E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang
Not a member yet
3618 research outputs found
Sort by
Pengendalian Kualitas Layanan Service After Sales Dengan Menggunakan Metode Six Sigma Di Auto2000 Plaju Palembang
PT. Astra International Tbk-Toyota Sales Operation adalah main dealer Toyota terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan perbaikan serta penyediaan suku cadang. Kenaikan angka proses maintenance ringan dan berat Auto2000 Palembang menunjukan semakin menurunnya kualitas service sparepart. jika kondisi ini terus berlanjut akan berdampak negatif pada tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan service Auto2000 Plaju Palembang sebagai pemeran dalam pengelolaan jaringan perawatan dan perbaikan serta penyediaan suku cadang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian kualitas menggunakan alat bantu statistik bermanfaat dalam upaya mengendalikan kualitas layanan perusahaan. Analisis dengan metode six sigma dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik berupa cheeck sheet dan histogram untuk menyajikan data agar memudahkan dalam memahami keperluan data selanjutnya. Kemudian dilakukan identifikasi pada jenis maintenance yang dominan dan menentukan prioritas menggunakan diagram pareto didapatkan persentase terbesar yaitu 67,8% sehingga jenis maintenance tersebut dapat diprioritaskan. Untuk menentukan ambang batas digunakan peta kontrol didapatkan perhitungan batas kendali atas 256,844427 dan kendali bawah -5852,748847 dan garis tengah 0,25225325. Dalam six sigma didapatkan level 1,638021. Selanjutnya mencari penyebab terjadinya penurunan kualitas layanan yaitu disebabkan oleh faktor manusia, mesin, material dan lingkungan. Kemudian diproses menggunakan diagram sebab akibat untuk kemudian dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulan perbaikan kualitas
Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Perguruan Tinggi Melalui Social Media Customer Engagement dan Kepuasan Pelanggan
This study aims to analyze the influence of brand image on the brand loyalty of private universities mediated by social media customer engagement and customer satisfaction. This research is a quantitative research using nonprobability sampling. 218 students and alumni of a tourism college in Jakarta were used as respondents to fill out the questionnaire. The data analysis method used is Structural Equation Model (SEM). The results revealed that brand image directly has a significant effect on brand loyalty. Social media customer engagement and customer satisfaction are indirect mediators that significantly affect brand image to brand loyalty
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI SECARA IN ABSENTIA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (STUDY KASUS NOMOR 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)
ABSTRAKPenyelesaian tindak pidana desersi harus dilakukan secara cepat agar proses administrasi terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana dapat segera diselesaikan. Tindak pidana desersi berpengaruh buruk terhadap kesatuan pelaku karena dalam organisasi Militer tugas akan terbagi habis, sehingga bila ada salah satu prajurit yang melarikan diri maka akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya. Oleh karena itu sesuai disebutkan bahwa hukum Militer ditujukan untuk menunjang pertahanan nasional. Pengaturan mengenai desersi ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dalam Bab IV KUHPM, khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang Militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Dalam kehidupan Militer, tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, yang disebut sebagai desersi. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana desersi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penyelesaiannya disebutkan bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak hadir maka dapat diputus secara in absentia setelah 6 (enam) bulan dilimpahkan ke pengadilan.Hal ini diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer beserta penjelasannya.Penyelesaian persidangan desersi secara in absentia yang penyelesaiannya memakan waktu lama bertentangan dengan asas hukum yang mengharuskan agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, murah dan sederhana. Bila dihitung sejak mulai dari dimulainya tindak pidana sampai dengan putusan dijatuhkan akan memakan waktu yang sangat lama, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 mewajibkan untuk penyelesai perkara pidana di pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan. Untuk itu banyak Hakim Militer yang menerobos aturan dalam hukum acara Peradilan Militer yang mewajibkan perkara desersi in absentia di putus setelah 6 (enam) bulan sejak dilimpahkan ke Pengadilan Militer.Mengingat hukum acara bersifat imperative dan limitative maka secara formal hal ini tentu bertentangan dengan hukum yang berlaku, tetapi dengan mengingat asas peradilan dan juga mendukung tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang maka aturan tersebut diterobos demi percepatan penyelesaian perkara.Hal ini menjadi kendala Hakim dalam memutus perkara desersi secara in absentia. Aturan dalam pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mewajibakan waktu 6 (enam) bulan setelah berkas perkara dilimpahkan sudah tidak efektif lagi sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum agar selaras dengan aturan yang lain dan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dirasakan oleh kesatuan