BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Full text linkAbstract: The government continuously strives to carry out land registration in all Indonesian regions to ensure legal certainty. By the government initiatives, the completion of land registration throughout Indonesia is planned to be completed in 2024 through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. In its implementation, the number and speed of achievement of registered land parcels among Land Off ices are different. Based on this fact, it is very important to conduct a research on what factors that affect the achievement/realization of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) signif icantly. The method that was used in this research was a quantitative approach, and the data was processed by using multiple regression tests to get the signif icant simultaneously influential factors. The factors that had a signif icant effect simultaneously are: the number of human resources involved in PTSL, the number of juridical data collectors that are involved, the number of computers used in PTSL, the number of available theodolite, the number of available GPS, and less than 3%-slope of the area. Optimization of these factors can be done by optimizing the human resources involved in the PTSL team through participatory mapping, computer support tools, the use of measuring instruments in various slopes, and strengthening PTSL perceptions and innovations. Keywords: complete systematic land registration, influencing factors, optimization.Intisari: Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap capaian/realisasi PTSL. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan data diolah dengan menggunakan uji regresi berganda untuk mendapatkan faktor yang signifikan berpengaruh secara bersamaan/simultan. Faktor-faktor yang berpengaruh signif ikan secara simultan terhadap pelaksanaan PTSL adalah: jumlah SDM yang dilibatkan dalam Tim PTSL, jumlah petugas pengumpul data yuridis, jumlah komputer, jumlah alat ukur teodholit, jumlah alat ukur GPS, dan kemiringan wilayah kurang dari 3%. Optimalisasi faktorfaktor tersebut dapat dilakukan dengan optimalisasi sumberdaya manusia yang terlibat tim PTSL melalui pemetaan partisipatif, alat penunjang komputer, penggunaan alat ukur dalam berbagai kemiringan lereng, dan penguatan persepsi dan inovasi PTSL. Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap, faktor yang memengaruhi, optimalisasi
Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)
Full text linkAbstract: This research aims to identify the factors causing overlapping of land certificates in Land Office of Banjarbaru and the strategy of the office to resolve it. This research is an empirical research. Data collection was conducted through literature study and field study through interviews. The data was analyzed using qualitative method. The results show that: (1) The causes of overlapping of certificate in Kota Banjarbaru are: Land office did not carried out the certification process based on the procedures written on laws and regulations, lack of registration map as a base map, the owner (the applicant) does not life in the same area with the location of the parcel, and lack of awareness of the applicant regarding to land boundaries. (2) The problems were tackled by: grievence mechanism, research, prevention of mutation, revoke the decree and submit lawsuit to the State Administrative Court. (3)The solution and recommendation giving by Land Office of Kota Banjarbaru are the implementation of computerized land registration and good land administration system at land office level and village level.Keyword: overlapping, certificate, freehold title.Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, serta strategi penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta pendaftaran yang lengkap, pemohon berdomisili di luar kota dari tanah yang disengketakan, pemohon kurang memahami letak batas tanah miliknya.(2) Penyelesaian masalah dilakukan dengan cara: pengaduan, penelitian, pencegahan mutasi (status-quo), pencabutan Surat Keputusan di Bidang Pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. (3) Solusi dan rekomendasi yang diberikan oleh kantor pertanahan adalah melalui program komputerisasi peta pendaftaran tanah, tertib administrasi pendaftaran tanah, tertib administrasi desa berkaitan dengan informasi tanah.Kata Kunci: tumpang tindih, sertipikat, hak milik
Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla
Full text linkAbstract: The development of agrarian reform institution is one of the indicators of the government's seriousness in agrarian policy. The extent to which the government realizes the gravity of agrarian problems requires solution through agrarian reform are reflected through the existence of a special implementing institution. The Jokowi-JK government succeeded in creating two institutions called the Team of Identification and Inventoritation and the Agrarian Reform Task Force. Both are created by different presidential regulations. Under qualitative approach on policy review method, this article examines the institutions and implementation of agrarian reform at the national level and accompanied by a field study in Sigi Regency to illustrate the dynamics of the relationship between civil society and the state in the policy. This article concludes that in developing the Agarian Reform Institution the government undertook a strategic compromise in the midst of the sectoralization of existing ministries. It created in the midst of the sectoralization situation of existing ministries/ institution. The institutions unable to be free from sectoral burden; and the national government think that the urgency of the agrarian problem is the form of ensuring land rights through accelerating land registration, outbid agrarian inequality and agrarian conflict Uniquely, this legalization policy is organized within the framework of agrarian reform. Keywords: institution, agrarian reform, sectoralization, compromiseIntisari: Pembangunan kelembagaan Reforma Agraria merupakan cermin dan indikator keseriusan pemerintah dalam kebijakan agraria. Sejauh mana pemerintah memahami dan menyadari kegawatan masalah yang memerlukan pemecahan melalui Reforma Agraria terefleksikan melalui dibentuknya suatu lembaga pelaksana khusus. Pemerintah Jokowi-JK berhasil mewujudkan dua lembaga yang bernama Tim Inver dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Keduanya dinaungi oleh peraturan presiden yang berbeda. Dengan pendekatan kajian kebijakan yang bersifat kualitatif, artikel ini menelaah kelembagaan dan pelaksanaan Reforma Agraria di aras nasional disertai kajian lapangan di Kabupaten Sigi untuk memberi ilustrasi dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan negara di dalam kebijakan tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa didalam membangun kelembagaan reforma agaria pemerintah melakukan strategi kompromi di tengah situasi sektoralisasi kementerian/lembaga yang ada; serta pemahaman pemerintah atas kegentingan masalah berupa pemastian hak atas tanah melalui percepatan pendaftaran tanah, alih-alih soal ketimpangan agraria dan konflik yang menyertainya. Uniknya, kebijakan legalisasi ini diskemakan dalam kerangka Reforma Agraria. Kata kunci: kelembagaan, Reforma Agraria, sektoralisasi, komprom
Rekonstruksi Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Tanah Eks Kerajaan Di Bali)
Full text linkAbstract: The phenomenon of substantive injustice related to the kingdom land policy of in the Dictum IV letter A of the UUPA which states that “The rights and authorities of the land and water of the Swapraja or former Swapraja (kingdom) which still exist at the time of entry into force of this law are removed and transferred to the State”, is an injustice felt by former kingdom, considering that land rights are private rights that cannot be taken arbitrarily. This happened also because there was no proper compensation for the loss of the rights of their comfort in life due to arbitrary land acquisition by the state. Land Office must be a progressiveminded office which is able to interpret which laws need to be applied to realize substantial justice and which laws already contain justice. The ideal new construction of the concept of justice in former kingdom land policies based on progressive law is nothing but to realize substantial justice. The whole process of the operation of the legal implementation instrument (Land Office) must be verifiable into the factors of justice, welfare, concern for the people and others, all of which has been contained in the values of Pancasila. Intisari: Fenomena ketidakadilan substantif terkait kebijakan tanah eks kerajaan dalam Diktum IV huruf A UUPA bahwa “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja (kerajaan) yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”, merupakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak eks kerajaan mengingat hak atas tanah adalah hak pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang. Hal ini terjadi juga karena tidak diberikannya ganti rugi yang layak atas kehilangan hak-hak kenyamanan kehidupan mereka akibat pengambilalihan tanah secara sewenang-wenang oleh negara. Kantor Pertanahan harus berpikiran progresif yang mampu menafsirkan mana hukum yang perlu diterapkan untuk mewujudkan keadilan substansial dan mana hukum yang sebenarnya sudah mengandung keadilan. Konstruksi baru yang ideal yaitu konsep keadilan dalam kebijakan tanah eks kerajaan berbasis hukum progresif, tidak lain adalah untuk mewujudkan keadilan substansial. Seluruh proses bekerjanya instrumen pelaksana hukum (Kantor Pertanahan) tersebut harus bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, yang kesemuanya itu telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
Review Buku “Kolonialisme Dan Kapitalisme: Fenomena Global Yang Terus Berulang Dalam Proses Perubahan Agraria”
Full text linkBuku ini diterbitkan sebagai buku pertama dalam rangkaian seri Agrarian Changeand Peasant Studies oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS). Dalam salahsatu pidato colloqium di Yale University, disebutkan mengenai gagasan awal buku ini,yaitu bahwa Bernstein bersama-sama dengan Saturnino J. Borras memiliki pandangankreatif untuk membuat rangkaian publikasi terkait dengan perubahan agraria dan studipetani, dua topik yang memang secara khusus menjadi perhatian Bernstein. Penulisbuku juga menjadi penggagas awal dan pengurus dua jurnal utama tentang topiktersebut, yaitu Journal of Agrarian Studiesdan Journal of Peasant Studies, yang keduanyaberada di dalam institusinya, yaitu School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (Bernstein, 2010
