BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA)
Full text linkAbstract: This research is aimed to explain the reactualization of Nahdlatul Ulama (NU) struggle over agrarian resources related to the emergence of Front Nahdliyyin for the Sovereignty of Natural Resources (FNKSDA) in 2013. The theoretical perspective of radical democracy movement proposed by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe this article analyzed phenomenon of NU struggle over agrarian resources. This research uses qualitative method of specific case study variation type single case study. Results of this research showed many cases of living space deprivation, inequality of natural resources ownership, and other which fall on nahdliyyin in several regions. The young members of NU which have been experiencing development did not merely criticize the government at the time, however, in a further way, they have initiated the formation of movement in post-reformation era by radicalizing political space which should be more democratic. FNKSDA does not move structurally but it moves inside of NU culturally. Nevertheless, the ‘new political and cultural identity’ represent the progressive characteristic of NU.Keywords: FNKSDA, Radical Democracy Movement, Progressive Young NahdliyyinIntisari: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya reaktualisasi perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) atas isu sumber daya agraria melalui kemunculan Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) pada 2013. Paper ini menggunakan perspektif teori gerakan demokrasi radikal dari Ernesto Laclau dan Chantal Moufffe dengan mengkaji fenomena perjuangan NU atas sumber daya agraria. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan variasi studi kasus spesifik tipe single case study. Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya kasus perampasan ruang hidup, ketimpangan kepemilikan sumber daya alam, dan berbagai kondisi agraria lainnya yang menimpa nahdliyyin di berbagai daerah. Berbagai kondisi tersebut disikapi dalam bentuk artikulasi oleh para kaum muda NU yang ternyata telah mengalami perkembangan, yakni tidak sekadar melayangkan kritik terhadap pemerintah, khususnya Orde Baru saat itu. Namun, telah menginisiasi terbangunnya gerakan di masa pasca reformasi dengan meradikalisasi ruang politik selayaknya menuju situasi yang lebih demokratis. FNKSDA bergerak non-struktural dalam tubuh NU. Meski demikian ‘budaya dan identitas baru politiknya’ justru tampil mewakili watak progresif NU.Kata Kunci: FNKSDA, Gerakan Demokrasi Radikal, Kaum Muda NU Progresi
Asal Usul Kebijakan Pencadangan Hutan Adat di Indonesia
Full text linkAbstract: In Indonesia, recently a movement to recognize customary forests (hutan adat) and the rights of indigenous peoples over forested areas has culminated. This momentum marked Indonesia's first recognition the traditional rights of indigenous peoples over their forests. This paper explains how the proposed to reserve the customary forest policy has been made and describe the journey as well of the implemention that policy. This scheme can help the struggle of indigenous peoples to show that the government can engage with social transformation from the bottom up. This study took the action research method from my experience working as a researcher to produce the target of agrarian reform and social forestry in Indonesia. This study takes the concept of a social construction framework to look the narrative ideas about reserving the customary forest in Indonesia. The results concluded with the problematic tabulation of data that can be formulated by conducting the reserve of the customary forest to implement the agenda of agrarian reform and social forestry in Indonesia.Keywords: Adat communities, Adat law, Customary Forest.Intisari: Di Indonesia, belakangan ini sebuah gerakan pengakuan hutan adat dan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan memuncak. Momentum ini menandai pengakuan pertama kalinya Indonesia atas pengelolaan tradisional masyarakat hukum adat atas hutannya. Makalah ini ingin menjelaskan mengenai bagaimana usulan kebijakan pencadangan hutan adat dibuat serta perjalanan dalam mengimplementasikannya. Skema ini dapat membantu perjuangan masyarakat adat untuk menunjukkan bahwa pemerintah dapat terlibat dengan transformasi sosial dari bawah ke atas. Studi ini mengambil metode penelitian riset aksi dari pengalaman saya bekerja sebagai peneliti untuk menghasilkan sebuah target reforma agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia. Studi ini mengambil konsep kerangka konstruksi sosial untuk mencari ide naratif tentang pencadangan hutan adat di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya tabulasi data dengan problematikanya yang dapat diformulasi dengan melakukan usulan pencadangan hutan adat dalam mewujudkan agenda reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia.Kata kunci: Masyarakat adat, hukum adat, hutan adat
Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan
Full text linkAbstract: Since 2007, seven villages in Tebingtinggi Timur have been listed on the concession scheme of Industrial Plantation Forest of PT. LUM, covering area of 10,390 Ha. At the end of 2008, PT LUM began to built canals for land clearing and transporting acacia seeds to the area. Since canalization, the surrounding land, especially community land, began to dried up, triggering forest f ire in the area. The peak occured in 2014, when big forest f ire occured, devouring more than 2400 Ha of community land in Sungai Tohor and its surrounding. In 2014, the community invited president to do “Blusukan Asap” in Tebingtinggi Timur, and resulted on the revoking of PT. LUM’s permit and handed over forest management to the 7 villages with Social Forestry (Village Forest) scheme. Currently, the community is on the process to manage social forestry, and some settlement and livelihood area on social forestry will be excluded from the concession, based on Presidential Regulation No. 88 of 2017 about the Change of Forest Area Boundaries. By observation and direct involvement with the community, this study found that the level of participation and motivation of the community to manage village forest is high. Keywords: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Village Forest, Agrarian Reform, BorderIntisari: Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT LUM, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Joko Widodo untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK mencabut izin PT LUM dan menyerahkan klelola hutan ke 7 desa dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Kini masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan agar diselesaikan lewat Perpres No. 88 Tahun 2017, perubahan tata batas wilayah hutan. Dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya. Kata Kunci: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria, perbatas
Memahami Dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (2)
Full text linkAbstract: This article, which consisted of two parts, offers two contribution to the literature on agrarian inequality in Indonesia, i.e. a conceptual approach for understanding this phenomenon and what it implies on policy formulation. The first contribution has been elaborated in Part 1 which includes a synthesis of various aspects of agrarian inequality and a distinction between two types of agrarian inequality, namely: inequality of distribution and of allocation. In Part 2, the second contribution of this article will be elaborated. Firstly, the current situation of agrarian inequality in Indonesia, which covers those two types of inequality, will be presented. Secondly, a comprehensive policy framework to resolve this problem will be promoted, based on the principle of positive discrimination towards smallholders’ interests. For this purpose, five schemes of tenure reform need to be fully integrated, namely: (re)distribution, registration, recognition, devolution and restitution. Intisari: Artikel ini, yang terdiri atas dua bagian, menawarkan dua kontribusi pada literatur mengenai ketimpangan agraria di Indonesia, yaitu pendekatan konseptual untuk bisa memahami gejala ini dan apa implikasinya terhadap penyusunan kebijakan. Kontribusi pertama telah dibahas pada Bagian 1 yang mencakup sintesis atas ragam aspek ketimpangan agraria dan pembedaan antara dua jenis ketimpangan agraria, yakni ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi. Pada Bagian 2, kontribusi kedua dari artikel ini akan diulas secara mendalam. Pertama-tama, situasi ketimpangan agraria terkini di Indonesia, yang mencakup dua jenis ketimpangan di atas, akan dipaparkan. Selanjutnya, sebuah kerangka kebijakan yang komprehensif untuk memecahkan masalah ini akan dipromosikan dengan berdasarkan pada prinsip diskriminasi positif bagi kepentingan para produsen skala kecil. Dalam rangka ini, lima skema pembaruan tenurial berikut penting untuk diintegrasikan secara menyeluruh, yaitu: (re)distribusi, registrasi, rekognisi, devolusi, dan restitusi.
