BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan
Full text linkAbstract: Adat law as empirical knowledge found by judges through western legal thought grows to be normative knowledge. This research tried to prove the hypothesis that judges used positivist legal reasoning in finding adat law applicable in specific cases. This study, written in the form of a legal descriptive research with socio-legal approach, aims to identify and analyze the legal reasoning used by judges to find applicable adat law. This research proves that the judges applied western legal thought to find appropriate adat law by referring to jurisprudence, doctrines, and concepts on adat law to measure legal actions validity. Positivist legal reasoning practice helped judges to find adat law applicable in concrete cases, but it alienated adat law from its empirical reality since judges only considered particularities of each case which support normative claim found in the existing adat law concepts, doctrines, and jurisprudence. Intisari: Hukum adat sebagai pengetahuan empiris berkembang menjadi pengetahuan normatif yang ditemukan melalui perspektif hukum Barat oleh hakim. Penelitian ini berusaha untuk membuktikan hipotesis bahwa hakim menggunakan nalar hukum adat positivistik dalam menemukan hukum adat yang berlaku dalam suatu sengketa. Sifat dari penelitian hukum ini adalah deskriptif dengan pendekatan sosio-legal untuk mengidentifikasi dan menganalisis nalar/reasoning yang digunakan hakim untuk menemukan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini membuktikan bahwa hakim menggunakan perspektif pemikiran hukum Barat dalam melakukan penemuan hukum adat dengan mendasarkan pada yurisprudensi, doktrin, dan konsep tentang hukum adat untuk mengukur validitas suatu perbuatan hukum. Di satu sisi, praktek nalar positivistik dalam penemuan hukum adat oleh hakim memudahkan hakim untuk menerapkan hukum adat dalam kasus konkrit. Namun di sisi lain hal tersebut menjauhkan perkembangan hukum adat dari realitas empirisnya karena hakim hanya mempertimbangkan partikularitas masing-masing kasus yang sesuai dengan ketentuan/norma hukum adat dalam konsep, doktrin, dan yurisprudensi yang telah ada
Hubungan antara Pengendalian Lahan Pertanian dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan di Yogyakarta
Full text linkThe increasing number of agricultural land conversion becomes residentials in Yogyakarta become the indicator of ineffectiveness on agricultural land use control. The objectives of this research are (1) modeling the existence of agricultural land use control, (2) modeling the process of residential land occupation, and (3) the agricultural land use control associated with the process of land occupation for residentials. The locus of this research is residential, with an area of at least 2 (two) Ha in the Yogyakarta Urban Area. The overlaying method was used to identify the land-use change and the qualitative inductive as a method in this research used to record the process of agricultural land use control and the process of residential land occupation. The results show that (1) the agricultural land-use control instrument model refers to the local spatial land use planning, (2) there are five stages on the process of land occupation carried out by developers, and (3) each of agricultural land use control instruments is related to the process of land occupation. Based on the three mentioned conditions, it can be concluded that there is no enthusiasm for controlling agricultural land at the regional level, and commitment is needed between the government and all stakeholders to realize agricultural land use control as mandated in the regulations.Keywords: agricultural land use control, land occupation, residentialIntisari: Peningkatan angka konversi lahan pertanian menjadi perumahan di Yogyakarta adalah salah satu indikator tidak efektifnya pengendalian lahan pertanian pangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) pemodelan pengendalian lahan pertanian yang selama ini terjadi, (2) pemodelan penyediaan tanah untuk perumahan-perumahan yang dilakukan oleh pengembang, dan (3) keterkaitan antara pengendalian lahan pertanian dengan keberadaan perumahan-perumahan. Lokus penelitian ini adalah perumahan-perumahan dengan luasan minimal 2 (dua) Ha yang berada di dalam zona Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah overlay peta penggunaan tanah untuk mendapatkan pola perubahan guna lahan dan induktif kualitatif untuk mendapatkan alur pengendalian lahan pertanian dan penyediaan tanah perumahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) model instrumen pengendalian lahan mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah setempat; (2) terdapat lima tahapan dalam penyediaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang perumahan; dan (3) masing-masing instrumen pengendalian memiliki keterkaitan dengan alur penyediaan tanah yang terjadi. Dari ketiga kondisi tersebut disimpulkan bahwa tidak ada semangat pengendalian lahan pertanian di tingkat daerah dan dibutuhkan komitmen antara pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan pengendalian lahan pertanian pangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.Kata kunci: pengendalian lahan pertanian, penyediaan tanah, perumaha
Implementasi Asas Keterbukaan pada Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: Antara Harapan dan Kenyataan
Full text linkAbstract: Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, the Openness Principle is one of the ten principles as the basis of the implementation of development. This principle is significant because its complex role can lead to conflicts and disputes. In this paper, discussions are divided into two parts: 1) how the implementation is expected to be applied according to the acquisition procedure in theory; and 2) the reality that occurs in the field. The first discussion was conducted by reviewing the applicable regulations and the methods or concepts of development of the openness principle. Meanwhile, the second discussion about the reality on the field was conducted by elaborating case studies regarding problems in land acquisition. The results of this study indicate that there are gaps in the implementation of the openness principle between theory and reality in regards of land scarcity, economic inequality, and information asymmetry among the involved parties. In conclusion, the implementation of the openness principle is significant with the role of information in land acquisition.Intisari: Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan adalah salah satu dari sepuluh asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Asas ini menjadi signifikan karena perannya yang kompleks dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Artikel ini akan membagi pembahasan menjadi dua bagian: pertama, bagaimana implementasi yang seharusnya diterapkan pada prosedur pengadaan secara harapan, dan kedua, membahas mengenai realita yang terjadi di lapangan. Secara harapan pembahasan dilakukan dengan melakukan library research atau studi terhadap peraturan yang berlaku dan metode-metode atau prinsip perkembangan dari asas keterbukaan. Realitas di lapangan akan dielaborasi dari studi kasus mengenai permasalahan dalam pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada gap dalam implementasi asas keterbukaan antara harapan dan realitas di lapangan yang bersumber dari kelangkaan sumber daya/tanah, ketimpangan ekonomi dan asimetri informasi di antara para pihak yang terlibat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa implementasi asas keterbukaan signifikan dengan peran informasi dalam pengadaan tanah.
Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi dan Manfaatnya
Full text linkTo improve land registration in Indonesia, the government is determined to register all land in the territory of the Republic of Indonesia no later than 2025 through a land program which is primarily the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This research is a survey research that aims to describe the benefits and implementation of the PTSL land certification program in Bintan Regency. The survey results show that there are several main benefits of the PTSL land certification program that are felt by the community, including providing a sense of security over land, changes in land use that are more useful, and increasing land value. In its implementation, land certification through the PTSL program is considered easy by the community. However, community participation in extension is still low, which results in low understanding of the participant about the land certification process and its benefits in their lives. There are still people who do not take care of their own land certificates in the PTSL program.Keywords: PTSL, Security, Land Value, Land Use. Intisari: Untuk mempercapat pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah bertekad untuk mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Republik Indonesisa paling lambat tahun 2025 melalui program pertanahan yang utamanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini merupakan penelitian survei yang bertujuan untuk mendeskripsikan manfaat dan implementasi sertifikasi tanah program PTSL di Kabupaten Bintan. Hasil survei menunjukkan terdapat beberapa manfaat utama dari sertifikasi tanah program PTSL yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu memberi rasa aman atas tanah, perubahan penggunaan tanah yang lebih bermanfaat, dan peningkatan nilai tanah. Pada implementasinya, proses pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL dianggap mudah oleh masyarakat. Namun, keikutsertaan warga dalam penyuluhan masih rendah, yang mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses sertifikasi tanah dan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengurus sendiri sertifikat tanahnya pada program PTSL.Kata Kunci: PTSL, Rasa Aman, Nilai Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah
Percepatan Pembenahan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan
Full text linkAbstract: The Complete Systematic Land Registration (PTSL) as a strategic program of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR/BPN) has problems. One of the problems is the identification related to data on land plots that are already certified (Cluster-4 / K-4) but not yet entered into the Geospatial Database of the Land Office (Geo-KKP). This study aims to accelerate the data collection of Cluster-4,so that land parcels data that has been certified are integrated into the Geo-KKP appropriately and correctly. The improvement method of the potential areas of Cluster-4 was carried out through a survey of land plots that had previously been certified by the Prona in Sifnana Village. Data analysis was carried out spatially through an analog map overlay along with the results of field surveys with Geo-KKP data to obtain spatially integrated land registration data. The results of the study show that land parcels mapping through land survey data is able to accelerate the process of identifying the K-4 and encourage the realization of a Complete Village. The acceleration of land parcels mapping through land survey data is also able to provide clarity on the unmapped land parcels data to support the planning of PTSL activities in 2020.Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sebagai program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki kendala salah satunya adalah identifikasi terkait dengan data bidang tanah yang sudah bersertipikat (Kluster-4/K-4), namun belum masuk ke dalam sistem basis data Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP). Kajian ini bertujuan untuk melakukan percepatan pendataan potensi Kluster-4, sehingga bidang tanah yang telah bersertipikat terintegrasi dalam Geo-KKP secara tepat dan benar. Metode penyelesaian terhadap bidang-bidang potensi Kluster-4 ini dilakukan melalui survei terhadap bidang tanah yang sebelumnya telah dilakukan sertipikasi program Prona di Desa Sifnana. Analisis data dilakukan secara spasial melalui overlay terhadap peta-peta analog beserta hasil survei di lapangan dengan data Geo-KKP, sehingga diperoleh data spasial pendaftaran tanah yang terintegrasi secara utuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan mampu mempercepat proses identifikasi potensi K-4 dan mampu mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Lengkap. Percepatan pemetaan bidang tanah melalui survei data pertanahan ini juga mampu memberikan kejelasan terhadap data spasial bidang-bidang tanah yang belum terpetakan, sehingga mampu memberikan basis data terhadap perencanaan kegiatan PTSL pada target tahun 2020
Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)
Full text linkUnderstanding the spatial-temporal dynamics of land cover at a regional scale is important to promote national agrarian reform and social forestry programs. The uncertainty of the status, location, boundaries and area of the area has become a source of problems in area management, especially by local communities who use the area to meet their daily needs. Difficulty conducting site surveys, limited time, cost and human resources require the application of satellite technology to collect data on agrarian reform objects. This study aims to determine the use of optical remote sensing technology images to map potential agrarian reform objects in Banyuasin District forest areas, as one of the priority locations for land tenure settlement in forest areas (PPTKH). The research method is concurrent triangulation. Potential objects for agrarian reform in forest area can be found by means of spatial-temporal analysis, namely by considering the types of land cover which are proven to be historically consistent and their patterns, time of appointment, area boundaries and area functions. The method of delineation of objects on the earth's surface recorded on the image is proven to be effective in producing maps by considering the purpose and area of the mapping, spatial resolution, spectral resolution, temporal resolution, environmental complexity and cloud layersKeywords: Landsat, community, agrarian reform, land cover, spatial pattern.Intisari: Memahami dinamika spasial-temporal dari penutup lahan pada skala regional penting untuk mendorong program reforma agraria dan perhutanan sosial secara nasional. Ketidakpastian status, letak, batas dan luas kawasan hutan, umumnya menjadi sumber permasalahan pengelolaan kawasan hutan, terutama adanya masyarakat yang menguasai dan menggunakan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan melakukan survei lokasi, keterbatasan waktu, banyaknya biaya dan sumber daya manusia, membutuhkan penerapan teknologi satelit untuk melengkapi data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi objek reforma agraria dalam kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu dari 364 lokasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Metode penelitian yang digunakan adalah model concurrent triangulation. Potensi objek reforma agraria dapat ditemukan dengan cara analisis spasial-temporal dan pola keruangan, yaitu dengan mempertimbangkan jenis penutup lahan yang terbukti konsisten secara historis, pola penggunaan lahan masyarakat, waktu penunjukan batas kawasan, serta fungsi kawasan. Metode delineasi objek yang terekam pada citra, terbukti efektif dalam menghasilkan peta dengan mempertimbangkan tujuan pemetaan, luas areal, resolusi spasial, spektral, temporal, kerumitan lingkungan dan lapisan awan.Kata Kunci: Landsat, masyarakat, reforma agraria, penutup lahan, pola keruangan
The Level of Community Participation in Land Registration Activities in Indonesia
