Publikasi Jurnal Elektronik Universitas PGRI Palangkaraya
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI KAHAYAN KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkProblems regarding law and law enforcement are never finished to be discussed and discussed, including law enforcement related to spatial planning. Quite a lot of research and studies that examine law enforcement, especially in spatial planning on river banks. Likewise, the formulation of rules and policies made to change the spatial planning on the riverbanks can be properly enforced. Law enforcement efforts are of course also related to many factors. for example, the structure, substance, and culture of law which all lead to an imbalance between (Das sollen) or what has been expected by the people with (Das Sein) namely the reality in the implementation of law in society, by therefore, there is a need for a solutive effort given by the local government, in this case, the focus of the study is on law enforcement on buildings on the Kahayan Riverbanks.Permasalahan mengenai hukum dan penegakan hukum memang tidak pernah selesai untuk dibahas dan dibicarakan, termasuk penegakan hukum terkait penataan ruang. Cukup banyak penelitian dan kajian yang meneliti mengenai penegakan hukum khususnya dalam penataan ruang di bantaran sungai. Begitu pula formulasi aturan dan kebijakan yang dibuat untuk merubah agar penataan ruang di bantaran sungai dapat ditegakkan dengan baik. Upaya penegakan hukum tentunya juga terkait dengan banyak faktor misalnya saja struktur, substansi dan kultur hukum yang semuanya bermuara pada adanya ketimpangan antara (Das sollen) atau apa yang selama ini diharapkan oleh masyarakat dengan (Das sein) yaitu kenyataan dalam implementasi hukum di masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya yang solutif diberikan pemerintah daerah dalam hal ini fokus kajian pada penegakan hukum terhadap bangunan di Bantaran Sungai Kahayan
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
No full textElections are an important instrument in every democratic country that adopts a system of representation. Elections are conceptually a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections were held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Basically, the Election Law accommodates the interests of all parties in resolving disputes in the electoral process. In the Election Law the duties and functions of Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu are strengthened and clarified. One of them is given the duties and authority related to the election process dispute resolution. Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes between Election Contestants and Election Contest participants and Election Organizers as a result of the issuance of KPU Decisions, Provincial KPU Decisions and Regency / City KPU Decisions. During the 2019 elections from the first to the last stage, Bawaslu has received 10 (ten) Requests for Election Process Dispute Resolution, which are spread in several districts in Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Bawaslu and Regency / City Bawaslu have exercised their authority to prevent election process disputes and resolve election process disputes by being fair and in accordance with laws and regulations. So that justice in the administration of elections can be felt both by Election Contestants and Election Organizers in Central Kalimantan Province.Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada hakekatnya UU Pemilu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas. Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sejak tahapan pertama hingga terakhir, Bawaslu telah menerima 10 (sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dirasakan baik oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah
PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS SEJARAH DI KELAS X SMA PGRI-2 PALANGKA RAYA
Full text linkPenelitian yang dilakukan melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah terintegrasi dengan pendidikan karakter yang diterapkan di kelas X SMAS PGRI-2Palangka Raya, bertujuan untuk mengetahui: 1) peningkatan aktivitas belajar sejarah, 2) peningkatan hasil belajar sejarah, dan 3) pengembangan karakter siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model Kemmis dan Mc.Taggart.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMAS PGRI-2 Palangka Raya yang terdiri dari 19 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk mengambil data mengenai aktivitas dan hasil belajar sejarah, serta karakter siswa secara langsung. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar sejarah berdasarkan aspek kognitif.Dokumentasi digunakan untuk mengambil data mengenai aktivitas dan hasil belajar sejarah melalui penelitian data-data tertulis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari siklus ke siklus: 1) rata-rata aktivitas belajar sejarah yang termasuk kriteria sangat tinggi mengalami peningkatan, sedangkan yang termasuk kriteria cukup tinggi mengalami penurunan, 2) hasil belajar sejarah yang mencapai KKM mengalami peningkatan, sedangkan yang tidak mencapai KKM mengalami penurunan, dan 3) rata-rata nilai karakter siswa yang termasuk kriteria membudaya mengalami peningkatan, sedangkan yang termasuk kriteria mulai terlihat mengalami penurunan.  
