eJournal UPN Veteran Jakarta (Universitas Pembangunan Nasional)
Not a member yet
2712 research outputs found
Sort by
KEPUASAN PELANGGAN JNE EXPRESS DILIHAT DARI KUALITAS LAYANAN DAN HARGA
Full text linkIndustri pengiriman barang dan jasa atau kurir sedang berusaha bangkit dari kondisi perubahan ekonomi global yang diakibatkan pandemi Covid-19, salah satunya adalah JNE Express yang merupakan perusahaan ternama dalam sektor jasa pengiriman barang, saat ini JNE tengah bersaing dengan kompetitornya ditengah perubahan ekonomi pasca pandemi alias New Era. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis, mengetahui, dan membuktikan pengaruh Kualitas Layanan dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Express. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan populasi yakni pelanggan JNE dengan usia diatas 17 tahun. Dengan sampel sebanyak 96 respondendan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan Partial Least Square (PLS) versi 4. Hasil yang didapatkan yaitu variabel Kualitas Layanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan, dan Harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN MELALUI WORK LIFE BALANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PT XYZ INDONESIA)
Full text linkTujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti dan membuktikan pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan melalui work life balance. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT XYZ Indonesia yang berjumlah 60 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi yaitu 60 orang karyawan tetap PT XYZ Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS4.0 untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi, kepuasan kerja, dan work life balance secara langsung berpengaruh negative dan signifikan terhadap turnover intention karyawan. Di sisi lain, budaya organisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui work life balance. Sedangkan, kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention melalui work life balance
Konsep Ideal Regulasi Identitas Digital Tunggal dalam Konvergensi Teknologi sebagai Instrumen Penguatan Perdagangan Digital Berbasis Ekonomi Virtual
Full text linkThe development of the digital economy in Indonesia, which is driven by advances in information technology, requires adaptive and comprehensive regulations, one of which is the regulation of digital identity. A single digital identity is a vital instrument in ensuring security, validity, and trust in digital transactions. Unfortunately, legal arrangements in Indonesia are still sectoral and not fully integrated. Existing regulations such as the Electronic Information and Transaction Law, the Personal Data Protection Law, and Permendagri No. 72 of 2022 have not yet provided a complete and interoperable legal basis. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, approach, comparative approach, and case approach. The discussion focuses on the urgency of establishing a single digital identity regulation, compared to the Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) in the European Union which has implemented a comprehensive cross-country digital identity system, and formulating the ideal regulatory concept applied in Indonesia. The results of the study show the need for the establishment of a separate regulation on a single digital identity that contains aspects of definition, technical infrastructure, legal guarantees, digital trust services, and protection of user rights. The ideal concept of regulation must also be based on philosophical (values of Pancasila and the 1945 Constitution), sociological (demands for public needs for digital identity security), and juridical (to fill the legal vacuum) foundations. Therefore, a single digital identity regulation is expected to become a strong legal foundation to support digital trade based on the virtual economy in a fair and sustainable manner.Perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi menuntut adanya regulasi yang adaptif dan komprehensif, salah satunya dalam hal pengaturan identitas digital. Identitas digital tunggal menjadi instrumen vital dalam menjamin keamanan, keabsahan, dan kepercayaan dalam transaksi digital. Sayangnya, pengaturan hukum di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Permendagri No. 72 Tahun 2022 belum memberikan dasar hukum yang utuh dan interoperable. