BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM
Get PDFLand Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of landacquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by activelyinvolving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due theprinciples used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP)that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is UrbanLand Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handlingland acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aimto get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. Thecommunity will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked todirectly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility whichusually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC.Key Words: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interes
Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah
Get PDFPan-sharpened transformation methods improve the quality of spatial resolution remote sensing imagery. This study used pan-sharpened analysis to improve the quality of image. Pan-sharpening method was used to increase spatial quality of each research object. The aims of reserach were to study image sharpening using Quickbird imagery (multispectral band and pancromatic band) and to calculate overall accuracy of land use classification base on pan-sharpened imagery classification. This study used Brovey transformation and Gram-Schmidt transformation for pan-sharpened process. The classification system used Suharyadi Classification scheme (2001) for urban areas. The results showed that Brovey transformation better than gram-schmidt transformation for the elements of texture, shape, pattern, height, and shading. Gram-Schmidt method was more suitable for the analysis concerned to its original color combination associated with the color or hue of the elements of visual interpretation. The accuracy of the study is 90.70%.Sebagian besar proses citra pan-sharpened yang diperoleh dengan formulasi berbagai algoritma yang sudah ditentukan merupakan representasi antara hubungan karakteristik dari resolusi spektral untuk meningkatkan kualitas secara visual dari citra itu sendiri. Hasil dari beberapa citra pan-sharpened tersebut menjadikan salah satu alternative untuk analisis visual citra penginderaan jauh. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pan-sharpened untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berbagai kenampakan untuk setiap tata guna tanah perkotaan. Pemanfaatan pan-sharpening untuk meningkatkan kualitas spasial dari tiap objek penelitian akan dikaji agar mendapatkan masukan dalam pengembangan metode pan-sharpening untuk klasifikasi tata guna tanah di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode transformasi Brovey dan Gram-Schimdt untuk proses pan-sharpened. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem Klasifikasi Suharyadi (2001) untuk daerah perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brovey lebih baik dalam penyajian untuk tekstur, bentuk, pola, tinggi, dan bayangan. Metode Gram-Schimdt lebih cocok untuk analisis yang lebih mementingkan perpaduan warna (komposit) aslinya terkait dengan warna ataupun rona dalam unsur interpretasi visual. Hasil akurasi penelitian penggunaan tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,70%.
Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir
Get PDFAbstract : One voidance HGU, HGB and HP is because the rights that have expired, debate and legal interpretations always appear on the status of land and objects on it after the rights expire, the abolition of the right of the status of the land into state land. Termination of rights does not necessarily remove the civil rights / priority rights, civil rights / right of priority was still attached, do not disappear or end up on the former rights holders, although the time period has expired, all the buildings, plants and objects on it are still needed. If the buildings, plants and objects on it is not required then by itself remove civil rights / priority to the former holders of land rights. Keywords: Land State, priority rights, civil rightsIntisari : Salah satu hapusnya HGU, HGB dan HP adalah karena haknya yang telah berakhir, perdebatan dan tafsir hukum selalu muncul tentang status tanah dan benda-benda di atasnya setelah haknya berakhir, hapusnya hak maka status tanahnya menjadi tanah negara. Berakhirnya hak tidak serta merta menghapus hak keperdataan/hak prioritas, hak keperdataan/hak prioritas itu masih melekat, tidak hilang atau berakhir pada bekas pemegang hak, meskipun jangka waktunya telah berakhir, sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan. Jika bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya tidak diperlukan maka dengan sendirinya hapus hak keperdataan/prioritas terhadap bekas pemegang hak atas tanahnya. Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Prioritas, Hak Keperdataa
THE ROLE OF INTEGRATED CADASTRE DATABASE IN DISASTER RISK MANAGEMENT
