Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
Not a member yet
    361 research outputs found

    PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAYAPURA)

    Get PDF
    ABSTRAK : Pelanggaran kode etik atau bentuk-bentuk pelanggaran yang biasa dilakukananggota polri yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah sementara seorang polrimeninggalkan pekerjaan tanpa alasan bagaimana dia mau melindungimasyarakatnya, merugikan dinas polri disini maksudnya berkata kasar padamasyarakat yang membutuhkan mereka, anggota polri melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan terhina  kepada perempuan atau money laundry, melanggarsumpah janji polri yang harus senantiasa taat pada pancasila dan menaati perundang-undangan.  Kata Kunci : Penegakan, Kode Etik, Kepolisian, Pelanggaran, Anggot

    PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

    Get PDF
    Abstrak :Proses penyidikan terkait tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan adalah awalnya dilakukan proses penyelidikan kemudian setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana lalu dibuat laporan polisi terkait tindak pidana di bidang kehutanan, selanjutnya Penyidik melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pembuatan berkas perkara tindak pidana dan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu olahan yang sedang ditangani oleh penyidik kemudian pada tahap akhir penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan untuk selajutnya diteruskan ke sidang peradilan.  Kata Kunci :Penyidikan, Tindak Pidana, Pengangkutan, Kayu Olahan,   Hasil Huta

    ANALISIS MEDIASI PENAL DALAM KASUS PENGANIAYAAN MENURUT MASYARAKAT SUKU ADAT TOBATI ENGGROS DI KOTA JAYAPURA

    Get PDF
    AbstrakPenyelesaian kasus penganiayaan masyarakat tobati enggros dilaksanakan di para-para adat, persidangan di para-para adat diketuai oleh ondoafi besar selaku ketua dewan adat, wakil ketua dewan adat dan sekretaris dewan adat. Serta dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Pelaku penganiayaan disidangkan di para-para adat yang disaksikan secara umum, dari hasil persidangan tersebut ditentukan jumlah sanksi denda. sanksi denda harus diserahkan dimuka sidang dewan adat, kemudian denda tersebut diserahkan ke pihak keluarga korban disaksikan oleh ondoafi besar, wakil ketua, dan sekretaris adat serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat, setelah penyerahan dilanjutkan penandatanganan kesepakatan damai yang ditandai dengan acara pemaafan. Serta Kendala dalam penerapan hukum pidana adat dalam perkara melalui peradilan adat tobati enggros adalah, Kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat masih ada yang tidak memahami tentang hukum adat itu sendiri, serta kurangnya peran aktif tokoh-tokoh adat dalam mensosialisasikan hukum adat atau aturan adat.  Kata kunci : Mediasi Penal, Penganiayaan, Adat Tobat

    Pengaruh Insentif Dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Maju Makmur Jayapura

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Insentif dan Jaminan Sosial terhadap  Produktivitas  Kerja  Karyawan  Pada  CV.  Maju  Makmur  Jayapura secara simultan maupun parsial. Populasi sebanyak 174 orang, sampel penelitian 50% dari jumlah populasi yakni sebanyak 87 orang, teknik pengambilan sampel adalah teknik Probability Sampling. Variabel penelitian adalah insentif dan jaminan sosial sebagai variabel bebas serta produktivitas kerja sebagai variabel terikat. Model analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan variabel insentif dan jaminan sosial secara bersamasama berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Hasil penelitian juga membuktikan variabel bebas masing- masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan.  Kata Kunci : Insentif, Jaminan Sosial dan Produktivitas Kerj

    Analisis Produktivitas Serasah Mangrove di Perairan Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasawaran Lampung

    Get PDF
    Abstrak   Serasah dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas mangrove dan diduga berhubungan dengan produktivitas primer kotor berupa masukan energi total ke dalam sistem perairan. Jatuhnya serasah yang terdiri dari struktur vegetatif dan produktif lebih menggambarkan suatu bagian dari produktivitas primer bersih yang dapat diakumulasi pada dasar hutan, mengalami penguraian in-situ atau diangkat ke estuari dan perairan pantai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerapatan mangrove terhadap produksi serasah, dekomposisi serasah sebagai penyumbang bahan organik pada ekosistem mangrove di Perairan Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Analisis data untuk produksi serasah yaitu dengan menghitung rata-rata bobot kering serasah yang dihasilkan setiap stasiun pengamatan dan untuk laju dekomposisi menggunakan fungsi eksponensial pangkat atau presentase penguraian mutlak serasah per hari. Penelitian dilakukan pada tiga stasiun yang dibedakan dari kerapatan atau penutupan kanopi mangrove dengan kategori jarang, sedang dan padat. Penelitian dilakukan selama tiga bulan pada hutan mangrove Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung. Produksi serasah total terbesar terdapat pada serasah daun sebesar 77,08 gr/m2. Nilai rata-rata kerapatan mangrove tertinggi terdapat pada stasiun A yaitu 108,67 individu/20 m2 atau 5433 individu/ha jika dibandingkan dengan stasiun penelitian lain. Produksi serasah rata-rata sebesar 1,41 gr/m2/hari dikategorikan cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah penelitian lain. Laju dekomposisi berlangsung cepat pada 15 hari ke empat pada stasiun B yaitu sebesar 0,05 gr/hari.  Kata kunci :  Produksi serasah, kerapatan, laju dekompos

    Kondisi Terumbu Karang Di Daerah Perlidungan Laut Pulau Nusi Dan Pulau Wundi Kepulauan Padaido, Kabupaten Biak Numfor