Kota Sebagai Ruang Terbuka: Belajar Dari Waduk Sepat, Surabaya
Full text linkAbstract: This paper chronicles a case of land dispute through a sociospatial lens (Gottdiener, Hutchison and Ryan, 2015) with a specific case of the dynamic of urban spatial management of the city of Surabaya. Key structural changes of public spaces in Surabaya have been running starting from the late 1990s for the local government was given authority to manage its space. Simultaneously, the plethora of freedom spirit since Reformasi 1998 has been reshaping citizens’ politics towards their city as public space. Relying on secondary data, this paper argues that the dynamic of city spatial management has been colored by struggles of various actors in reclaiming public places. Surabaya, like other big cities all over the world, is an open field for power contestations over a space for living. Intisari: Paper ini mengurai sebuah kasus sengketa lahan menggunakan lensa sosiospasial (Gottdiener, Hutchison and Ryan, 2015) dengan mengangkat dinamika pengaturan ruang urban di Kota Surabaya. Perubahan-perubahan penting atas tempat-tempat umum di Surabaya terjadi sejak era akhir 1990an akibat peralihan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan penataan ruangnya. Pada saat bersamaan, luberan semangat kebebasan sejak Reformasi 1998 telah mengubah model strategi politik warga atas kotanya sebuah ruang bersama. Mengandalkan data sekunder, paper ini menunjukkan bahwa dinamika penataan ruang kota selalu diwarnai oleh perjuangan beragam aktor dalam memperebutkan tempat-tempat umum. Seperti halnya kota-kota besar lainnya, Surabaya adalah sebuah arena pertarungan terbuka bagi pelbagai kepentingan atas sebuah ruang kehidupan
Transjawa, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Urbanisasi
Full text linkAbstract: The paper is a critical examination into the nexus of transportation infrastructure development, regional economic growth, and social changes (urbanization and modernization). Relying on previous studies, it begins with learning experiences from other countries regarding transportation infrastructure development and economic growth. The discussion moves into social impacts of transportation infrastructures development in Java in the colonial era in order to address similar problems which may occur as a result of the TransJawa tollroad project, with a specif ic case of East Java province. This paper shows that there is no direct causality of infrastructure development to economic growth, yet both have been catalyst for the velocity of inevitable urbanization as well as modernization. Keywords: economic growth, East Java, modernization, transportation, urbanization Intisari: Makalah ini adalah sebuah telaah kritis tentang keterkaitan antara pembangunan infrastruktur transportasi, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan perubahan sosial (urbanisasi dan modernisasi). Mengandalkan data sekunder, makalah ini mulai dari mempelajari pengalaman dari negara-negara lain tentang pembangunan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Diskusi bergerak pada dampak-dampak sosial dari pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa pada era Kolonial dalam rangka mendiskusikan persoalan serupa yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari proyek jalan tol TransJawa dengan kasus di Provinsi Jawa Timur. Makalah ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi keduanya telah menjadi katalis bagi percepatan proses urbanisasi dan modernisasi yang tak dapat dihindari. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur, modernisasi, transportasi, urbanisas
Model-Model Pendekatan Partisipatif Dalam Sistem Informasi Geografi
Full text linkAbstract: The participatory approach in decision making and the implementation of activities that directly or indirectly relate to the public interest has become a new stream of current research. Participatory Geographic Information System (PGIS), Public Participation Geographic Information System (PPGIS), Collaborative Geographic Information System (CGIS), Participatory Mapping (PM), Volunteered Geographic Information (VGI) and Crowdsourcing Spatial Data (CSD) are terms that are commonly used in scientif ic publications that focus on the public’s knowl edge in geospatial science and technology. These terms are increasingly emerging since the adoption of Web 2.0 technology. Reviews of these terms are increasingly widespread and also cause overlap in their use. This article aims to discuss the def inition, method, quality of output and implementation of these terminologies and outline in brief