PEMENUHAN KEBUTUHAN BELAJAR MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (STUDI KASUS PADA “HUMA BACA ITAH” DESA SAMBA BAKUMPAI KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN)
Full text linkHuma baca itah merupakan lembaga belajar masyarakat, dengan berbagai strategi yang dikemas dan kembangkan mampu menarik perhatian masyarakat, maka Kehadiran Huma Baca Itah ini harapakan dapat membantu berbagai masalah dan kerbatasan akses pendidikan oleh masyarakat Desa Samba Bakumpai dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana : 1). Respon masyarakat terhadap adanya “Huma Baca Itah” 2). Upaya pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat melalui “Huma Baca Itah” 3). Dampak dari adanya “Huma Baca Itah” bagi masyarakat Desa Samba Bakumpai 4). Apasaja kendala yang dihadapai dalam “Huma Baca Itah” ? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis. Penelitian ini melibatkan masyarakat pengunjung/pemanfaat Huma Baca Itah, pengelola dan tokoh masyarakat Desa Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan sebagai subjek penelitian. Informan/partisipan yang menjadi subjek penelitian, ditentukan dengan menggunakan teknik bola salju (Snowball Technique).Adapun pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber data (subyek) : 1) observasi; 2) wawancara; 3) dokumentasi. Prosedur pengolahan data kualitatif dilakukan berdasarkan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992; 20) Analisis data pada model ini terdiri dari empat langkah yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi)
PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP MITOS OBJEK WISATA SUMBER AIR PANAS SEPAN APOI KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN
Full text linkFokus dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap mitos objek wisata sumber air panas Sepan Apoi?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap mitos objek wisata sumber air panas Sepan Apoi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan alasan bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah orang, ruang, dan waktu yang nantinya akan didokumentasikan dan ditranskripkan dalam bentuk teks, serta penyebaran angket dalam teknik pengumpulan data untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap mitos objek wisatasumber air panas Sepan Apoi kecamatan Marikit Kabupaten Katingan. Teknik analisis kuantitatif digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis data berupa angka-angka yang diperoleh dari jawaban angket yang disebarkan. Persepsi wisatawan terhadap mitos yang ada pada sumber air panas Sepan Apoi adalah 22,5% wisatawan menjawab sangat setuju, 71,5% menjawab setuju, 5% menjawab ragu-ragu, 0,8 menjawab tidak setuju, 0,2% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa adanya mitos yang ada dan melekat pada objek wisata air panas ini menjadi alasan wisatawan berkunjung. Mitos ini merupakan salahsatu latar belakang berkunjungnya para wisatawan baik dari dalam maupun luar desa Batu Panahan
SEJARAH MASUKNYA GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) DI KALIMANTAN TENGAH
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Prosedur pada penelitian ini, yaitu observasi, pemilihan narasumber penelitian, wawancara, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan akhir. Metode pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah. Analisis data dengan melakukan interpretasi dari data yang didapatkan di lapangan. Cara- cara penafsiran dan pembahasannya dalam bentuk deskripsi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa adanya sejarah masuknya Kristen di Kalimantan Tengah, penelusuran sejarah masuknya aliran Pinkster (Pentakosta) pra sejarah sebelum hadirnya GBI di Kalimantan Tengah, Beralihnya sebagian besar pendeta GBIS ke GBI. 
PERAN MATA KULIAH BAHASA INGGRIS DALAM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI DI UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA
Full text linkBahasa inggris merupakan bahasa yang di gunakan oleh sebagian masyarakat dunia untuk berkomunikasi secara global. Mata kuliah bahasa inggris di Universitas PGRI Palangka Raya khususnya di program studi pendidikan geografi merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Bahasa inggris mempunyai peranan yang penting karena banyak digunakan dalam memenuhi syarat lulusan baik dan juga pekerjaan. Lulusan yang baik dalam pendidikan di maksud adalah melahirkan lulusan yang mampu menguasai bahasa inggris. Meskipun demikian banyak kendala yang ditemu dalampembelajaran mata kuliah bahasa inggris diantaranya adalah : (1) Pandangan mahasiswa terhadap mata kuliah bahasa inggris. (2) kurangnya saranan dan prasaranan dalam pembelajaran. (3) Materi yang belum mencukupi. (4) tenaga pengajar atau dosen yang kurang memadai. Kondisi tersebut setidaknya memberi jawaban mengenai program studi pendidikan geografi yang belum maksimal. Permasalahan yang ditemukan menjadikan proses pembelajaran menjadi tidak maksimal sehingga menjadikan kualitas pendidikan di program studi pendidikan geografi menjadi tidak maksimal dan para lulusan tidak mampubersaing secara universial. Akibatnya para lulusan tidak bisa bersaing dengan para mahasiswa yang memiliki pendidikan non kejuruan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mata Kuliah bahasa inggris memiliki peranan yang sangat penting dalam program studi pendidikan Geografi di Universitas PGRI Palangka Raya
KEDUDUKAN HUKUM MATERAI DALAM PERJANJIAN PERDATA DI KOTA PALANGKA RAYA