Full text linkAbstract: Community participation in the implementation of government projects, including land registration activities, has now increasingly incorporated and mainstreamed. The public is encouraged and invited to actively participate in the various stages of land registration process. However, the extent of community participation in land registration activities in Indonesia has not been thoroughly investigated. This paper aims to examine the level of community participation in supporting the Complete Systematic Land Registration, known as PTSL in Indonesia. Classical and new theories on community participation were used as the framework. They include A Ladder of Citizen Participation, the Wheel of Participations, and Consultations Complexity Chart. All stages in the PTSL were identified and classified based on their levels or quadrants on the three theoretical models. The findings show that 13 out of 32 steps in the PTSL have public participation involvement, 7 steps potentially involve community participation and 12 of them have no community elements. Stages in PTSL that have community participation are located at a higher level of the ladder and the wheels, as well as the most complex part in the chart.Intisari: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pemerintah, termasuk pada kegiatan pendaftaran tanah, kini semakin diarusutamakan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam berbagai tahapan proses pendaftaran tanah secara aktif. Namun, sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia belum diteliti secara menyeluruh. Tulisan ini bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah, yang dikenal sebagai PTSL di Indonesia. Teori klasik dan baru tentang partisipasi masyarakat digunakan sebagai kerangka kerja kajian ini. Teori-teori tersebut adalah Tangga Partisipasi, Roda Partisipasi, dan Bagan Kompleksitas Konsultasi. Semua tahapan dalam PTSL diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan level atau tingkatan, dan kuadran pada tiga model teoritis tersebut. Temuan menunjukkan bahwa 13 (tiga belas) dari 32 (tigapuluh dua) tahapan kegiatan dalam PTSL ada keterlibatan partisipasi masyarakat, 7 (tujuh) langkah berpotensi melibatkan partisipasi masyarakat dan 12 (dua belas) di antaranya tidak ada keterlibatan unsur masyarakat. Tahapan dalam PTSL dengan partisipasi masyarakat semakin menuju pada tangga partisipasi yang lebih tinggi, dan kuadran roda partisipasi yang lebih jauh, serta pada bagian paling kompleks dalam Bagan Kompleksitas Konsultasi
Konsep Penggabungan Antara NJOP dan Nilai Pasar dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Full text linkAbstract: Land Acquisition for Development in the Public Interest in Indonesia still often causes polemic, as is still often found in various mass media. The problem in the implementation of land aquisition is because the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning Land Aquisition for Development in the Public Interest, and the Presidential Regulation that follows it, has not rigidly stipulated the basis for determining the compensation value used to determine the compensation value. This research was conducted by making a comparison between ius constitutum and in concreto events in the field. Primary data in this study were obtained byinterviewing several sources in August 2017, which can be accounted for, while the secondary data were obtained byliterature studies. Based on the research, it is known that there is injustice in determining the value of compensation to the entitled parties. Seeing this, the author tried to describe the existing problems and provide solutions tailored to the situation and conditions in land aquisition in Indonesia. This was intended to actualize the value of social justice in the aquisition of land for development in the public interest in Indonesia.Intisari: Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia masih sering menimbulkan polemik, sebagaimana yang masih kerap ditemui dalam berbagai media massa. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah disebabkan karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Presiden yang mengikutinya belum mengatur secara rigid tentang dasar penetapan nilai ganti kerugian yang digunakan untuk menetapkan nilai ganti kerugian. Kajian ini dilakukan dengan melakukan komparisi antara ius constitutum dengan peristiwa in concreto yang ada di lapangan. Data primer dalam kajian ini diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber pada Agustus 2017 yang dapat dipertanggungjawabkan dan data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa terdapat ketidakadilan dalam penetapan nilai ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang berhak. Melihat hal tersebut penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pengadaan tanah di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktualisasikan nilai keadilan sosial dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia
Ex-PTPN-II Cultivation Rights Issues and The Current Development