as an enrichment reference to encourage the potential of research themes related to participatory approaches and community knowledge. A literature review is applied to achieve the objectives of this article. The results obtained from this study are the similarity and the difference in the models of participatory-based approach to the object of this research. The similarity is an effort to utilize other people in solving problems. Whereas the differences found lies in the location, time, and design of the participant meeting strategy. Keywords: PGIS, PPGIS, PM, Collaborative GIS, VGI, Crowdsourcing.Intisari: Pendekatan partisipatif di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik telah menjadi arus baru penelitian-penelitian terkini. Sistem Informasi Geografi Partisipatif (SIG-P), Sistem Informasi Geografi Partisipasi Publik (SIG-PP), Sistem Informasi Geograf i Kolaboratif (SIG-K), Pemetaan Partisipatif (PP), Volunteered Geographic Information (VGI) dan Crowdsourcing data spasial merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam publikasi ilmiah yang berfokus pada ilmu dan teknologi geospasial. Istilah tersebut semakin banyak muncul semenjak penerapan teknologi Web 2.0. Ulasan mengenai istilah-istilah tersebut menimbulkan tumpang tindih dalam pemakaiannya. Artikel ini bertujuan untuk membahas def inisi, metode, kualitas luaran dan implementasi dari terminologi-terminologi tersebut dan menguraikan secara ringkas sebagai pengayaan referensi untuk mendorong potensi tema-tema penelitian terkait pendekatan partisipatif dan pengetahuan masyarakat. Tinjauan pustaka digunakan sebagai satu pendekatan untuk meraih tujuan dari artikel ini. Hasil yang didapatkan adalah adanya kesamaan dan perbedaan pada model-model pendekatan berbasis partisipatif pada objek penelitian. Persamaanya adalah adanya pemanfaatan orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, dan rancangan strategi pertemuan partisipannya. Kata Kunci: SIG-P, SIG-PP, SIG Kolaboratif, PP, VGI, Crowdsourcin
Permasalahan Pertanahan Kawasan Industri Batulicin: Perspektif Perencanaan Pembangunan
Full text linkAbstract: The main problem that arises related to the development of Batulicin Industrial Estates (BIE) are land occupation problems by the community. It is appeared because the government is too long to let the land in BIE not be used properly for decades that the community uses the land. This research is a type of qualitative method research. The data was collected through interviews, observation, documentation and literature. This study was conducted in the Batulicin Industrial Estate of Tanah Bumbu Regency from February to June 2019. The land issues between the government and the community that we found in this study were due to the value of compensation which was not yet agreed upon, the socio-economic impacts after the clear and clean process, and double documents which were found. The most effective approaches and strategies for resolving land issues between government and society are comprehensive solution methods in the form of: integrated team formation, distribution of compensation based on length of stay, socio-cultural approach through community and integrated team meetings, science and technology approaches through transparency of development plans, religious approach through socialization by religious leaders, and forming cooperation between government and social services. Intisari: Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri Batulicin (KIB) adalah masalah okupasi lahan oleh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena pemerintah sebagai pemilik sertipikat tanah terlalu lama membiarkan lahan di KIB tidak dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memanfaatkan lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian dilakukan pada Kawasan Industri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun temuan penelitian terkait masalah pertanahan antara pemerintah dan masyarakat disebabkan karena adanya nilai santunan yang belum disepakati, adanya dampak sosial ekonomi yang muncul pasca proses clear and clean, serta ditemukan dokumen ganda. Pendekatan dan strategi penyelesaian permasalahan pertanahan antara pemerintah dan masyarakat yang paling efektif adalah metode solusi komprehensif dalam bentuk pembentukan tim terpadu, pemberian uang santunan berdasarkan lama tinggal, pendekatan sosial- budaya melalui musyawarah masyarakat dengan tim terpadu, pendekatan IPTEK melalui transparansi rencana pembangunan, pendekatan agama melalui sosialisasi KIB melibatkan tokoh agama, dan membentuk kerjasama pemerintah dan dinas sosial.
Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase dalam Lintasan Sejarah: Menelusuri Sejarah Perubahan Agraria di Malang Selatan
Full text linkAbstract: Opinions that perceive villages (desa) as solid entity, traditional, reservoir of labor and foodcrops, have been intensively criticized. On the contrary, villages are filled with social-political tension, class difference, and became areas where large conflicts in history also took place. This article develops the second argument, which tries to trace agrarian transformation through history: from the colonial period, independence and the New Order. By presenting a case study in South Malang, East Java, this article aim to show that village dynamics are controlled by patronage relation, where agrarian policies only benefited certain groups in the village. Historical analysis also shows how patronage relation persisted, although the state had changed. Violence that occurred in regime change did not necessarily transform the patronage relation in the village, instead strengthened it through the formation of new alliances. Agrarian policies that are going to be developed in the present should notice this power relation. The question of ‘who gets what’ should be continuously raised by agrarian studies experts and policy makers.Keywords: patronage relation, clientelism, class inequality, 1965 violence, colonial plantation, Malang-East JavaIntisari: Pandangan yang melihat desa sebagai entitas solid, tradisional, reservoir tenaga kerja dan pangan, telah banyak dikritik. Sebaliknya, desa dipenuhi dengan ketegangan sosial-politik, perbedaan kelas dan area dimana konflik-konflik besar dalam sejarah juga terjadi. Artikel ini mengembangkan pandangan kedua, dan berusaha menelusuri perubahan agraria dari masa ke masa: periode kolonial, kemerdekaan dan Orde Baru. Dengan mengambil studi kasus di Malang Selatan, Jawa Timur, artikel ini menunjukkan bahwa dinamika desa dikuasai oleh relasi patronase, sehingga kebijakan-kebijakan agraria hanya menguntungkan kelompok tertentu di desa. Analisa historis juga memperlihatkan bagaimana relasi patronase terus bertahan, meskipun negara (dalam hal ini sistem pemerintahan) telah berubah. Kekerasan yang terjadi dalam perubahan-perubahan rezim tidak mengubah relasi patron di tingkat desa, namun justru memperkuatnya dengan memunculkan aliansi-aliansi baru. Kebijakan-kebijakan agraria yang akan diambil pada masa kini seyogyanya memperhatikan relasi kuasa tersebut, sehingga pertanyaan ‘siapa mendapat apa’ harus kerap dikedepankan oleh para pegiat studi agraria dan para pengambil kebijakan.Kata kunci: relasi patronase, klientelisme, ketimpangan kelas, kekerasan 1965, perkebunan kolonial, Malang-Jawa Timu
Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Full text linkAbstract: The Land Use Balance (NPGT), among others, is a balance between Land Use and Regional Spatial Planning (RTRW). One of the government’s efforts is to control land in the regions, regional conditions can be adjusted to the ideal conditions in accordance with the needs in the future. One of the environmental control instruments used by implementing the Regional Spatial Plan. This research was carried out using overlapping analysis to analyze and calculate the use of land with the spatial plan in all districts/city in Yogyakarta Special Region during the period 2010-2017. The results showed that there was a discrepancy between NPGT and the RTRW in Yogyakarta Special Region. The highest inconsistency occurred in Kulonprogo Regency at 57,11%, and the lowest in Gunungkidul Regency at 20,06%. The impact of these mismatches is that land use control in DIY is not optimal. NPGT in DIY is not optimally utilized in the preparation/revision of the RTRW. Keywords: Balance of Land Use, Land Use, Regional Spatial PlanIntisari: Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) antara lain merupakan perimbangan antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis tumpang susun peta untuk menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara NPGT dengan RTRW di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo sebesar 57,11%, dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 20,06%. Dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah kegiatanpengendalian penggunaan tanah di DIY menjadi tidak optimal. NPGT di DIY tidak optimal dimanfaatkan dalam penyusunan/revisi RTRW.Kata kunci: Neraca Penatagunaan Tanah, Penggunaan Tanah, Rencana Tata Ruang Wilaya