BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
PERAMPASAN TANAH DAN KONFLIK: KISAH PERLAWANAN SEDULUR SIKEP
Get PDFThis paper draws how the people to make effort against land grabbing process in Kendeng montain range, Pati,Central Java. The conflict not only into make effort the struggle forms of violence, but also come into fights on ideas level,because the are other efforts to bear down the other to make academic and cultural in order to pave land grabbing. This papergets to know a consciousness of people to make effort against land grabbing. The consciousness of the people is an expressionof everyday live such as politic behavior, economic idea, and cultural idea. In addition resistant community, especially SudulurSikep speak against land grabbing at the basis on their belief, and one of their conection is the one with the land.Keywords: Land grabbing, industrialization, agrarian conflict, and Sedulur Sikep community
Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia
Get PDFAbstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries.Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain
KONSISTENSI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENSEJAHTERAKAN PETANI MISKIN
Get PDFTo make poor inhabitants obtain welfare is a joint effort of various institutions together with the poor themselves.The task will fail if the interanalisation of interest does not exist. The poor farmers’ welfare is not only the interest of the farmersthemselves but should also be the interest of the land office. This will result if the land office is consistent in empowering thefarmers. What kind of consistency does the land office own at present? The reply can be obtain through a qualitative rationalisticresearch. All of the answers were done through interniews of the informants and library study. The forms of consistency of theland office were defending the opinions, seeking for the funds, and persuading people..The forms of consistency found in villagegovernment the efforts of the village head on preserving the environment. For the poor, the consistency they wanted was thattheir certificates of land ownership to be used as an asset for their future business.Key words: consistency, policy, farmers’ welfar
DARI COMMUNITY PARTICIPATION KE STAKEHOLDERS PARTICIPATION: MENEMUKAN PERSPEKTIF BARU DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Get PDFPengembangan masyarakat’ merupakan temayang disoroti oleh penulis buku ini yang secaratidak langsung menegaskan kembali bahwaupaya pengintegrasian masyarakat sebagaikomponen yang utuh dalam sebuah sistempembangunan bukanlah sebuah proses yang bisasekali jadi. Proses pengembangan masyarakatadalah proses yang panjang dan terus menerusdiperbarui baik dalam tataran konseptualmaupun praksisnya. Tidak ada atau belum adaformat baku yang bisa dikatakan benar-benarideal untuk bisa menjawab persoalan pengintegrasianmasyarakat yang menjadi bagian darimereka yang seringkali dimarjinalkan oleh sebuahdesain atau sistem yang disebut dengan ‘pembangunan’.Ife (2008:xiii) mengingatkan kembalibahwa pengembangan masyarakat adalah bagiandari upaya pemenuhan prasyarat mendasar dalamperadaban manusia yaitu kebutuhan manusiauntuk dapat hidup secara harmonis denganlingkungannya serta kebutuhan manusia untukdapat hidup harmonis dengan sesama manusia.1Kedua hal ini merupakan esensi dari capaian danmanfaat masyarakat modern. Namun tidak bisadipungkiri bahwa kondisi yang nyata terjadi adalahketidaksanggupan orde dominan untukmemenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Padaakhirnya yang terlihat adalah ketidakstabilanyang meningkat secara ekologis, ekonomis,politik, sosial dan kultural. Dalam konteks inilah,kebutuhan akan cara-cara alternatif untukmelakukan berbagai hal menjadi semakinpenting. Telah terdapat peningkatan minat dalampembangunan pada tingkat komunitas karenaberpotensi memberikan suatu basiss yang lebihdapat hidup dan berkelanjutan untuk memenuhikebutuhan manusia dan untuk berinteraksidengan lingkungan. ‘Pengembangan masyarakat’mewakili suatu visis dari bagaimana berbagaihal dapat diorganisasi secara lain, sehinggakeberlanjutan ekologis dan keadilan sosial yangsejati yang tampaknya tidak dapat tercapai padatingkat-tingkat global atau nasional, dapat diwujudkandalam pengalaman komunitas manusia.Fredian, penulis buku ini adalah seorangsosiolog yang jika ditelusuri latarbelakangpendidikan akademisnya memiliki ketertarikanpada bidang sosiologi pedesaan dan studi-studipembangunan sosial. ‘Pengembangan masyarakat’adalah tema yang diangkat dalam buku iniuntuk menghadirkan proses-proses pengembanganmasyarakat yang diharapkan dari sisiakademis dapat memberikan pemahaman untukbisa membangun, mengembangkan dan mengkritisikonsep-konsep dan kerangka teoritispengembangan masyarakat
DILEMATIKA PELAKSANAAN OTONOMI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM/AGRARIA
Get PDFThe management of natural/agrarian resources in the reformation era influence the governance of the governmentafter Amendment of the 1945 Constitution. The article is aimed at analyzing the crusial problems related to the right of thecentral government on managing (the land, forestry, mining, and taxation) problems. Yet, at present, those duties are implementedby the provincial and regional governments. The result of the analysis showed that the implementation caused thedecrease of the environmental quality, overlapping of services and so forth. Therefore, to make the regulations accord with theconstitution, the break law by the judges of the constitutional court was badly required.Keywords: dilemma, implementation, management natural/agrarian resources
Pola Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Menggunakan Perspektif Ekonomi