Full text linkAbstract: Plantation Limited Company (PTPN)-II has been underway since 2002 and has been 18 years unfinished until now. The problems faced in its settlement are not only issues of land administration but are related to various aspects. This research uses empirical methods with the description approach. The type of data used is primary and secondary data. Data collection is done by interview and a literature study with primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study are to explain and give an overview of the very long process of land settlement in the ex-PTPN-II cultivation rights in North Sumatra Province. In conclusion, it is necessary to revise Decree of the Head of the National Land Agency Number 42/HGU/BPN/2002 concerning the granting of an extension of the term of the land use rights located in the Deli Serdang Regency, North Sumatra Province, Decree of the Head of the National Land Agency Number 43/HGU/BPN/2002 concerning the granting of an extension of the term of the land use rights located in the Langkat Regency, North Sumatra Province, and Decree of the Head of the National Land Agency Number 44/HGU/BPN/2002 concerning the rejection of the application for the extension of the period of the land use rights located in the city of Binjai, North Sumatra Province, respectively dated November 29, 2002. It needs to be formulated legal consensus to accelerate the completion of ex-PTPN-II cultivation rights, and the President makes a Presidential Decree, which can be the legal basis for its resolution.Intisari: Penyelesaian masalah Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PTPN-II telah berlangsung sejak tahun 2002 dan telah 18 tahun belum selesai hingga sekarang. Masalah yang dihadapi bukan hanya masalah administrasi pertanahan tetapi terkait dengan berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur dengan materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan dan memberikan gambaran umum dari proses penyelesaian lahan yang sangat lama terhadap HGU ex PTPN-II di Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulannya adalah perlu untuk merevisi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42 / HGU / BPN / 2002, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43 / HGU / BPN / 2002, dan Keputusan Kepala Tanah Nasional Badan Nomor 44 / HGU / BPN / 2002. Perlu dirumuskan secara legal konsensus untuk mempercepat penyelesaian HGU ex-PTPN-II, dan diperlukan Keputusan Presiden, yang dapat menjadi dasar hukum untuk penyelesaianny
Perubahan Iklim, Sustainable Land Management dan Responsible Land Governance
No full textClimate change has become a global challenge affecting almost all aspects, including land management. In sustainable development goals, land management play role in 5 goals related to land. Land management paradigm, an aggregation of land policy function, and administration function (land tenure, value, use, and development), and land information infrastructure, play important roles in developing land management system adaptive to climate change. In the context of good land governance, this paper describes the roles of land administration in an attempt to build adaptive and resilient land management on climate change, including challenges that are particularly faced by developing countries. Some key points on the integration including (i) land policy formulation that affiliates climate change, including planning, implementation, and monitoring evaluation, affiliating vulnerable, minority and specific gender community and involving all key stakeholder; (ii) land right protection, including access to land and natural resources, with balance function of its tenure, value, use and development, and (iii) available land information infrastructure as a tool for spatial-based decision making.Keywords: sustainable development goals, land management, land governance, climate change. Intisari: Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mempengaruhi hampir semua lini kehidupan, termasuk dalam manajemen pertanahan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan memegang setidaknya 5 (lima) tujuan utama yang berkaitan dengan pertanahan. Paradigma manajemen pertanahan yang merupakan kesatuan dari fungsi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan (land tenure, value, use dan development) serta fungsi infrastruktur informasi pertanahan memegang peranan penting dalam menciptakan manajamen pertanahan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam kerangka tata kelola pertanahan, makalah ini mendeskripsikan peran administrasi pertanahan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta tantangan-tantangan yang dihadapi, utamanya di negara berkembang. Beberapa poin utama tersebut diantaranya adalah (i) rumusan kebijakan pertanahan yang mengafiliasi perubahan iklim, yang meliputi perencanaan, penerapan dan pemantauan evaluasi yang mampu mengafiliasi kelompok rentan, minoritas dan gender tertentu serta melibatkan seluruh stakeholder kunci; (ii) perlindungan terhadap hak atas kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah dan sumberdaya yang berimbang antara fungsi land tenure, value, use dan development, dan (iii) tersedianya infrastruktur informasi pertanahan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.Kata Kunci: tujuan pembangunan berkelanjutan, manajemen pertanahan, tata kelola pertanahan, perubahan ikli