Jurnal Unswagati Cirebon (Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati)
Not a member yet
2652 research outputs found
Sort by
Validitas Pengembangan LKPD Model Pembelajaran PJBL, Kelas V di SDN 02 Silaut
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas pengembangan LKPD dengan model Project Based Learning. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan model penelitian 4-D yaitu define, design, development, dan disseminate. Instrumen penelitian meliputi lembar validasi. LKPD divalidasi oleh satu orang ahli didaktik, isi dan tampilan dan satu orang ahli bahasa. Pada tahap validasi LKPD dengan model project based learning memenuhi kriteria sangat valid dengan persentase rata-rata 80,26 % dengan rincian pada aspek didaktik, isi dan tampilan 78.33 % dan aspek bahasa 87,5 %. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa LKPD pada materi pengumpulan dan penyajian data menggunakan model pembelajaran project based learning memenuhi kriteria sangat valid dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran di Sekolah Dasar
PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Undang-Undang Advokat yang telah memberikan aturan mengenai keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam berpraktik atau beracara tidak keluar dari nilai-nilai profesi. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh pengacara Indonesia bukanlah sesuatu yang sepele, namun di antara banyak kasus yang terjadi tanpa upaya hingga akhir dan tidak pernah ada upaya untuk menerapkan kode etik dapat dianggap sebagai prasyarat bagi advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal, metode yang sebagai suatu bangunan normatif, hukum dikonsepsikan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia. Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kajian ini menyimpulkan bahwa Jenis pelanggaran yang dilakukan antar pengacara dengan klien yang salah adalah mengabaikan klien, pencabutan kuasa, dan mengungkapkan rahasia klien. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan sesama pengacara adalah dengan merebut klien rekan kerja atau merangkap sebagai anggota DPR. Serta pada dasarnya tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya Advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu: bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik advokat, peraturan perundang-undangan dan terakhir kepada masyarakat
PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA
No full textPerkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam e-commerce dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdata
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK TERAFILIASI PADA PIDANA PERBANKAN
No full textPertanggungjawaban pidana pihak terafiliasi pada Perbuatan Pidana Perbankan merupakan proses penegakan hukum yang berkeadilan dimana dalam proses tersebut bank sebagai obyek dan sekaligus subyek dari perbuatan pidana perbankan yang melingkupi adanya perbuatan pidana perbankan, adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana perbankan serta adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Udang Perbankan (UU No.10/Tahun 1998)
Social Learning Theory dalam Pemodelan Pengembangan Wisata Embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
No full textAbstract. This paper aims to explore the tourism potential of the Sarwadadi reservoir lake located in Sarwadadi Village, Talun District, Cirebon Regency, and recommends a model for its development. Three models of reservoir development in the Special Region of Yogyakarta or Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namely, Nglanggeran Reservoir, Tonogoro Reservoir and Langensari Reservoir are used as models. The research data were collected qualitatively by conducting interviews with the Head of Sarwadadi Village and two Sarwadadi community leaders and observations at the Sarwadadi Reservoir Lake location, as well as interviews with the managers of three reservoir lakes in DIY and observations at the three reservoirs. This research found that the partnership patterns between village, sub-district and district governments, village communities and civil society groups in the management of the Nglanggeran Reservoir Lake in DIY brings the Nglanggeran Reservoir Lake to be an exemplary model. Through the engagement of stakeholders of the Nglanggeran Reservoir in accordance to their main tasks and functions, Nglanggeran Reservoir’s managers are able to enhance the economic welfare of the local people. Keywords: Social Learning Theory; tourism development; Sarwadadi Reservoir Lake Abstrak. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi embung yang terletak di Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, serta merekomendasikan model pengembangannya. Tiga model pengembangan embung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Embung Nglanggeran, Embung Tonogoro dan Embung Langensari dijadikan sebagai model. Data riset ini dikumpulkan secara kualitatif dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sarwadadi dan dua tokoh masyarakat Sarwadadi dan observasi ke lokasi Embung Sarwadadi, serta wawancara dengan pengelola tiga embung di DIY sekaligus observasi terhadap tiga lokasi embung tersebut. Riset ini menemukan bahwa pola kemitraan (partnership) antara pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, masyarakat desa dan kelompok masyarakat civil (civil society group) dalam pengeloaan Embung Nglanggeran membawa Embung Nglanggeran sebagai model yang patut dicontoh. Dengan keterlekatan para stakeholder, pengelola Embung Nglanggeran berhasil membawa kesejahteraan ekonomi bagi warga sekitar. Kata kunci: Social Learning Theory; Pengembangan Wisata; Embung Sarwadadi
