eJournal UPN Veteran Jakarta (Universitas Pembangunan Nasional)
Not a member yet
2712 research outputs found
Sort by
Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Ikan Bandeng di Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Tahun 2023-2024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Sambiroto dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui budidaya ikan bandeng pada tahun 2023-2024. Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memerlukan kontribusi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, budidaya ikan bandeng dipilih sebagai salah satu upaya lokal untuk mendukung ketahanan pangan karena komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa mencakup penyediaan fasilitas, pelatihan, dan pendampingan teknis kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan budidaya. pemerintah desa juga mendukung pemasaran produk agar lebih luas dan menguntungkan bagi pembudidaya. Kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan industri perikanan juga memperkuat program ketahanan pangan ini melalui akses teknologi terbaru dan strategi pemasaran yang efektif. Kesimpulannya, peran aktif pemerintah desa dalam pendampingan dan pemasaran terbukti mendukung keberhasilan budidaya ikan bandeng sebagai upaya ketahanan pangan yang berkelanjuta
Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusi
Effectiveness and Contribution of Local Taxes to Cirebon Regional Revenue
One of the cities that has a lot of potential for local revenue (PAD) is Cirebon City. Various events, such as concerts, dramas, entertainment, and national and international exhibitions, are organized in Cirebon City. The entertainment tax target for Cirebon City has increased as a result of the enactment of Law No. 1 Year 2022 on Financial Relations between the Central Government and Local Government. Descriptive quantitative approach methodology was used in this study. PAD of Cirebon City in 2017-2022, projection of entertainment tax revenue, and realization of entertainment tax are the statistical data used in this study. According to the study findings, the entertainment tax of Cirebon City has an effectiveness rate of 72.87% from 2017 to 2022 despite having less stringent requirements and a very low contribution rate of 1.42%. In order to help the Cirebon City Government to maximize the potential of its area to generate tax revenue in accordance with the predetermined objectives, this study intends to provide knowledge related to the analysis of the effectiveness and contribution of entertainment tax.
Keywords: Contribution, Effectiveness, Entertainment Tax, Local Tax, Local Revenue
Lung Adenocarcinoma Complicated By Hydropneumothorax And Pericardial Effusion With Impending Cardiac Tamponade: A Rare Case Report From A Rural Hospital In Ketapang Regency: english
Lung adenocarcinoma is often associated with pulmonary complications such as hydropneumothorax and pleural effusion, and cardiac complications such as cardiac tamponade and pericardial effusion, but are very rare. In our case, a 52-year-old woman presented with worsening shortness of breath for 1 month. The patient underwent thoracentesis after chest X-ray showed right pleural effusion. Pleural fluid cytology showed pulmonary adenocarcinoma. Chest CT scan showed hydropneumothorax and pericardial effusion. In conclusion, pleural effusion is common in lung malignancies. In this case, hydropneumothorax occurred due to repeated thoracentesis of massive pleural effusion. Pericardial effusion is uncommon. This is due to the presence of metastases in the pericardium that obstruct lymphatic drainage, so pericardial fluid analysis is needed
Modified Snakes and Ladders to Increase Elementary Students Knowledge About Anticipating Child Sexual Abuse
One in four girls and one in 13 boys globally experience child sexual abuse (CSA), a public health crisis. Snakes and ladders-based reproductive health education to combat CSA. This study examined the impact of snakes and ladders game modification on CSA anticipation knowledge. The study was quasi-experimental with pre- and post-test control groups. Sample size was 118. The experimental group received a modified snakes and ladders game comprising 59 students, whereas the control group received a brochure. The sampling method is sequential. This study included grade 4-6 primary pupils. The snakes and ladders modification group averaged pretest 68.3 SD 16.4 and posttest 82.0 SD 12.5. The leaflet group averaged 67.8 SD 11.4 pre-test and 76.4 SD 14.1 post-test. The snake and ladder modification group increased 13.6 and the leaflet group 8.5. An average difference of 5.1 was found between the snakes and ladders modification group and the leaflet, with a p-value of 0.037 < It can be concluded that snake modification increases female students\u27 average knowledge
Building Justice And Public Trust: Improving The Quality Of Judges Decision In Criminal Context
In the process of adjudicating cases, the substantial values in judge decisions are often debated in the public sphere because of the disparity in several criminal decisions with similar events and light sentences (strafmaat) to law enforcement officers who commit corruption crimes, such as decisions at the appeals level. against a former prosecutor named Pinangki Sirna Malasari. Through conceptual approach, statute approach, and case approach, this paper attempts to answer two important questions, First, how to create quality decisions for the realization of justice and public trust? Second, how does the judiciary respond to public protests the court\u27s decision which is considered to have imposed a low sentence on perpetrators of corruption? As a result of this paper, that quality decisions are made by judges by paying attention to legal justice, moral justice, and social justice with paying attention to the purpose of "preventive" sentencing to protect the community by placing criminals separately. from society and the purpose of "deterrence" sentencing is to create fear of committing crimes that can be distinguished for individuals, the public, and the long term. In addition, the judiciary should respond to public protests by establishing Special Guidelines in the Formulation of the Criminal Chamber of the Supreme Court which must be followed by judges
Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Sebelum dan Setelah Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta
The issuance of SEMA has an impact on interfaith marriage couples in Indonesia, especially on marriage registration. It should be noted that marriage registration is mandatory to obtain administrative documents such as marriage certificates, family cards and others. Prior to the SEMA, the Yogyakarta City District Court had granted the application for registration of interfaith marriages. The existence of the legalization of interfaith marriages by the Yogyakarta City District Court which then comes SEMA Number 2 of 2023 which clearly and explicitly prohibits interfaith marriages is interesting to be studied further. This research uses empirical legal research method with legislative approach and case approach. The results of this study show the basis of the judge\u27s consideration in granting the registration of interfaith marriages in the Yogyakarta City District Court, including judges assessing the existence of a legal vacuum, the potential for misuse of social values, and providing legal certainty for children of interfaith marriage couples. The judge\u27s consideration in granting this case is contrary to the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. The implementation of this SEMA makes interfaith marriages unable to be registered at the Yogyakarta City District Court. The validity of the registration of interfaith marriages that have been carried out remains valid and applicable because a regulation is not retroactive. The implementation of this SEMA can be declared effective as evidenced by the absence of requests for registration of interfaith marriages at the Yogyakarta City District CourtLahirnya SEMA memberikan dampak bagi pasangan perkawinan beda agama di Indonesia terkhusus pada pencatatan perkawinan. Perlu diketahui bahwa pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan dokumen administrasi seperti Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan lain-lain. Sebelum adanya SEMA tersebut Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Adanya pengesahan perkawinan beda agama oleh Pngadilan Negeri Kota Yogyakarta yang kemudian hadir SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang jelas dan tegas melarang perkawinan beda agama menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta diantaranya hakim menilai adanya kekosongan hukum, berpotensi terjadi penyelewengan nilai-nilai sosial, dan memberikan kepastian hukum bagi anak pasangan perkawinan beda agama. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pelaksanaan SEMA ini menjadikan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang telah dilakukan di tetap sah dan berlaku dikarenakan sebuah peraturan tidak berlaku surut. Pelaksanaan SEMA ini dapat dinyatakan efektif dibuktikan dengan tidak adanya permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakart
-
Therapeutic communication within Keluarga Berencana (KB) counseling sessions with midwives at Puskemas presents a compelling area of study due to its prolonged duration compared to other medical interactions. This research aim to analyzed the communication process using therapeutic stages: pre-interaction, orientation, work, and termination, alongside Sandra Petronio\u27s communication privacy management theory. Employing a qualitative method with a phenomenological approach, data collection involved interviews, observation, and documentation, utilizing purpose sampling. The informants in this study amounted to 4 midwives as the main informant and 3 patients as supporting informants. The results of this study show that in phase 1, the pre-interaction phase, the midwives are assigned to collect information from available data about the patient. In phase 2, the orientation phase, the midwives introduce themselves to build trust, divert the patient\u27s thoughts, and formulate common goals. During phase 3, the work phase, the midwives are required to analyze the situation carefully, actively listen, stay focused, and summarize what the patient has communicated. Finally, in phase 4, the termination phase, the midwives conclude the session, reinforce what has been discussed, and ensure that communication with the patient is wellestablished for future interactions. This structured communication process highlights the importance of therapeutic techniques in midwife-patient interactions during KB counseling sessions.Komunikasi terapeutik yang terjadi dalam proses konseling Keluarga Berencana (KB) oleh bidan di Puskemas menarik untuk diamati karena dalam prosesnya terjadi proses yang berkesinambungan dalam waktu lebih lama dibandingkan dengan proses penyembuhan untuk kasus pasien rawat inap dan rawat jalan. Penelitian ini dianalisis dengan konsep tahapan komunikasi terapeutik yaitu fase pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja dan fase terminasi. Menggunakan teori manajemen privasi komunikasi dari Sandra Petronio. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampelnya. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang bidan sebagai informan pokok dan 3 orang pasien sebagai informan pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari fase 1) Pra-Interaksi, masa persiapan atau sebelum berinteraksi, bidan terlebih dahulu bertugas mengumpulkan informasi dari data tentang pasien , dari fase 2) Orientasi, tahapan dimana perkenalan diri oleh bidan agar nantinya dapat menimbulkan rasa percaya, mengalihkan pikiran, serta merumuskan tujuan bersama. Untuk fase 3) Kerja, tahapan bagaimana bidan dituntut untuk dapat menganalisa dengan tinggi sehingga dapat mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif serta, dapat memfokuskan dan menyimpulkan apa saja yang sudah disampaikan oleh pasien. Untuk fase 4) Terminasi, tahapan akhir dalam komunikasi terapeutik dan akhir dari pertemuan antara pasien dengan bidan, disini hendaknya bidan dapat memberikan semangat dan meningkatkan hal yang sudah diajarkan sehingga komunikasi bidan dengan pasien disini dapat terjalin dengan baik.