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Pembahasan difokuskan pada urgensi pembentukan regulasi identitas digital tunggal, perbandingan terhadap Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) di Uni Eropa yang telah menerapkan sistem identitas digital lintas negara secara menyeluruh, dan merumuskan konsep regulasi yang ideal diterapkan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan perlunya pembentukan regulasi tersendiri tentang identitas digital tunggal yang memuat aspek definisi, infrastruktur teknis, jaminan hukum, layanan kepercayaan digital, dan perlindungan hak pengguna. Konsep ideal regulasi tersebut juga harus didasarkan pada landasan filosofis (nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945), sosiologis (tuntutan akan kebutuhan masyarakat terhadap keamanan identitas digital), dan yuridis (untuk mengisi kekosongan hukum). Oleh karena itu, regulasi identitas digital tunggal diharapkan mampu menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mendukung perdagangan digital berbasis ekonomi virtual secara adil dan berkelanjutan
Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengembangkan Kompetensi dan Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa
No full textTransformasi pendidikan tinggi di era digital mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan berbagai tools AI, seperti ChatGPT, Copilot, Blackbox AI, dan Gemini, berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar dan pengembangan kompetensi akademik mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 19 mahasiswa aktif Program Studi Informatika angkatan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang bersifat kompleks, menyusun tugas dengan lebih efisien, serta meningkatkan semangat belajar mandiri. Namun, ditemukan pula tantangan seperti risiko plagiarisme, ketergantungan teknologi, dan potensi informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, literasi digital dan edukasi etika penggunaan AI perlu dikuatkan agar mahasiswa dapat memanfaatkan tools AI secara bijak dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran
ESTIMASI OUTPUT GAP PROVINSI NTB DENGAN METODE HODRICK PRESCOTT FILTER MODIFIKASI
No full textThis study aims to estimate the Output Gap in NTB Province using the Modified HP Filter method according to the primary, secondary and tertiary business sectors. Estimating the output gap is useful for knowing whether the economy is in recession or overheating economy, which serves as a basis for the government to implement expansionary or contractionary policies. The optimal lambda values for minimizing the CGV were found to be 343 for NTB’s Province RGDP, 271 for primary RGDP, 4438 for secondary RGDP, and 989 for tertiary RGDP. The results of the estimated output gap for NTB Province show that overheating of the NTB Province economy occurred in 2015 Q1 to 2016 Q1 as evidenced by the output gap always having a positive value. This phenomenon occurs due to the rapid growth in the primary sector, namely the mining and quarrying sector. The impact of the COVID-19 pandemic in NTB Province was also detected during 2020 Q1 to 2022 Q2 as evidenced by the negative output gap value. The output gap results show that the primary sector is more vulnerable to impacts when overheating economy, the secondary sector is more stable when economic shocks and the tertiary sector is more affected when economic recession shocks occur in NTB Province.
Keywords: Output Gap, NTB, Potential RGDP, R-Statistics.Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi Output Gap di Provinsi NTB dengan metode HP Filter Modifikasi. Hasil modifikasi lambda didapatkan CGV minimum dengan lambda sebesar 343 untuk PDRB Provinsi NTB, 271 untuk PDRB primer, 4438 untuk PDRB sekunder dan 989 untuk PDRB tersier. Hasil estimasi output gap Provinsi NTB menunjukan adanya fenomena overheating economy Provinsi NTB terjadi pada 2015Q1 sampaidengan 2016Q1 dibuktikan dengan output gap selalu bernilai positif. Fenomena ini terjadi karena dorongan laju pertumbuhan PDRB sektor primer yang besar, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Dampak pandemi COVID-19 di Provinsi NTB juga terdeteksi selama 2020Q1 sampaidengan 2022Q2 dibuktikan dengan nilai output gap yang negatif
IMPLEMENTASI ONE ROOF SYSTEM DI PENGADILAN PAJAK: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MEWUJUDKAN PERBAIKAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