Full text linkDalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian, perjanjiantersebutbiasanya disertakan meterai didalamnya. Meterai biasa kita temukan dalam surat-surat berharga seperti perjanjian dan akta yang berkaitan dengan nominal uang. Meterai pada hakekatnya adalah pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibebankan oleh Negara. Fungsi meterai dalam perjanjian perdata adalah sebagai alat bukti dalam persidangan perdata. Maka dari itu perjanjian yang ditempelkan meterai dapat dijadikan bukti dalam persidangan dan dianggap telah membayar bea meterai. Namun, apabila dokumen yang tidak dibubuhi meterai dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka dikenakan permeteraian kemudian dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 200% dan bea meterai tersebut masuk kedalam kas Negara.Selanjutnya, akibat hukum dari suatu perjanjian yang tidak ditandatangan diatas meterai yaitu tidak memiliki akibat hukum. Hanya saja, apabila perjanjian tersebut telah ada kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian akan mengikat bagi pihak yang membuatnya. Begitu pula perjanjian yang telah ditandatangani diatas meterai. Namun apabila kedua belah pihak telah bertanda tangan diatas meterai dan salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang lainnya yang terikat dalam perjanjian dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi ke jalur pengadilan dengan dokumen tersebut sebagai pembuktiannya.In everyday life, people usually make a deal, the agreement usually includes a seal inside it. The common seal we find in securities such as agreements and deeds related to nominal money. The seal is essentially a tax on certain documents specified in the laws and regulations imposed by the State. The seal function in a civil agreement is as a means of proof in a civil trial. Hence, the seal affixed agreement can be made evidence of the trial and is deemed to have paid the stamp duty. However, if documents not sealed are used as proof of evidence in the trial, they are subject to a later seal and imposed an administrative sanction of 200% and the stamp duty is entered into the State Treasury. Subsequently, the legal consequence of an agreement not signed on the seal is that it has no legal consequences. However, if the agreement has been agreed upon by both parties, then the agreement will be binding on the parties who make it. The same agreement was signed on the seal. However, if both parties have signed on the seal and one of the parties undertakes the default, then the other party bound by the agreement can challenge the party who performs the default on the court with the document as proof
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
No full textSanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” saat ini, sebelum RKUHP diterapkan merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut. Maka pasangan yang sah dari dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut. Tulisan ini diperoleh secara normatif berdasarkan pengamatan kasus-kasus yang telah ada.Criminal sanctions that can be applied to pelakor, before the RKUHP refer to the provisions of Article 284 Paragraph (1) Number 1 Letter a of KUHP. Which is the subject got a maximum (9) nine months of penalty. This applies to husbands, wifes and their affairs. Their legitimate partners can make a complaint to the police by submittingtwo evidence and witnesses occurrence. It is better if he witnessed incident by himselft. This paper is obtained normatively based on observations of existing cases.
Keywords: Crime, Pelakor, Criminal Law
PERANAN MATERI MATA PELAJARAN GEOGRAFI DENGAN SIKAP SISWA SMA PGRI 2 PALANGKA RAYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi mata pelajaran geografi tentang lingkungan hidup, 2) mengetahui sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekolah, 3) Untuk mengetahui peranan materi mata pelajaran geografi dalam penanaman sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena jumlah populasinya hanya 48 siswa SMA PGRI 2 Palangka Raya tahun ajaran 2018/2019. Ada dua variabel yang diteliti yaitu pengetahuan siswa tentang materi mata pelajaran geografi tentang lingkungan hidup sebagai variabel bebas dan sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebagai variabel terikat. Data diperoleh dengan menggunakan angket, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif persentase dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tingkat pengetahuan siswa yang terkait dengan penanaman sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup tergolong tuntas dengan persentase mencapai 70,8%, selebihnya 29,2% masih tergolong belum tuntas, 2) sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan tergolong baik, terbukti dari 87,5% siswa memiliki sikap untuk mengelola sampah di lingkungan sekolah, 87,5% siswa memiliki sikap yang baik untuk menjaga kebersihan WC, 83,3% siswa memiliki sikap yang baik untukmenjaga kebersihan ruang pembelajaran dan 66,7% siswa memiliki sikap yang baik untuk menjaga kebersihan taman sekolah, 3) peranan materi mata pelajaran geografi tentang lingkungan hidup berpengaruh positif terhadap sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup, terbukti dari hasil analisis regresi diperoleh F hitung = 29,587 > F tabel (4,052). Dilihat dari koefisien determinasi sebesar sebesar 39,1% menunjukkan bahwa kontribusi materi ajar geografi dalam penanaman sikap siswa terhadap pengelolaan lingkungan hidup mencapai 39,1%