eJournal UPN Veteran Jakarta (Universitas Pembangunan Nasional)
Not a member yet
2712 research outputs found
Sort by
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A PIEZOELECTRIC INSOLE
Full text linkThis study evaluates the performance of piezoelectric materials in converting kinetic energy from footsteps into electrical energy and examines the resulting current and voltage for powering an LED. Test results indicate that body weight influences the output current and voltage of the piezoelectric circuit integrated into a shoe insole. Using a capacitor, the highest recorded current was 0.48 mA at a body weight of 80 kg. In tests with an LED, the peak current was 0.28 mA, with a voltage drop to 2.99 V at the same weight. The highest voltage output with a capacitor reached 15.50 V at 80 kg. Although the generated current and voltage were relatively small, parallel circuit configurations improved performance. Capacitors proved essential for storing energy and maintaining consistent LED illumination during walking, highlighting the potential of piezoelectric shoe insoles as practical alternative power sources. 
ANALYSIS OF INFORMATION RISK AND DIGITAL COMMUNICATION ETHICS IN COD SALES PRACTICES ON FACEBOOK MARKETPLACE AS A FORM OF INFORMAL TRANSACTION IN THE DIGITAL SOCIETY
Full text linkAdvances in digital technology have encouraged the growth of informal transactions through social media, including cash on delivery (COD) payment methods, which are prevalent on Facebook Marketplace. This article aims to examine the potential risks associated with information and explore the ethical aspects of digital communication occurring in such buying and selling activities. Using a descriptive qualitative approach based on literature review, it was found that the lack of verification systems, weak platform oversight, and low digital literacy increase the potential for fraud and misuse of information. Additionally, unethical communication patterns such as the dissemination of false information and breaches of agreements further erode trust among transaction participants. The findings emphasize the importance of understanding digital communication ethics and information risk management to ensure that informal transactions in digital spaces can occur safely and ethically. Keywords: Informal transactions, Facebook Marketplace, COD, information security, communication ethics, digital literacy
Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024
Full text linkThis study compares the role of political education conducted by the Golkar Party in increasing vote acquisition during the 2019 and 2024 general elections. It employs a descriptive qualitative method, using primary data from interviews with internal Golkar Party sources and secondary data from literature reviews. The findings show that in the 2019 election, Golkar’s political education remained conventional, elitist, and limited in scope. In contrast, the 2024 election saw the adoption of more modern and participatory strategies, including the use of social media, the establishment of the Golkar Institute, and collaboration with the General Elections Commission (KPU) through the "Rumah Pintar Pemilu" program. Although there was an increase in vote share from 12.31% to 15.29%, the study concludes that political education was not the sole determining factor in this improvement, and its effectiveness as the main driver remains limited. These findings highlight the importance of political education in strengthening democracy, but emphasize that it must be supported by principles of inclusivity, sustainability, and continuous evaluation to foster more meaningful and higher-quality political participation
Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Desa: Studi di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
Full text linkProgram kemitraan plasma kelapa sawit merupakan salah satu model pembangunan ekonomi perdesaan berbasis agribisnis yang melibatkan kerja sama antara perusahaan inti dan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kemitraan plasma di Desa Air Dua, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, serta melihat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, melalui wawancara terhadap kepala desa, pengurus KUD, perusahaan inti, dan petani plasma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan mulai dari pembukaan lahan, pemeliharaan kebun, pemanenan, pembiayaan, hingga pencatatan hasil dan utang sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan inti. Namun, perusahaan menunjukkan keterbukaan melalui rapat evaluasi bulanan yang melibatkan KUD sebagai representasi petani. Meskipun hubungan kemitraan ini menunjukkan pola yang relatif stabil dan transparan, posisi tawar petani masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan KUD dan literasi ekonomi petani agar kemitraan dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan
