BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Not a member yet
233 research outputs found
Sort by
Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke
Full text linkAbstract: Transmigration has been related to efforts to boost food productivity. During the New Order era, transmigration was promoted in order to create cheap labor on large government-owned plantations. After the New Order period, transmigration was once again made to support food program initiated through food estate project. This study wants to explore the paradox of the process of modernization of large-scale agriculture through a food estate project which turned out causing negative impacts for transmigrant farmers and local residents. This research is a literature study carried out by searching research reports, government documents, journal articles, and news from various media concerning the implementation of food estate. Data analysis was carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, verification and conclusion drawing. This study has discovered how the large-scale agricultural modernization projects in Merauke and Bulungan is not an effort to support food security, but merely a broad-scale agribusiness expansion. The implementation of transmigration, basically, only serves as a support to ease the agribusiness expansion that takes place in Merauke and Bulungan. This study has proven the condition of food insecurity that must be faced by transmigrant farmers & local residents affected by the project. Intisari: Transmigrasi selama ini terkait dengan upaya menggenjot produktivitas pangan. Pada masa Orde Baru, transmigrasi digalakkan dengan untuk menjadikan transmigran sebagai tenaga kerja murah di perkebunan besar milik pemerintah. Setelah masa Orde Baru berakhir, transmigrasi dijadikan lagi sebagai penopang program pangan dengan dicetuskannya proyek food estate. Kajian ini ingin mendalami paradoks dari proses modernisasi pertanian skala luas melalui proyek food estate yang justru menyebabkan dampak negatif bagi petani transmigran dan penduduk lokal. Penelitian ini merupakan studi literatur yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap laporan penelitian, dokumen pemerintahan, artikel jurnal, dan berita dari berbagai media yang terkait dengan pelaksanaan food estate. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kajian ini telah menemukan bagaimana proyek modernisasi pertanian dalam skala luas di Merauke dan Bulungan bukanlah usaha menjaga ketahanan pangan, melainkan semata ekspansi agribisnis dalam skala luas. Penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya hanya menjadi penopang untuk memfasilitasi ekspansi agribisnis yang terjadi di Merauke dan Bulungan. Kajian ini telah membuktikan kondisi kerawanan pangan yang harus dihadapi petani transmigran & penduduk lokal terdampak proyek.
Pesawat Udara Nir Awak (Uav) Untuk Penyediaan Data Spasial Bidang Tanah Di Kawasan Rawan Bencana
Full text linkAbstract: The increased disaster events in the last ten years warns all stakeholders about potential hazards. Potential risk to land assets due to disaster affects the needs of fast and accurate land data that only 65% mapped. This study aims to establish an interpretation method and mapping of paddy field using unmanned aerial vehicle (UAV). The research uses interpretation method by evidence convergence approach. The result shows that the value of accuracy above the tolerance value, 93.13% for landuse interpretation and 84,21% for land parcel booundary interpretation. It means that the small format aerial photography derived from drone can be used to provide quick and accurate spatial data on paddy field land parcel identification.Intisari: Peningkatan bencana dalam sepuluh tahun terakhir memberikan peringatan kepada semua pemangku kepentingan akan potensi bahaya. Potensi risiko terhadap aset-aset lahan yang disebabkan oleh dampak bencana membutuhkan ketersediaan data spasial lahan yang cepat dan akurat yang hingga saat ini baru terpetakan seluas 65%. Penelitian ini bertujuan membangun metode interpretasi dan memetakan bidang tanah sawah menggunakan unmanned aerial vehicle (UAV). Penelitian ini menggunakan metode interpretasi visual dengan pendekatan konvergensi bukti. Hasil interpretasi menunjukkan nilai akurasi diatas nilai toleransi, 93,13% untuk interpretassi penggunaan lahan dan 84,21% untuk interpretasi batas bidang tanah. Hal ini berarti bahwa fotoudara format kecil yang dihasilkan dari pemotretan drone dapat digunakan untuk menghasilkan data spasial bidang tanah sawah secara cepat dan akurat.
Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah
Full text linkAbstract: Compensation often arises in land acquisition. The purpose of this study is to determine the existence of an appraisal institution in providing an assessment of the land and/or objects that are on it, as a basis for providing reasonable compensation. The study method used in this study is normative juridical approach. The data was critically analyzed using content analysis. The results of the study indicate that the Government has established an independent institution, namely the Land Appraisal Agency, as the basis for providing compensation. The existence of an independent institution was first regulated in Presidential Regulation No. 36 of 2005. In 2012, the Land Appraisal Agency obtained a perfect regulation in a law. However, it is not automatically the only institution that has authority in valuing land prices. The government is still being halfhearted. The Land Appraisal Institution received full position in the land acquisition after the Ministerial Regulation of Agrarian & Spatial Planning/Head of National Land Agency No. 6 of 2015 was made. Intisari: Ganti rugi sering muncul dalam pengadaan tanah. Tujuan kajian ini, untuk mengetahui eksistensi lembaga penilai dalam memberikan penilaian terhadap tanah dan/atau benda-benda yang ada di atasnya, sebagai dasar memberikan ganti rugi yang wajar. Metode kajian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis data secara kritis menggunakan konten analisis. Hasil kajian menunjukkan, bahwa Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu lembaga penilai pertanahan, sebagai dasar memberikan ganti rugi. Keberadaan lembaga independen pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005. Pada tahun 2012, lembaga penilai pertanahan mendapatkan pengaturan yang sempurna dalam sebuah undang-undang. Meskipun, tidak otomatis menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam penilaian harga tanah. Pemerintah masih bersikap setengah hati. Lembaga penilai pertanahan mendapatkan kedudukan secara penuh dalam pengadaan tanah setelah adanya Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015.
Analisis Spasial untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018
Full text linkAbstract: Relocation is an alternative policy in post-disaster management, especially in disaster-prone area. This study was conducted to map alternative locations of relocation of affected people in 2018 Banten Strait tsunami in Mekarsari Village. The method used is an analysis of superimposed spatial data using aerial photograph, disaster hazard level map, spatial pattern map, road network, economic center map and Geo-KKP data. Analysis of vulnerability map and spatial pattern map was done through scoring. Accessibility analysis was conducted using road network map and economic center was carried out using buffer analysis. The results show that in Mekarsari Village, Banten, alternatives locations of relocation were obtained in 3 classes: class 1 for 173,013 Ha; class 2 for 115,180 Ha and class 3 for 269,806 Ha. This study is useful to determine suitable area for relocation quickly, appropriately, effectively and in accordance with Spatial Planning.Key Word: Victim population, Spatial Analysis, Post-Disaster Relocation, Tsunami.Intisari: Relokasi menjadi salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pasca bencana, untuk daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi. Kajian ini dilakukan untuk memetakan alternatif lokasi relokasi bagi masyarakat terdampak tsunami d Selat Banten tahun 2018 dengan lokasi di Desa Mekarsari. Metode yang dilakukan menggunakan analisis superimposed data spasial yakni foto udara, peta tingkat kerawanan bencana, peta pola ruang, peta jaringan jalan, peta pusat perekonomian dan data Geo-KKP. Analisis terhadap peta tingkat kerawanan bencana dan peta pola ruang dilakukan melalui skoring. Analisis terkait aksesibilitas dilakukan menggunakan peta jaringan jalan dan pusat perekonomian dilakukan melalui sistem buffer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Mekarsari, Banten diperoleh alternatif relokasi relokasi dengan 3 klasifikasi kelas yaitu relokasi kelas 1 seluas 173.013 Ha; lokasi relokasi kelas 2 seluas 115.180 Ha dan lokasi relokasi kelas 3 seluas 269.806 Ha. Kajian yang dilakukan menjadi salah satu metode untuk menetukan relokasi secara cepat dan tepat, dan efektif karena lokasi yang dipilih sesuai dengan RTRW.Kata Kunci: Masyarakat Terdampak, Analisis Spasial, Relokasi Pasca Bencana, Tsunami
Pengantar Redaksi
