Publikasi Jurnal Elektronik Universitas PGRI Palangkaraya
Not a member yet
98 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PEGADAIAN
No full textDi dalam melaksanakan suatu perjanjian gadai perlu diketahui pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjajian tersebut seperti pihak pertama (perusahaan umum pegadaian) dan pihak kedua (nasabah atau perseorangan) yang mana Pihak Pertama atau perusahaan umum pegadaian adalah pihak pemberi gadai atau pemberi pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan kepadanya sedangkan Pihak Kedua atau nasabah adalah pihak yang memiliki utang atau angsuran gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan umum pegadaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum antara kedua belah pihak dalam Perusahaan UmumPegadaian, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaian apabila barang jaminan rusak/hilang. Penelitian ini mengetahui bahwa perusahaan pegadaian memberikan pergantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang yang disebabkan bukan karena Force Majeure (keadaan memaksa) dan membuat asuransi atas atas barang jaminan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaia
Progesifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
No full textKewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hasil adalah perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara pasca/setelah pemilihan. Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelengaraan Pemilu termasuk Pemilukada, yang harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelesaian sengketa PHPUKada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu solusi yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan hasil pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, mengingat persoalan sengketa PHPU merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Pasal 24 C serta pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah metode penelitan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam perspektif hukum progresif. Progresifnya tindakan Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai sebuah terobosan baru yang sangat positif dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia untuk menangkis anggapan yang selama ini bahwa hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang
PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BBM TANPA IZIN USAHA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKARAYA
Full text linkBased on studies conducted, every increase in world oil prices causes diesel queues because the price margins between subsidized and non-subsidized fuels have increased relatively larger than before. This price disparity triggers the existence of illegal fuel sellers caused by the resistance of the industrial sector to buy non-subsidized diesel fuel in consideration of an increase in operational costs. In an effort to control inflation, several problems have been identified, namely the presence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / storers without permits that arise due to utilizing the momentum to sell fuel at a higher price at the retail level, causing a long queue at gas stations. The existence of illegal fuel sellers, fuel hoarders / depositors without permits who abuse fuel becomes a major problem especially in the City of Palangka Raya. This case, gets serious handling priority from related parties in this case law enforcement officers (Palangkaraya City Police).Berdasarkan kajian yang dilakukan, setiap kenaikan harga minyak dunia menyebabkan antrian solar karena margin harga antara BBM subsidi dan non subsidi mengalami peningkatan yang relatif lebih besar dari sebelumnya. Disparitas harga ini memicu adanya penjual BBM liar yang disebabkan oleh resistensi sektor industri membeli solar non subsidi dengan pertimbangan kenaikan biaya operasional. Dalam upaya pengendalian inflasi telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu adanya penjual BBM liar, penimbun/penyimpan BBM tanpa izin yang muncul karena memanfaatkan momentum untuk menjual BBM dengan harga yang lebih tinggi di tingkat eceran ikut menyebabkan antrian panjang di SPBU. Keberadaan penjual BBM liar, penimbun/ penyimpan BBM tanpa izin yang melakukan penyalahgunaan BBM menjadi permasalahan utama khususnya di Kota Palangka Raya. Hal demikian, mendapat prioritas penanganan yang serius dari pihak terkait dalam hal ini aparat penegak hukum (Polres Kota Palangka Raya)
Tradisi Bapalas Bidan dan Dinamikanya pada Masyarakat Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Selatan
Full text linkThe Bapalas tradition of midwives as the identity of a local culture owned by the Dayak tribe in Kalimantan. Each culture will produce cultural products both traditions and arts that reflect the identity of that culture. In the culture of the Dayak tribe, there are also many local traditions that have an important role in ritual rituals in the special community of the Bakumpai Dayak tribe community in South Barito Regency. The tradition of balapa midwives plays a very important role, this process includes five shelves, namely: firstly escorting the child (bathing the baby) The first ritual performed by the midwife by mixing the kambat and mayang into the air to bathe the baby. The second stage of mahunjeng plot (set foot on the ground) is the baby's first process to set foot on the ground containing coins (coin). The third stage of the process of managing a child (swinging a baby) on a trip carrying three sarong. The initial stage of the process of wagging a chicken on a baby swing that works symbolically to get rid of bad luck for the child (baby). While the Pinduduk function consists of rice, iron (coconut) iron (knife), plates, brown sugar, cloth gloves, and coins (coins) that are inserted into the bowl (bowl made of aluminum) Pinduduk is a symbol of personification of human nature, coconut symbol head, blood symbol sugar, sarong symbol wrapping, iron bone symbol, and money are the layers of the spirit. The stage of accepting the process of bargaining Batampung is a salvation event to welcome the birth of a child. The meaning of the bapalas midwife ritual is: 1) religious meaning, namely the implementation of the bapalas midwife ritual is a part of man intended to purify the human being produced and inner, so that teak can be used as part of the making of Allah SWT, then humans will achieve physical and spiritual well-being, 2) the meaning of culture, which is the ritual of a midwife bapalas when viewed from its actions and behavior, as a deep-rooted tradition or culture that has value because it produces from which results in being subtle and motivated by religious values