    Get PDF
    Abstrak  Kepulauan Padaido, khususnya di Pulau Nusi dan Pulau Wundi memiliki potensi ekosistem terumbu karang dan biota-biota karang yang bernilai ekonomis, seperti ikan karang, moluska, krustasea, ekinodermata, dan lain-lain. Kepulauan Padaido merupakan salah satu kawasan implementasi program COREMAP I sampai II, dimana dalam rencana aksinya menetapkan sebuah daerah perlindungan laut (DPL) di masing-masing kampung. Selama ini keberhasilan (dampak) dari penetapan DPL belum banyak dikaji dan diungkap, salah satunya adalah keberhasilan dari perubahan kondisi ekosistem terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tutupan karang hidup di lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL), yakni di Kampung Nusi Inarusdi Pulau Nusi dan Kampung Wundi Pulau Wundi, Kepulauan Padaido dengan metode Point Intercept Transect (PIT). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa di DPL Kampung Inarusdi 48% yang dikategorikan “sedang” dengan bentuk pertumbuhan (life form) didominasi oleh Acropora Branching (ACB). Sedangkan di DPL Kampung Wundi 60% yang dikategorikan “baik” dengan bentuk pertumbuhan (life form) didominasi oleh karang Massive (CM).  Kata Kunci:   Kondisi,  Terumbu Karang, Daerah Perlindungan Laut, Kepulauan Padaid

    UPAYA POLRES JAYAPURA KOTA DALAM MENANGANI DEMONSTRASI ANARKIS DI KOTA JAYAPURA

    Get PDF
    Abstrak : Upaya yang dilakukan Polres Jayapura Kota dalam menangani Demonstrasi anarkis yaitu menggunakan kekuatan dalam melaksanakan pengamanan pada setiap Demonstrasi Anarkis disesuaikan dengan eskalasi tindakan massa pendemo.  Serta Hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh massa pengunjuk rasa kepada pihak Kepolisian bahwa akan melakukan unjuk rasa, kurangnya koordinasi antara pengunjuk rasa dengan aparat yang berada di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa pendemo, kerusuhan dalam demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya perwakilan instansi yang bersedia menanggapi dan berbicara dengan massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah dan larangan pimpinan/pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya personil dan peralatan /perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi Demonstrasi.  Kata Kunci : Penanganan, Polresta, Demonstrasi, Anarki

    Jenis-Jenis Plankton Di Perairan Teluk Yos Sudarso

    Get PDF
    AbstrakPlankton memiliki peranan yang penting dalam penentuan kualitas perairan dan plankton juga mempunyai peranan dalam sistem rantai makanan diperairan. Berdasarkan pada hal tersebut maka dilakukan penelitian mengenai komposisi jenis plankton di Perairan Teluk Yos Sudarso. Metode yang digunakan adalah survey, dengan pengambilan sampel pada Muara Sungai Anafre dan Perairan sekitar teluk Yos Sudarso (pantai Dok II). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Jayapura, khususnya di stasiun penelitian Muara Sungai Anafre dan Perairan sekitar teluk Yos Sudarso (pantai Dok II) ditemukan ditemukan 30 jenis plankton. Hasil pengematan Jenis-jenis fitoplankton yang ditemukan cukup banyak dan dominan, diantaranya adalah berbagai jenis Diatom, misalnya Diatoma sp, Nitzschia spp, Thalassiosira sp., Bakteriastrum sp., Peridinium sp., Rhisosolenia sp.Kata Kunci : Komposisi Jenis, Plankton, Teluk Yos Sudars

    PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN KECIL DI KABUPATEN NABIRE

    Get PDF
    AbstrakPerjanjian bagi hasil perikanan yang diterapkan di Kota Nabire khususnya di Kali Bobo dan pasar Sore, masih relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, walaupun jauh berbeda dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, khususnya dalam hal pembagian hasil usaha perikanan yakni 40% untuk kapal motor sedangkan dalam kebiasaan masyarakat hanya 20% untuk tenaga kerja kapal/perahu. Hal ini menjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil perikanan hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan, salah satunya adalah kendala penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dalam masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang ini kepada masyarakat. Selain itu penerapan undang-undang ini kurang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat khususnya dilokasi penelitian, kemudian mengenai kendala dalam perjanjian bagi hasil perikanan juga dikenal dengan beberapa musim.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nelayan Tradisional, Perjanjian,  Bagi Hasil, Pemilik Kapa

    Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Di Bursa Efek Indonesia

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio(CR), Return On Asset(ROA),Debt to Equity Ratio (DER) dan Maturity terhadap peringkat obligasi di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data obligasi perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) serta dinilai oleh agen pemeringkat PEFINDO pada tahun 2007-2011.Variable yang digunakan adalah Current Ratio(CR), Return On   Asset (ROA),Debt to Equity Ratio (DER) dan Maturity. Dengan menggunakan analisis aplikasi SPSS 21, penelitian ini mencoba untuk menguji rasio keuangan yang dapat membentuk model prediksi peringkat obligasi yang dapat menilai secara tepat. Hasil penelitian adalah (1) terdapat pengaruh yang signifikan pada Current Ratio dan Return on Asset,(2 )tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada Debt to Equity Ratio dan Maturity.  Katakunci:Current Ratio(CR),Return On Asset(ROA),Debt to Equity Ratio (DER), Maturity, dan Peringkat Obligas

    340

    full texts

    361

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