Full text linkJurnal Bhumi (JB) Volume 5 Nomor 1 Mei 2019 mengangkat beberapa isu aktual persoalan agraria dan kebijakan dengan memberikan beberapa perspektif yang cukup luas dan menarik. Ada 10 artikel yang hadir dengan berbagai isu yang berbeda namun dibungkus dalam satu isu besar yakni kebijakan agraria Indonesia dalam semangat menemukan solusi atas berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Beberapa artikel hadir sangat akseleratif atas berbagai persoalan di lapangan, dan solutif di dalam melihat persoalan agraria sebagai sebuah persoalan dan agenda bangsa. Kesepuluh artikel tersebut adalah: (1) Mohamad Shohibuddin, yang mengangkat persoalan ‘Menanggulangi Ketimpangan Agraria’; (2) Agus Suntoro, yang mengangkat persoalan ‘Ganti kerugian di dalam pengadaan tanah dalam perspektif HAM; (3) Agung Wibowo, menghadirkan isu ‘Pencadangan Hutan Adat di Indonesia’; (4) Dwi Wulan Pujiriyani dkk, menghadirkan persoalan ‘Ketersediaan Lahan pada Komunitas Petani’; (5) Grace Leksana, menghadirkan kajian ‘Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase dalam Sejarah Perubahan Agraria’; (6) Sartika Intaning Pradhani mengulas ‘Diskursus Teori dan Peran perempuan dalam pusaran konflik agraria’; (7) Asri Widayati dan Suparjan, mengangkat ‘Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria’; (8) Amir Mahmud, menghadirkan ‘Pemikiran Sajogyo tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis’; (9) Westi Utama dkk, menghadirkan artikel yang cukup menarik tentang ‘Analisis Spasial untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Bencana’;, dan terakhir (10) Anggiat Perdamean Parsaulian dan Sudjito menutup edisi ini dengan menghadirkan ‘Problem Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah’
Tekanan Populasi, Kepadatan Agraris, dan Ketersediaan Lahan pada Komunitas Petani
Full text linkAbstract: Population density is a serious problem for the existence of the peasant community and its agricultural landscape. In this situation, deagrarianization becomes a necessity because the economies scale of farming are becoming smaller and not profitable for peasants. This paper aims to analyze the community's strategy in maintaining its agrarian landscape. Data for this study were obtained through community case study method. Live in strategy is done for 2.5 months to deepen understanding at the community. The results showed that the peasant community was actively defend not to get out from agriculture. Expansion by increasing land ownership and reducing population numbers are the two main strategies. This strategy allows the ratio of agrarian landscape and agrarian density not to make the younger generation lose the opportunity to own agricultural land. Optimism to increase ownership of agricultural land for the younger generation is done by buying agricultural land from those who are not interested in pursuing agriculture.Keywords: land ownership, agriculture, deagrarianization, community strategyIntisari: Kepadatan penduduk merupakan masalah serius bagi eksistensi komunitas petani dan bentang agrarianya. Dalam situasi serupa ini, deagrarianisasi menjadi sebuah keniscayaan karena skala ekonomi usaha tani menjadi semakin kecil dan tidak menguntungkan bagi petani. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunitas dalam mempertahankan bentang agrarianya. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui metode studi kasus komunitas. Pendalaman di tingkat komunitas dilakukan dengan live in selama 2,5 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas petani secara aktif berstrategi untuk tidak keluar dari pertanian. Ekspansi dengan menambah kepemilikan lahan dan mengurangi jumlah populasi merupakan dua strategi yang utama. Strategi ini memungkinkan rasio bentang agraria dan kepadatan agraris tidak membuat generasi yang lebih muda kehilangan kesempatan untuk memiliki lahan pertanian. Optimisme menambah kepemilikan lahan pertanian bagi generasi yang lebih muda dilakukan dengan cara membeli lahan pertanian dari mereka yang sudah tidak berminat menekuni pertanian.Kata Kunci: kepemilikan lahan, pertanian, deagrarianisasi, strategi komunita
Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo Tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis
Full text linkAbstract: This article analyses the emergence of Sajogyo's thinking about poverty, and poverty in a critical agrarian perspective under the dominances of poverty knowledge officially and agricultural development. The study carried out through combination of textual and contextual data analysis. The results of the study shows that based on his sensitivity to agrarian background and framework, Sajogyo argues that poverty is formed by social relations inequality in the process of socio-historical and geographical area construction. The concepts/terms that used by Sajogyo regarding poverty and agrarian are not neutral but partially or entirely contains an analysis of critical agrarian perspective formation in accordance with the context. The poverty line and livelihood diversification are two simple concepts to exemplify poverty as a consequence of chronic agrarian problems in agricultural developmentKeyword: Sajogyo, critical agrarian perspectives of poverty, inequality of social relationIntisari: Tulisan ini mengkaji munculnya pemikiran Sajogyo tentang kemiskinan, dan kemiskinan dalam perspektif agraria kritis di tengah dominasi pengetahuan kemiskinan secara resmi dan pembangunan pertanian. Kajian ini mengkombinasikan analisis data secara tekstual dan kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan sensitivitas pada latar dan kerangka keagrariaan, Sajogyo berargumen bahwa kemiskinan dibentuk oleh ketimpangan relasi sosial dalam proses konstruksi sosio-historis dan wilayah geografis. Konsep/istilah yang digunakan oleh Sajogyo terkait kemiskinan dan agraria tidak bersifat netral tapi sebagian atau keseluruhan memuat analisis formasi perspektif agraria kritis sesuai dengan konteksnya. Garis kemiskinan dan nafkah ganda merupakan dua konsep sederhana untuk menunjukkan kemiskinan sebagai konsekuensi dari persoalan agraria yang kronis dalam pembangunan pertanian.Kata kunci: Sajogyo, kemiskinan perspektif agraria kritis, relasi sosial yang timpan
Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM
Full text linkAbstract: The construction was the one of the realization of human rights, including the role of infrastructure development which was need the land. The implication was the land procurement for the public interest that have an impact on the improvement of agrarian conflicts, especially influenced by the damages assessed factors not yet viable and fair. This research was conducted to describe (1) how regulatory aspects in law number 2 of 2012 that govern the land procurement in formulating viable and fair criteria, and (2) how the assessment was conducted by the appraisal (The office of Public Assesor Agent), was given the authority to conduct an assessment of attributive replace losses seen in the perspective of human rights. This study uses qualitative methods. Primary data collection was done by interviews directed and secondary data was sourced from a variety of literature. The results of this research was the regulation of viable and equitable damages in law number 2, of 2012 was still unclear the message and in accordance with human rights norms. This was the case in the assessment aspect of damages has not been standard. This discrepancy has to do with the essence of viable and equitable reimbursement for items that have a restoration effort in school victims both material and immaterial, to rise up and to fulfill their right.Keywords: Land acquisition, infrastructure development, compensation, human rights, Indonesia.Intisari: Pembangunan merupakan perwujudan hak asasi manusia, termasuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah. Implikasinya pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdampak pada peningkatan konflik agraria, terutama dipengaruhi faktor ganti kerugian yang dinilai belum layak dan adil. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan (1) bagaimana aspek regulasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait rumusan kriteria layak dan adil, dan (2) bagaimana penilaian dilakukan oleh appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diberikan kewenangan atributif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terarah dan data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan regulasi ganti kerugian layak dan adil dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 belum jelas kriterianya dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. Demikian halnya dalam aspek penilaian ganti kerugian belum ada standar dan instrumen baku. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan esensi layak dan adil yang memiliki unsur penggantian untuk upaya pemulihan korban terdampak baik, bersifat material dan imaterial agar mampu bangkit dan terpenuhi hak asasinya.Kata kunci: Pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, ganti kerugian, HAM, Indonesia
Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan
Full text linkAbstract: Agrarian reform policy in Indonesia has become a very important issue. Indonesia has tried to carry out agrarian reform by making various changes in laws and government policies. This is a descriptive research aiming to describe the phenomena occurring in the field as well as a verification research aiming to examine the effect of the implementation of agrarian reform on the positive response of affected community in Punggelan Village, Punggelan Subdistrict, Banjarnegara Regency, Central Java Province. The type of research is explanatory research that aims to explain the effect of the variable of agrarian reform strategy implementation on the response of the affected community. The data in this study was collected through distribution of 100 questionnaires to the affected community and interviews with officials from the National Land Agency office, the Chairperson of the farmers’ group, and the farmers working on disputed lands. The results showed that there was a positive and significant influence of agrarian reform on the response of the affected community. This means that agrarian reform was able to meet the needs and expectations of the affected community. Intisari: Kebijakan reforma agraria di Indonesia menjadi isu yang sangat penting. Indonesia sudah berusaha melakukan reforma agraria dengan melakukan berbagai perubahan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan verifikatif bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi reforma agraria terhadap responss positif masyarakat terdampak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara–Jawa Tengah. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan menjelaskan pengaruh variabel implementasi strategi reforma agraria terhadap respons masyarakat terdampak. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui penyebaran 100 kuesioner terhadap masyarakat terdampak dan wawancara kepada pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional, Ketua Kelompok petani dan petani penggarap lahan sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan reforma agraria terhadap respons masyarakat terdampak. Artinya reforma agraria mampu memenuhi kebutuhan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat yang bersengketa lahan.