The Implementation Of Ladm Versionedobject Class For Representing Spatio-Temporal Of Cadastre 4d Objects
Full text linkAbstract: Spatial representations and ownerships of 3D properties change over time. Changes are recorded as historical data of transactions, adding the dimension of 3D spatial data into 4D data, known as Cadastre 4D. Spatial representations of 3D properties are prone to disputes when the shape and dimensions representing ownership changes do not match with the reality. This paper focuses in assessing visualizations of 4D cadastre objects applying VersionedObject class stated in the International Standard of Land Administration Domain Model (ISO 19152:2012). Based on the analysis on the current strata title ownership registration implemented in Indonesia’s land Information System (known as KKP), a model of 4D spatial data that f its to the administration system in Indonesia was developed. Visualization of 4D cadastre objects applied in this research is suited to VersionedObject class LADM and presented on the web to represent changes of 3D geometry boundaries over time.Keywords: Cadastre 3D and 4D, VersionedObject, LADM, data presentation, land information system Intisari: Penyajian spasial dan kepemilikan properti 3D mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan dicatat sebagai data historis transaksi, dengan menambahkan dimensi data spasial 3D ke dalam data 4D, yang dikenal sebagai Kadaster 4D. Representasi spasial properti 3D rentan terhadap sengketa ketika bentuk dan dimensi yang mewakili perubahan kepemilikan tidak sesuai dengan kenyataan. Paper ini berfokus pada visualisasi data spasial obyek kadaster 4D dengan menerapkan kelas VersionedObject LADM (ISO 19152:2012). Berdasarkan analisis pada pendaftaran kepemilikan atas satuan rumah susun terkini yang telah diterapkan di Sistem Informasi Tanah Indonesia (dikenal sebagai KKP), telah dikembangkan model data spasial 4D yang sesuai dengan sistem administrasi di Indonesia. Visualisasi objek kadaster 4D yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kelas VersionedObject LADM dan disajikan di web untuk mewakili perubahan batas geometri 3D dari waktu ke waktu.Kata Kunci: Kadaster 3D dan 4D, VersionedObject, LADM, penyajian data, sistem informasi pertanaha
Pengantar Redaksi
Full text linkJurnal Bhumi sebagai jurnal ilmiah di lingkungan Sekolah Tinggi PertanahanNasional secara resmi telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Riset Teknologidan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan nomor 30/E/KPT/2018, tertanggal 24 Oktober2018. Jurnal Bhumi dinyatakan terakreditasi dengan peringkat Sinta 3 untuk masaakreditasi lima tahun terhitung mulai Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016 hingga Volume 7 Nomor 1 Tahun 202
Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya
Full text linkAbstract: What land registration concept is suitable for Tanah Ulayat (Petuanan Land)? This question is relevant to be answered when the actual conditions of tenurial of the Petuanan Land have undergone an individualization process. The above question is answered by applying the concept of land registration to the actual conditions of customary land tenure. For Petuanan Land which is still intact containing public authority and private right, the proper concept of land registration is only limited to the Land Register. Furthermor, Petuanan Land that has undergone the process of individualization into Tanah Marga or Soa and individual land, the concept of land registration can be carried out up to the issuance of certificates as proof of land rights. Thus, the portion of Petuanan Land that can be the object of Complete Systematic Land Registration in Maluku Province is Petuanan Land that has undergone a process of individualization, can be land that is possessed or owned by traditional village (although very rare), clan or soa. Intisari: Pendaftaran Tanah yang bagaimanakah yang tepat bagi Tanah Ulayat (Tanah Petuanan) di Maluku? Pertanyaan ini dipandang relevan untuk dijawab ketika kondisi aktual penguasaan Tanah Ulayat (Tanah Petuanan) itu sudah mengalami proses individualisasi. Pertanyaan di atas dijawab dengan cara menerapkan konsep pendaftaran tanah terhadap kondisi aktual penguasaan tanah ulayat. Bagi Tanah Petuanan yang masih utuh berisi kewenangan publik dan privat, konsep pendaftaran tanah yang tepat hanyalah sebatas Daftar Tanah. Selanjutnya, Tanah Petuanan yang sudah mengalami proses individualisasi menjadi Tanah Marga atau Soa dan Tanah Individual, maka konsep pendaftaran tanah dapat dilakukan sampai pada penerbitan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah. Dengan demikian, bagian dari Tanah Petuanan yang dapat menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Provinsi Maluku adalah Tanah Petuanan yang sudah mengalami proses individualisasi, dapat berupa tanah yang dikuasai oleh negeri (meskipun sangat jarang), tanah yang dikuasai marga atau soa, dan tanah yang dikuasai oleh perorangan
Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur’