PENGARUH MEDIA FLASH CARD TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS 2 SD NEGERI 01 ULAK KEMANG
No full textAbstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 SD Negeri 01 Ulak Kemang. Metode penelitian ini menggunakan pretest-postest control design eksperimental dengan memakai pretest-posttest only control design. Populasi yaitu siswa kelas II SD Negeri 01 Ulak Kemang berjumlah 47 orang. Populasi dilanjutkan dengan pemilihan sampel menggunakan teknik sampling purposive, didapat 47 orang, yaitu kelas II.A sebagai kelas eksperimen media flash card dan kelas II.B menggunakan kemampuan membaca permulaan. Pengumpulan data diambil dengan memberikan tes kemampuan membaca permulaan. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara media flash card terhadap kemampuan membaca permulaan.Kata Kunci: media flash card, kemampuan membaca permulaa
ANALISIS PENGETAHUAN DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP ADANYA DAS SUNGAI BEDADUNG DI KABUPATEN JEMBER
No full textPermasalahan kualitas air sangat banyak kita temui di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah yang dapat mencemari kebersihan air di dalamnya. Adanya jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran air karena sampah plastik dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar DAS Bedadung. Metode Penelitian yang akan saya pakai adalah wawancara, sehingga akan melakukan observasi secara langsung yang kemudian akan memasuki pada tahap penelitian kualitatif atau berbentuk data. Dengan demikian data yang dihasilkan akan lebih valid dikarenakan peneliti akan melakukan turun lapangan secara langsung dan mengamati lingkungan sekitar. Hasil Penelitian adalah masih banyak warga yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah sembarangan. Hal ini sudah mengakibatkan 2 kali banjir namun warga masih tetap ada yang membuang sampah sembarangan di sungai dan sekitarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat sekitar masih belum memahami dengan benar apa itu mencintai alam dan melestarikan adanya sungai yang ada di tempat. Masyarakat sekitar sungai hanya mampu memanfaatkan tapi tidak mampu menjaganya. Namun, hal ini hanya dilakukan oleh beberapa orang. Kebanyakan masyarakat sudah menjaga sungai dengan baik
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELENGKAPI MEDIA PEMBELAJARAN SERBANEKA DI SEKOLAH
No full textMedia pembelajaran serbaneka di sekolah-sekolah di setiap daerah di Indonesia tentu dapat terpenuhi jika daerah-daerah tersebut dengan kota, atau terletak di ibukota provinsi, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau masuk kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah. Tipe peneltian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Fenomena tersebut kemudian disajikan secara apa adanya dan diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi, hasil penelitian kemudian dilakukan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna dalam mencari solusi permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kelengkapan media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah dengan adanya ketersediaan papan dan display, media tiga dimensi, media teknik dramatisasi, adanya akses ke sumber belajar pada masyarakat, serta adanya media belajar terprogram (media yang tidak memerlukan keahlian khusus misalnya, media yang memerlukan keahlian khusus misalnya, dan media yang tidak bergantung kehadiran guru misalnya). Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melengkapi media pembelajaran serbaneka di sekolah adalah pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pendidikan yang dapat diakses masyarakat, media pembelajaran (serbaneka) yang lengkap guna menunjang kegiatan pembelajaran, serta pemerataan kualitas Pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan lebih memberikan perhatian terhadap wilayah 3T sehingga 62 daerah (kabupaten) dapat merasakan akses yang sama di sektor Pendidikan, khususnya sasaran dana operasional sekolah harus tepat digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN
No full textAparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015
ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 628 K/PDT/2020 TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DI NILAI KELIRU
No full textEksistensi Notaris saat ini sangat penting di dalam perkembangan kehidupan masyarakat, jabatan seorang Notaris diperlukan untuk membuat kontrak nyata, diperlukannya jasa seorang Notaris yang tujuannya agar perjanjian-perjanjian tersebut terjadi yang sebenarnya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kalangan terkait dengan adanya kepastian hukum. Tujuannya untuk mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris ditinjau dari KUH Perdata dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta jual beli yang terindikasi melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian Hasilnya Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dan adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya