Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung: Jurnal Elektronik
Not a member yet
185 research outputs found
Sort by
Analisis partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Walikota Blitar dengan Pendekatan Komunikasi Politik dan Budaya Politik
No full textPenelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi partisipasi politik dan mengetahui efektivitas sosialisasi dalam pemilihan Walikota Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi politik ada beberapa hal, antara lain: 1). faktor budaya politik partisipan, budaya politik partisipasipan tersebut disebabkan oleh karena kepercayaan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar dipandang baik selama lima tahun terakhir terutama pada masa pemerintahan Djarot Syaiful Hidayat. 2) faktor pelayanan publik yang selama ini dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepuasan pada rakyat. 3). faktor persepsi rakyat terhadap kondisi kebebasan berpolitik di Blitar saat ini ikut mewarnai partisipasi mereka pada pemilihan walikota Blitar. Partisipan cukup tinggi pada pemilihan walikota Blitar disebabkan pula karena faktor strategi komunikasi terutama sosialisasi yang diterapkan oleh KPUD cukup efektif. Media televisi lokal (JTV, KSTV, dan Televisi Rajawali), Radio Mayangkara, Persada, Mahardika dan Radio Patria dan surat kabar Jawa Pos, Surya, Memorandum, Bhirawa dan Time Dor, serta media lainnya cukup efektif dalam menjalankan peran sosialisasi pemilihan walikota Blitar
Tingkat Literasi Teknologi informasi Komunikasi pada Masyarakat Kota Makassar
No full textKota Makassar menjadi barometer dalam pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di wilayah timur Indonesia. Sejak 2007 pemerintah kota telah mencanangkan Makassar sebagai Kota Cyber yang tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat agar melek teknologi. Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang tingkat literasi TIK masyarakat di kota Makassar setelah pencanangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik sampling probability/random sampling dan teknik pengambilan sampel secara stratified random sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat literasi TIK pada masyarakat kota Makassar dapat ditegorikan cukup baik/tinggi. Dari tiga media TIK yang diteliti telepon seluler merupakan media yang paling banyak digunakan kemudian komputer dan internet. Tujuan menggunakan TIK ini untuk memudahkan berkomunikasi, bekerja serta memperoleh informasi. Hasil ini akan sangat membantu proses menyukseskan program pemerintah kota yang menjadikan Makassar sebagai kota cyber
The Symbolic Meaning of Tradition Rebo Kasan
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terkait makna dibalik penggunaan simbol tertentu pada tradisi Rebo Kasan yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Garut. Hal ini penting mengingat tradisi Rebo Kasan ini merupakan rangkaian sejarah masa lalu yang mengandung nilai-nilai moral maupun keagamaan didalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan lebih dalam mengenai makna denotasi, konotasi dan mitos pada simbol-simbol Rebo Kasan di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Semiotik Roland Barthes, yaitu studi yang mengkaji makna suatu tanda baik itu makna denotasi, konotasi dan mitos, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat mengungkap makna denotasi, konotasi dan mitos pada simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Rebo Kasan di Kabupaten Garut. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Subjek pada penelitian ini adalah jamuan yang dihidangkan pada perayaan tradisi tersebut serta pengambilan informan dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi Rebo Kasan di Kabupaten Garut memiliki makna denotasi, konotasi dan mitos. Adapun yang merupakan simbol tradisi tersebut adalah, air putih, Dupi, Leupeut dan Bugis yang merupakan makanan khas dari daerah tersebut. Makna tradisi dari Rebo Kasan itu sendiri adalah berbagi atau bersedekah dengan tujuan menolak marabahaya yaitu dengan jamuan berupa makanan yang dimaknai dengan makna tertentu yaitu diantaranya, air putih merupakan simbol kesucian, Dupi sebagai simbol penolakan, Leupeut sebagai simbol mempersatukan, dan Bugis sebagai simbol keyakinan.This research is especially backgrounded by the interested in relating to the meaning behind using the symbol in Rebo Kasan tradition which exists in some societies in Garut. This circumstance is very important, considering that Rebo Kasan is one of the histories which contains the moral value and religion within. The aims of this research are to find out and explain in depth concerning the meaning of denotative, connotative and myth towards the symbol Of Rebo Kasan in Garut. The method used in this research is the analysis method of Roland Barthes’ semiotics. This research investigates the signals either in the meaning of denotation, connotation or myth by using a qualitative approach. This research expresses the meaning of denotation, connotation, and myth towards the symbol which is used in Rebo Kasan tradition in Garut. Whereas, the technique of data sampling used in this research is participatory observation, in-depth interview, and literature review. Subjects in this study are the dishes that were served at the celebration of the tradition. Besides, the informants that chosen for this research is five people from society that involved in this tradition. This study found that Rebo Kasan has the meaning of denotation, connotation, and myth. The traditional food of Rebo Kasan is one of the charities which is intended to reject and hold the danger. While dupi as the symbol of rejection, leupeut as the symbol of unity and bugis as the symbol of belief