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Full text linkIn the era of the industrial revolution 4.0 the use of social media in the community has become a daily habit of society, with the aim to increase economic needs by promoting products or services, sharing news, sharing lifestyles by sharing photos or writing / daily notes . It cannot be denied, social media provides a change in people's lives, there are no time and space limits for social activities. With all the facilities provided by social media, the news that cannot be accounted for is true / the hoax / hoax that is publicly aware. Not a few people who believe in the news hoaks. Hoaks news contains a lot of hate speech, provocation, slander and is very dangerous if circulated among the people because it can cause noise, suspicion, hostility, and even cause both moral and material harm. If you continue to let the news hoaks can damage the joints of national and state life. The police who have the duty as law enforcement, protector, protector, and guiding the community for the maintenance of security have an important role to cope with the many hoaks that are circulating in the community.Di era revolusi industri 4.0 penggunaan media sosial di masyarakat sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari, dengan tujuan untuk menambah kebutuhan ekonomi dengan mempromosikan produk atau jasa, berbagi berita, berbagi gaya hidup dengan membagikan foto-foto ataupun tulisan/catatan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, media sosial memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat, tidak ada batasan ruang dan waktu untuk bersosial. Dengan semua kemudahan yang diberikan media sosial membuat semakin masifnya berita-berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya/berita bohong/hoaks yang beradar di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mempercayai berita hoaks tersebut. Berita hoaks banyak mengandung ujaran kebencian, provokasi, fitnah dan sangatlah berbahaya bila beredar di kalangan masyarakat karena dapat menimbulkan kegaduhan , rasa curiga, rasa permusuhan, bahkan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil. Bila terus dibiarkan berita hoaks dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepolisian yang mempunya tugas sebagai penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya keamanan mempunyai peran penting untuk menanggulangi banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat
PENGGUNAAN MEDIA CERITA BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SPEAKING SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI PKBM DARUSSA’ADAH KOTA PALANGKA RAYA
No full textPenelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa Paket B di PKBM Darussa’adah kota Palangka Raya Tahun Pelajaran 2018/2019, dikarenakan adanya permasalahan yaitu hasil belajar mata pelajaran Bahasa Inggris khususnya kemampuan speaking masih rendah. Melalui media gambar permasalahan ini dicoba untuk diperbaiki dan ditingkatkan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan speaking melalui penggunaan media cerita bergambar pada siswa Paket B di PKBM Daruss’adah Kota Palangka Raya.Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan refleksi (reflecting). Pada tahap observasi observer dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran melalui penggunaan media cerita bergambar pada pelajaran Bahasa Inggris.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada saat proses pembelajaran pada indicator partisipasi aktif pada siklus I sebesar 61,05% menjadi 75% pada siklus II meningkat 14%. Kemampuan guru dalam menggunakan media cerita bergambar kondisi awal 2,02 dalam criteria cukup baik menjadi 3,02 pada siklus I dan menjadi 3,42 dalam criteria sangat baik pada siklus II. Hasil belajar siswa pada tes akhir presentasi siswa tuntas belajar pada kondisi awal 12,50 % menjadi 50% pada siklus I dan meningkat menjadi 95% pada siklus II. Nilai rata-rata juga mengalami peningkatan dari 54,21 pada kondisi awal menjadi 61,05 pada siklus I dan pada siklus II 75
MINAT MASYARAKAT BEROLAHRAGA REKREASI DI KEGIATAN CAR FREE DAY DI KOTA PALANGKA RAYA
Full text linklahraga rekreasi mengarah kepada aktivitas gerak yang bertujuan untuk kesenangan dan kegembiraan. Biasanya kita dapat menemukan olahraga rekreasi di tempat-tepat wisata, jenisnya juga semakin berfariasi dari mulai yang berpetualangan sampai dengan yang exstrim. Olahraga rekreasi dapat dilakukan pada kegiatan Car Free Day, yang selalu rutin dilakasanakan setiap hari minggu. Seperti halnya di kota Palangka Raya, Car Free Day (CFD) rutin juga dilaksananakan setiap hari minggu pagi di bundaran besar kota Palangka Raya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran minat masyarakat berolahraga rekreasi pada kegiatan Car Free Day di kota Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran minat masyarakat berolahraga rekreasi pada kegiatan Car Free Day di kota Palangka Raya. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di bundaran besar kota Palangka Raya, tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Kalimantan Tengah. Sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat dengan batasan usia 15 tahun–55 tahun yang mengikuti Car Free Day, kemudian diambil sampel sejumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif persentase. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disumpalkan bahwa minat masyarakat untuk berolahraga rekreasi pada kegiatan Car Free Day di kota Palangka Raya untuk indikator perhatian adalah 70% berminat (baik). Minat masyarakat untuk berolahraga rekreasi pada kegiatan Car Free Day di kota Palangka Raya untuk indikator kesenangan adalah 78% berminat (baik). Minat masyarakat untuk berolahraga rekreasi pada kegiatan Car Free Day di kota Palangka Raya untuk indikator kemauan adalah 64% berminat (baik)