Full text linkConstitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 concerning "one roof system" in the Tax Court is a sign ificant milestone in achieving justice for tax payers. This decision reaffirms the essence of the Tax Courtand the Supreme Court as judicial institutions seeking justice, not merely as tools for the government tosecure statere venue. The issuanceof thisdecisionserves as a The issuance of this decisionserves means of reform to address issues in tax dispute resolution from the Directorate General of Taxes (DJP) level, theTax Court, to the Supreme Court. This study discusses two main research questions: First, whether the issuanceofthe Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 on the "one roof system" in the Tax Court issufficientto provide justice for tax payers. Second, what are theis suesfaced in tax dispute resolution from the DJP level, the Tax Court, to the Supreme Court, and their solutions. This research is normative, using statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The research result sindicate that the implementation of the "one roof system" in the Tax Court has a positive impact on the transparency and accountability of the tax dispute resolution process. However, the implementation of this system alone is not sufficient. There are still various challenges that need to be addressed to fully realizejustice for those seeking it in the tax dispute resolution system.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang “one roof system” di Pengadilan Pajak merupakan momentum penting untuk mencapai keadilan bagi wajib pajak. Putusan ini menegaskan kembali esensi Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum untuk mencari keadilan, bukan sekadar alat pemerintah untuk mengamankan pendapatan negara. Terbitnya putusan ini menjadi sarana reformasi untuk memperbaiki permasalahan dalam penyelesaian sengketa pajak mulai dari tingkat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah utama: Pertama, apakah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang “one roof system” di Pengadilan Pajak sudah cukup untuk memberikan perbaikan penyelesaian sengketa pajak. Kedua, Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pajak dari tingkat DJP, Pengadilan Pajak, hingga Mahkamah Agung, serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan “one roof system” di Pengadilan Pajak memberikan dampak positif pada transparansi dan akuntabilitas proses penyelesaian sengketa pajak. Namun, penerapan sistem ini saja belum cukup. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan agar keadilan bagi para pencari keadilan dapat terwujud sepenuhnya dalam sistem penyelesaian sengketa pajak
LIMITASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA BAGI TERDUGA PELANGGAR HAM
Full text linkThe development of public information disclosure disputes in the realm of the State Administrative Court has been polemic. Relaxation in interpreting exempted information is not clearly specified for the awarding of the title of honorary star of merit, one of which is in Decision Number: 541/G/KI/2023/PTUN.JKT that Joko Widodo awarded an honorary star to Erico Guetteres who has a bad record on human rights (HAM) in 2021. The impropriety of the award through Presidential Decree Number 78 / TK / 2021 is in fact seen from the track record of his crimes in East Timor in 1999. The Ministry of State Secretariat feels that its institution as a public body has the authority to refuse the provision of information that is categorized as exempt from disclosure, one of which contains personal information based on Law Number 14 of 2008 concerning KIP. The Ministry of State Secretariat challenged the opinion of the Panel of Commissioners, which did not pay attention to the personal data of Erico Guetteres and other title recipients. The research method refers to doctrinal which examines the applicable laws and regulations as well as paradigmatic information as the times evolve. The results show that the interpretation of exempted information is not fully standardized due to too many public information rules that are definitively still sectoral. Disharmonization is related to the view of the decision to grant merit marks included in the authentic deed or the type that can be disseminated in the public, not to mention how the disclosure is whether it is only announced or only involves public participation.Praktik perkembangan sengketa keterbukaan informasi publik pada ranah Pengadilan Tata Usaha Negara menuai polemik. Relaksasi menafsirkan informasi yang dikecualikan tidak dispesifikasikan secara jelas terhadap pemberian gelar tanda jasa