Get PDFAbstract: Changing the orientation of land demand from the city center towards the suburbs can alter the physical pattern of spatial and economic pattern in that location. The nominal value of the land within the suburbs is not the same, depending on the quality and quantity of space available, this makes the market different and in the end make the spatial distribution of land values and patterns in every corner of the city. The study was conducted in the city of Madiun where the area is physically not too wide and allows the development of the city. This study aims to describe the structure of land values in the city of Madiun in the form of contours as well as to analyze/explain the pattern of land values from the perspective of spatial economy. The analysis is done by looking at each disparity/ difference between the value of land between objects/samples depicted in the contour line of land values. The value of the various soil contours shows the pattern of soil value which is further examined and studied according to spatial theory. The analysis of the land value pattern from the perspective of spatial economy is done with the spatial economic variables that exist around it, such as public facilities, economic center, land use, quality and road network and so forth. In this case a superimpose / overlap between the land value pattern map (in contour form) with maps of public facilities, road access maps, land use maps, and so on. Spatial pattern of land value in Madiun City tends to spread and in each pattern is not interrelated. There are strong indications that land value patterns in Madiun City are spatial economically influenced by several things, such as accessibility, facilities / services, and economic centers. Intisari: Perubahan orientasi permintaan tanah dari tengah kota menuju ke arah pinggiran kota dapat merubah pola fisik keruangan dan pola ekonomi di lokasi tersebut. Nilai nominal lahan di dalam maupun pinggiran kota tidak sama, tergantung kualitas dan kuantitas ruang yang tersedia, hal ini menjadikan pasarnya pun berbeda-beda dan pada akhirnya menjadikan sebaran maupun pola nilai tanah yang secara spasial berbeda pada setiap sudut wilayah kota. Penelitian dilakukan di Kota Madiun dimana wilayahnya secara fisik tidak terlalu luas dan memungkinkan terjadi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur nilai tanah di Kota Madiun dalam bentuk kontur serta untuk menganalisis/menjelaskan pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan. Analisis dilakukan dengan cara mencermati setiap disparitas/selisih nilai tanah antar obyek/sampel yang digambarkan dalam garis kontur nilai tanah. Nilai kontur tanah yang beragam menunjukkan pola nilai tanah yang selanjutnya dicermati dan dikaji sesuai teori keruangan. Analisis mengenai pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan dilakukan dengan variabel ekonomi keruangan yang ada di sekitarnya, seperti fasilitas publik, pusat perekonomian, penggunaan tanah, kualitas dan jaringan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilakukan superimpose/tumpang susun antara peta pola nilai tanah (dalam bentuk kontur) dengan peta fasilitas publik, peta akses jalan, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Secara keruangan pola nilai tanah di Kota Madiun cenderung menyebar dan pada setiap pola tersebut tidak saling berhubungan. Terdapat indikasi yang kuat bahwa pola nilai tanah di Kota Madiun secara ekonomi keruangan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aksesibilitas, fasilitas/layanan, serta pusat-pusat perekonomian.
KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT RAWAN BENCANA
Get PDFThe high threat of disaster / multi-disaster in Indonesia leads to a number of communities in a state of being exposedand vulnerable to disasters. The high number of people living around the source of disaster / KRB III also causes the high degreeof potential risk and loss if the disaster occurs. The National Land Agency has pivotal role in regulating land for development, in thiscase, through the provision and arrangement of land for settlement (relocation) and for infrastructural development for the peopleliving in the disaster-risk areas. This study employed review of literature and legal products on land availability as its method andapproach. The allocation of land, particularly for the people living in disaster-risk areas, may be provided through land acquisition,land utilization of reserved State land from previously abandoned land, or may also be provided through land consolidation basedon spatial planning.This is intended to achieve the quality of environment, safe and prosperous society.Keywords: land availability, land consolidation, disaste
Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan
Get PDFBuku yang ditulis oleh Mora Dingin ini diangkat dari tesisnya, yang sebelumnya berjudul “Solusi Konflik Kehutanan dan Rasionalitas Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan sebagai Solusi Konflik Kehutanan antara Pemerintah dengan Kaum Datuk Imbang Langit)”. Dikarenakan buku ini diangkat dari sebuah tesis, maka sistematika penulisannya sedikit banyak menyerupai tesis pada umumnya. Buku ini terdiri dari sembilan bab, dimulai dari Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah Penelitian, Relasi Sumber Daya Hutan, Konflik Penguasaan Kawasan Hutan, Masyarakat Adat Mengajukan Hutan Kemasyarakatan, Alasan Pemerintah Memilih Hutan Kemasyarakatan, Pandangan Para Pihak Terhadap Status Kepemilikan Tanah, Implikasi Teoritis dan Penutup
PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA: PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA
Get PDFThe paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflictsolution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context,that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. Thepaper wants to state that: first, the land acquisition is not intended as a scheme to solve the problem, second, the policy is a doubleblade knife that is acquisition and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended tohold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of landacquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict.Keywords: land acquisition policy, conflict, unresolvabl
PENGADAAN TANAH DAN PROBLEM PERMUKIMAN KEMBALI: SKEMA PEMBERDAYAAN UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAMPAK
Get PDFOne of the trigger for conflict in the case of land acquisition is the idea of resettlement as a form of compensation. Thereare many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Resettlement in the case of land acquisition most likelyto be responded as a negative action which related to eviction or expulsion. Furthermore, this paper will reveal the problem ofresettlement in the implementation of land acquisition in Indonesia. This can be related to the model of community empowermentwhich possibly could become a constructive solution to bridge the need of development and the need of persons affected bydevelopment project to protect their rights.This study was conducted due to searching and studying secondary source thatdiscussed about development-induced resettlement. The result shows that resettlement could not only be defined as a physicaldisplacement. Resettlement has to be planned and implemented appropriately so that its effect was not exacerbating the affectedcommunities.Keywords: Land acquisition, compensation, resettlement, empowerin