Get PDFDue to the complexity of the natural disaster in Indonesia, the effective disaster risk management should havecomprehensive information. Cadastre database using parcels as basic mapping units constitute the detailed information relatedto elements at risk. It is not easy for the institutions in charge with those disaster risk management to access the detailedinformation. The research is aimed at overcoming the above problems that is by designing the integrated cadastre databasescheme. The survey results are use to test the geo-database cadastre scheme. The evaluation is done by in depth interview tothe potential users. The result of evaluation showed that the cadastre database made is good enough to solve the abovementioned problems.Keywords: cadastre, design, geo-database, elements at risk, earthquake
Krisis Demi Krisis di Indonesia: Melampaui Kegagalan dan Kemujuran
Get PDFAbstrack :We cannot have Love without Lovers”, kalimat ini muncul di salah satu kritik Edward Palmer Thompson dalam bukunya yang fenomenal: The Making of The English Working Class (Thompson, 1963: 9). Bagi Thompson, kalimat tadi menganalogikan bahwa akan tidak adil apabila menulis sejarah tanpa menulis “pengalaman” manusia, sebab berarti menghilangkan pelaku/ agency dari takdir materialnya. Dalam hal ini, rupanya sejarah buruh di Inggris kala itu kerap ditulis oleh para sejarawan ekonomi tanpa kehadiran buruh, artinya sekedar menjelaskan buruh sebagai kelompok tenaga kerja maupun data-data statistik belaka. Keresahan terhadap determinisme structure dalam kajian sejarah ekonomi yang memarginalisasi agency, menjadi alibi yang juga mengilhami antologi sejarah pengalaman krisis dalam buku ini. Lebih jauh, kedua editornya: Benjamin White dan Peter Boomgaard menyebut bahwa bunga rampai ini berhasrat menjadi Etnografi-Sejarah Komparatif tentang Krisis Ekonomi Indonesia (hlm. viii), kendati diakui keduanya bahwa penelitian yang terhimpun masih belum bisa menjawab banyak pertanyaan yang diajukan (hlm. 330), bahkan adanya keterbatasan atau kesulitan data statistik (hlm. 116). Meleset sampa
PENGANTAR REDAKSI
Get PDFPada edisi kali ini kami menurunkan 10 artikelterpilih. Ahmad Nashih Luthf i menulis sejarahorganisasi tani berbasis keagamaan dan kontekstualisasinyasaat ini dihadapkan pada tantangantanganmutakhir. Ia menulis dalam judul “Sejarahdan Revitalisasi Perjuangan Pertanian NahdlatulUlama Melawan Ketidakadilan Agraria”. Uraianhistorisnya didasarkan pada telaah arsip dari ANRIdan dokumen militer. Penulis menjelaskan sejarahkelembagaan Pertanian Nahdlatul Ulama (Pertanu)dan perjuangannya dalam membela kaum tanipasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreformdan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, JawaTimur. Kontekstualisasi peran kelembagaan NUdalam memperjuangkan nasib petani ditunjukkandengan keberadaan ormas keagamaan ini yangmengangkat isu reforma agraria sebagai salah satutopik Munas Nahdlatul Ulama 2017
ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH
Get PDFThe paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of humanright should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasaripembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, shouldget a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as comparedto the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that theydo not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease oflands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.Key words: Human right, public inetrest, land acquisition
Sampai Kapan Pemuda Bertahan di Pedesaan? Kepemilikan Lahan dan Pilihan Pemuda Untuk Menjadi Petani
Get PDFAbstract : Nowadays, regeneration crisis of manpower for farming has become an alert for many countries, both poor and developing countries. In Indonesia, this crisis is seen in the decreasing number of agriculture labour, especially for the youth age. Cikarawang is one of many villages which experienced crises of youth employments in farming sector. This research was aimed to explore possible aspects for the youth to allow them remain working in farming sector. Bonding and pushing factors for the youth to remain working in farming sector are the main aspects that were focused in this research. This research used the concept of “gerontocracy and land access for the youth” by Ben White. This research was conducted using mixed method, by integrating quantitative and qualitative approaches. Qualitative approach was performed by observation and an in-depth interview. Quantitative approach was conducted by implementing survey of 40 youths in Cikarawang Village as respondents, with the age of 16 – 35 as the samples. Qualitative data were analysed using Nvivo, while quantitative data were analysed using cross tabulation technique. The results show that land possession, farming skill and marital status were the main factors for the youth to remain working in farming sector. Whilst, factors that eliminates the youth to leave agricultural sector were education and the capabilities of non-farming skills. Keywords : Youth, Farming, Land Possession, Gerontocracy, Regeneration, laborIntisari : Krisis regenerasi tenaga pertanian menjadi persoalan di banyak negara saat ini, baik negara-negara miskin maupun negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, krisis regenerasi tenaga pertanian di desa secara nyata terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terjadi pada kelompok umur pemuda. Cikarawang merupakan salah satu desa yang mengalami krisis tenaga muda di sektor pertanian. Penelitian ini diarahkan untuk menggali aspek yang memungkinkan pemuda untuk tetap tinggal dan terjun di sektor pertanian. Aspek-aspek ini secara khusus difokuskan pada faktor pengikat dan pendorong bagi pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Perspektif teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep gerontokrasi dan akses lahan untuk pemuda dari Ben White. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan observasi dan metode wawancara mendalam terhadap informan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei dengan mengambil 40 responden berusia 16-35 tahun sebagai sampel dari seluruh pemuda di Desa Cikarawang. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Nvivo dan kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kepemilikan lahan, keahlian bertani, dan status perkawinan adalah faktor yang mengikat pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Sementara itu faktor yang mendorong pemuda untuk keluar dari sektor pertanian adalah pendidikan dan keahlian non pertanian. Kata Kunci: pemuda, pertanian, kepemilikan lahan, gerontokrasi, regenerasi, tenaga kerj
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria
Get PDFAbstract: State’s possession of agrarian resources , called as State’s right of control is the authority of the State attained through the atribution principle of the 1945 Constitution. In the National Land Law, the State’s right of control is the delegation of the public’s right to the State to manage resources, and was called as the highest right of the nation. Based on this delegation, the State has the authority to formulate policies, execute regulations, and also to arrange, manage, and control agrarian resources. To avoid misconducts on the implementation of the State’s right of control, the State authorities are limited by 3 (three) aspects, which are: the objective of the right itself for the greatest prosperity of the people; individual right and legal entity; and ulayat right of land of traditional society. On the implementation, State’s right of control was delegated to particular authorities (agrarian/land, forestry, and mining agencies), in which these authorities issuing civil rights such as ‘land right’ and ‘land permit’. K K K K Keywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: state’s right of control, agrarian resources, delegation of authority.Intisari: Penguasaan negara atas sumber daya agraria (SDA) yang disebut dengan hak menguasai negara (HMN) merupakan wewenang yang diperoleh negara berdasarkan prinsip atribusi dari UUD 1945. Dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, HMN tersebut merupakan pelimpahan hak publik berupa amanat untuk mengelola dari Hak Bangsa – sebagai hak yang tertinggi – kepada negara. Atas dasar pelimpahan tersebut, negara berwewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap SDA. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari HMN tersebut, maka kewenangan negara dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu: oleh tujuan dari HMN itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat; oleh hak perseorangan dan badan hukum; serta oleh hak ulayat masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya HMN itu dilimpahkan pada otoritas tertentu (pertanahan, kehutanan, dan pertambangan) dan kemudian oleh otoritas tersebut diterbitkan hak yang berkarakter perdata seperti ‘hak atas tanah’ dan ‘izin’ kepada pihak tertentu. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: hak menguasai negara, sumber daya agraria, pelimpahan wewenan
Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman
Get PDFAbstract: Based on Minister of Environment and Forests No. P.83 About Social Forestry, which is “to reduce poverty, unemployment and inequality management/utilization of forest areas, it is necessary to establish Social Forestry activities through efforts to provide legal access for local communities with the goal to achieve social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also provide economic benefits for local communities. Not only wood, fruits and honey, other forest products can also be utilized. This research was conducted in Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The purpose of this research is to understand the management of Hutan Nagari Sungai Buluh. The method used was a combination of quantitative and qualitative approach using indepth interviews and literature studies. The results showed that the existence of Hutan Nagari Sungai Buluh provides benefits for the surrounding community living near the forest, economically, environmentally and sustainability of the forest. However, the future of Hutan Nagari Sungai still has challenge on its management. Center for community forest management (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) should be able to involve community in planning process for the benefit of the community. Moreover, community education should be improved, since it has relationship with human resource to manage the forest. Intisari:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal sekitar hutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan keberlanjutan dari hutan tersebut. Walaupun demikian, untuk kedepannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini tetap memiliki tantangan dalam pengelolaanya. LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencanaan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola hutan tersebut.