sebagai pihak yang mengurus admisistrasi prajuritnya. Kata kunci : Penyelesaian Tindak Pidana desersi secara in absentia, Diputus tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Terobosan hakim. ABSTRACTSettlement of criminal acts must be carried out quickly so that the administrative process for soldiers who commit criminal acts can be resolved immediately. The criminal act of desersion has a bad effect on the perpetrator's unit because in the military organization the task will be completely divided, so that if one of the soldiers runs away it will interfere with the implementation of the unit's duties. Therefore, it is appropriate to state that military law is intended to support national defense. Regulations regarding this dissertation are regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), in Chapter IV of the KUHPM, specifically discussing and regulating crimes which are a way for a military person to withdraw from the implementation of his service obligations. In military life, the act of being absent from a place to carry out service, determined as a crime, is known as desertion. The procedure for resolving criminal cases is guided by Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. In the settlement, it was stated that the criminal act of desersion in which the defendant was not present could be decided in absentia after 6 (six) months of being delegated to court. This is regulated in Article 143 of the Military Criminal Code and its explanations. The settlement of the trial is in absenteeism which takes a long time to settle against the principle of law which requires that case handling be carried out quickly, cheaply and simply. If it is calculated from the commencement of a criminal act until the verdict is passed, it will take a very long time, considering that the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 2 of 2014 dated 13 March 2014 requires settlement of criminal cases in the court of first instance for a maximum of 5 (five) months . For this reason, many military judges have broken through the rules in the procedural law of the Military Court which obliged cases to be disregarded in absentia after 6 (six) months being transferred to the Military Court. Considering that procedural law is imperative and limitative, formally this is certainly against the applicable law, but by considering the principles of justice and also supporting the main duties of defense as mandated in law, these rules are breached for the sake of accelerating case resolution. This becomes an obstacle for judges in deciding cases in absentia. The rules in article 143 of Law Number 31 concerning Military Courts which require 6 (six) months after the case files are submitted are no longer effective so it is necessary to reform the law so that it is in line with other regulations and can answer problems that have been felt by the unit as a who takes care of the administration of his soldiers. Key words: The settlement of the criminal act of desertion In Absentia was Decided not according to the time period specified in law Number 31 of 1997, the judge’s Breakthroug
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN SIRKUMSISI/KHITAN
Salah satu cara bagi seseorang untuk memperoleh kesehatan adalah dengan melakukan khitan, dalam dunia medis khitan disebut dengan istilah sirkumsisi. Indikasi tindakan sirkumsisi yaitu agama (khususnya agama Islam), sosial budaya dan indikasi medis. Sirkumsisi merupakan tindakah bedah yang paling banyak dilakukan dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Untuk itu Perlindungan Hukum Dalam melakukan tindakan sirkumsisi bagi dokter sangat diperlukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan tindakan medis sirkumsisi (khitan), (2) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa medis dalam tindakan Sirkumsisi (Khitan).Untuk menjawab masalah tersebut dilakukan penelitian dengan metodelogi empiris yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma Perlindungan hukum yang berlaku terhadap dokter dalam melakukan tindakan medis sirkumsisi/khitan.Pengaturan perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan tindakan sirkumsisi Dokter yang telah melaksanakan tindakan sirkumsisi sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktek kedokteran tindakan sirkumsisi, dokter harus memenuhi Informed Consent dan Rekam Medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktek. Ada beberapa hal yang menjadi alasan peniadaan hukuman sehingga membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu : Resiko pengobatan, Kecelakaan medik, Contribution negligence, Respectable minority rules & error of (in) judgment, Volenti non fit iniura atau asumption of risk, dan Res Ipsa Loquitur. Pelaksanaan penyelesaian sengketa medis dalam tindakan Sirkumsisi Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medis dalam tindakan sirkumsisi hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara Non Litigasi (diluar pengadilan) yaitu mediasi, rekonsiliasi atau kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya malpraktek dapat melalui MKDKI sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin dokter. Untuk mengetahui apakah tindakan dokter tersebut sudah sesuai standart operasional Prosedur.