Publikasi Jurnal Elektronik Universitas PGRI Palangkaraya
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP OBJEK WISATA TAMAN TUGU SOEKARNO KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi wisatawan terhadap Objek Wisata Taman Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Tahun 2018, dengan kajian aksesibilitas, daya tarik, fasilitas, infrastruktur, keamanan, promosi dan informasi. Penelitian ini menggunakan metode survai. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah quota sampling sebanyak 55 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar wisatawan mempunyai persepsi sangat baik terhadap Objek Wisata Taman Tugu Soekarno Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN
Full text linkCustomary rights in the colonial era were often ignored. Due to the mention of customary rights in the Basic Agrarian Law, which essentially also means recognition of those rights, basically the customary rights will be considered as long as the rights are in fact still in the legal community concerned. For example, in granting a right to land (for example, the right to use a business), the indigenous peoples concerned will be heard beforehand and will be given directions that they have the right to receive as the customary rights holders. Hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat itu didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian suatu hak atas tanah (Umpamanya Hak Guna Usaha) masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi arahan yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu
PEMBELAJARAN OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI UNTUK SMA DI RUMAH BETANG TUMBANG MANGGU KALIMANTAN TENGAH
Full text linkPenelitian ini diarahkan kepada siswa siswi SMA Negeri se-Kota Palangkaraya Kalimantan tengah bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga guna untuk menyehatkan kehidupan bangsa pada umumnya dan membuat masyarakat palangkaraya bugar dan cinta akan budaya kalimantan tengah pada khususnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman atau pertimbangan dalam sumber belajar Penjaskesrek SMA. Penelitian ini menggunakan metode Observasi dan Wawancara. Data instrumen penelitian didapat oleh beberapa pakar ahli dibidangnya yang kemudian di Observasi. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara yang mendalam, observasi, kuisioner. Analisis data hasil pengamatan dengankualitatif deskriptif menunjukkan bahwa Rumah Betang Tumbang Manggu sangat menunjukkan ciri khas Dayak dan mengangkat kearifan lokal Kalimantan Tengah. Seperti permainan tradisional, Tarian, Musik, Alat Musik, Lagu Daerah, Wisata Rumah Adat, Wisata Peralatan Kuno, wisata rumah panggung dan wisata Air. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah betang tumbang manggu sangat cocok dijadikan sumber belajar olahraga tradisional dan rekreasi di SMA Se- kota Palangkaraya
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE)
Full text linkSeiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya dengan jaminan fidusia. Agar jaminan fidusia tersebut memperoleh kekuatan hukum harus didaftarkan. Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dapat dilakukan secara elektronik (Online) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elekronik (Online). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia secara elektronik (Online), dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Full text linkAbstract : This research to determine the considerations of Constitutional Court Justices in deciding related to the implementation of International School Stubs (RSBI) / International School (SBI), and to know the legal implications of the Constitutional Court decision on the implementation of International School Stubs (RSBI) International (SBI). Type of research used is research with normative and empirical approach, with data collecting technique that is library research and Field Research. The findings obtained from the results of research. Firstly, the decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-X / 2012 is wise with consideration of the implementation of RSBI contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (NRI 1945) which could lead to, liberalization of education, the different treatment of access to education, also resulted in the commercialization of the education sector and the dualism of the education system potentially eliminating the national identity as opposed to the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, no longer RSBI / SBI in the national education system. However, there is no fundamental change post-verdict, because basically the school that gets permission penyenggaran RSBI / SBI is a quality school. The difference is simply no longer usingforeign languages as an introduction in learning and in the process of school administration no longer mention or use RSBI / SBI. The RSBI / SBI replacement teaching system will be planned when entering the new school year.
Keywords : Decisions of the Constitutional Court, RSBI / SBI, Educatio
WUJUD KEADILAN DALAM MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
Full text linkSebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainny
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH
Full text linkPengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi di Indonesia pasca di amandemen, tepatnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberikan posisi strategis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di setiap wilayah Negara ini. Kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi tersebut maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Namun, pada tataran implementatif berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, banyak persoalan, konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun investor. Perlu upaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat khususnya di Kalimantan Tengah
PENERAPAN MODEL MIND MAPPING UNTUK MENINGKATAN PENGUASAAN MATERI IPS DI SMA PGRI 2 PALANGKA RAYA
No full textAbstract : The purpose of this research is to know how the application of Mind Mapping method to increase student participation and mastery of siawa in IPS material in class XI SMA PGRI 2Palangka Raya. This research is a classroom action research with method of kemmis and taggart which is done in two cycles, each end of the cycle is carried out assessment to find out whetheror not there is an increase in student participation in social studies and student mastery of IPS materials. Measures given in the form of application of Mind Mapping model as an effort toimprove learning social studies and increase student participation and mastery of IPS materials. The results showed that the method of learning Mind Mapping, managed to increase studentparticipation and material satisfaction IPS. This is shown by increasing student activity. Students have the courage to ask questions, answer questions, discuss and cooperate with fellow groupmembers to make Mind Mapping, increase mastery of IPS material can be seen from the acquisition of students before the action is given, ie, 60, to 65 in cycle I. Capaiaan mastery thematerial before the action was given as much as 16 students (66.65%) increased to 17 students (70.83%), on the second cycle the average value increased to 70 and students who have achieved mastery of 20 students (83.33%) on the final test of the average cycle of the students score becomes 77.50, students who have reached completeness as many as 21 students (87.50%). Mind Mapping Method which in variation with other methods can improve the mastery of IPS materials in grade XI SMA PGRI 2 Palangka Raya , because learning with Mind Mappingmethod can create an active, creative, and fun learning atmosphere.
Keywords : Mind Mapping Method IPS, Classroom Action Researc
HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR GEOGRAFI PADA SISWA SMAN 10 PALANGKA RAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru geografi dengan hasil belajar siswa (2) hubungan antara minat belajar sisiwa dengan hasil belajar siswa (3) hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru dan minat belajar siswa secara bersamaan dengan hasil belajar siswa. Metode yang digunakan adalah metode korelasional. Berdasarkan analisa data diperoleh hasil yaitu (1) ada hubungan positif yang signifikan antara antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru dengan hasil belajar siswa (2) ada hubungan positif yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa (3)ada hubungan positif antara persepsi siswa tentang kompetensi profesional guru dan minat belajar dengan hasil belajar siswa
HUKUM ADAT SEBAGAI PRANATA HUKUM PENANGKAL ARUS GLOBALISASI
Full text linkAbstract : Globalization is an age in which the increasingly border territorial, economic, political, cultural and other boundaries between a national entity in the international world. Globalization is usually followed by a modernization, modernization as a social movement is actually revolutionary, from which tradition originally became modern. In addition, modernization also has a complex, systematic nature, a global movement that will affect all human beings, through a gradual process toward hemogenisation and progressive nature. The negative impacts of globalization, and of course also modernization, will be even more obvious if we do more specific observations of the village community. However, as the economy began to improve, supported by the increase of infrastructure, the existing cultural values began to fade and adherence to the customary law began to fade, but this has not been accompanied by awareness and dherence to the high state law. It certainly becomes a negativistic transition, where the peculiarities of indigenous peoples begin to be eroded by globalization and modernity.
Keywords : The Characteristics of Indigenous Law In the Flow of Globalizatio