Testing E-Government Ranking Framework in Indonesia (PeGI): Case Study in Ministry Level
Get PDFGeliat e-Government di Indonesia bergulir sejak adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. Didalam regulasi tersebut jelas diatur kewajiban seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan sistem e-Government sebagai bentuk pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satu strategi yang dirumuskan pemerintah adalah melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Dengan kata lain sebenarnya pemerintah ingin mendorong peningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di institusi penyelenggara negara melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. PeGI (Pemeringkatan e-Government di Indonesia) merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan TIK di lembaga pemerintah. Dimensi penilaian PeGI mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris kerangka kerja (framework) PeGI yang telah digunakan untuk mengukur pemanfaatan TIK selama ini dimana PeGI sendiri terdiri dari 5 dimensi dan 35 atribut penilaian. Dengan kata lain ingin diketahui apakah framework PeGI masih relevan saat ini khususnya di tingkat kementerian mengingat perkembangan TIK yang begitu pesat dan dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel (atribut) valid dan dapat menjelaskan setiap dimensi penilaian PeGI yakni kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dengan demikian framework PeGI masih relevan digunakan untuk menilai penerapan e-Government khususnya di tingkat kementerian. Kata kunci : PeGI, e-Government, kerangka kerja, pengujian, TIKE-Government progress in Indonesia takes place since the existence of Inpres 3 of 2003 on national policy and strategy of e-government development. In that regulation, clearly regulated the responsibility of all central and regional government institutions to develop e-government system as a form of electronic based public service. One of the strategies formulated by the government is to develop e-Government systematically through the realistic and measurable stages. In other words, the government wants to encourage increased use of Information and Communication Technology (ICT) in government institution through integral, balanced, and objective evaluation. Therefore, the government needs to perform the evaluation in order to measure the use of ICT in governance ( a government institution). PeGI (e-Government Ranking in Indonesia) is an event held periodically by the Ministry of Communications and Information Technology since 2007 with the objective to improve the effectiveness and efficiency of application of ICT in government institutions. The dimensions of PeGI ratings cover the aspects: policy, institutional, infrastructure, applications, and planning. This research purpose is to test empirically the framework of PeGI that has been used to measure the use of ICT which the PeGI itself consists of 5 dimensions and 35 attributes assessment. In other words, we want to know whether PeGI framework is still relevant today, especially at the ministerial level, consider that the development of ICT is rapid and dynamic. The method used is quantitative with factor analysis approach. The results showed that all the attributes are valid and could represent each dimension of the PeGI rating: policies, institutions, infrastructure, applications, and planning. Therefore, PeGI framework is still relevant to use for assessing e-Government implementation, especially in ministry level
Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural
Get PDFKeanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural. Dalam kehidupannya, komunikasi antarbudaya tidak dapat dihindarkan. Salah satu medium dalam melakukan komunikasi antarbudaya adalah media sosial. Pada masyarakat multikultural isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, isu SARA di grup WhatsApp marak menyebar termasuk anggota grup yang heterogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan konflik isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di grup WhatsApp dengan anggota multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Dalam membahas penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori manajemen konflik dari Martin, J. N. dan Nakayama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena ada anggota grup menyampaikan pesan bukan berangkat dari kesamaan anggota grup, yakni kepentingan dan tujuan awal dibentuknya grup. Pesan disebarkan dengan menganggap wujud pembelaan terhadap suatu agama. Ketika konflik terjadi, strategi pengelolaan konflik yang diterapkan adalah strategi mengompromikan (compromising) dan menghindar (avoiding). Dalam grup terdapat anggota yang berperan sebagai cultural brokers.