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Dokter, Sirkumsisi/Khitan ABSTRACTLEGAL PROTECTION OF DOCTORS IN PROVIDING CIRCUMCISION One way for someone to gain health is to do circumcision, in the medical world circumcision is called circumcision. Indications for circumcision are religion (especially Islam), socio-cultural and medical indications. Circumcision is the most widely performed surgical procedure and has been performed since ancient times. For this reason, legal protection in carrying out circumcision for doctors is very necessary. The formulation of the problem in this study are: (1) How is the regulation of legal protection for doctors in providing medical services for circumcision. (2) How is the implementation of medical dispute resolution in Circumcision.To answer this problem, research is conducted using empirical methodologies that describe, explain and analyze the attitudes and behavior of the community towards the of legal protection that apply to doctors in carrying out medical circumcision.Regulation of legal protection for doctors in providing circumcision services Doctors who have carried out circumcision actions in accordance with professional standards, service standards and standard operating procedures are entitled to legal protection. In carrying out the medical practice of circumcision, doctors must fulfill Informed Consent and Medical Records as evidence that can free doctors from all lawsuits in the event of suspicion of malpractice. There are several reasons for the waiver of punishment to free doctors from lawsuits, namely: Medical risks, medical accidents, Contribution Negligence, Respectable minority rules & error of (in) judgment, Volenti non fit iniura or assumption of risk, and Res Ipsa Loquitur . Implementation of medical dispute resolution in circumcision Doctors and patients involved in medical disputes in circumcision should first resolve them by non-litigation (outside court), namely mediation, reconciliation or kinship. violation of physician discipline. To find out whether the doctor's actions are in accordance with standard operating procedures.Keywords: Legal Protection, Doctor, Circumcision/Circumcisio
PKM PEMANFAATAN LMS DAN MEDIA LABORATORIUM VIRTUAL BAGI DOSEN AKADEMI REFRAKSI OPTISI YLPTK PADANG SEBAGAI SOLUSI PEMBELAJARAN INOVATIF
Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memanfaatkan e-learning dengan lms moodle terintegrasi dengan media laboratorium virtual. Program kemitraan masyarakat ini merupakan kegiatan pendampingan bagi dosen Akademi Refraksi Optisi YLPTK Padang Dalam memanfaatkan e-learning dengan learning manajemen system (LMS) moodle dan laboratorium virtual sebagai media pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Salah satu kendala yang selama ini terjadi kepada mahasiswa pada Akademi Refraksi Optisi YLPTK Padang adalah mahasiswa belum terbiasa menggunakan teknologi terutama dalam mencari referensi dan belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan percobaan di laboratorium. Penggunaan e-learning diharapkan dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari sumber belajar. Kelengkapan fitur e-learning dan media laboratorium virtual didesain sesuai kebutuhan mitra. Dari kegiatan ini pengabdi memberikan solusi yang baik dan efektif untuk membiasakan mahasiswa belajar kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan e-learning pimpinan atau pengelola institusi pada Akademi Refraksi Optisi YLPTK dapat memonitoring aktivitas pembelajara
Utilization of Waste Fabric into Economic Value Products in Sawah Lebar Village, Bengkulu
Patchwork waste is an inorganic waste that is difficult to be decomposed by the environment. Patchwork waste is often a problem because many convection industries only allow patchwork waste to accumulate and then be burned and become environmental pollution because it creates smoke and gases that are not good for health. Therefore, it is necessary to reuse the patchwork waste into products that have selling power and aesthetic value. The implementation method in this service activity starts from field visits/initial observations regarding partner conditions and problems, offering solutions and program socialization, program implementation which begins with lectures on the importance of utilizing patchwork waste and demonstrations and the practice of making these products. This service activity aims to change the awareness and concern of the people of Sawah Lebar Village towards the existence of inorganic waste around the environment, especially patchwork and to equip mothers to be creative in processing patchwork waste into goods that have selling power so that they can help the family economy. The service activities that have been carried out provide education to the community around the Sawah Lebar Village, Bengkulu City, especially RT 02 about the importance of processing patchwork waste so that it becomes a product of economic value. This service activity is carried out in two stages, namely: 1. Counseling on the importance of processing patchwork waste, 2. The tutorial on processing the patchwork waste into a more useful product, namely the mask connector