Format Ideal Standar Kelayakan Proyek Penerima Green Bond sebagai Perlindungan Hukum Investor dari Risiko Praktik Greenwashing di Pasar Modal
Full text linkPenerapan konsep ekonomi hijau (green economy) dalam pembangunan perekonomian nasional menjadi titik infleksi bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengakselerasikan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak sekadar berbicara ekonomi kerakyatan, namun juga membahas ekonomi berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan berfokus pada skema pembiayaan yang ditujukan untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan, yang kemudian disebut sebagai investasi hijau (green investment). Untuk menunjang hal tersebut, OJK melalui Roadmap Keuangan Berlkelanjutan membuka ruang untuk dilakukannya penerbitan obligasi hijau (green bond) yang dilandasi oleh POJK No. 60/POJK.04/2017 yang bertujuan untuk mendanai sebagian atau seluruh proyek berwawasan lingkungan. Permasalahan hukum muncul ketika POJK a quo tidak mengatur standar kelayakan proyek penerima green bond secara jelas sehingga membuka ruang terjadinya praktik greenwashing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya standar kelayakan proyek penerima green bond sebagai instrumen perlindungan hukum bagi investor, sekaligus untuk menjamin penyaluran dana tepat sasaran serta mendukung terciptanya iklim investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya praktik greenwashing
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA
Full text linkThe Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) was established to manage state investments and assets based on Government Regulation No. 10 of 2025 on the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, aiming to maximize government investment and encourage national economic growth. This research highlights the importance of transparency, oversight and accountability in managing the risk of state financial investment losses. BPI Danantara is required to prepare an annual performance report audited by an independent auditor and report periodically to the Supervisory Board, including agencies, such as KPK, BPK, and OJK. Despite the regulations, there are still concerns about the effectiveness of supervision and potential conflicts of interest within the Supervisory Board. Responsibility for investment losses falls entirely on BPI Danantara, not the state, leaving a gap in the moral accountability of investment managers. The purpose of this writing is to analyze the Supervisory Transparency Mechanism in the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency on the Implementation of State Financial Investments and the Legal Liability of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency for the Risk of State Financial Investment Losses. This research uses a juridical-normative approach to analyze relevant regulations and emphasizes the importance of transparency and accountability mechanisms in state financial management. It is expected that BPI Danantara can become a better model of financial management and contribute to national economic growth in accordance with further provisions in Government Regulation Number 10 of 2025 concerning Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency.Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk mengelola investasi dan kekayaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, bertujuan untuk memaksimalkan investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko kerugian investasi keuangan negara. BPI Danantara diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan yang diaudit oleh auditor independen dan melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas, termasuk lembaga-lembaga, seperti KPK, BPK, dan OJK. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih ada kekhawatiran mengenai efektivitas pengawasan dan potensi konflik kepentingan di dalam Dewan Pengawas. Tanggung jawab atas kerugian investasi sepenuhnya menjadi beban BPI Danantara, bukan negara, hal ini yang menimbulkan celah tentang akuntabilitas moral pengelola investasi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Mekanisme Transparansi Pengawasan dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Penyelenggaraan Investasi Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Hukum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara terhadap Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan dan menekankan pentingnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan BPI Danantara dapat menjadi model pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