Subversion Towards Indonesian Government In Discourse Of Democracy
Get PDFDemokratisasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia mendapat tantangan kelompok Islam fundamentalis. Pembangunan ICT memberikan kesempatan bangkitnya wacana subversi mereka terhadap pemerintah demokratis. Penelitian ini membahas bagaimana konstruksi kelompok Islam fundamentalis di Indonesia terhadap demokrasi melalui internet. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui konstruksi mereka dalam wacana (discourse) demokrasi. Metode penelitian adalah analisis wacana dengan model yang diperkenalkan oleh Leeuwen (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok fundamentalis mengonstruksi demokrasi atas dasar argumen teologi-demokrasi itu sistem kufur, thaghut, batil, haram, dan dampak buruk sosialekonomi-politik sebagai alat penjajahan Barat yang menciptakan perselingkuhan pengusaha dan penguasa. Fundamentalis radikal menganggap demokrasi itu “agama”. Pemerintah direpresentasikan sebagai orang “kafir/murtad”, “antek penjajah”, “firaun”. Penggunaan internet kelompok fundamentalis memberikan tantangan bagi pemerintah dengan munculnya wacana subversi tadi. Democratization in developing countries gets a challenge from Islamic fundamentalists. ICT provides an important opportunity for the rise of subversion against a democratic government. This article deals with construction of fundamentalists of Islamic groups in Indonesia towards democracy via the Internet. The goal of this study is to know their construction in the discourse of democracy. This research was using the method of discourse analysis with the model introduced by Leeuwen (2008). This research shows that the fundamentalists construct democracy on the basis of theology arguments (i.e.: democracy is a kufr system, idolatry, forbidden, and Islam-based invalid system) and bad effects of democracy. Democracy is a colonization tool of Western countries. It creates accompliceship between the rich and the powerful. Fundamentalists regard democracy as a “religion”. The Indonesian government is represented as “kafir (non-believer)/murtad(apostate)”, “colonialist’s accomplice”, “pharaoh”. Fundamentalist’s internet use becomes a challenge for the government with the subversion discourse emergence
The Role of Government Public Relations As Facilitators Communication in Bureau of Public Relation at South Kalimantan Province
Get PDFSebagai pintu informasi, peran Fasilitator Komunikasi pada Humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mencari peran fasilitator komunikasi pada Humas Pemprov Kalsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fasilitator komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemilihan informan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan peran fasilitator komunikasi pada Biro Humas tidak maksimal, ketidaktersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya. Informasi pemerintahan yang seharusnya dapat diakses pada website maupun media sosial yang telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan PPID Utama yang perannya dipegang oleh Biro Humas, informasi yang seharusnya dapat di akses melalui website, tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa SKPD yang fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah siap memberikan informasi ke publik melalui website yang dikelola.As the windows of information, communication facilitator role in Government Public Relation (GPR) serve as all-in-and-out of information from or to publics. For that, this research be held to find about the communication facilitator role on GPR of South Kalimantan Provincial Government. This research intends to knowing communication facilitator role to provide information to people and otherwise. This research uses qualitative approach with descriptive case study method, the data collection through observation and depth interview with informants purposively selection. The research result showing the communication facilitator role in GPR Bureau is not optimal, caused by unavailable information who can be accessed by the public or the otherwise. Government Information which should can be accessed at government official website or at the social media not be optimized by the GPR Bureau well as the Main Information Management and Documentation Officer (IMDO) whose role is held by the GPR Bureau of the information that should be accessible through the website, is not available. This contrasts with some Local Work Unit function only a Subsidiary IMDO, but they were ready to provide information to the public through a website manage
Reviewing Commodification Lines' Mini Drama Message Content "Nic and Mar"
Get PDFMobile mini drama Line “Nic and Mar” dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan hiburan yang dapat dinikmati kapan saja, di mana saja secara gratis hanya dengan menggunakan gadget. Akan tetapi, fakta di balik mobile mini drama yang notabene dapat dinikmati secara gratis ini mampu membawa keuntungan yang besar dari segi ekonomi untuk media Line. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk komodifikasi isi pesan Mini drama Line “Nic and Mar” dalam aspek audio dan aspek visual serta mengetahui bentuk komodifikasi isi pesan dalam aspek audio visual pada mini drama Line “Nic and Mar” yang dapat mewujudkan nilai guna menjadi nilai tukar, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis semiotika untuk menganalisis objek yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh John Fiske yaitu “The Codes of Television”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mini drama dibentuk berdasarkan aspek visual dan audio dan menjadi sebuah tontonan, namun tanda-tanda yang ada di dalamnya diolah menjadi sebuah produk sehingga scene dalam mini drama ini dibentuk menjadi komoditas. Perubahan fungsi pun terjadi, alur cerita yang berguna sebagai bagian pembentuk cerita mini drama juga berfungsi sebagai alat tukar.Line's