Memahami dan Menanggulangi Persoalan Ketimpangan Agraria (1)
Full text linkAbstract: This article offers two contribution to literature on agrarian inequality in Indonesia, namely a conceptual approach for understanding this phenomenon and its implication on policy formulation. The first contribution includes a synthesis of some literature on various aspects of agrarian inequality. In addition, two types of agrarian inequality are distinguished according to its locus of existence, i.e. inequality of distribution which refers to unequal land tenure among different classes within smallholding agricultural sector, and inequality of allocation which refers to unequal allocation of land and other natural resources between small (family) farms and large (corporate) enterprises. The second contribution is formulation of a policy framework to resolve these two types of agrarian inequality. First of all, the politics of agrarian resources allocation should be based on the principle of positive discrimination which favors smallholders’ interests. Furthermore, to ensure this principle comes into reality, five schemes of tenure reform have to be fully integrated, namely: (re)distribution, registration, recognition, devolution and restitution. This article divided into two parts. Part 1 will focus on the first contribution (conceptual approach); meanwhile, the second contribution (policy formulation) will be further elaborated in Part 2.Keywords: agrarian inequality, land reform, politics of agrarian resources allocation, Indonesia.Intisari: Dua kontribusi diajukan artikel ini pada kepustakaan mengenai ketimpangan agraria di Indonesia, yaitu pendekatan konseptual untuk memahami gejala ketimpangan agraria ini dan implikasinya pada penyusunan kebijakan. Kontribusi pertama mencakup sintesis atas sejumlah literatur mengenai berbagai aspek ketimpangan agraria. Selain itu, dua jenis ketimpangan agraria juga dibedakan berdasarkan locus keberadaanya, yaitu ketimpangan distribusi yang berarti kesenjangan penguasaan tanah di antara berbagai kelas dalam sektor pertanian rakyat, dan ketimpangan alokasi yang berarti kesenjangan peruntukan tanah dan sumber daya alam lain antara usaha tani skala kecil (keluarga) dengan usaha skala besar (korporasi). Kontribusi yang kedua adalah formulasi suatu kerangka kebijakan untuk menanggulangi dua jenis ketimpangan agraria di atas. Pertama-tama, politik alokasi sumber-sumber agraria harus didasarkan pada prinsip diskriminasi positif yang memihak kepentingan produsen kecil. Lalu, agar prinsip ini bisa terwujud di dunia nyata, lima skema pembaruan tenurial berikut ini mesti diintegrasikan secara menyeluruh, yaitu: (re)distribusi, registrasi, rekognisi, devolusi dan restitusi. Artikel ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian 1 akan membahas kontribusi yang pertama (pendekatan konseptual), sementara kontribusi yang kedua (formulasi kebijakan) akan dielaborasi lebih lanjut pada Bagian 2.Kata Kunci: ketimpangan agraria, land reform, politik alokasi sumber-sumber agraria, Indonesia