RESPON PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) TERHADAP TAKARAN PUPUK KOTORAN AYAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan takaran pupuk kotoran ayam yang terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi beberapa varietas tanaman bawang merah. Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan kebun percobaan kampus C Universitas Muhammadiyah Palembang, di Desa Pulau Semambu, Kecamatan. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Waktu penelitian dari bulan Mei sampai Juli 2019. Penelitian ini menggunakan metode experimen dengan rancangan acak kelompok faktorial (RAKF) dengan 9 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan sehingga di dapatkan 27 petak. Adapun perlakuannya sebagai berikut : Pupuk Kotoran Ayam (A) yaitu A1 = 10 ton/ha, A2 = 20 ton/ha, A3 = 30 ton/ha. Varietas Bawang merah (V) yaitu V1= Bima Brebes, V2= Manjung dan V3= Pancasona. Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah Tinggi Tanaman (cm), Jumlah anakan, Berat umbi per perumpun (g). Hasil penelitian menunjukan bahwa kombinasi perlakuan pupuk kotoran ayam takaran 20 ton/ha dan varietas manjung memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah. This study aims to determine and obtain the best dose of chicken manure on the growth and production of several varieties of shallots. This research has been carried out in the experimental garden of Campus C, University of Muhammadiyah Palembang, in Pulau Semambu Village, District. North Indralaya, Ogan Ilir Regency, South Sumatra. The time of the study was from May to July 2019. This study used an experimental method with a factorial randomized block design (RAKF) with 9 treatment combinations and 3 replications so that 27 plots were obtained. The treatment is as follows: Chicken Manure (A) namely A1 = 10 tons/ha, A2 = 20 tons/ha, A3 = 30 tons/ha. Shallot varieties (V) are V1 = Bima Brebes, V2 = Manjung and V3 = Pancasona. The variables observed in this study were plant height (cm), number of tillers, tuber weight per cluster (g). The results showed that the combination treatment of chicken manure at a dose of 20 tons/ha and the Manjung variety gave the best effect on the growth and production of shallots
RESPON PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) TERHADAP PUPUK ORGANIK CAIR KULIT PISANG KEPOK DAN PUPUK NPK MAJEMUK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mentukan takaran pupuk organik cair kulit pisang kepok dan takaran NPK majemuk yang terbaik terhadap produksi tanaman bawang merah (Allium ascalonicum L.). Penelitian ini dilaksanakan di lahan milik pertani yang terletak Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dilaksanakan dari bulan April sampai Agustus 2020. Metode penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi (Split Plot Design) terdapat 2 perlakuan di ulang 3 kali dan 5 tanaman contoh. Perlakuannya terdiri dari petak utama : Pupuk Organik Cair Kulit Pisang Kepok (O) yaitu O1 = 100 ml/L, O2 = 150 ml/L, O3= 200 ml/L. Anak petak : Pupuk NPK Majemuk (P) yaitu P1 = 25%, P2 = 50%, P3 = 75%. Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah umbi per rumpun (umbi), berat umbi per rumpun (g), berat umbi per petak (kg). Secara tabulasi kombinasi pupuk organik cair kulit pisang kepok 150 ml/L dengan pupuk NPK majemuk 75% memberikan hasil tertinggi terhadap produksi tanaman bawang merah sebesar 1,13 kg/ petak setara dengan 11,30 ton/h
UTILIZING PROJECT BASED LEARNING TO IMPROVE WRITING SKILL AND READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT OF THE EFL STUDENTS
This study is aimed at finding out whether or not there was any significant difference on reading comprehension achievement between the students who were taught by using Project Based Learning and those who were not and to find out whether or not there was any significant difference on writing skill between the students who were taught by using Project Based Learning and those who were not. This study used quasi experimental study with the nonequivalent research design. The sample was the third semester students of English Study Program at Tridinanti University selected by using purposive sampling technique. Reading comprehension test and essay writing test were used as the instruments. In order to analyze the data, the researchers used paired and independent sample t-test. Having analyzed the data, the findings revealed that both experimental group and control group perform better on the posttest in writing essays. The two groups made progress, the student were mostly in developing category in pretest but they were then in proficient and basic category in posttest. Even though both groups made progress, it can also be stated that students in experimental group performed more progress on posttest in making more structured essay writing than the control group did. Regarding the findings of reading comprehension achievement, it indicates that the students had no significant difference between the students who were taught by using project-based learning and those were not. Although the experimental group had significant improvement in reading comprehension achievement by using Project based learning
STUDENTS’ MASTERY OF PHRASAL VERBS AND THEIR READING COMPREHENSION ABILITY
The objective of this research is to find out whether or not there was correlation between students’ mastery of phrasal verbs and their reading comprehension ability. This research used quantitative method with the research design of correlational study. The subject of this research was 2nd semester students of English Teacher Education, Muhammadiyah University of Jakarta which consisted of 41 students. In collecting the data, the writer used phrasal verbs test and reading comprehension test as the instruments. The data were computed statistically by using Pearson Product Moment SPPS 20. The result showed that there was a positive medium correlation in which the coefficient correlation “rvalue” (0.496) was higher than the value of rtable (0.308) with the level of significance 5% (0.496 > 0.308)