Kata Kunci : Komunikasi Terapeutik, Bidan, Pasien, Konseling K
Netnography Study of Warganet\u27s Response to Flexing Action on ASN in @official iNews Youtube Video "Mario Dandy Satriyo, Official\u27s Son Likes to Show Off Wealth on Social Media #iNewsSiang 23/02"
The surge in social media usage has sparked a trend known as the flexing phenomenon, where individuals, not just celebrities but also regular people, showcase their wealth. This shift was highlighted by a viral YouTube video on the Official iNews channel titled " Mario Dandy Satriyo Anak Pejabat Gemar Pamer Harta di Media Sosial #iNewsSiang 23/02" drawing criticism from viewers. This research employs the netnography method to analyze netizens\u27 reactions to the video. It reveals three main themes in the comments: a cynical perspective on flexing, calls for appropriate consequences for those who flaunt their wealth, and skepticism towards governmental institutions. The predominant sentiments expressed are anger and disappointment, with negative responses prompting demands for government transparency regarding the potential link between flexing and corruption allegations.Kemunculan media sosial memicu keinginan seseorang untuk tampil dan mendapat pengakuan dari publik. Media sosial telah berubah menjadi medan pertempuran popularitas, di mana setiap orang ingin menjadi sensasi fokus di dunia maya. Aksi pamer atau flexing menjadi fenomena baru di era media sosial. Flexing atau pamer yang dilakukan oleh keluarga pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), baik istri maupun anak kian marak di media sosial. Konten Youtube pada kanal berita @official iNews yang berjudul “Mario Dandy Satriyo Anak Pejabat Gemar Pamer Harta di Media Sosial #iNewsSiang 23/02” menjadi viral dan menuai kritik di kalangan warganet. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana sudut pandang dan perilaku warganet terhadap video flexing Mario Dandy selaku anak pegawai Ditjen Pajak. Komentar warganet merupakan ekspresi di dunia maya, yang dalam hal ini terbingkai melalui kolom komentar di unggahan konten Youtube. Dengan menggunakan studi netnografi, hasil analisis komentar warganet ternyata menunjukkan respon negatif dan tidak ditemukan sama sekali respon positif. Mereka mengkritik, kecewa terhadap sikap Mario Dandy yang berujung pada sikap skeptis terhadap pemerintah. Komentar-komentar warganet dikelompokkan menjadi beberapa tema yaitu sikap pandangan warganet terhadap flexing , ajakan dan harapan agar pelaku flexing mendapat ganjaran yang setimpal dan yang ketiga sikap skeptis dan ragu terhadap institusi pemerintah
The Influence of Electronic Word of Mouth on Labuan Bajo Content and Celebrity Endorser on TikTok Account @tassy.sy on Generation Z\u27s Visiting Interest
The recovery of the tourism sector in Indonesia, especially Labuan Bajo, can be overcome by utilizing technological developments and social media such as TikTok. Tassy is one of the traveling content creators who often shares traveling content on TikTok. This study aims to determine how much influence electronic word of mouth (variable X1 ) Labuan Bajo content and celebrity endorsers (variable X2 ) on the TikTok @tassy.sy account on visiting interest (variable Y) Generation Z. The theory used in this research is Source Credibility Theory. The research method used is explanatory quantitative. The sample technique uses Purposive Sampling by distributing questionnaires through TikTok. The research population is followers of the TikTok account @tassy.sy and obtained a sample size of 100 results from the Taro Yamane formula. The results of multiple linear regression analysis show that E-WOM and celebrity endorsers each have a positive and significant effect on visiting interest, with the magnitude of the influence of celebrity endorsers (0.827) greater than E-WOM (0.729). Meanwhile, the interaction between E-WOM and celebrity endorsers has a negative effect on interest in visiting, meaning that the knowledge gained through celebrity endorser accounts on TikTok elaborated with E-WOM related to Labuan Bajo does not increase interest in visiting. The coefficient of determination shows that the contribution of E-WOM on Labuan Bajo content and celebrity endorsers on the @tassy.sy TikTok account to visiting interest is 92.3%