Full text linkAbstract: Until 2018, “aanslibbing” or channelbar at two coastal villages of Ujung Pangkah reached 4644,98 hectares with an average of 8-12 hectares per year increased. However, from satellite images, during the years of 2016-2018, this area declined by 115.87 hectares due to coastal abrasion.This research aims to analyze the landscape change and the occupation process of the channelbar until 2018 and identify the implication toward tenurial security and the sustainability of coastal environment of Ujung Pangkah, Gresik. The method used for the research were satellite image interpretation, groundcheck, and socio-juridical analysis related to social and juridical implication of the occupation of channelbar on two villages. The research showed that the occupation of channelbar in Ujung Pangkah implicated on two issues namely coastal landscape change including the loss of mangrove ecosystem due to pond extension and land conflict potential. In conclusion, the agrarian irregularity practice constitute an issue for the dynamic type of land existence like channelbar, therefore its tenurial security must be addressed as a priority issue for agrarian regulator in the region. Intisari: Hingga tahun 2018, “aanslibbing” atau “tanah timbul” di dua desa pesisir Ujung Pangkah mencapai 4644,98 hektar dengan rata-rata peningkatan luas lahan 8-12 hektar per tahun. Namun dari citra satelit pada periode 2016-2018 daerah ini mengalami penurunan luas hingga 115,87 hektar karena abrasi pantai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perubahan lanskap dan penguasaan tanah timbul di Ujung Pangkah sampai tahun 2018 dan mengidentifikasi implikasinya terhadap keamanan tenurial dan keberlanjutan lingkungan pesisir di Ujung Pangkah, Gresik. Metode yang digunakan adalah interpretasi citra,groundcheck lahan dan analisis deskriptif sosiologis yuridis menyangkut implikasi-implikasi sosial dan hukum dari praktik penguasaan tanah timbul di dua desa tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan “tanah timbul”di Ujung Pangkah berimplikasi pada dua hal, yaitu perubahan lanskap pantai termasuk hilangnya ekosistem mangrove untuk perluasan tambak, dan potensi konflik pertanahan maupun konsentrasi lahan.Sebagai kesimpulan,praktik iregularitas agraria merupakan satu masalah bagi jenis lahan yang eksistensinya dinamis seperti tanah timbul, maka kepastian tenurialnya harus mendapatkan prioritas perhatian oleh regulator pertanahan di daerah.
Pemetaan Lahan Potensial Perumahan Di Kota Surakarta Berdasarkan Pendekatan Analisis
Full text linkAbstract: The growth of trade centers, inns, office buildings, meetinghouses and other supporting facilities has a direct impact on the increase in population as well as the need for land for housing amid the limited land. This resulted the disparity problem between the built housing and the amount of housing needed by the community. This study aims to examine the potential of the land for the provision of housing based on the results of spatial data processing. This study used quantitative analysis method through a geographic information system based spatial analysis approach. The existence of the built-up area and the suitability of the Surakarta City space utilization plan was taken into consideration. In the process, it was found that the tendency for locations was in the northern part of Surakarta City where the results of the land value analysis showed that the area was suitable for housing, but the security analysis showed inappropriate results and even restricted. The findings in the housing land suitability analysis showed that the results of the accessibility analysis and the results of the analysis of the affordability of water and sanitation systems had a significant effect. The analysis found that out of 51 urban villages there were 43 urban villages that had potential land for housing with a level of conformity from appropriate to inappropriate level. Intisari: Pertumbuhan pusat perdagangan, penginapan, gedung perkantoran, gedung pertemuan dan fasilitas pendukung lainnya berdampak langsung pada penambahan populasi dan kebutuhan lahan untuk perumahan di tengah lahan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah kesenjangan antara perumahan yang dibangun dengan jumlah perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi lahan untuk penyediaan perumahan berdasarkan hasil pengolahan data spasial. Metode analisis kuantitatif digunakan melalui pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Keberadaan area terbangun dan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang Kota Surakarta menjadi pertimbangan. Dalam prosesnya, ditemukan bahwa kecenderungan lokasi berada di bagian utara Kota Surakarta di mana hasil analisis nilai tanah menunjukkan bahwa daerah tersebut cocok untuk perumahan, tetapi analisis keamanan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dan bahkan dibatasi. Temuan dalam analisis kesesuaian lahan perumahan menunjukkan bahwa hasil analisis aksesibilitas dan hasil analisis keterjangkauan sistem air dan sanitasi memiliki pengaruh yang signifikan. Kajian ini menemukan bahwa dari 51 kelurahan terdapat 43 kelurahan yang memiliki lahan potensial untuk perumahan dengan tingkat kesesuaian yang sesuai sampai dengan tidak sesuai.