kehormatan bintang jasa utama, salah satunya pada Putusan Nomor: 541/G/KI/2023/PTUN.JKT bahwa Joko Widodo menyerahkan tanda kehormatan kepada Erico Guetteres yang memiliki catatan buruk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021 lalu. Ketidakwajaran pemberian melalui Keprres Nomor 78/TK/Tahun 2021ini senyatanya dilihat dari rekam jejak atas kejahatannya di Timor Timur tahun 1999 silam. Kemensetneg merasa bahwa lembaganya sebagai badan publik berwenang menolak atas pemberian informasi yang kategorinya dikecualikan untuk dibuka, antara lain salah satunya berisikan informasi pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Kemensetneg menentang pendapat Majelis Komisioner yang sama sekali tidak memperhatikan data pribadi Erico Guetteres serta penerima gelar lainnya. Metode penelitian mengacu pada doktrinal yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta paradigmatik informasi sebagaimana perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan penafsiran informasi dikecualikan tidak terstandardisasi secara utuh diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan informasi publik yang secara definitif masih bersifat sektoral. Disharmonisasi terkait pandangan keputusan pemberian tanda jasa masuk dalam akta otentik atau jenis yang dapat disebarkan dalam publik, tak terkecuali bagaimana keterbukaannya apakah hanya diumumkan atau hanya melibatkan partisipasi masyarakat
Model Komunikasi Simbolik-Religius Pengasuh Rumah Qur’an dalam Membangun Semangat Tahfidz Santri di Parepare
No full textPenurunan motivasi santri dalam menghafal Al-Qur’an merupakan tantangan dalam pendidikan keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model komunikasi pengasuh dalam membangun motivasi tahfidz santri di Rumah Qur’an Madani, Kota Parepare, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan teori Interaksionisme Simbolik sebagai landasan teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi yang diterapkan pengasuh meliputi komunikasi simbolik-religius melalui bahasa Qur’ani, isyarat tubuh bermakna, dan tindakan motivasional berbasis nilai spiritual. Komunikasi ini diterima oleh santri sebagai simbol kasih sayang dan dukungan spiritual yang meningkatkan motivasi intrinsik mereka dalam menghafal Al-Qur’an. Faktor-faktor penunjang efektivitas komunikasi meliputi empati pengasuh, kesesuaian simbol religius dengan kondisi psikologis santri, serta lingkungan belajar yang kondusif. Hambatan komunikasi lebih banyak muncul dari perbedaan latar belakang dan kondisi psikologis santri. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang peran komunikasi simbolik dalam pembinaan religius berbasis afeksi, yang bermanfaat bagi pengelola lembaga tahfidz, pendidik Islam, dan pengasuh dalam mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih humanis.Fenomena menurunnya motivasi santri dalam proses menghafal Al-Qur’an menjadi tantangan serius dalam pendidikan keislaman. Namun, Rumah Qur’an Madani di Kota Parepare menunjukkan keberhasilan dalam membina semangat tahfidz santri secara konsisten. Masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi pengasuh dapat membentuk semangat tahfidz melalui pendekatan simbolik dan religius. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji model komunikasi simbolik-religius pengasuh dalam membangun motivasi tahfidz santri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Teori Interaksionisme Simbolik digunakan sebagai landasan teoretis utama dalam menginterpretasi proses komunikasi antar pengasuh dan santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi yang diterapkan oleh pengasuh mencakup komunikasi simbolik-religius melalui bahasa Qur’ani, isyarat tubuh yang bermakna, dan tindakan motivasional berbasis nilai spiritual. Komunikasi tersebut diterima santri sebagai simbol kasih sayang dan dukungan spiritual, sehingga mampu meningkatkan motivasi intrinsik dalam menghafal Al-Qur’an. Faktor penunjang efektivitas komunikasi meliputi empati pengasuh, kesesuaian simbol religius dengan konteks psikologis santri, serta lingkungan belajar yang kondusif. Sementara itu, hambatan komunikasi lebih banyak muncul dari perbedaan latar belakang pemahaman dan kondisi psikologis individu santri. Temuan ini signifikan karena memberikan pemahaman baru mengenai peran komunikasi simbolik dalam pembinaan religius berbasis afeksi, terutama di lingkungan non-pesantren formal seperti rumah Qur’an. Penelitian ini bermanfaat bagi pengelola lembaga tahfidz, pendidik Islam, dan pengasuh dalam mengembangkan pendekatan komunikasi yang humanis dan bermakna untuk meningkatkan kualitas tahfidz santri
