapat hubungan yang signifikan antara variasi mengajar guru dengan motivasi belajar siswa SD (Asniar et al., 2022). Tidak semua taksonomi bloom dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran pada buku IPAS kelas IV ini. Sub komponen penilaian menunjukkan persentase sebesar 81% sehingg tergolong ke dalam kategori sangat tercapai. Tentunya persentase ini menunjukkan bahwa penilaian pada buku ini sudah baik. Meskipun begitu masih diperlukan peningkatan yaitu dimana penilaiannya harus berdasarkan capaian pembelajaran, penilaian dalam bentuk yang berbeda tentang aplikasi konsep harus diperbanyak, alur bentuk penilaian formatif yang harus lebih bervariasi, serta penilaian yang dibuat harus mampu memuat semua ranah taksonomi bloom, terutama untuk HOTS. Taksonomi bloom merupakan referensi alat evaluasi bagi guru, maka jika tidak dipahami dengan baik guru akan kesulitan untuk melakukan penilaian (Magdalena et al., 2021). Persentase sub komponen contoh dan penjelasan memiliki persentase sebesar 83% dengan kategori sangat tercapai. Kemunculannya dalam buku ini sudah baik. Hanya terdapat sedikit kekurangan dalam pemberian contoh aplikasi yang berbeda. Terkait sub komponen kerangka metakognisi, menunjukkan persentase sebesar 67% dengan kategori tercapai. Masih terdapat kekurangan dalam penyajian ide-ide besar dalam buku IPAS untuk muatan IPS kelas IV ini. Selain itu belum ditunjukkan dengan baik cara pembentukan koneksi antar konsep yang diajarkan. Persentase sub komponen perbedaan perlakukan siswa menempati posisi terendah yaitu sebesar 50% dengan kategori cukup tercapai. Ini berarti bahwa buku IPAS kelas IV untuk muatan IPS belum memunculkan perbedaan perlakuan kepada siswa yang pada hakikatnya beragam. Hal ini selaras dengan pembahasan di awal yang menyatakan bahwa variasi kegiatan pembelajaran masih kurang. Persentase sub komponen memberi motivasi pada siswa adalah sebesar 67% dengan kategori tercapai. Contoh dan kegiatan yang diberikan belum sepenuhnya berpusat pada siswa, meskipun begitu sebagian besarnya sudah. Keterkaitan konsep dengan kehidupan sehari-hari juga masih belum bisa dikatakan maksimal karena konteks kehidupan siswa di seluruh Indonesia sangat beragam. Persentase PCK secara keseluruhan adalah sebesar 75% dan tergolong ke dalam kategori tercapai. Berdasarkan temuan ini dapat diketahui bahwa komponen Pedagogical Content Knowledge yang muncul pada buku guru IPAS kelas IV untuk muatan IPS sudah cukup baik, meskipun belum maksimal. SimpulanPedagogical Content Knowledge (PCK) pada buku guru IPAS kelas IV untuk muatan IPS tergolong ke dalam kategori tercapai. Meskipun demikian buku ini tetap tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber rujukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di SD. Guru tetap memerlukan sumber lainnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran terutama dalam aspek perbedaan perlakuan terhadap siswa
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA
No full textSistem pendidikan inklusif diharapkan mampu menjadi jawabannya karena dianggap dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia serta dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pendidikan inklusif di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dasar tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia adalah terdapat pada Pasal 4 ayat 1 dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa diatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian berlanjut di Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dalam memenuhi dan menghormati hak asasi manusia
ACCELERATION OF THE ROLE OF THE KPK IN PREVENTION AND ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS POST AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2019
No full textThe Corruption Eradication Commission in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. This article aims to describe the efforts of the Corruption Eradication Commission in preventing the eradication of criminal acts of corruption after the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Crime Commission. This type of research is normative legal research which is oriented to processing legal principles, legal doctrines, and current law. This research also uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The three legal materials were collaborated in an analytical and prescriptive study in this study using a statutory and conceptual approach. The findings in this study reveal that the revised KPK Law provides convenience in enforcing the law on corruption by building synergy with other law enforcement officials such as the Indonesian National Police, the Indonesian Attorney General's Office by prioritizing prevention without ignoring the principles of eradicating corruption. In addition, the Corruption Eradication Commission's supervisory board is a state institution within the executive power cluster that carries out the task of preventing and eradicating criminal acts with a supervisory function to carry out the oversight function in the process of enforcing criminal acts of corruption committed by the Corruption Eradication Commission