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pahandut terhadap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legisatif di kecamatan Pahandut, dan untuk mengetahui hubungan PANWASLU Kecamatan dengan BAWASLU Kota Palangka Raya. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan.This study aims to determine the role of the Pahandut Sub-District Election Supervisory Committee on violations of the Presidential and Vice-Presidential Elections and Legislative Elections in Pahandut sub-district and to find out the relationship between PANWASLU Sub-District and BAWASLU of Palangka Raya City. The method of this research is qualitative descriptive research. Qualitative descriptive research is a study that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field. Data collection is done through observation and interview techniques. The results of this study indicate that the role of Panwaslu in Pahandut District has not gone well. In updating the data it was found that the activities carried out by the Election Supervisory Committee of Pahandut Sub-district were sought optimally starting from the beginning of the election until the election ended. Panwaslu of Pahandut Sub-district requested that the regional government provide adequate budget support and personnel needed for election organizers to carry out their duties. In the oversight of the Panwaslu campaign, it was known that Panwaslu who were on duty in the field rarely gave reports on the conditions in the field, even according to the community, many problems escaped the actions of the District Election Supervisory Committee
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN
Full text linkThe witness became an important element in the trial, especially in matters of criminal law. As the main evidence, of course a witness has a very large contribution in efforts to uphold law and justice. In resolving a criminal case, the position of the witness is an important matter in proving a criminal case. The Criminal Justice System clearly regulates how the witness should provide information about his testimony in the trial. The rights and obligations of witnesses are also regulated, including rights and witness protection. However, it cannot be denied that the information provided by witnesses is not necessarily the truth. Some of them, gave testimony by adding elements of lies or even conveying false statements. Ironically, the testimony or statement submitted was an oath statement, which meant the witness dared to lie even though he had taken an oath. False information under oath is a statement that is partially or completely incorrect, so that in the implementation of article 242 of the Criminal Code (KUHP), punishment is arranged for the person so that the offender who has deliberately provided the false information, can be sentenced. This paper analyzes how the criminal liability of witnesses gave false information in the trial.Saksi menjadi salah unsur penting dalam persidangan, khususnya dalam masalah hukum pidana. Sebagai alat bukti yang utama, tentu seorang saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menyelesaikan kasus pidana, kedudukan saksi merupakan suatu hal yang penting didalam pembuktian perkara pidana. Sistem Peradilan Pidana mengatur secara jelas bagaimana seharusnya saksi memberikan informasi kesaksiannya di dalam persidangan. Hak dan kewajiban saksi juga diatur, termasuk juga hak-hak dan perlindungan saksi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasannya keterangan yang diberikan oleh saksi belum tentu merupakan keterangan yang sebenar-benarnya. Beberapa diantaranya, menyampaikan kesaksian dengan menambahkan unsur kebohongan atau bahkan menyampaikan keterangan yang palsu. Ironisnya, kesaksian atau pernyataan yang disampaikan merupakan sebuah pernyataan di bawah sumpah, yang artinya saksi tersebut berani berbohong walaupun telah melakukan sumpah. keterangan palsu di bawah sumpah merupakan suatu keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar, sehingga didalam implementasi pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur pemidanaan bagi orang tersebut agar pelaku yang telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu tersebut, dapat dijatuhi hukuman. Tulisan ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di dalam persidangan
INTELEKTUAL DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA
Full text linkIndonesia is a country rich in natural resources. The superiority of this natural wealth should be able to bring Indonesia into a developed country. However, in reality there are still many distorted phenomena that are obstacles to the progress of the nation, one of which is corruption. There are still many cases of corruption that occur to this day resulting in the depletion of Indonesia's natural resources without creating prosperity in subsequent generations. Corruption that is increasingly out of control shows that Indonesia's financial accountability has not been implemented well. The question then is, why are there still many unethical phenomena that occur in the prophetic realm? Does intellectual have an important role in preventing and eradicating corruption cases that often occur in Indonesia?Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Keunggulan kekayaan alam ini seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Namun, kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena menyimpang yang menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa, salah satunya ialah korupsi. Masih banyak kasus korupsi yang terjadi sampai saat ini yang berakibat sumber kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya. Korupsi yang semakin hari tidak terkendali menunjukkan akuntabilitas keuangan Indonesia belum terlaksana dengan baik. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mengapa masih banyak fenomena-fenomena yang tidak etis yang terjadi dalam ranah profetik? Apakah intelektual memiliki peranan penting dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia