Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
361 research outputs found
Sort by
PEMENUHAN HAK KREDITOR SEPARATIS DAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
Full text linkPemenuhan tagihan buruh apabila seluruh aset merupakan barang agunan Kreditor separatis, maka dalam kategori ini, kedudukan tagihan buruh pun dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama, apabila atas seluruh boedel yang merupakan asset agunan tersebut dieksekusi sendiri oleh Kreditor separatis, maka kedudukan tagihan buruh tidak akan pernah mendapatkan apapun dari boedel. Kedua, apabila hak eksekusi diberikan oleh Kurator, maka tagihan buruh sedikit banyaknya akan menjadi bagian dari upah terutang, dimana kedudukannya akan setingkat dengan biaya-biaya kepailitan yang harus dilunasi terlebih dahulu berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UUK-PKPU, sehingga kedudukannya berada diatas Kreditor separatis. Maka dalam praktiknya untuk menyelesaikan masalah ini dikenal istilah ”Atas Alasan Kemanusiaan Terhadap Buruh”, yaitu kreditor separatis memberikan bagiannya beberapa persen kepada buruh.Kata Kunci : Hak, Kreditor Saparatis, Upah, Pekerja, Perusahaan, Paili
ANALISIS YURIDIS PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT PASCA OTONOMI KHUSUS PAPUA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA
Full text linkPenyelesaian sengketa tanah di Papua lazimnya diselesaikan secara mediasi baik yang bersifat tradisional maupun mediasi di bidang pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional, serta negosiasi sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan Kedudukan legal formal tanah yang dikuasai TNI dalam peraturan perundang-undangan bahwa didalam peraturan perundang undangan sudah disebutkan tentang tanah yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1069 tentang Pokok pokok Agraria, ini merupakan payung hukum tentang keberadaan tanah itu sendiri kemudian di Papua diperkuat lagi dengan adanya peraturan Otonomi Khusus yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga kepemilikan tanah harus memiliki sertifikat dan adanya pelepasan Tanah adat.Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah Adat; Otonomi Khusus Papu
AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan variabel antara pergantian manajemen, opini audit, financial distress, dan ukuran KAP terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian analisis regresi logistik, pengujian hipotesis, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan program analisis IBM SPSS 21. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2012-2014, yang memenuhi syarat uji sampel dengan metode purposive sampling. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Pergantian Manajemen, Opini Audit, Financial distress, dan Ukuran KAP secara parsial tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Oleh sebab itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh pergantian manajemen terhadap auditor switching, tidak terdapat pengaruh opini audit terhadap auditor switching, tidak terdapat pengaruh financial distress terhadap auditor switching, dan tidak terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap auditor switching.Kata Kunci: Pergantian Manajemen, Opini Audit, Financial Distress, Ukuran KAP, Auditor Switchin
SANKSI PIDANA SUATU GAGASAN TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Amputasi)
Full text linkSanksi pidana merupakan salah satu proposisi dari trisisa hukum pidana yang memiliki dua konsep berupa pidana utama dan pidana pelengkap, pidana utama terdiri dari beberapa jenis sanksi, salah satunya pidana amputtasi. Esensi pidana amputasi sebagai pidana maksimum dan utama untuk kejahatan terhadap harta kekayaan serta pidana antara untuk kejahatan terhadap eksistensi negara dan harta. Sanksi pidana amputasi dalam hukum Islam terdapat dalam tindak pidana pencurian (Jarimah Sariqah) dan tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (Jarimah Hirabah). Sanksi ini sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan. Semua perbuatan yang merugikan harta kekayaan orang lain termasuk penggelapan, penipuan atau merugikan kekayaan negara maka sanksi maksimalnya adalah pidana amputasi.Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pidana Utama, Pidana Amputas
Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kualitas Kerja Sebagai Variabel Mediasi ( Studi Pada Kantor UPBU Kelas I Utama Sentani )
Full text linkPenelitian tentang pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja dan kualitas kerja, serta pengaruh kualitas kerja terhadap kinerja. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisis apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja, 2) Untuk menganalisis apakah pelatihan berpengaruh terhadap kualitas kerja, 3) Untuk menganalisis apakah kualitas kerja berpengaruh terhadap kinerja, 4) Untuk menganalisis apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui kualitas kerja. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode atau pendekatan kausalitas, metode yang digunakan adalah field research atau studi lapangan, yaitu penelitian secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap memenuhi syarat dan dapat memberi informasi yang cukup. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor UPBU Kelas I Utama Sentani – Jayapura sejumlah 205 (dua ratus lima) orang. The Structural Equation Modelling (SEM) dari paket software statistik AMOS akan digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. Temuan membuktikan bahwa, 1) Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada pegawai Kantor Unit Penyenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani – Jayapura, artinya semakin baik Pelatihan maka semakin baik kinerja pegawai, 2) Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas kerja pada pegawai Kantor Unit Penyenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani – Jayapura, artinya semakin baik Pelatihan maka semakin baik Kualitas kerja, 3) Kualitas kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada pegawai Kantor Unit Penyenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani – Jayapura, artinya semakin baik Kualitas kerja maka semakin baik kinerja pegawai, 4) Kualitas kerja mampu memediasi secara signifikan hubungan Pelatihan terhadap kinerja pegawai pada pegawai Kantor Unit Penyenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani – Jayapura, artinya semakin baik Pelatihan yang disertai oleh Kualitas kerja maka semakin baik kinerja pegawai.Kata Kunci: Kualitas kerja, Pelatihan, Kinerj