THE EFFECT OF PLAYDOUGH ON THE LEVEL OF ANXIETY DUE TO HOSPITALIZATION IN PRESCHOOLER AT BEKASI DISTRICT HOSPITAL
Full text linkAnak prasekolah merupakan anak dengan usia 3-6 tahun yang memiliki sistem kekebalan tubuh masih dalam tahap perkembangan sehingga mudah terserang penyakit. Pada anak usia prasekolah menganggap hospitalisasi merupakan hal yang membuat anak cemas karena harus berpsah dengan orang tersayangnya. Apabila kecemasan tidak segera ditangani maka akan menghambat proses penyembuhan dikarenakan anak kurang kooperatif dalam mealkukan asuhan keperawatan. Mengingat hal tersebut, maka perlu kiranya penanganan untuk mengurangi kecemasan dengan suatu media yang dapat mengungkapkan perasaan salah satunya dengan terapi bermain play dough. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh terapi bermain playdough terhadp tingkat kecemasan pada anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi di ruang perawatan RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2023. Penelitian ini bersifta quasi eksperimen dengan pndekatan one group pre test an post test , pengambilan sample 38 pasien anak usia pra sekolah dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Hasil analisis uji stastistik dengan menggunakan Uji Wilcoxon diperoleh nilai p-value = 0,000 jika α=0,05, apabila p-value < αmaka H0 ditolak. Kesimpulan : Ada pengaruh bermain playdough terhadap tingkat kecemasan akibat hopitalisasi pada anak prasekolah di RSUD kabupaten Bekasi tahun 2023. Terapi bermain playdouh dapat dijadikan terapi non farmakologis bagi anak-anak karena dengan bermain playdough dapat menurunkan kecemasan pada anak yang mengalami hospitalisasi.Anak prasekolah merupakan anak dengan usia 3-6 tahun yang memiliki sistem kekebalan tubuh masih dalam tahap perkembangan sehingga mudah terserang penyakit. Pada anak usia prasekolah menganggap hospitalisasi merupakan hal yang membuat anak cemas karena harus berpsah dengan orang tersayangnya. Apabila kecemasan tidak segera ditangani maka akan menghambat proses penyembuhan dikarenakan anak kurang kooperatif dalam mealkukan asuhan keperawatan. Mengingat hal tersebut, maka perlu kiranya penanganan untuk mengurangi kecemasan dengan suatu media yang dapat mengungkapkan perasaan salah satunya dengan terapi bermain play dough. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh terapi bermain playdough terhadp tingkat kecemasan pada anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi di ruang perawatan RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2023. Penelitian ini bersifta quasi eksperimen dengan pndekatan one group pre test an post test , pengambilan sample 38 pasien anak usia pra sekolah dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Hasil analisis uji stastistik dengan menggunakan Uji Wilcoxon diperoleh nilai p-value = 0,000 jika α=0,05, apabila p-value < αmaka H0 ditolak. Kesimpulan : Ada pengaruh bermain playdough terhadap tingkat kecemasan akibat hopitalisasi pada anak prasekolah di RSUD kabupaten Bekasi tahun 2023. Terapi bermain playdouh dapat dijadikan terapi non farmakologis bagi anak-anak karena dengan bermain playdough dapat menurunkan kecemasan pada anak yang mengalami hospitalisasi
BUREAUCRATIC ANALYSIS OF INDONESIA’S MINISTRY OF DEFENCE: ADVANCING NATIONAL DEFENSE DIPLOMACY THROUGH THE 2024 INDONESIA-AUSTRALIA DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA)
Full text linkThis study analyzes the bureaucratic system of Indonesia’s Ministry of Defence in implementing the 2024 Indonesia-Australia Defence Cooperation Agreement (DCA). Literature review and interviews identified key challenges cross-national coordination complexity, legal/linguistic differences, and shared funding mechanisms. Ditkersinhan’s America-Pacific Subdirectorate served as the primary coordinator. Collaboration with Indonesia’s Foreign Ministry and the Australian Defence Attaché ensured administrative-operational alignment. Kemhan’s bureaucratic system proved effective, supported by hierarchical simplification and digitalization enhancing responsiveness. Tangible DCA outcomes included joint exercises and military education exchanges. The study concludes that bureaucratic efficiency through collaborative governance and procedural reform is critical for successful defense diplomacy, enabling systemic adaptation and strengthened regional stability