Publikasi Jurnal Elektronik Universitas PGRI Palangkaraya
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI UPAYA MENEKAN TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALANGKA RAYA
Penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas belum berbanding lurus dengan tingkat penurunan kasus pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas belum menimbulkan efek jera sepenuhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Palangka Raya ada 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor tersebut faktor penegak hukumnya sendiri (kepolisian) merupakan titik sentralnya
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA GONO-GINI DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Pada prakteknya biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Salah satu pihak dalam gugatan perceraian bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut demi keamanan dari pada harta bersama tersebut. Dalam masa sita jaminan terhadap harta bersama tersebut juga bisa dilakukan penjualan-penjualan terhadap terhadap harta bersama tersebut tetapi atas persetujuan dari pengadilan agama. Kemudian dasar hukum dari salah satu pihak untuk dapat menjual harta bersama tersebut atas persetujuan Pengadialan Agama terdapat dalam Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama dalam kasus gugatan perceraian yang menimbukan harta bersama dijual oleh salah satu pihak (suami atau isteri), hakim membagi dua harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. Tetapi apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang berlum terjual atau masih dalam tahap sengketa
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGANALISIS UNSUR INTRINSIK DENGAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)
Penelitian ini berkenaan dengan penggunaan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerpen. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan peningkatan kemampuan menganalisis unsur intrinsik melalui penggunaan model pembelajaran CIRC, (2) mendeskripsikan aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran melalui penggunaan model pembelajaran CIRC, (3) mendeskripsikan respons siswa dalam pembelajaran menganalisis unsur intrinsik cerpen melalui penggunaan model pembelajaran CIRC. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B MTsN Banjar Selatan I Kota Banjarmasin yang berjumlah 20 orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan pemahaman, aktivitas, dan hasil belajar pada siswa kelas VIII B MTsN Banjar Selatan I Kota Banjarmasin. Indikator keberhasilan ini terlihat dari adanya peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan aktivitas guru dan siswa, serta respons siswa yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Penggunaan model pembelajaran CIRC dapat meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerpen. terbukti adanya peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan dan ketuntasan belajar yang mencapai 100%. 2) aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar-mengajar mengalami peningkatan melalui model pembelajaran CIRC ini. Pada siklus I pertemuan I dan II keaktifan guru dan siswa berkategori cukup, sedangkan pada siklus II pertemuan I dan II hasilnya meningkat dengan kategori amat baik. 3) respons siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran CIRC memperoleh respons positif yang cukup tinggi yakni 90,5%. Ini berarti penggunaan model tersebut dapat digunakan guru untuk memperbaiki pembelajaran
ALIH FUNGSI LAHAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN
Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi keadaan hutan yang rusak/kritis, sebab selain cepat mendatangkan pendapatan asli daerah dari berbagai retribusi maupun pajak juga masuknya industri perkebunan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Berlandaskan kebijakan dan kewenangan yang diberikan perundang undangan berdasarkan asas otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam termasuk sektor perkebuan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan yang diberlakukan pemerintah daerah dengan paradigma pembangunan kapitalistik yang lebih menekankan kepada aspek ekonomi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat adat telah menimbulkan implikasi yang serius. Implementasi kebijakan alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan ternyata menimbulkan konflik baik konflik norma maupun konflik kepentingan. Secara langsung maupun tidak langsung, dikotomi kepentingan-kepentingan ini menempatkan masyarakat adat pada posisi marginal. Hal ini membuat masyarakat terdesak dengan pilihan terbatas dan mendorong mereka menjauhi akses-akses sumber daya hutan yang selama ini mereka kuasai. Oleh karena itu salah satu rekomendasi dari tulisan ini adalah merekonstruksi kembali kebijakan, hal ini dapat dilakukan dengan pembangun hubungan secara interaktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan mampu mengkomunikasikan kepentingan yang ada, yaitu kepentingan negara pada satu sisi dan kepentingan pengusaha maupun masyarakat adat pada sisi lainnya
PENGARUH PENGUNAAN METODE PEMBELAJARAN KOLABORASI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR DI SDN 6 BUKIT TUNGGAL PALANGKA RAYA
Indonesia have great hopes for the future of education in the development of the nation, because of the hope of the nation where the young shoots as the next generation is formed. To achieve these expectations need to be initiated from solving the problems faced by the institution itself.The study design is an effort to set the research concept that research can obtain precise data in accordance with the characteristics of the variables and research purposes.The study design is an effort to set the research concept that research can obtain precise data in accordance with the characteristics of the variables and research purposes. In the design of this study will be discussed on the types of research, research variables and influence between these variables.The use of collaboration and motivation to learn has a positive and significant effect of the learning achievement of social studies. So if the level of students 'perceptions about the use of enhanced collaboration and learning motivation, the social studies achievement of students can be increased, students' perceptions about the use of student collaboration has a positive and significant influence student achievement SDN Bukit Tunggal Palangka Raya 6 which means the better the perception of students about the use of methods of collaboration, the higher the social studies achievement and motivation to learn has a positive and significan achievement SDN Bukit Tunggal Palangka Raya 6 which means that the motivation to learn can improve learning achievement IPS.
Keywords:Collaboration Methods and Learning Achievement Motivatio
ARTIKEL PENINGKATAN PEMBELAJARAN PUKULAN FOREHAND DRIVE TENIS MEJA MELALUI PENDEKATAN BERMAIN
IMPROVING THE STUDENT’S FOREHAND DRIVE IN TABLE TENNIS THROUGH GAMES APPROACH AT PHYSICAL EDUCATION STUDY PROGRAM OF PASUNDAN
HARYONO
ABSTRACT
This research is to improve the student’s learning outcomes of forehand drive in table tennis through games approach at third semester of physical education study program students of Pasundan. The action research was conducted to get information in-depth about the application of learning model approach through games approach in table tennis. Subjects of the research were students of class 2H at third semester of physical education study program of Pasundan, in case of 30 students.
The research was conducted with six sessions consisted of two cycles , each cycle by three meetings , the first cycle is realized by giving motivation to the students as they plan and models of learning , the results of the average value of student’s forehand drive learning in table tennis is 63.97 or 60 % of the students completed . The second cycle is realized by reflected the results from first cycle that is motivated the students as they plan and models of learning , the result is 70.92 or 83 % of students completed
Based on the results of the research concluded that : (1) The model of learning of forehand drive through games approach is improved the students’ learning outcomes, (2) by the model of learning through games approach is motivated the student to participate actively in the learning process .
Keywords : Learning Models, Forehand Drive, Playing Approach
 
Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan tersebut, keabsahan sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya dalam hal batas umur perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam hal pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.
Kata Kunci: Keabsahan, Batas Umur Perkawinan, Perkawinan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial. Pembiayaan konsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Untuk menjamin pelunasan hutang, maka dilakukan perjanjian jaminan fidusia. Segi positif pembebanan jaminan secara fidusia adalah karena prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat disamping biayanya pun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan penerima fasilitas, tetap dapat menggunakan barang yang diajaminnya. Dalam perjanjian pembebananJaminan secara Fidusia, tidak terlihat keseimbangan posisi antara penerima fasilitas, dan pemberi fasilitas. Hal tersebut terlihat jelas dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara baku oleh pihak pemberi fasilitas yang cenderung memberatkan pihak pemberi jaminan/penerima fasilitas. Pemberi fasilitas seringkali menarik barang jaminan tanpa prosedur yang benar. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Diatur secara tegas bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, Perjanjian Pembiayaaan Konsumen