Analisis Pangaruh Asset Growth, Total Asset Turnover, Firm Size, Operating Leverage, Dan Financial Leverage Terhadap Beta Saham (StudiKasusPerusahaan Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memperolah bukti secara empiris pengaruh, Asset Growth, Total Asset Turnover, Firm Size, Operating Leverage , dan Financial Leverage terhadap Beta Saham (Studi Kasus Perusahaan Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016).Berdasarkan purposive sampling diperoleh 28 pada Perusahaan Finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel dalam penelitian ini dan periode pengamatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Dalam pemecahan masalah peneliti memakai uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisa regresi berganda. Hasil perhitungan, pengujian, dan pembahasan membuktikan bahwa Asset Growth, Total Asset Turnover, Operating Leverage, dan Financial Leverage berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Beta Saham,sedangkan Firm Size berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap Beta Saham.Kata kunci :Beta Saham, Asset Growth, Total Asset Turnover, Firm Size, Operating Leverage , dan Financial Leverag
Pengaruh Komitmen Afektif, Kognitif Dan Normatif Terhadap Kinerja Polisi Pada Polres Seru
Full text linkPenelitian tentang pengaruh komitmen afektif, kognitif dan normative terhadap kinerja polisi pada polres Serui. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen afektif, komitmen kontinue dan komitmen normatif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Polisi Pada Polres Serui. Untuk menguji dan menganalisis pengaruhkomitmen afektif, komitmen kontinue dan komitmen normatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Polisi Pada Polres Serui. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap Kinerja Polisi Pada Polres Serui. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan metode atau pendekatan kausalitas, metode yang digunakan adalah field research atau studi lapangan, yaitu penelitian secara langsung dengan membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap memenuhi syarat dan dapat memberi informasi yang cukup. Populasi dalam penelitian ini sebanayak 53 dengan teknik sampling menggunakan total sampling. The Structural Equation Modelling (SEM) dari paket software statistik AMOS akan digunakan dalam model dan pengujian hipotesis. Temuan membuktikan bahwa, 1 Hasil penelitian menunjukkan komitmen afektif, komitmen kognitif dan komitmen normatifsecara parsial berpengaruhterhadap kinerja polisi pada Polres Serui. Hasil penelitian menunjukkan komitmen afektif, komitmen kognitif,dan komitmen normatif secara simultan berpengaruh terhadap kinerja polisi pada Polres Serui. Hasil penelitian menunjukkan variabel komitmen kognitif berpengaruh dominan terhadap kinerja polisi pada Polres Serui.Kata Kunci: Komitmen afektif, kognitif, normative dan kinerja
Peran Kompetensi Untuk Mengatasi Gap Antara Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Personil Polri Di Bidang Teknologi Informasi Polda Papua
Full text linkTesis ini meneliti pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Personil Polri di Bid TI Polri Polda Papua, pengaruh Pelatihan terhadap Kompetensi Personil Polri di Bid TI Polri Polda Papua, Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Personil Polri di Bid TI Polri Polda Papua, dan pengaruh Pelatihan terhadap Kompetensi yang dapat meningkatkan Kinerja Personil Polri di Bid TI Polri Polda Papua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada (Arikunto, 2010:4). Adapun variabel yang diteliti adalah pelatihan, kompetensi terhadap kinerja personil Polri di Bid TI Polri Polda Papua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Personil yang membidangi Bidang Teknologi Informasi Polri Polda Papua. Penulis menetapkan pengambilan sampel keseluruhan Personel yang membidangi Bidang Teknologi Informasi Polri Polda Papua. Temuan membuktikan bahwa 1). Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja personil pada Bid TI Polri Polda Papua, 2) .Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi personil pada Bidang TI Polri Polda Papua, 3). Kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja personil pada Bidang TI Polri Polda Papua, dan 4). Kompetensi mampu memediasi secara signifikan hubungan Pelatihan terhadap kinerja personil Bidang TI Polri Polda Papua.Kata Kunci: Pelatihan, Kompetensi, Kinerja Personi
TINJAUAN MENGENAI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Full text linkSuatu pemerintahan diperlukan karena merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, agama, dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat di suatu Negara. Fungsi pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar dapat aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap heterogenitas daerah. Secara fundamental pemberian penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang meliputi pemberian pelayanan, peningkatan kemampuan masyarakat, dan peningkatan kesejahtraan masyarakat secara keseluruhan.Kata Kunci : Fungsi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan kesejahtraan masyarakat
ANALISIS FAKTOR PENGARUH HUBUNGAN KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
Full text linkHubungan kewenangan antara Majelis Rakyat Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua secara umum diliputi oleh dua pengaruh sekaligus, yaitu pengaruh internal hubungan antara kedua lembaga disamping pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi hukum yang dalam tulisan ini disebut sebagai faktor universal. Faktor internal meliputi hubungan antar lembaga, komunikasi politik, sumber daya manusia, dan masalah persepsional tentang eksistensi Majelis rakyat Papua. Faktor universal, yaitu aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi.Kata Kunci : Kewenangan, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papu