PENGARUH HYBRID WORKING DAN EMPLOYEE RELATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KARYAWAN YANG BEKERJA HYBRID WORKING DI JAKARTA SELATAN
Full text linkPenelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahu adanya pengaruh dari hybrid working dan empoloyee relation terhadap kinerja karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja di Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan 100 responden dengan kriteria sebagai karyawan di Jakarta Selatan yang bekerja secara hybrid working dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial menggunakan aplikasi Smart PLS 4.0 dengan metode SEM PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hybrid working berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (2) employee relation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, (4) hybrid working berpengaruh positif dan signifikan jika dimediasi oleh kepuasan kerja, dan (5) employee relation berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan jika dimediasi oleh kepuasan kerja
ANALISIS FINANSIAL UMKM KOPI CILIBUR DI KABUPATEN BREBES
No full textCoffee has great potential as a leading plantation commodity in Indonesia. The highlands in Brebes Regency, specifically in Cilibur Village, have been used by farmers who collaborate with Perhutani to open land for Arabica coffee plantations. Since 2018, Mr. Muzayin has utilized the potential and opportunities in the coffee market, which are quite high, to process coffee beans into ground coffee with the Kopi Cilibur brand. The research aims to estimate business costs, revenues and profits from the Cilibur Coffee business. Data collection was carried out in March-October 2023. The analytical method used was cost, revenue and business profit analysis. The results of the research showed that the total cost of the Cilibur Coffee business was IDR 356,620/production with a revenue value of IDR 600,000/production. The profit value of the Cilibur Coffee business was IDR 243.380/production. The business analysis is intended so that Cilibur Coffee products can find out the actual total costs so that they can re-estimate the price basic products to create competitive prices
Keywords: Fiancial, Bussiness, Cost, Profit
Abstrak
Kopi memiliki potensi yang besar sebagai komoditas perkebunan unggulan di Indonesia. Dataran tinggi di Kabupaten Brebes tepatnya di Desa Cilibur telah dimanfaatkan oleh petani yang bekerjasama dengan Perhutani untuk membuka lahan perkebunan kopi jenis arabika. Potensi dan peluang pasar kopi yang cukup tinggi sejak tahun 2018 dimanfaatkan oleh Bapak Muzayin untuk mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk bermerek Kopi Cilibur. Penelitian bertujuan untuk mengestimasi biaya usaha, penerimaan, dan keuntungan usaha Kopi Cilibur. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Oktober 2023. Metode analisis yang digunakan analisis biaya, penerimaan, dan keuntungan usaha. Hasil penelitian diperoleh biaya total usaha Kopi Cilibur sebesar Rp356.620/produksi dengan nilai penerimaan Rp600.000/produksi. Nilai keuntungan usaha Kopi Cilibur sebesar Rp243.380/produksi. Analisis usaha dimaksud agar produk Kopi Cilibur dapat mengetahui biaya total yang sebetulnya sehingga dapat mengestimasi kembali harga pokok produk (HPP) supaya terbentuk harga kompetitif.
Kata kunci: Finansial, Usaha Biaya, Keuntunga
Analisis Keseimbangan dan Efesiensi Ekonomi Industri Gula Indonesia
Full text linkGula merupakan salah satu hasil industri pertanian yang diatur ketetapannya dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Hasil survei Kementerian Perdagangan tahun 2013 –2015 mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 100.000 ton gula rafinasi yang penyalurannya tidak sesuai peruntukan. Selain itu, pemisahan pasar gula juga mengakibatkan kenaikan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) berkisar 30% - 33,18% sehingga menyebabkan kenaikan harga gula di tingkat eceran sebesar 3 - 6% (Kementerian Perdagangan, 2020). Karena kebijakan pemisahan pasar gula justru menyebabkan inefisiensi industri gula, maka diperlukan kebijakan alternatif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi industri gula, misalnya melalui kebijakan penyatuan pasar gula. Penyatuan pasar gula diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja industri nasional sehingga industri gula nasional makin efisien dan berdaya saing. Penyatuan pasar gula akan mengubah harga keseimbangan gula sehingga diperlukan analisis keseimbangan dan efisiensi ekonomi industri gula jika kebijakan penyatuan pasar gula dilaksanakan. Dengan adanya penyatuan pasar gula maka harga gula akan lebih stabil karena penawaran dan permintaan gula menjadi lebih elastis karena GKP bisa masuk ke pasar industri dan sebaliknya GKR bisa juga masuk pasar konsumsi langsung.