mobile mini-drama "Nic and Mar" are made to fulfill the needs the people of Indonesia for entertainment that can be enjoyed anytime, anywhere for free just by using gadget. However, the facts behind the mobile mini-drama that can also be enjoyed for free was able to bring a large economically profit to Line. The purpose of this study was to discover the form of commodification Line's mini-drama "Nic and Mar" message content in the audio and visual aspect, as well as the form of commodification of the message in audio-visual aspects of the Line's mini-drama "Nic and Mar" that can transform usefulness value into exchange value, by using the qualitative approach through semiotic analysis to analyze the objects studied. The data analysis technique based on the theory by John Fiske's "The Codes of Television". Based on the results of this study concluded that the mini-drama formed under visual and audio aspects and become the show, but the signs in it are processed into a product so that the scenes in this mini-drama are formed into commodities
Jember Destination Branding Of 2016 Jember Fashion Carnaval News In Online Media
Get PDFJember Fashion Carnaval (JFC) 2016 telah banyak diberitakan di media online selama bulan Agustus – September 2016. Karnaval tahunan ini memberikan implikasi pada upaya destination branding Kota Jember. Penelitian ini bertujuan menganalisis isi pemberitaan JFC 2016 di media online selama bulan Agustus – September 2016. Fokus penelitian ini adalah pemaknaan teks/pesan pemberitaan JFC 2016 yang membentuk destination branding Kota Jember. Metode yang digunakan adalah content analysis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan JFC 2016 merepresentasikan tahapan pembangunan destination branding Kota Jember dengan sumber informasi terbanyak dari birokrat (39%), konten berita terbesar berisi topik review JFC 2016 dan penyelenggaraan JFC 2016 masing-masing sebanyak (20%), kategori berita terbanyak bertema lifestyle (40%), dan didominasi tone berita positif (70%). The 2016 Jember Fashion Carnaval (JFC) has been widely reported in the online media from August to September 2016. This annual carnival provides implications on the effort of the Jember City destination branding. The purpose of this study is to analyze the news content of 2016 JFC on the online media from August to September 2016. The focus of this study is the interpretation of 2016 JFC news text that formed the destination branding of Jember City. This study applies content analysis method with the descriptive quantitative approach. The results of this study indicate that the news of 2016 JFC represents the development phase of Jember City destination branding with the most information source coming from bureaucrats (39%), most news contents topic are 2016 JFC review (20%) and 2016 JFC event (20%), most news category theme is lifestyle, and dominated by positive news tone (70%).
Farmer Empowerment By ICT Community
Get PDFPopulasi yang cukup besar masyarakat petani khususnya di wilayah perdesaan menjadikan kajian mengenai pemberdayaan petani dalam menunjang kemandirian dan produktivitas rakyat menjadi salah satu yang sangat penting untuk dilakukan. Penelitian melakukan studi bagaimana komunitas TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) melakukan aktivitas pemberdayaan terhadap petani di perdesaan. Penelitian bersifat kualitatif dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap komunitas TIK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian. Penelitian menganalisis kegiatan/aktivitas mengenai pemberdayaan petani oleh komunitas TIK di beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kabupaten Ciamis, Garut, Majalengka, Indramayu dan Kota Sukabumi) berikut model aktivitas/kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kegiatan komunitas TIK dalam melakukan pemberdayaan TIK belum dilakukan atau berkaitan secara langsung dengan petani atau secara spesifik di bidang pertanian. Bentuk kegiatan pemberdayaan TIK kepada petani oleh komunitas TIK berdasarkan model yang dihasilkan, yaitu: (1) Melakukan kegiatan pertemuan dan pendampingan (workshop) bidang TIK terhadap petani/kelompok tani secara langsung khususnya dalam pemanfaatan/penggunaan TIK di kalangan petani, serta pelatihan pengelolaan website desa kepada pengelola. (2) Mengembangkan layanan berbasis TIK untuk bidang pertanian. (3) Sosialisasi manfaat TIK dalam mengembangkan pertanian. (4) Mendorong produktivitas hasil tani, dan melakukan penyebaran informasi/mempromosikan potensi desa dan hasil-hasil pertanian. (5) Kerjasama dengan pihak desa dalam melakukan pendampingan bidang TIK.With a great population of farmers particularly in rural area, makes the study concerning farmer empowerment in supporting people's independent and productivity become important to conduct. The research is qualitative through the interview, observation, and documentation of ICT community in the empowerment of rural community on agricultural aspect including the obstacles and challenges emerges. The study analyzed the activity concerning the empowerment of farmer by ICT community in 4 (four) cities/regencies in West Java (Ciamis, Garut, Majalengka, and Indramayu Regency, and Sukabumi City) and the model of the activity. Based on the research, the activity of ICT community in empowering ICT has not been performed, directly related with farmer nor specifically in agricultural aspect. Based on proposed model, the activity of ICT empowerment to the farmer by ICT community, specifically: (1) Meeting and assisting (workshop) about ICT to farmer/farmer group directly/particularly in the use of ICT among farmer. (2) Developing ICT-based service for agriculture. (3) Socialization the benefit of ICT in developing agriculture. (4) Encourage productivity of agriculture product, and dissemination/promotion the village potency and agricultural product. (5) Cooperating with the village in assisting the use of ICT