Kata kunci: Kebijakan Tata Niaga, Industri Gula, Efisiensi Ekonomi
Abstract
Sugar is one of the agricultural industry products regulated by Presidential Regulation Number 71/2015 and Number 59 of 2020 concerning the Determination and Storage of Basic Needs and Essential Goods. The Ministry of Trade\u27s survey results in 2013-2015 indicated that around 100,000 tonnes of refined sugar had not distributed as intended. In addition, the separation of the sugar market also resulted in an increase in trading and transportation margins (MPP) ranging from 30% to 33.18%, causing an increase in sugar prices at the retail level by 3 - 6% (Ministry of Trade, 2020). Since the sugar market separation policy causes inefficiency in the sugar industry, alternative policies are needed to improve the economic efficiency of the sugar industry, such as a sugar market unification policy. The unification of the sugar market is expect to positively impact the performance of the national sugar industry so that the sugar industry can become more efficient and competitive. The sugar market\u27s unification will change the sugar\u27s equilibrium price, so an analysis of the balance and economic efficiency of the sugar industry is needed if the sugar market unification policy is implemented. With the sugar market\u27s unification, sugar prices will be more stable because the supply and demand of sugar become more elastic. GKP can enter the industrial market and vice versa; GKR can also enter the direct consumption market.
Keywords: Trade Policy, Sugar Industry, Economic Efficiency
Kajian Penggunaan Aplikasi Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah
No full textAbstract
The payment system through the paylater application on various e-commerce platforms has recently grown rapidly in Indonesia. The Buy Now, Pay Later service feature allows consumers to buy goods on credit and pay for them later. The use of this application also needs to be studied from the perspective of maqashid sharia, whether it is in accordance with its principles which focus on protecting five main aspects,This study uses a literature review method, namely collecting relevant information or references for a particular topic. The results of this study explain that the use of paylater in maqashid sharia must be adjusted to the level of need: maslahat daruriyat for urgent needs, maslahat hajiyat to support comfort and maslahat tahsiniyat which should be avoided if only for a consumptive lifestyle. Purchases of goods and transactions using paylater must be in line with the principles of maqashid sharia so that they remain in accordance with Islamic values and do not cause adverse financial impacts. Transactions via paylater are permitted (mubah) as long as they do not violate the law and sharia. However, in its implementation there is an additional handling fee of 1%, an additional bai\u27 at-taqsith fee of 2.95% and a late fine of 5%. Meanwhile, the scholars categorize late fines as usury nasi\u27ah. Therefore, the use of paylater is considered to comply with the principles of maqashid sharia provided that its use takes into consideration financial policies and capabilities and does not violate the sharia and applicable regulations.
Keywords: Paylater, maqashid sharia, levels of need, riba nasi\u27ah
Abstrak
Sistem pembayaran melalui layanan paylater di berbagai platform e-commerce belakangan ini semakin berkembang pesat di Indonesia. Fitur layanan Buy Now, Pay Later memungkinkan para konsumen membeli barang secara kredit dan membayarnya di kemudian hari. Penggunaan layanan ini juga perlu dikaji dari sisi maqashid syariah, Penelitian ini menggunakan metode literature review, yaitu mengumpulkan informasi atau referensi yang relevan untuk topik tertentu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan paylater dalam maqashid syariah harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan: maslahat daruriyat untuk kebutuhan mendesak, maslahat hajiyat untuk menunjang kenyamanan dan maslahat tahsiniyat yang sebaiknya dihindari jika hanya untuk gaya hidup konsumtif. Pembelian barang dan transaksi menggunakan paylater harus selaras dengan prinsip maqashid syariah agar tetap sesuai dengan nilali-nilai Islam dan tidak menimbulkan dampak finansial yang merugikan. Transaksi melalui paylater diperbolehkan (mubah) asalkan tidak melanggar hukum dan syariat. Namun, dalam penerapannya dikenakan tambahan biaya penanganan 1%, tambahan biaya bai’ at-taqsith 2,95% dan denda keterlambatan 5%. Sedangkan denda keterlambatan, para ulama mengkategorikannya sebagai riba nasi’ah. Oleh karena itu, penggunaan paylater dianggap memenuhi prinsip maqashid syariah dengan syarat penggunaannya mempertimbangkan kebijaksanaan dan kemampuan finansial serta tidak melanggar syariat dan peraturan yang berlaku.
Kata kunci: maqashid syariah, tingkatan kebutuhan, Paylater,riba nasi’a